Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan, yaitu kekeliruan penerapan tarif, kekeliruanpenerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan neto, kekeliruanpenerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak,kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dankekeliruan dalam pengkreditan pajak;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pembetulan yangdilakukan oleh Terbanding juga tidak dapat tercakup dalam ruang lingkuppembetulan
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
76 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kasus TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakdiperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatan lababaik laba bruto maupun laba neto);c. Nilai dan Cara Penilaian IPDalam OECD TP Guidelines paragraf 6.3, 6.14 dan 6.22 diaturbahwa IP harus mempunyai nilai (value). Pada paragraf 6.14dinyatakan bahwa ..from the perspective of the transferee, acomparable independent enterprise may or may not beprepared to pay such a price, depending on the value and ...
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA;
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan, yaitu kekeliruan penerapan tarif, kekeliruanpenerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan neto, kekeliruanHalaman 10 dari 50 halaman.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1773 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan, yaitu kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapanpersentase Norma Penghitungan Penghasilan neto, kekeliruan penerapansanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruanpenghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalampengkreditan pajak;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pembetulan yang dilakukan olehTerbanding juga tidak dapat tercakup dalam ruang lingkup
Putus : 19-07-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443/B/PK/PJK/2011 Tanggal 19 Juli 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
171 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukanuntuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untukpenyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan,Pasal 7Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusahayang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
mohon Koreksi Positif Terbanding (Pemeriksa)terhadap pos Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp3.999.577.055,00 seharusnya dibatalkan menjadi NIHIL;Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, makamenurut pendapat Pemohon Banding perhitungan Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2010 yang seharusnya adalah sebagai berikut: UraianSPT Pemohon Banding (Rp) Peredaran Usaha443.123.640.586 Harga Pokok Penjualan335.956.822.765 Laba Bruto107.166.817.821 Biaya Usaha44.650.644.764 Penghasilan Neto
dalam negeri62.516.173.057 Penghasilan (biaya) dari luar usaha20.718.382 Penghasilan Neto dalam negeri62.536.891.439 Penyesuaian Fiskal Positif1.943.583.426 Penyesuaian Fiskal Negatif(2.076.358.799) Penghasilan Kena Pajak62.404.116.066 PPh Terutang15.601.029.000 PPH Pasal 23 yang dipungut pihak lain48.158.854 PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri24.936.656.751 PPh yang dapat dikreditkan24.984.815.605 Jumlah PPh Badan yang masih lebih dibayar (9.383.786.605) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak
Putus : 06-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 6 Juni 2014 — Terdakwa : ARIFIN AHMAD
114 — 34
114 — 34
/BASTANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT.Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrikdan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepadaZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta buktikirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.145) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No...
Alfindo Nuratama Perkasatelah menyerahkan barang rincian: kit listrikdan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, KitPanas dan Hidrostatika (neto 6.025.000kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah jakartaBarat serta bukti kirim dari ID Logistic No.AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.144) 1 (satu) bendel Berita Acara SerahTerima Barang No.../BASTANP/XII /2010tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yangmenerangkan PT.
Alfindo Nuratama Perkasatelah menyerahkan barang rincian : Kit listrikdan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, KitPanas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) danmodel Torso Wanita Tanpa kepala (neto450.000) kepada ZAENAL ARIFIN KepalaMTs Persis Cisomang Bandung serta buktikirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggalkirim 23 Maret 2011.145) 1 (satu) bendel Berita Acara SerahTerima Barang No.../BASTANP/ /2010tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yangmenerangkan PT.
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 885/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Juli 2013 — APIT bin KOKO als. APIT
47 — 17
47 — 17
bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwadari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan PenuntutUmum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadapterdakwa ANDREAS ROBERT haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Sisa barangbukti adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 13 (tiga belas ) Butirtablet warna merah muda dengan berat neto
Menyatakan barang bukti berupa : Sisa barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 13(tiga belas) Butir tablet warna merah muda dengan berat neto seluruhnya3,6392 gram dirampas untuk dimusnahkan ;8.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 58/B/PK/PJK/2015Industries, NPWP 01.105.433.5092.000, alamat di Jalan Raya DayeuhkolotNomor 84, Bandung 40256, sehingga PPh Badan Tahun Pajak 2006 yangterhutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 32.727.605.813,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 32.727.605.813,00PPh Terutang Rp 9.800.781.500,00Kredit Pajak Rp (10.553.120.112,00)Pajak yang kurang bayar Rp (752.338.612,00)Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13(2) UU KUP Rp 0,00Pajak yang masih
Putus : 01-01-1970 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800/B/PK/PJK/2012 Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BMW INDONESIA
131 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, denganperhitungan sebagai berikut:33Penghasilan Neto Rp 10.795.221.234,00Kompensasi Kerugian Rp(10.795.221.234,00)Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp =: 953.296.690,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (953.296.690,00)Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah yang (lebih) dibayar Rp = (953.296.690,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan
Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali mengenaikoreksi Penghasilan Neto sebesar Rp /7.798.265.387,00 tidak dapatdibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan fakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidanganyang telah teruji serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Pemohon
Register : 07-04-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Smp Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 2
21 — 2
., Halaman 20 dari 58Rekonpensi, karena Tergugat rekonpensi diduga banyakmenyembunyikan objek objek harta bersama lainnya;Bahwa tidak berdasarkan hukum yang di sampaikan TergugatRekonpensi dalam point 4,5,6,7 dalam rekonpensi dalam repliknya,karena Tergugat Rekonpensi adalah Pengusaha batu permata danpengusaha properti yang berpenghasilan sekitar di atas Rp.1.000.000.000 (satu Miliar) Miliar dalam 1 tahun (Bersih/Neto), dannafkah mutah, Iddah, dan nafkah terhutang merupakan kewajibanhukum dari Tergugat
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 0) 10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
122 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya menurut Majelis, koreksiTerbanding tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga koreksiTerbanding atas Penghasilan Neto berupa Peredaran Usahasebesar Rp 2.849.577.075,00, tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan.(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);g.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Halaman 44 dari 68 halaman.
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
462 — 341
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
462 — 341
Il Kasi PP) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Takol danpada saat dilakukan stok opname terdapat selisin kurang persediaanberas sebanyak 1.070.014 koli atau 1.605.212,07 kg neto, sesuai denganSurat pernyataan KGBB larangan tokol saudara KADIONO pada tanggal13 Oktober 2014 disebutkan bahwa :1 Pada butir 2 bahwa terhadap selisin kurang tersebut 1.605.212,07 kgdisebabkan sematamata karena kelalaian KGGB Larangan Tokolmengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahanbarang (SPPB
(adapenambahan selisin kurang sebanyak 11704 kg neto akibat adanyapenyaluran tanpa didungkung SPPB/DO untuk menutupi tanggunganHal. 84 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.barang yang belum disalurkan ke desa ;3 Kasub Divre Madura melalui surat tanggal 30 Oktober 2014 diterimaoleh Divre Jatim 31 Oktober 2014, melaporkan kepada Divre Jatimbahwa telah terjadi pelanggaran disiplin pegawai oleh saudaraKADIONO (KGGB Larangan Tokol) sebanyak 1.616.916,07 kg ;e Sub Divre Madura baru melaporkan masalah
informasisebagaimana tersebut di atas sehingga saksi bersama tim diBondowoso diminta untuk segera kembali ke Surabaya ;Pada tanggal 30 Oktober 2014 Tim sub Divre Madura (Wakasub Divre,asmudwas, Kasi Minku, dan Pjs Tk.Il Kasi PP) melakukan stok opnamekembali di GBB Larangan Tokol dan hasil masih terdapat selisih kurangpersediaan beras sebanyak 107.794 atau 1.616.916,7 kg netto (Sesuaiketerangan KARDIONO dalam Berita Acara Pemeriksaan Pegawai karenaada penambahan selisih kurang sebanyak 11704 kg neto
Terdapat selisih hasilstok opname antara Tim Sub Divre madura (pemeriksaan tanggal 30Oktober 2014) dengan Hasil Tim Divre Jatim sebanyak 112.200 Kg neto,akibat telah ada pengembalian persediaan beras sebanyak tersebut diatasyang dilakukan sebelum Tim Divre Jatim melakukan pemeriksaan ;e Pada tanggal 10 dan 11 Nopember 2014 Tim Divre jatim telah melakukanpemeriksaan terhadap pegawai Sub Divre Madura.
