Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2174 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING ;
6029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/2021tanggal 7 Mei 2019, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2015 Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret2018, Pemohon Banding mohon untuk dapat dibatalkan, dengan rincianperhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Menjadi (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 6.846.602.124,00Diperhitungkan dengan Pajak Masukan 19.507.157.895,00PPN
    banding tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008082.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02132/KEB/WPUJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor 00031/207/15/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02132/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT. Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4878 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
5423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004910.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4878/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000;
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI
35875 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119244.15/2014/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/20203.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor, KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT PacificMedan Industri, NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di JalanPulau Nias Selatan KIM II Mabar Percut Deli Serdang, SumateraUtara, 20371 (Alamat Korespondensi: Menara Kadin
    HR Rasuna Said Blok X5 Kav 2&3 Jakarta, 12950) adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057/16tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPVWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371 (AlamatKorespondensi
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanselurunnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP01625/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT URC INDONESIA
1915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 November 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT89257/PP/M.VIB/15/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057
    Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057/14 tanggal 22Desember 2014 Tahun Pajak 2012 atas nama PT URC Indonesia,NPWP 01.070.717.2057.000, beralamat Kawasan IndustriMM2100 JI. Sulawesi Blok M No.27, Cikarang Barat, Bekasi, JawaBarat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.
    kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00015/206/12/057
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2150/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89460/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2014 Nomor 00296/407/14/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00296/407/14/057/15, tanggal 07Oktober 2015, atas nama PT Nikawa Textile Industry, NPWP01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta, 10220, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24Oktober 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00296/407/14/057
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PA BATANG Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Btg
Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
120
  • 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018, tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

    3. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018 yang dikeluarkan

Putus : 30-01-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147B/PK/PJK/2008
Tanggal 30 Januari 2009 — PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret2005 diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2006 dengan Nomor.00185/407/05/057/06 ;Dengan demikian bahwa SKPLB diterbitkan melewati tanggal terakhiryakni 25 Agustus 2006. Dengan demikian melewati lebih dari 1 (satu)bulan, dan Penggugat mendapatkan imbalan bunga sebesar 2 (dua)bulan dikalikan 2% = 4% dari pajak yang lebih bayar tersebut ;B.
    Kep S55/WPJ.07KP.0508/2007 tanggal 26 Maret 2007, mengenai permohonanImbalan Bunga atas SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2005 Nomor. 00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, yang diajukanoleh PT. Nikawa Textile Industry, NPWP : 01.070.683.6057.000, alamatHal. 6 dari 20 hal. Put.
    S55/Wpj.07/kp.058/2007 tanggal 26 Maret 2007,mengenai permohonan imbalan bunga yang diajukan PemohonPeninjauankembaii.Bahwa Majelis membuat keputusan, berdasarkan pendapatTermohon Peninjauankembali yakni penerbitan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar No. 00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober2006, tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejakditerimanya dokumen secara lengkap.Bahwa hasil putusan tersebut, berdasarkan Undangundang Nomor.6 Tahun 1983 juncto Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000
    PHP510/WPJ.07/KP.0505/2006 tertanggal 6 Oktober 2006, yangisinya daftar temuan pajak untuk pemeriksaan PajakPertambahan Nilai saja dan tidak ada pemeriksaan untuk semuajenis pajak.(2) Kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaanhanya untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2005 Nomor.00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, dan tidak adasurat ketetapan pajak lainnya.i.
    Nomor. 5386/KMK.04/2000 tanggal terbit 22 Desember 2000 dan mulai berlaku 1Januari 2001 juncto Nomor. 82/KMK.03/2003 tanggal 28 Pebruari2003 maka seharusnya saat diterbitkannya Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Masa Pajak Januari No. 00185/407/05/057/06 tanggal13 Oktober 2006, maka antara tanggal 18 April 2005 sampaidengan 13 Oktober 2006, telah melebihi 12 (dua belas) bulan.2.
Register : 29-09-2010 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 11-03-2017
Putusan PA BREBES Nomor 2562/Pdt.G/2010/PA.Bbs.
Tanggal 28 Oktober 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
80
  • Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, (Kutipan Akta NikahNomor : 0235/057/III/2009 tanggal 25 Maret 2009).2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat selama 9 bulan.
    Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor : 0235/057/III/2009 tanggal25 Maret 2009 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P2.B. Buktisaksi :1.
    Tanggal 08 Agustus 2007. yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor :0235/057/II/2009 tanggal 25 Maret 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadapTergugat memiliki dasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upayaperdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalampersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim.Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4880 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
4320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004914.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00853/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 April2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00008/203/12/057
    Putusan Nomor 4880/B/PK/Pjk/202000008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PT CoatsRejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat di VenturaBuilding Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26, Cilandak,Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4880/B/PK/Pjk/202000008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu Koreksi Atas DPP PPh Pasal 23 Masa PajakAgustus 2012 sebesar Rp534.759.799,00, yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2173 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING ;
7238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP02135/KEB/WPUJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dengan rincianperhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Menjadi (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.991.607.815,00Diperhitungkan dengan Pajak Masukan 13.021.186.912,00PPN yang
    tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008081.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02135/KEB/WPUJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2015 Nomor 00030/207/15/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP02135/KEB/WPuJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telan sesuai dengan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01 .071 .001 .0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89602/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00709/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor00017/507/10/057
    Putusan Nomor 2384/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor0001 7/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jalan P.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00709/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 17 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2010, Nomor:00017/507/10/057
Putus : 26-03-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NUSANTARA FISHERY
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Desember 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47989/PP/M.X1/15/2013, tanggal 28 Oktober 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1308/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008Nomor 00014/206/08/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1308/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/057/10 tanggal 28April 2010, atas nama: PT. Nusantara Fishery, NPWP:01.002.108.7 057.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1308/WPJ.07/2011, tanggal 10 Juni2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, Nomor:00014/206/08/057
Register : 29-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 1108/Pdt.P/2021/PA.Jr
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
144
  • Salinan Penetapan Nomor 1108/Pdt.P/2021/PA.Jrkerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Uling RT.057 RW. 010 DesaPringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang akandilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;.
    Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernamaNUR FAIZAH binti MISTARI, Lahir di Jember, 31 Oktober 2003 (umur 17tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman diDusun Sumber Uling RT.057 RW. 010 Desa Pringgowirawan KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember ;3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut,karena sudah bertunangan sekitar 3 bulan lamanya;4.
    Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak ParaPemohon yaitu bernama NUR FAIZAH binti MISTARI, Lahir di Jember, 31Oktober 2003 (umur 17 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja,tempat kediaman di Dusun Sumber Uling RT.057 RW. 010 DesaPringgowirawan Kecamatan Sumberbaru) Kabupaten Jember, yangmemberikan keterangan sebagai berikut :1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Para Pemohon;hal. 3 dari 10 hal.
    sudah bertunangan sekitar 3 bulan lamanya;Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubunganyang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut ataskeinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau oranglain ;Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isterianak Para Pemohon yaitu MISTARI, agama Islam, tempat kediaman di DusunSumber Uling RT.057
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
15848 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003968.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00437/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor: 00031/207/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00437/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor: 00031/207/13/057/17 tanggal 20Februari 2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00031/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atasnama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt.3, Jl.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00437/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00031/207/13/057
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
6550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 13 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107867.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Nomor KEP01025/KEB/WPJ.07/2016tanggal 20 Juli 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2013 Nomor 00043/406/13/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01025/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00043/406/13/057/15 tanggal 29 April 2015, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.38,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01025/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 Juli 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor : 00043/406/13/057
Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117123.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat ternadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00281/107/14/057
    kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02524/NKEB/ WP4J.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak olehMajelis
Register : 13-08-2014 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor 60/Pdt.P/2013/PN.Tjg
Tanggal 28 Januari 2013 — BAHA UDIN, Tempat lahir di Haruai, pada tanggal 9 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat di Desa Nawin RT.004 RW.001 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Agama Islam Pekerjaan Swasta; selanjutnya disebut sebagai……… P E M O H O N ;
275
  • Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan seorang perempuanbernama MUKRIMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.057/1/51/2000 di Kelua tanggal 19 Juni 2000;3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAHMAN yanglahir di Tabalong pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2009, JenisKelamin lakilaki anak kandung ke 2 (dua), dari suami isteri BAHAUDIN (Pemohon) dan MUKRIMAH;4. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas nama Pemohontersebut didukung dengan surat kelahiran dari Bidan RS.
    Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : No.057/II/VI/2000 diKelua tanggal 1962000, bertepatan 12 Rabiul Awal 1421 H (diberitanda bukti P3);4.
    Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan seorangperempuan bernama MUKRIMAH berdasarkan Kutipan Akta NikahNo.057/II/51/2000 di Kelua tanggal 19 Juni 2000;2. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyaitu : 1. DINA RUSDIANTI, 2. MUHAMMAD RAIHAN ;3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN yanglahir di Tabalong pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2009,Jenis Kelamin lakilaki anak kandung ke 2 (dua), dari suami isteriBAHA UDIN (Pemohon) dan MUKRIMAH;4.
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
14032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004142.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00482/KEB/WPJ.07/2018tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2014 Nomor: 00039/207/14/057
    Putusan Nomor 1787/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2014 Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum
    , bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00482/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2014 Nomor 00039/207/14/057
Register : 24-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4131 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
7030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4131/B/PK/Pjk/2020tanggal 25 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00045/406/13/057/15 tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat, JakartaSelatan 12710, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto USD 30,165,490.00Kompensasi
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 4 dari 9 halaman
    kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00045/406/13/057
Putus : 31-07-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 B/PK/PJK/2011
Tanggal 31 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK vs. PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
3012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK/Pdt/...Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP1048/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 25 Juli 2008, yang Pemohon Bandingterima tanggal 28 Juli 2008, mengenai keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2006 Nomor: 00035/207/06/057/07 tanggal 6 Agustus2007, Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbandingtersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:A. Pemenuhan Ketentuan Formal1.
    Dasar Pengenaan PajakBahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian KeberatanNomor : 00035/207/06/057/07 s tanggal = 6 Agustus 2007 ~~ Pemeriksamelakukan koreksi positif atas penjualan ekspor ke penyerahanyang PPNnya harus dipungut sebesar Rp 5.460.212.636,00;2.
    Pajak Masukan sebesar Rp71.040.508,00Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Pemeriksaatas Pajak Masukan ~~ sebesar Rp ~ 71.040.508,00 karena PemohonBanding telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebutkepada para customer/supplier;Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding tidak dapatmenerima penghitungan maupun pengenaan PPN sebagaimana yangtercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor:00035/207/06/057
    bayar 1.040.855.950,00Rp 1.040.855.950,00RpNihilRp Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21115/PP/M.VUI/16/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalahsebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1048/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor : 00035/207/06/057
    Putusan Nomor. 553/B/PK/PJK/201 1Juli 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor :00035/207/06/057/07 tanggal 06 Agustus 2007 atas nama : PT.