Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PA WATES Nomor 057/Pdt.G/2015/PA.Wt
Tanggal 1 Juni 2015 — PENGGUGAT - TERGUGAT
111
  • 057/Pdt.G/2015/PA.Wt
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/PA.Wtoe eeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik Rokok,TERGUGATpendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo,DIY;, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa khususkepada SARWOKO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yangberalamat
Register : 15-03-2010 — Putus : 11-10-2010 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA BANGKO Nomor 057/Pdt.G/2010/PA.Bko.
Tanggal 11 Oktober 2010 — PEMOHON X TERMOHON
184
  • 057/Pdt.G/2010/PA.Bko.
    PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2010/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam permusyawaratanMajelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antaraPEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan tani, bertempat tinggal di KabupatenMerangin, sebagai Pemohon.MELAWANTERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan ibu rumah tangga
Putus : 13-12-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Desember 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SARASWATI GARMINDO
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /M.VII/15/2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP360/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009, tentangkeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00022/206/06/057
    Terutang = Rp. 1.459.903.700,0050% x Rp.1.459.903.700,00 =Rp. 729.546.850,00Kredit Pajak = Rp. 544.714.184,00Kurang Bayar =Rp. 184.832.266,00Segi Materi:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenaikoreksi terhadap Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2006 yang dilakukan Pemeriksa sebesar Rp.4.921.979.022,00 sehingga KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor00022/206/06/057
    Bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2009, dalampemeriksaan ketentuan formal Pasal 36 ayat (4) atas permohonanbanding Pemohon Banding Nomor: 020/SG/Banding/IV/2009tanggal 28 April 2009 terhadap KEP360/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 27 Maret 2009 tentang SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2006 Nomor: 00022/206/057/08 tanggal 29 April 2008 terungkapbahwa pemenuhan pembayaran jumlah pajak yang terutang kurangbayar sebesar Rp. 166,00;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013b.
    permohonan banding PemohonBanding atas KEP361/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009tentang SKPKB PPN Nilai 16D Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00020/237/06/057/08 tanggal 29 April 2008memutuskan bahwa permohonan Pemohon Banding tidak dapatditerima5.
    Bahwa koreksi ini terkait dengan koreksi pada SKPKB PPN MasaJanuariDesember 2006 No; 00183/207/06/057/08 tanggal 29 April2008 sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 31/797/PP/M.VII/16/2011tanggal 9 Juni 2011;18. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, tidak terdapatcukup data, bukti dan keterangan yang meyakinkan bahwa koreksisebesar Rp6.175.817.737,00 adalah merupakan penggantian uangL/C impor dari PT. Sai Apparel dan PT.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4877 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004694.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00742/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00012/203/12/057
    Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas namaPT Coats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamatdi Ventura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor0001 2/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23Masa Pajak Desember
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010029.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057
    Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2298 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
16462 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 103251.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00052/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16Februari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Pajak Tahun Pajak 201200094/406/12/057
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00094/406/12/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 JakartaPusat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14tanggal 24 November 2014, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/20202016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14 tanggal24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp33.168.203.646,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Register : 17-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CADBURY INDONESIA;
8135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1435/B/PK/Pjk/202013/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PT Cadbury Indonesia,NPWP 01.000.101.4057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10, JalanBuncit Raya No 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013adalah sebagai berikut: 1 Peredaran Usaha Rp 123.517.685.625,002 Harga Pokok Penjualan Rp 89.701.131.923,003 Laba Bruto (12) Rp 33.816.553.702,004 Biaya Usaha Rp 74.940.877.609,005 Penghasilan Neto dalam negeri
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00207/KEB/WPJ.07/2016, tanggai 23 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor O0086/406/13/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PTHalaman 4 dari 10 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00086/406/13/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PT CadburyIndonesia, NPWP 01.000.101.4057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 1435/B/PK/Pjk/2020Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00086/406/13/057/15, tanggal2/ November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.101.4057.000 sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.008.120.000,00adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu :1. Koreksi biaya advertising sebesar Rp19.943.912.155,002. Koreksi biaya market research sebesar Rp2.296.148.548,003.