(adapenambahan selisin kurang sebanyak 11704 kg neto akibat adanyapenyaluran tanpa didungkung SPPB/DO untuk menutupi tanggungan barangyang belum disalurkan ke desa ;Sdr.
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
83 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingditolak;Bahwa mengenai perhitungan pajak sebagaimana tercantum dalamSKPKBT,maupunpotensiPutusan MA Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012yang telah berkekuatan hukum tetap yang fotokopinya dilampirkan olehterbanding mendasarkan pada angka Penghasilan Netokerugian Negara sebagaimana tercantum dalamTerbanding dalam penjelasan tertulisnya;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Putusan MANomor 2239K/PID.SUS/2012 tangggal 18 Desember 2012, perhitungankoreksi Penghasilan Neto
maupun Potensi Kerugian Negara berdasarkanperhitungan Ahli Pemeriksaan Pajak Tahun 2002 sampai dengan Tahun2005 atas nama Pemohon Banding dapat dirinci sebagai berikut : (Rupiah)Tahun Penghasilan Neto Potensi Kerugian NegaraNo.
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termasuk dalam pengertian kesalahanhitung adalah kesalahan akibat diterbitkannyasuratketetapan pajak, SK Keberatan, PutusanBanding, atau Putusan Peninjauan Kembali atasMasa Pajak atau Tahun Pajak lain yangmempengaruhi Masa Pajak atau Tahun Pajaklain;atau3) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundangundanganperpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapantarif, kekeliruan penerapan persentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto, kekeliruanpenerapan sanksi administrasi, kekeliruanPenghasilan
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/2012 Tanggal 22 Januari 2013 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU vs PT. BAKRIE INVESTINDO
76 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan normapenghitunganPenghasilan Neto;f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;53i.
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
52 — 19
52 — 19
melakukanpengecekan kepada Subdivre Madura mengenai kebenaran informasi tersebut,berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak Sub Divre Madura diketahui ;e Bahwa dengan ditemukannya selisih beras sebanyak sebanyak 1.504.716,07 Kg Nettodi GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura selanjutnya pada hari kamis Tim SubDivre (Asmudwas,Pjs Tk II Kasi PP) melakukan pemeriksaan rutin ke GBBLarangan tokol dan pada saat dilakukan stock opname terdapat selisih kurangpersediaan beras sebanyak 1.070.014 koli atau 1.605.212,07 Kg neto
3disebutkan atas kekurangan tersebut Kepala GBB Larangan Tokol bertanggungjawabsepenuhnya dan akan menyelesaikan kekurangan tersebut selambatlambatnyatanggal 30 Oktober 2014;e Bahwa dengan diketahuinya adanya selisih kurang 1.605.212,07 Kg selanjutnyapada tanggal 30 Oktober 2014 Tim Sub Divre Madura (Wakasub Divra, asmudwas,Kasi Minku, dan Pjs TK I Kasi PP) melakukan stock opname kembali di GBBlaranagn tokol dan hasil masih terdapat selisih kurang persediaan beras sebanyak107.794 atau 1.616.916,7 Kg neto
(ada penambahan selisih kurang sebanyak 11704Kg Neto akibat adanya penyaluran tanpa didukung SPPB/DO untuk menutupitanggungan barang yang belum disalurkan ke Desa.e Bahwa atas temuan selisih kurangan tersebut selanjutnya KasubDivre Maduramelalui Surat tanggal 30 Oktober 2014 diterima oleh Divre Jatim 31 Oktober 2014,melaporkan kepada Divre Jatim bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin pegawaioleh KADIONO (KGBBLarangan Tokol) sebanyak 1.616.916,07 Kg, namunSubdivre Madura baru melaporkan masalah