Ditemukan 5335 data
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukanuntuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untukpenyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.Pasal 7"Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusahayang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan:Hal. dari 44 hal. Put.
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia Afrika No.8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 terutang menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 1.930.559.681 ,00Kompensasi Kerugian Rp 1.930.559.681,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 874.523.952,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 874.523.952,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.28831/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 27
39 — 12
Sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi berkewajibanmengganti semua kerugian tersebut, dikarenakan Tergugat rekonvensi telahmenimbulkan kerugian akibat dari perbuatannya sebagai berikut : aPRODUKSI (RP )BULAN NETO 2 PENDAPATAN FEE 4 %KOTORNETO12012NOVEMBERe Rp. 4.316.880, Rp. 5.201.527.294,66, Rp. 208.061.091,79,TH Rp. 4.496.750, Rp. 6.842.169,60, Rp. 8.243.970.223,10, P. 1 lpp. 7.127.260,eGLOB Rp. 4.882.292, Rp. 5.595.358.179,87, Rp. 223.814.756,ALRp.
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undangundang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran Il Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM) DPP PKI PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan SsTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90) 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndangPPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UndangUndang PPN menghendaki keadilan pembebananpajak
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 4S0 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding tidak menyetujuinya adalah sebagaiberikut: Biaya tersebut dibayarkan berdasarkan tagihan dari PT Topindo AtlasAsia; Pemeriksa telah keliru menggunakan ketentuan pada Pasal 9 ayat 1 hurufe UndangUndang Pajak Penghasilan sebagai salah satu dasarmelakukan koreksi positif;Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagaimana telah dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaansebagai berikut:Penghasilan Neto
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf C UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf k Lampiran IT Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangkaproses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukanoleh
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 12, Jakarta 12950, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (Rugi) (Rp.19.514.491.962,00)Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 186.855.999,00Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 186.855.999,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu).
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf C UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanHalaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 178/B/PK/PJK/2011.242410.11.Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf k Lampiran IT Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangkaproses penyelesaian
324 — 257
Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger.Laporan adalah laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN).
Laporan: adalahmencakup laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN). Dokumen adalah buktipembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukungpembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yangdapat dipersamakan dengan hal tersebut.
Laporan mencakuplaporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluanintern atauekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (offbalancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PosisiDevisa Neto (PDN). Dokumen adalah bukti pembukuan, mencakup jugapendukung pembukuan seperti suratsurat akta, perjanjian, bilyet dan lainnyaHalaman 108 dari 134 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbiyang dapat dipersamakan.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanppppM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon PeninjauanHalaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 1792/B/PK/PJK/2017 Kembali/semula Pemohon Banding), dan PajakMasukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanaalasan
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM) DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 1TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Halaman 39 dari 54 halaman.
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yangsama (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan sebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN;Halaman 34 dari 49 halaman.
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (Pengolahan Kelapa Sawit) Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 10 10 TBS400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 10 90) 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK ~PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;Halaman 39 dari 53 halaman.