Register : 12-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 28-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd
Tanggal 27 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
5717
  • PENETAPANNomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelistelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikahyang diajukan oleh:Dedi Wahyono bin Suud, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pedagang Burung, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok O RT.057 No. 81 Kelurahan Sungal PinangDalam, Kecamatan Sungai
    Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon I";Suci Sugiati binti Sadikul Anam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok 0 RT.057 No. 81 Kelurahan Sungai PinangDalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon II";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
12829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00483/KEB/WP4J.07/2018,tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama PTNestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
7023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 16 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104109.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00121/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 7 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00032/207/11/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00121/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalahtelah sesuai dengan ketentuan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2021mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Juni 2011 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.816.1057.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp15.984.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010028.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057
    Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02575/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYUP INDO
3615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 493/B/PK/Pjk/20192014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, sehingga pajak yang harusdibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon
    Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di Jalan Madura 6Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Sukapura, Cilincing,Jakarta 14140, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagaiberikut: Uraian
    Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas namaPT Dayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di JalanMadura 6 Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung,
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00101/207/14/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    dilakukan tanpa Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057
    Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02547/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010035.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057
    Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3222/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
15751 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak Oktober 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65995/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00034/207/10/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00128/VVPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 23 September 2014Halaman 3 dari 7 halaman.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00034/207/10/057
Putus : 27-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/PDT/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — DEBORA TOOSYE PELEALU VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., dkk.
5722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARGARETHA MEMELINK, bertempat tinggal di JalanArjuna Gunung Polisi Nomor 10 RT 057, Kampung Baru llir,Balikpapan Barat, Balikpapan;2. HAMID GUNAWAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan KH.Agus Salim Il Nomor 42 Balikpapan;3. PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG BALIKPAPAN,berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 139Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Tamy Taslim danJedida selaku Kepala Cabang dan Kepala PengembanganBisnis Cabang PT.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam Perlawanannya memohon kepada Pengadilan NegeriBalikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menunda Pelaksanaan Eksekusi Riil atas sebidang tanah dan bangunandiatasnya yang terletak di Jalan Arjuna Gunung Polisi RT.057
    Menyatakan Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.HPelealu dan berhak untuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.HPelealu berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak diJalan Arjuna Gunung Polisi RT.057, Nomor 10 Kelurahan Baru llir,Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Kelurahan Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;4.
    Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawanadalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.H Pelealu dan berhakuntuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.H Pelealu berupasebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan ArjunaGunung Polisi RT. 057 Nomor 10, Kelurahan Baru llir, KecamatanBalikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/KelurahanHalaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 343 K/Pdt/2018Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;.
Register : 22-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PA SAMPANG Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Spg
Tanggal 7 Juli 2015 — PEMOHON
103
  • Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;4.
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang dengan nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31Desember 2012,4. Bahwa, didalam Kutipan Akta Nikah Biodata Pemohon tertulis PEMOHONASLI bahwa Biodata yang benar adalah PEMOHON ASLI;5. Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulisdidalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dan ljasah Pemohon;6.
    Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Sampang yang semula namaPemohon adalah PEMOHON ASLI diubah menjadi PEMOHON ASLI3.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 1350/057/XII/2012 tanggal 30Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materaicukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode(P1).2.
    Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodatatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang;4.
Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4545/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DUTA SUGAR INTERNATIONAL
9365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 11 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084842.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00010/204/11/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak (SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJuli 2011 Nomor 00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan MuliaKav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak(SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011 Nomor00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013 atas nama PT DutaSugar International, NPWP 02.193.073.0057.000, beralamat diMultivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan Mulia Kav.9, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2219/WP4J.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011, Nomor 00010/204/11/057
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMATERA PRIMA FIBREBOARD;
3530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 12 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.Put.59884/PP/M.IA/15/2015, tanggal 9 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00071/406/10/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057/12 tanggal 27 April2012, atas nama PT Sumatera Prima Fibreboard, NPWP:01.642.919.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
406133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00003/201/07/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebesar Rp1.170.558.184,00 dapat
    Uraian Banding tanggal 09 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093720.10/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 09 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor 00003/201/07/057
    PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor:00003/201/07/057