Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-04-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. VILLIGER TOBACCO INDONESIA;
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undangundang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran Il Keputusan ini adalah semua pemberianjasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yangproses pengerjaannya dilakukan oleh
Register : 25-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sdw Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
THOMAS LAQ Anak dari GARIS
47 — 9
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
THOMAS LAQ Anak dari GARIS
47 — 9
Lebih lanjut, meskipun dalam fakta yang terungkapdalam persidangan Terdakwa dan Saksi Yakobus telah terbukti memiliki danmenguasai narkotika jenis sabusabu dengan berat bersih atau neto 0,4 gram(nol koma empat gram) akan tetapi penguasaan tersebut jauh dibawah 1 (satu)gram sebagaimana batas toleransi yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4Tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwadan Saksi Yakobus atas narkotika tersebut konteks dan tujuannya dalam rangkasebagai penyalah guna
Register : 11-11-2020 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2015/PN Jap Tanggal 9 Juni 2016 — Jaksa Penuntut:
1.Yasozisokhi Zebua, SH
2.YUDIE ARIEANTO, SH
Terdakwa:
dr. STEREN SILAS SAMBERI
323 — 172
323 — 172
Jumiah Potongan Jumlah0No Uraian % (Rp) PPh (Rp) Neto (Rp) Jasa 85 165.750.000, 2.295.000, 183.455.000,Medis 2 Jasa 15 Non Medis 29.250.000, 29.250.000,400 195.000.000, 2.295.000, 192705.000,Jumlah = Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medisdan Non Medis : 27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namunjumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;= 18 (Delapan Belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis.sehingga tidak sesuai dengan
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2026 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
157 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Papal Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UU PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UUPPN menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukandan
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2025 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
148 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UU PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UUPPN menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan danditerapkannya
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 624/B/PK/PJK/2015 Uraian Unit Kebun Unit Olah/Pabrik BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 10) 10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai; Terjadi ketidaksamaan perlakuan
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTI SARANA AVINDO
230 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
barabagi hasil sebesar Rp. 18.661.031.547,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.421.905.535,00terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AMP PLANTATION
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN bajaPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 0)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1954 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), dan PajakMasukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehnan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanaalasan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding
Register : 11-08-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMELTING;
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundangundangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif,kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto,kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan TidakKena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahunberjalan dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya angka romawi
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155/B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA
143 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), makapenghitungan PPN adalah
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HEWLETT PACKARD INDONESIA
45 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut denganUndangUndang PPh) menyatakan:Pasal 4 ayat (1)Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luarlndonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :p. tambahan kekayaan neto
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610/B/PK/PJK/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SMELTING
178 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 610/B/PK/PJK/2014penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksiadministrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruanpenghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dankekeliruan dalam pengkreditan pajak;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya angkaromawi //i dapat diambil kesimpulan secara jelas bahwa ruang lingkuppembetulan yang dapat
Register : 22-11-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI TELKOMSEL;
125 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP/75/PJ.07/2009 tanggal 16September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 #$Nomor00025/206/05/062/08 tanggal 11 Juli 2008 atas nama: Koperasi Telkomsel,NPWP: 01.807.981.4062.000, alamat: Graha Sucofindo Lantai 1 Jalan RayaPasar Minggu Kavling 34, Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga penghitunganpajak adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA KIMINDO PRIMA;
47 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia KimindoPrima, NPWP: 01.769.920.8072.000, Jenis Usaha: Perdagangan BahanKimia, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp.1.068.735.126,00Penghasilan Kena Pajak Rp.1.068.735.126,00Pajak Penghasilan Terutang :10% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 5.000.000,0015% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 7.500.000,0030% x Rp.968.735.000,00 = Rp.290.620.500,00Jumlah Pajak Penghasilan terutang
Register : 25-04-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 B/PK/PJK/2012 Tanggal 22 Januari 2013 —
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaHalaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan UndangundaNg Nomor 17 Tahun = 2000,menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran Il Keputusan ini adalah semua pemberianjasa dalam rangka proses penyelesaian suatu
Putus : 11-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SMELTING
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundangundanganperpajakan, yaitu kekeliruan dalampenerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksiadministrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruanpenghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan danHalaman 12 dari 45 halaman.
Register : 06-10-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 671/Pdt.G/2016/PA.Clg Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon
Termohon
19 — 12
19 — 12
Krakatau Steel dengan Jabatan Senior Engineer Basic Automationdengan penghasilan neto perbulan sebesar Rp. 12.416.786/bulan, buktitersebut telah menunjukan bahwa Pemohon Konvensi memiliki penghasilantetap.
Register : 29-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANGKO Nomor 13/Pid.B/2014/PN.BK Tanggal 27 Februari 2014 — ADE FERDIAN Alias ADE Bin AMIR HUSIN
49 — 6
49 — 6
ULUNG KANJAYA terhadap barangbukti yang dikirim Penyidik berupa :1 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :I 1 (satu) perangkat bong ;2 1 (satu)bungkus plastik bening berisi 1(satu) bungkus plastik beningberisi kristalkristal putih dengan berat Neto : 0,023 gram;3 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daundaun kering dengan beratnetto 0,194 gram ;2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRIMA MULTITRADA
168 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
kebenaran SuratPemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajibanperpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usahasebenarnya dari Wajib Pajak.Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya :a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Wajib Pajak mengajukan keberatan;029 5pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto