Ditemukan 2491 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 B/PK/PJK/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk;
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
,dan kawankawan, para Advokat pada Kantor HukumMochtar Karuwin Komar, beralamat kantor di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor00115/PoA/LEGTAX/X1/2017/NKFE, tanggal 1 November2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1956 B/PK/PJK/2020 Tanggal 15 Juli 2020 — PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, dan Stephanus Demo W, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, Kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2786/POA/KTD/FIN/9/2019, tanggal 12 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2756 B/PK/PJK/2019 Tanggal 26 September 2019 — PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
., masingmasing selaku Direktur Utamadan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4342/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Pembentukan PT Arun NGL Co dan PT BadakNGL Co lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan PengolahanLNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan dana inihabis digunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (PoA), yaitu. Perjanjianpokok antara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi wilayah kerja masingmasing KKKS terkait,mencakup pembagian tugas dari masingmasingpihak.ii) Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang)dengan PT Badak NGL Co. (operator kilang) yangHalaman 29 dari 54 halaman.
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. KontraktorPSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangunkilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentukbusiness entity.b.
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2800 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — BUT. STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II LTD (D/H. BUT. CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA LTD) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
,beralamat di di Sentral Senayan II Lt. 25 Jalan Asia AfrikaNomor. 8, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh HendraSoetjipto Tan, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edy Gunawan,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tangerang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/POA/V/2018,tanggal 8 Mei 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto
Register : 05-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 B/PK/PJK/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk;
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
,kewarganegaraan Indonesia dan kawankawan, paraAdvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 00113/PoA/LEGTAX/XI/2017/NKFE, tanggal 1November 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.
Register : 11-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Bgr Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
Amira Leila Suntana
35 — 6
Amira Leila Suntana
35 — 6
Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.25.118/U/JS/1996 atas nama AmiraLeila Suntana Selanjutnya diberi tanda ......... 0.0... cce cee cee cee eee eee eee eee POA!5. Fotocopy Surat keterangan Kelurahan Sukadamai No.470/412Skd,SeSlajUtryye.
Putus : 21-08-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 484/Pid.B/2014/PN.Kpj Tanggal 21 Agustus 2014 — J A M A N
55 — 34
55 — 34
r11 ror rr / r r 2 r r* 5 ++4, Poa * 5 +B+++,angka maka mendapatkan sebesar Rp300.000, apabila 4 angka maka mendapatkan sebesarRp.2.000.000. dengan cara dan menebak nomor maka setiap penombok akan mendapatkeuntungan berupa memasang 2 angka dengan tombokan sebesar Rp. 1000, dan cocok makaakan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000, dan apabila 2 angka maka mendapatkansebesar Rp300.000, apabila 4 angka maka mendapatkan sebesar Rp.2.000.000. yang keluar darijudi toto gelap tersebut ;Menimbang, bahwa
Putus : 27-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2709/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin dan StephanusDemo W, jabatan Direktur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4343/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
213 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, JabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3821/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaan LNGPROJECT ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG PROJECT ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampaidengan sekarang di mana peran Pertamina tidak berubah yaknisebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintahyang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PTBadak NGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di
Landasan Hukum Komersiali)ii)vi)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di wilayah kerjamasingmasing KKKS terkait, mencakup pembagian tugasdari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) dengan PTBadak NGL Co.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yakni sebagaipihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yangditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000
Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dandana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);Halaman 7 dari 53 halaman.
Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini
mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaMaret 2010 sebesar Rp 46.640.091.356,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan~ danpenegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaanproyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertaminamembangun kilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG.Pertamina dan Kontraktor secara bersamasamaakan membentuk business entity;b.
Register : 27-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 7/Pid.C/2021/PN Mlg Tanggal 27 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Putri Indah Aremanita
28 — 3
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Putri Indah Aremanita
28 — 3
Penyidik Pegawal Negerl Sipiliyas fom 5bTako 7AH1et Fors KCPUTUSAN POA CADILANAy. 44.00eeTanda tanganPanteraT a, aPOLARSANAAN HUKLALAN =a mA ;PIRHATIAN = 6 Brag tlapa yang dengan melinwan hull. Ddgkewiddghadap temdah dipanggil menu Uricberdaiatkan ketentuan pail 716 eUe RALPH Oo! Tersangha mau Oe ee WAU > AwePUTIFE > Paprypasdelars RUNING =. Bag Multum betta fiote alpenPEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJA J).
