Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1460 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
194 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PMDPP PK) PPNDPP PMDPP PKPPNBebanPajak Pupuk100Tidak dapatdikreditkanTidak dapatdikreditkan TBS400 Dibebaskan400Tidak dapatdikreditkan CPO9009090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPN danMemori Penjelasan Pasal 168 UU PPN menghendakiHalaman 38 dari 48 halaman.
Register : 13-11-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 34/PID.TPK/2014/PT JAP Tanggal 20 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Fedrika Yakomina Uriway, SH
Terbanding/Terdakwa : THOMAS SALAMUK, S.Sos., M.Kes
72 — 28
Terbanding/Terdakwa : THOMAS SALAMUK, S.Sos., M.Kes
72 — 28
Pengadaan Obatobatan Patendi 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Beoga, Distrik Sinak, Distrik Gome, Distrik llagaKabupaten Puncak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Tahun Anggaran2012 dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah1) Realisasi Rp 2.164.900.000, Putusan perkara Tipikor Nomor 34/Pid.SusTPK/2014/PT JAP 24 Pembayaran 00Potongan Rpotongan p 31.535.000,00 Pajak R 196.900.000,0Penghasilan p oOPasal 22 PajakPertambahan Nilai(PPN)Rp 228.435.000,00 2) Realisasi Rp 1.936.465.000,Pembayaran Neto
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 /B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO
163 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatdipertahankan;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 174 /B/PK/PJK/2016Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/201 4;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.583.404.705,00terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Putus : 31-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA
158 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan TBS400Dibebaskan400Tidak dapatdikreditkan CPO9009090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas, makaterdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwa pokokpikiran dalam UU PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UU PPNmenghendakikeadilan pembebanan pajak dan diberlakukan danditerapbkannya perlakuan
Register : 28-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 16/Pid.Sus/PN.Pbm/2014 Tanggal 3 April 2014 — ECHI MARLYANA DEWI binti NONO SAMADI
38 — 20
38 — 20
kemudian datanglah Sdr.SARIPUDIN bin JOHAR selaku Ketua RW. 05 dan setelah itukontrakan saksi FITRI NOVIANTI binti RANCAS digeledah polisi;Bahwa benar penggeledahan dilakukan di seluruh ruangan daribedeng kontrakan saksi FITRI NOVIANTI binti RANCAS diperiksa dandigeledah, mulai dari kamar mandi, ruang tamu, kamar sampai juga dibelakang, dan dalam penggeledahan tersebut polisi menemukanbarang bukti berupa : 1 (satu) kotak tisu berwarna biru yang di dalamnya ada : 1 (satu)paket sabu dengan berat neto
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pembelian pupuk,perlengkapan perkebunan dan sebagainya ataspenyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal16B ayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO
145 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
18.661.031.547,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaranusaha yang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalamPPh Badan telah diputus dengan Putusan NomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan PeninjauanKembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp 800.620.285,00 terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Register : 02-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400) Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) danbutir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEGANUSA INTISAWIT
175 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Register : 24-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
YUDHANTO ARIWIBOWO Alias BOWO
67 — 27
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
YUDHANTO ARIWIBOWO Alias BOWO
67 — 27
Sebagaimana Barangbukti berupa urine yang ditemukan adalah bahan Narkotika; jenisshabu dengan berat bruto kurang lebih neto 0,12 gram, digunakan dalampembuktian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdakwadalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihakyang berwenang ataupun resep dari dokter;Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwapenyalahgunaan sabusabu oleh terdakwa bagi dirinya sendiri tersebutadalah dalam rangka pengobatan tidak dalam pengawasan dokter,
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTI SARANA AVINDO
152 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
hasil sebesar Rp. 18.661.031.547,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/201 4;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.785.289.005,00 terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (Pengolahan Kelapa Sawit) BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN aja Pupuk 100 10 10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan (PO 900 90 90 Neto 10 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai:Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;bahwa dalam hal
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1960 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS)dapat dikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), maka penghitungan PPN
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Halaman 33 dari 43 halaman.
Register : 02-05-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 B/PK/PJK/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 9)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN= Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1961 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikredit kan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS)dapat dikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonHalaman 32 dari 48 halaman.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — PT SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
151 — 115
151 — 115
berdasarkan uraian dan faktafakta di atas, maka diusulkan kepadaMajelis Hakim untuk membatalkan seluruh koreksi fiskal Terbanding dalamKeputusan Terbanding Nomor KEP2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Tahun Pajak 2011Nomor 00147/406/11/055/13 tanggal 8 Juli 2013;Bahwa selanjutnya, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 PemohonBanding menjadi sebagai berikut: MENURUT DITAMBAH/ MENURUT PEMOHONURAIAN TERBANDING (DIKURANGI) BANDING(US$) (US$) (US$)Penghasilan Neto
Register : 30-11-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Bgr Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Zenal Mahfud Falah
Tergugat:
1.Abdul Majid,
2.Dr. Muhammad Syafii Antonio, MEc,,
3.Ir. Agus Haryadi,
4.H. Mahmud Ali zain,
5.Drs. Moch. Ikrom,
Turut Tergugat:
1.Notaris PPAT Arminawan, SH,
2.Eksekutif IKNB syariah Otoritas Jasa Keuangan RI,
189 — 201
Zenal Mahfud Falah
Tergugat:
1.Abdul Majid,
2.Dr. Muhammad Syafii Antonio, MEc,,
3.Ir. Agus Haryadi,
4.H. Mahmud Ali zain,
5.Drs. Moch. Ikrom,
Turut Tergugat:
1.Notaris PPAT Arminawan, SH,
2.Eksekutif IKNB syariah Otoritas Jasa Keuangan RI,
189 — 201
Gaji Rp 20.231.250Tunjangan Mobil :Rp 6.500.000Tunjangan Komunikasi :Rp 250.000Sopir :Rp 3.000.000BBM & Parkir :Rp 4.000.000Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Ber halaman 7Jumlah : Rp 33.981.250Pendapatan (Neto) 36 bulan x Rp 33.981.250 : Rp 1.223.325.0002. Cuti (Neto) 3 x Rp 33.981.250 : Rp101.943.7503.
THR (Neto) 3 x Rp 33.981.250 : Rp101.943.750Total Kerugian Materiil Sebesar > Rp. 1.427.212.500 (SatuMilyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu LimaRatus Rupiah)Kerugian Inmateriil, Bahwa Akibat KesewenangWenangan KomisarisUtama, Dan PT. Asyki dalam memberhentikan PENGGUGAT. PENGGUGATsangat dirugikan Reputasi dan Nama Baiknya, yang tidak bisa dihitungdengan uang, apabila dihitung dengan Uang Maka:4. Merendahkan Martabat dan Kehormatan DirekturUtama Rp 1.000.000.0005.
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pkl Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.TEUKU SYAHRONI, SE., SH.,MH
2.EKO HERTANTO, SH
3.AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
KAREN ARJUN
110 — 40
1.TEUKU SYAHRONI, SE., SH.,MH
2.EKO HERTANTO, SH
3.AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
KAREN ARJUN
110 — 40
Pol kendaraantersebut dan pada system sudah tercatat volume timbangan 1 (kosong)dan timbangan 2 (muatan) dan neto (hasil timbangan 2 timbangan 1)setelah data lengkap selanjutnya saksi print struk timbangan dan sopirselanjutnya melakukan pembayaran cash/tunai. Selanjutnya berdasarkanstruk timbangan saksi input ke neraca harian (Sama terdapat data No.tanggal, No.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AMP PLANTATION
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang ~~ menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan