Ditemukan 5335 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/PJK/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PMDPP PK PPNDPP PMDPP PKPPNBebanPajak Pupuk100Tidak dapatdikreditkanTidak dapatdikreditkan TBS400) Dibebaskan400Tidak dapatdikreditkan CPO9009090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPN danMemori Penjelasan Pasal 168 UU PPN menghendakiHalaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2016keadilan
Putus : 27-01-2012 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAYA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf C UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf k Lampiran IT Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangkaproses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukanoleh
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 12, Jakarta 12950, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (Rugi) (Rp.19.514.491.962,00)Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 186.855.999,00Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 186.855.999,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu).
Register : 04-04-2011 — Putus : 27-01-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf C UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanHalaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 178/B/PK/PJK/2011.242410.11.Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf k Lampiran IT Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangkaproses penyelesaian
Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor : 06/PID.SU/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 23 Juli 2013 — OKIE DEWANTARA
363196
  • Catwalk 1 Rp 1.000.000,Rp 1.000.000, 13 Cable Instalation I Rp 7.500.000,Rp 7.500.000, Harga Neto Rp 83.650.000, Harga yang mereka tawarkan sudah termasuk ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihan89kepada Operator. e Bahwa pembayaran alatalat Lab. yang dilakukan olehMadrasah kepada CV Bintang Timur atas alatalat Lab.
    Cable Instalation 1 R 7.500.000, Rp 7.500.000,PHarga Neto Rp 83.650.000, Harga tersebut masih dalam batas kewajaran, mengingatharga tersebut sudah termasuk dengan ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihankepada Operator.e Bahwa 1 (satu) unit komputer (server) untuk Lab.
Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PM DPP PKPPNDPP PMDPP PKPPNBebanPajak Pupuk 100Tidak dapatdikreditkanTidak dapatdikreditkan TBS 400Dibebaskan400Tidak dapatdikreditkan CPO9009090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yangsama (TermohonPeninjauanKembali/semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakanuntuk perolehanTBS)dapatdikreditkan sebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembalimaka penghitungan PPN adalah
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN RojakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 24-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 24 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
2919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 387/B/PK/PJK/201132"Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusahayang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedomanpenghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan" ;Pasal 8"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon Sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Halaman 37 dari 49 halaman.
Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131/B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK = PPN DPP PM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir (1) dan butir(3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UU PPN dan MemoriPenjelasan Pasal 16B UU PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan diberlakukan
Putus : 26-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PADANG PALMA PERMAI
2719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • X Unit Pengolahan Kelapa BebanDPP PM; DPPPK PPN DPP PM DPPPK PPN PayaPupuk 100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90) 90)Neto 10 90) 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBS yangdibebaskandaripengenaanPajak PertambahanNilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai Terjadiketidakadilanketidaksamaanperlakuanyangmenciptakan Bahwa dalam hal peran unit
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
64117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM) DPPPK) PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanppppM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon PeninjauanHalaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 1792/B/PK/PJK/2017 Kembali/semula Pemohon Banding), dan PajakMasukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanaalasan
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SISIRAU
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM) DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 1TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Halaman 39 dari 54 halaman.
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 785 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGROWIRATAMA;
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • X (Pengolahan Kelapa Sawit) BebanDPP PM DPP PK PPN DPPPM DPPPK) PPN Faia Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada tabel 1) dantabel 3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuanyang menciptakan keadilan.Mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UndangUndang PajakPertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal16B UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimenghendaki
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang PPh, Pasal 10ayat (3) Tax Treaty IndonesiaAmerika Serikat dan United Nation Convention onIncome Tax menjadi tidak relevan;Bahwa dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi ataskonversi biaya bunga mejadi dividen sebesar Rp294.975.807,00 dapatdibatalkan;Kesimpulan;Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Februari 2008 seharusnya menjadi Nihildengan perincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM DPP PK = PPN DPP PM DPPPK =PPNPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan0) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90 TBS 4Ss Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkanHalaman 37 dari 51 halaman.
Register : 01-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Spn
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RIDHO SEPPUTRA, S.H
Terdakwa:
1.WERI PRAWIRA Bin JASIMIN
2.MUTIA NOFITA Binti RUSLI ILYAS
13936
  • Saksi IWATadalah untuk Terdakwa dan Terdakwa II kKonsumsi sendiri.v Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il baru sekali membellnarkotika jenis shabu kepada Saksi IWAT yaitu pada hari Kamis tanggal16 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB.v Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris bendasitaan/barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu oleh BPOM RICabang Jambi terhadap : 1 (satu) bungkus plastic klip bening bertandaSISIH berisi serbuk Kristal putin bening dengan berat 0,2275 gram(bruto) dan 0,0414 gram (neto