Pembanding/Penggugat : LAILI ANITA, S.Pd
Terbanding/Tergugat : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Penggugat menemukan surat tersebut denganNomor agenda 02895 tertanggal 14 Maret 2011 di Kementerian PAN. Isi Surattersebut diantaranya;Pada butir Nomor Ill halaman 2 huruf c :Ali Susanto mengakui beristri dua,tetapi dilakukan sebelum dia menjadi PNS, dengan demikian tidak melanggarhukum,Pada kalimat terakhir halaman 4: Baik sekali kalau sebelum mengambilkeputusan Sara.

Bahwatentunya Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan cukup mengetahuimengenai laporanlaporan surat Penggugat baik melalui Kementerian PAN RImaupun melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia SekretarisJenderal Nomor 836.043/1149.SJ Perihal: Pengaduan Pelanggaran DisiplinKepala Sekolah SMP PGRI Serpong tertanggal 14 April 2011.

Mohon Bapakmenjawab:Ya atau Tidak;Surat Penggugat tersebut telah dijawab oleh Direktorat Jenderal Guru danTenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan RepublikIndonesia dengan surat Nomor 27026/B.B1/HK/2016 Perihal: Mohon Dijawabtanggal 23 Agustus 2016;Ternyata isi Surat tersebut menyarankan Penggugat untuk menanyakan kepadapihak YPLP PGRI Prov. Banten.

Maka tindakan Tergugat telah bertentangan Perpres Nomor 14 tahun2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenaiKedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 ayat 2 berbunyi: KementerianPendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri. Pasal 3 huruf cberbunyi: Pelaksaan kebijakan dibidang peningkatan mutu dankesejahteraan guru dan pendidikannya lainnya serta tenagakependidikan. sedangkanpasal 3 huruf g. Pelaksanaan teknis dansupervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian dan Pendidikan diDaerah.

Isi surat tersebutSehubungan dengan laporan Ibu pada PPLP PGRI Pusat, Bapak WakilMediknas, Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi RI.

DARWIS RAHMAN, M.Si ; DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor:5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal: PembentukanTim Penyehatan UKDM, dan;2.

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor:2182/C.C4/KL/2016 tanggal 22 November 2016 Perihal:Permohonan Pengaktifan PD Dikti UKDM;keduanya dikeluarkan dalam batas waktu tidak ditentukan;Bahwa adapun alasan PEMOHON mengajukan Permohonan a quo adalahberdasarkan halhal sebagai berikut:l.

Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan: Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor:5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal:Pembentukan Tim Penyehatan UKDM, dan; Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor:2182/C.C4/KL/2016 tanggal 22 November 2016 Perihal:Permohonan Pengaktifan PD Dikti UJKDM;Halaman

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan IImu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor : 5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal :Pembentukan Tim Penyehatan UKDM (vide bukti P9) dan;2.

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor : 5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal :Pembentukan Tim Penyehatan UKDM (vide bukti P9) dan;2.

Dalam Pokok Perkara-Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-Menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kreditor dari PT.

Ricky Kurniawan Kertapersada; -Memerintahkan Termohon dan Tim Kurator untuk mencatatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan sebesar Rp191.803.261.700,00 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (dalam pailit); -Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Harta Pailit;

- P ( KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA )- T ( KURATOR PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA )

Penggugat:
NELI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kelapa Dua KelurahanKabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SAHRUL,SH, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di JI, Tg. Tada No.22 Palu, Sulawesi Tengah, pekerjaan Advokatpada Kantor HANSS & Associates.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2015;Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT; MELAWANKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di JI.Prof. Moh. Yamin No.42 Kota Palu, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama 1. Drs. AKBAR SIDIK,M.Hi, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Sulawesi Tengah JI. Prof. Moh. Yamin No.42 Palu, Pekerjaan/Jabatan KepalaSub bagian Hukum dan KUB., 2.

KewarganegaraanIndonesia alamat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah JI.Prof. Moh. Yamin No.42 Palu, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub bagian Ortala danKepegawaian. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Kw.22.1/2/HK.01.1/712/2015.

- Yayasan As-Shabur VS kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palu

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor1/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 24 Maret 2016 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 519/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 23 Juni2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2.

ABDOESSOEKI, dkk VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI., cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PEMERINTAH R.I. cg KEMENTERIAN PERTANIANRI. cq BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA ~ GENETIKPERTANIAN, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor3 A, Bogor, diwakili oleh Dr.Ir.Karden Mulya, selaku KepalaBalai Besar Penelitian Dan Pengembangan BioteknologiDan Sumberdaya genetik Pertanian, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs.Zulkifli, M.M., dan kawankawan, ParaPegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;9.

Pasal 1037 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.0112010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuanganmenyebutkan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangkekayaan negara, piutang negara, dan lelang;g.

Bahwa Penggugat dan Tergugat VIII adalah dua (2) Kementerian yangbertindak mewakili pemerintah Negara republic Indonesia, bahwa Tergugat I,V, dan VII menolak dengan tegas dalildalil gugatan Penggugat, kecualiterhadap yang benar adanya, selanjutnya mengenai;2.

tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa dan memutus pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi KEMENTERIAN

Penggugat:
A,MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
Terbanding/Tergugat : BANK INDONESIA
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Kementerian BUMN RI)
4.5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI),

Penggugat:
Atin Kaino
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian agama Kab. Bone Bolango

Penggugat:PT Tizar Tirzia Trizardi;Tergugat:Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI

BERKAH MAKRO WIBAWA;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI

EMAY HANNI HAYA PRAMESTI AIKA Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

SMG.Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Tengah;2. Hartanto, SH., Pekerjaan PNS pada KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTG a) eeseessesee eee3. H. Akhmad Suaidi.

