Ditemukan 1217835 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-04-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1725K/PDT/2004 Tanggal 4 April 2006 — Ny. Suharni; Suharno; Ny. Suparti; Joko Supriyanto; Ny. Parti; Parto Miarjo; Soeparno
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 26-09-2006 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650K/PID/2006 Tanggal 26 September 2006 — Pahlewi Nasution; Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Panyabungan
345 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
345 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu Terdakwa denganmenggunakan Truk Tronton No.Pol.
BK9127BH telah mengangkut kayu jenisresak dan kruing yang termasuk kelompok kayu meranti sebanyak 27,3729 M3(dua puluh tujuh koma tiga tujuh dua sembilan meter kubik) meskipun Terdakwadilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan DHH(Daftar Hasil Hutan) tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata tidak sesuaidengan kayu yang diangkutnya dan sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat (3)huruf h UndangUndang RI No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakanHal. 1 dari 8 hal. Put.
Dan setelah dilakukan penelitian saksi ahli DinasKehutanan Kabupaten Mandailing Natal bahwa terhadap kayu yang diangkutTerdakwa dengan menggunakan Truk Tronton Nopol BK9127BH ternyatatidak sesuai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan DHH(Daftar Hasil Hutan) yang melampiri SKSHH yang dibawa oleh Terdakwa danEndek yaitu bahwa yang tertera dalam SKSHH Nomor seri DE 0683190 danDHHKO Nomor : 208/YDP/2005 tertulis bahwa jenis kayu olahan adalah jenisresak berjumlah 453 (empat ratus lima
Dan juga sesuai Pasal 4 ayat 4 KepMenteri Kehutanan Nomor126/KptsII/2003 tentang Penataan Hasil Hutan yang menyatakan bahwaSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dinyatakan sah, apabilamenggunakan Blangko Dokumen SKSHH yang ditetapkan oleh Departemenditerbitkan oleh P2SKSHH, isi dokumen sesuai dengan fisik hasil hutan yangdiangkut (jumlah, jenis dan ukuran), dihubungkan pula dengan Pasal 4 ayat5 yang menyatakan apabila Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (GKSHH)tidak sesuai dengan ketentuan
Dan juga Pasal 4 ayat 6yang menyatakan bahwa SKSHH yang diterbitkan oleh P2SKSHH, kesesuaian isi dokumen dengan fisik hasil hutan yang diangkut menjadi tanggungjawab pemilik dan atau pengangkut hasil hutan. Bahwa penjelasan Pasal 50(3) huruf h UndangUndang No. 41/1999 dan Pasal 4 ayat (4), (5) dan (6)Keputusan Menhutbun Nomor 126/KptsIl/2003 tentang Penataan HasilHutan tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie.
Register : 19-01-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan PN SUMENEP Nomor 25/Pid.B/2011/PN.Smp Tanggal 8 Februari 2012 — ABDURAHMAN
JUMAIN
31 — 8
JUMAIN
31 — 8
J UM A IN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyai ijin daripihak yang berwenang sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No.41tahun 1999;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ABDURRAHMAN dan 2.
baiksecara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada hariSenin, tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 17.15 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lainnya pada bulan Nopember tahun 2010,bertempat di kawasan hutan petak 53 hutan lindung bagian hutan SepanjangRPH CalungBKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan SapekenKabupaten Sumenep atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengajamenebang pohon, memanen atau memungut hasil
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan,didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yangberwenang ;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam sidang perbuatanpara terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan para terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakanbersalah ;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa
ABDURRAHMAN dan 2.J UMA IN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyaiijin dari pihak yang berwenang Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Menjatuhkan pidana denda masingmasing sebesar Rp. 250.000,00(duaratus limapuluhribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penangkapan
Putus : 03-12-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296K/TUN/2008 Tanggal 3 Desember 2008 — PT. YUBAR PUTRA INVESCO ; MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
33 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
Putus : 08-12-2005 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738K/PDT/2002 Tanggal 8 Desember 2005 — KUSDI alias DOGOL; PONIYEM; PAINI; AMIN ABDUL HOLIK alias SENTOT; MISDAR; PAIMAN; KOHAN; EMBING; MISRI
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 04-10-2006 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 686K/PDT/2003 Tanggal 4 Oktober 2006 — Mitrosuwiryo vs. Sugiyem; Kasimin; Marikem; Sukinah
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 31-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN SOASIU Nomor -11/Pid.Sus/2016/PN Sos Tanggal 31 Maret 2016 — -Bambang Ibrahim, S.T.