Lahir ii fefeea gy. ae ee a Jeni Kelamin oP geet PE sis case a eesti on cn ge EE eerressetctacnsemernape runiananapiantennsesedl Agama mE ee #, Peherjaan pte fe,, Alama 2 e. fet St, Toe POA ceacts ciate or inh pee NS att oi piece sh eSJENS PELANGGARAN DARANG BURTE;PELAXU USAMA i PLRORANGAN Tidak ads pencegahan banner covid 19 Sf Tidak menggunakan masker sting orang yaree melungcar protohal kasehalanTidak ada tempat cucl tanganfhand Tidak mercul tangan PASAL YANG DILANGCAR :panitiver Paial49 ayat
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 3 Agustus 2015 — M. NUR SASONGKO BIN M. TOHA
KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
60 — 30
60 — 30
Gondosuli No. 35 Ponorogo GITAR BARU RAKET BULU TANGKIS NET VOLLY MINI SATU BOLA FUTSAL NET VOLY PETAK POA WARNA BIRU PERMAINAN LANTAI ELEKTRONIK BOLA POA NO. 3 BOLA VOLLY PAPAN WARNA MERAH DAN BIRU GELANG RAJA 2 (DUA) BOLA SOF TENIS 1 (SATU) KONES 1 (SATU) RUDAL BET TENIS MEJA SATU BOLA TENIS MEJA BILAH WARNA BIRU POA WARNA HIJAU 1 (SATU) BOX ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA 1 (SATU) BOX KIT IPA SAINS 1 (SATU) BOX ALAT PERAGA BAHASA INGGRIS 2 (DUA) BUNGKUS SENAR GITAR KIT GEJALA ALAM (IPS) ALAT SIMULASI
FASE BULAN 1 (SATU) SET KIT MATEMATIKA PERMAINAN 1 (SATU) SET KIT IPBA KIT BENTANG ALAM (IPS) UNTUK SD 1 (SATU) LEMBAR POA GELOMBANG LAUT GERHANA BULAN GUNUNG API PETA ASEAN PETA ASIA PETA EROPA PETA AMERIKA PETA AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU PETA INDONESIA PETA AFRIKA BUKU POA CD POA MEJA TENIS MEJA MATRAS CATUR TONGKAT ESTAFET Disita dari Dra.
bola POA warna hujau & biru keadaan rusak; Disita dari WIDODO SANTOSO, S.Pd.
222922922 20022 25c Kantong d Bola POAe Bola Ayun f Besar g Kecil h Roket / Rudal i Gawang Aman j.Petak Lompat k Clapper Bilah m Cones n Gelang Raja o Buku POAp CD POA 72 2222220 2222222021 Matras Senam22 Meja Tenis Meja23 Pendidikan Olah Raga Anak (POA)= Bahwa alat peraga yang sama sekali tidak diproduksi oleh CV.
Bola POA harganya Rp.7.500,00 (harga kontrak Rp.61.000,00)=> ga= Bahwa untuk gitar akustik dalam penawaran ada dukungan dari PT. MAX &JEANNY MUSIK INDONESIA alamat jl.
Register : 02-12-2013 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PA BLORA Nomor 1777/Pdt.G/2013/PA.Bla Tanggal 14 April 2014 — Pemohon dengan Termohon
8 — 1
8 — 1
Bahwa Pemohon adalah Suami Termohon yang menikah pada tanggal 14November 2003 dihadapan POa. sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No : PF tanggal 14 November 2003 dengan status Jejaka denganperawan, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000, ( Dua puluhribu rupiah);2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampaidiajukannya perkara ini sudah berlangsung selama + 10 tahun;3.
Register : 21-10-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 10-01-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2278/Pdt.G/2014/PA.Lmg. Tanggal 20 Nopember 2014 — P DAN T
9 — 0
9 — 0
GW Ff peu er PN eee Poa Ce Oe,HS 1 + #) 1 9+ " / /
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
161 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3804/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
Register : 18-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh Tanggal 29 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 17
33 — 17
Gara Wak bear Tecugat Hak a rye Pagawal Naeger Sipd di Satan Pais) Pamong Praja Kabupaienee ee ee mengencan Eeragat Geie See pester. oF sant Kejacan waltu malar hari dias saving Penggugal < pio, sharerakan pokwnan Tere webs: Sahean Poa ParongHates taiak benar, antara Tanjugal dengan Pengguget plaah ranang sejak Jarwari tahun 3016, yong dierarken Tergugat wisi pisahriers pada bla Fetsar 2018 fpatys pa anage 14 Fernai enguigal : on ke fuitiai mk bern dic an karagga vr os mn tu Haier 5 deel 20 fal.
Register : 23-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Tbh Tanggal 28 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 9
20 — 9
Poa a01 BPA. Ta. 8.Bahwa Penggugat sanggup membayar biays perkara ini sesuai denganBerdasarken alssandalivdall tarsebut di atas, Panggugai mohan agarKetua Pengadilan Agama Tembilahan Gq. Majeiis Hakim yang telah ditetapkan,gar segere memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanPRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat2. Menjatuhken iwiak satu bain shughro Tergugalterhadap Panggugat f 3.
Register : 18-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.LK Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 11
15 — 11
Putusan Nomor 38/Padt.G/2022/PA.LKdikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yangdikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:= = = e a os S ad Poa ea a a * : e lj =saaton Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudiantidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah
Ae l Ae Cl fi ae = ws = aa Poa 2all) sgtArtinya:Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara Ssuamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihakdari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat