Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 /B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukanuntuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untukpenyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.Pasal 7"Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusahayang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan:Hal. dari 44 hal. Put.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh
Putus : 25-11-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/PK/PJK/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHUO SENKO INDONESIA
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia Afrika No.8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 terutang menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 1.930.559.681 ,00Kompensasi Kerugian Rp 1.930.559.681,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 874.523.952,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 874.523.952,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.28831/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 27
Register : 29-11-2013 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Sky Tanggal 18 September 2014 —
39 — 12
39 — 12
Sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi berkewajibanmengganti semua kerugian tersebut, dikarenakan Tergugat rekonvensi telahmenimbulkan kerugian akibat dari perbuatannya sebagai berikut : aPRODUKSI (RP )BULAN NETO 2 PENDAPATAN FEE 4 %KOTORNETO12012NOVEMBERe Rp. 4.316.880, Rp. 5.201.527.294,66, Rp. 208.061.091,79,TH Rp. 4.496.750, Rp. 6.842.169,60, Rp. 8.243.970.223,10, P. 1 lpp. 7.127.260,eGLOB Rp. 4.882.292, Rp. 5.595.358.179,87, Rp. 223.814.756,ALRp.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KL YUNHYUN INDONESIA
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undangundang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran Il Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM) DPP PKI PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan SsTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90) 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndangPPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UndangUndang PPN menghendaki keadilan pembebananpajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 4S0 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454/B/PK/PJK/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGRAH MITRA DEWATA
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding tidak menyetujuinya adalah sebagaiberikut: Biaya tersebut dibayarkan berdasarkan tagihan dari PT Topindo AtlasAsia; Pemeriksa telah keliru menggunakan ketentuan pada Pasal 9 ayat 1 hurufe UndangUndang Pajak Penghasilan sebagai salah satu dasarmelakukan koreksi positif;Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagaimana telah dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaansebagai berikut:Penghasilan Neto
Putus : 27-01-2012 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179/B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAYA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf C UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf k Lampiran IT Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangkaproses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukanoleh
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401/B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 12, Jakarta 12950, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (Rugi) (Rp.19.514.491.962,00)Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 186.855.999,00Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 186.855.999,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu).
Register : 04-04-2011 — Putus : 27-01-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf C UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanHalaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 178/B/PK/PJK/2011.242410.11.Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf k Lampiran IT Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangkaproses penyelesaian
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi Tanggal 7 April 2021 — RIZQIYAH binti SUTRISNO
324 — 257
324 — 257
Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger.Laporan adalah laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN).
Laporan: adalahmencakup laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN). Dokumen adalah buktipembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukungpembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yangdapat dipersamakan dengan hal tersebut.
Laporan mencakuplaporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluanintern atauekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (offbalancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PosisiDevisa Neto (PDN). Dokumen adalah bukti pembukuan, mencakup jugapendukung pembukuan seperti suratsurat akta, perjanjian, bilyet dan lainnyaHalaman 108 dari 134 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbiyang dapat dipersamakan.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanppppM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon PeninjauanHalaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 1792/B/PK/PJK/2017 Kembali/semula Pemohon Banding), dan PajakMasukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanaalasan
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SISIRAU
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM) DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 1TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Halaman 39 dari 54 halaman.
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yangsama (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan sebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN;Halaman 34 dari 49 halaman.
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGROWIRATAMA;
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (Pengolahan Kelapa Sawit) Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 10 10 TBS400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 10 90) 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK ~PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;Halaman 39 dari 53 halaman.