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala kantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor :Kw.11.2/4/PP.03.1/15843/2015, tanggal 22 Juli 2015 halJawaban Surat Pengaduan;2.

Kepala Bidang PendidikanMadrasah/Pendidikan Islam SeIndonesia;2) Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agamakabupaten Jepara Nomor: Kd.11.20/4/PP.00/2221/2015tanggal 3 Juni 2015 tentang memberikan tugas mengikutisebagai kontingen AKSIOMA Kabupaten Jepara Tahun2015 tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2015;3) Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Jepara Nomor: Kd.11.20/4/PP.00/7724/2015tanggal 15 Juni 201 5;4) Surat Keputusan Ketua Panitia Nomor:06/AKSIMA/VV2015 tentang Penetapan Juaral

Saksi bernama Mahfud, menerangkan;Bahwa Kronologi pelaksanaan Aksioma tingkat Provinsi JawaTengah adalah Panitia Aksioma mengadakan seleksi tingkatProvinsi Jawa Tengah di lingkungan Kementerian Agamatidak ada masalah. Setelah berakhirnya seleksi ada suratkeputusan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Tengah bahwa ada siswa dari MA Kementerian AgamaKabupaten Jepara yang juga merupakan siswa dari SMKNegeri 1 Kudus.

/2015/PTUN .SMG.Kesiswaan dan Bagian Hukum Kementerian Agama ProvinsiJateng dan Kabupaten Jepara untuk mengkonfirmasi kKeadaanini, yang selanjutnya hal tersebut dibuktikan dengan suratpernyataan dari Emay dan Kepala Sekolah MA An Nur bahwaEmay bersekolah di SMKN 1 Kudus dan MA An Nur Jepara(vide bukti T14, T1T15);bahwa selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatengmenerima surat keterangan tertanggal 15 Januari 2015 dariKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara bahwastatus Emay di MA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA VS Drs. BIYANTO DKK

Penggugat:
TUTI RATNAWATY alias TUTIEK RATNAWATY Binti SUYANTO
Tergugat:
BUDHI MUTHAHAR BOESJRO Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Soreang
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung
2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3.Kementerian Agama Republik Indonesia

BANK BUKOPIN CABANG YOGYAKARTA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH DIY

MM
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI

., selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;Melawan:PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, bertempat kedudukan di Jin. JenderalHalaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 204/G/2019/PTUNJKTGatot Subroto Kav. 4042, RT.7/RW.1, Senayan,Kecamatan Kebayoran. Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus telahmemberikan kuasa kepada:i. YUNIRWANSYAH,S.E.,Ak.,DESS.CAAE.2s SIGIT DANANG JOYO, S.H., DESS.AF.3. Ir, RETNO SRI SULISTYANI, M.A.4. LESTARI, S.H., M.H.5.

ARGA PURNA PUTRA, S.S.T.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pegawaiDirektorat Jenderal Pajak, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.4042 Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 204/G/2019/PTUNJKT1.

Telah membaca berkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 15 Oktober 2019 di bawah Register Nomor : 204/G/2019/PTUNJKT, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batalatau tidak sah keputusan objek sengketa berupa : Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalPajak Nomor : KEP510/PJ/2019 tanggal

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, Cq. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG, 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG I,

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :MAREYKE DENGAH, Tempat Tanggal Lahir/Umur, Lembean, 14 September1.1950 / 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, AgamaKristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Ceraimati,Pendidikan S2, Kewarganegaraan Indonesia,Alamat Desa Tumaluntung jaga XIl KecamatanKauditan Kabupaten Minahasa Utara.Selanjutnya disebut sebagai PemohonLAWAN;KEMENTERIAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, Cq.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG, yang berkedudukan di JI. 17 Agustus Kota Manado.Selanjutnya disebut,Termohon .

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq.SATUAN KERJA ~~ INVENTARISASI PENGADAAN LAHANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADOBITUNG I, dengan alamat BalaiPelaksanaan Jalan Wilayah XVC2 Pengadaan Tanah Jalan Tol ManadoBitung, Desa Suwaan KecamatanKalawat Kabupaten Minahasa Utara.Hal 1 dari 47 Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2017/PN ArmSelanjutnya disebut, sonTermohon Il PENGADILAN NEGERI tersebut :Telah membaca penetapan tentang

DAMIRI MS Melawan - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga Provinsi Lampung

Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) TerbanggiBesar Pematang Pangggang sebagai intansi yang memerlukan tanah untukpembangunan Jalan Tol dan membayarkan uang ganti rugi.b.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung, sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untukpembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar PematangPanggang.Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.PLW/2018/PN Mgl2. Bahwa dalil pelawan yang diuraikan pada poin 3 halaman 4 yang menyatakantePelawan dijadikan para pihak adalah hal yang keliru sebab tidak ada hubunganhukum dengan Terlawan* sangat tidak berdasar.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga ProvinsiLampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Jalan TolTrans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Pangggang,selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Sekarang sebagai Pelawanb.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung, Sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untukHalaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.PLW/2018/PN Mglpembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat. Sekarangsebagai Turut Terlawan.D.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.Bahwa tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah adalah tahapan akhirdalam proses pengadaan tanah yaitu Panita Pelaksana Pengadaan tanahmenyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumenpengadaan tanah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkantoran dan FasilitasJalan Daerah c.q.

RADEN ARIFIN VS KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Dalam hal ini selakuKuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SKMYH&R/X1/2012, tertanggal 19 Nopember 2012;Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 110/G/2012/PTUNBDGUntuk selanjutnya disebut sebagai..................PENGGUGATKEPALA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA R.I. yang berkedudukan di JalanJakarta No. 27Ere IG NG fees eseseemseene ce nnaaarmenennntaanammnnbnenamemnenennSDalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1). Dr. Karjono,S.H., M.H., 2). R.