220 — 27
220 — 27
Menyatakan Terdakwa Bambang Ibrahim, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa disertai dokumen yang sah ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Ibrahim, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3.
kayu Gosale dengan ukuran 5x10x4 meter ;Dengan total volume 3,9968 m3 tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan ;Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c Permenhut No.P.30/MenhutII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangBerasal Dari Hutan Hak, kayukayu milik terdakwa Bambang Ibrahim, STtersebut haruslah dilengkapi dengan :Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau ;Nota Angkutan atau ;Nota Angkutan Penggunaan Sendiri apabila kayukayu tersebut
P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal dari Hutan Alam, kayukayu milik terdakwa Bambang Ibrahim, STyang diangkut tersebut haruslah dilengkapi bersamasama dengan dokumenangkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu FakturAngkutan Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DKO) ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 83ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan
Menyatakan terdakwa BAMBANG IBRAHIM, ST telah terbukti secara sah danmenyakinkan "Dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG IBRAHIM, STdengan pidana penjara selama 1 Tahun 4 Bulan dikurangkan selama terdakwaberada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahandan pidana denda Rp. 525.000.000.
hutan kayu tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;Ad.1.
Unsur Mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutankayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasilhutan
Putus : 04-07-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1732K/PDT/2002 Tanggal 4 Juli 2006 — Utama Zakarias; Adeleida Adam Makalew
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 21-07-2006 — Upload : 24-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272K/PDT/2006 Tanggal 21 Juli 2006 — Elly Irawati; Anik Handayani; Lauw Sauw Thin
140 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 08-01-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1670K/PDT/2003 Tanggal 8 Januari 2007 — PT Astra Multi Finance (Hed Office) Jakarta Cq. PT Astra Multi Finance Cabang Palembang; PT Asuransi Bina Dana Artha Pusat (ABDA - Pusat) Di Jakarta Cq. PT Asuransi Bina Dana Artha (ABDA) Cabang Palembang; Himawan Sutanto
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 14-08-2006 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1523K/PID/2006 Tanggal 14 Agustus 2006 — Riyanto alias Pak Pipin; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo
350 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
350 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 07-12-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN SAMBAS Nomor 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs Tanggal 5 Januari 2012 — Mr. BUNKED SOPANA Als. ROY
96 — 58
96 — 58
Menyatakan barang bukti berupa:- Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).- Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF2-1247 C sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
.;3 Menyatakan barang bukti berupa:e Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).e Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF21247 Csebesar Rp. 31.680.000, (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh riburupiah).Semua dirampas untuk Negara.e 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik/ trawl.e 1 (satu) buah bendera Malaysia.e 1 (satu) buah kartu identitas diri dari Thailand.e 1 (satu) buah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 TentangPenghapusan Jaring Trawl.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:e Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).e Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF21247 Csebesar Rp. 31.680.000, (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh riburupiah).e 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik
Tentang Perikanan menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undangundang perikanan tidak berlaku kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan maka terhadap terdakwa akandijatuhi denda;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadaterdakwa dibebani membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidanganMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Uang pengganti barang bukti hasil
BUNKED SOPANA Als ROY, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN.3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurunganselama 6 (enam) bulan;4 Menyatakan barang bukti berupa:e Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp.359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).e Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal
Putus : 14-11-2003 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3774K/PDT/2001 Tanggal 14 Nopember 2003 — Anisa; Yayasan Paviliun Lancang Kuning, cq. Rumah Sakit Umum Daerah
204 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 16-03-2007 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3271K/PDT/2002 Tanggal 16 Maret 2007 — H. Suryatmodjo; Yupiter Tanjoyo alias Yupiter Salim dahulu Tan A Kien; Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur di Surabaya, Cq. Bupati KDH Tk. II Jember, Cq. Walikota Administratif Jember, Cq. Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Patrang, Kabupaten Daerah Tk. II Jember; Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur di Surabaya, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 04-10-2006 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3455K/PDT/2002 Tanggal 4 Oktober 2006 — SYUKUR; ROLIAH; MARLIYAH; SYARIFAH; DAHLAN; YAHYA; BUSTAMI; TUYAR; M. SYAFI'I; RAMLI; AHMAD AMIR; NURMAWATI; SUPRIADI; SUTRISNO; IDA RIYANI
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.3455 K/Pdt/02Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan kasasi ke 1 dan ke 2 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan atau pelanggaran hukum yang
Putus : 28-02-2006 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3449K/PDT/2003 Tanggal 28 Februari 2006 — Semuel Wilar; Cory Carolina Kusoy
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan batasbatas: Utaradengan Joutje Ngantung, Timur dengan Semuel Wilar, Selatan denganWem Sumanti, Evert Deeng, Barat dengan Leider Rompas, terletak diDesa Papakelan yang diperoleh berdasarkan Akta Tukar menukartanggal 15 September 1986 No.127/ATM/IX/1980 ;Dimana kesemua tanah tersebut dijual kepada anak kami: Hanny Wilardengan harga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), masingmasingPenggugat dengan Tergugat memperoleh 50% dari hasil penjualan ;Bahwa selanjutnya setelah pembagian tersebut telah
No. 3449 K/Pdt/2003perkara ini dalam kedua tingkat peradilan adalah pula kesalahanpenerapan hukum yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factitidak salah menerapkan hukum lagi pula alasanalasan tersebut mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataanhal mana tidak dapat dipertimbangkan
Putus : 04-01-2007 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3276K/PDT/2002 Tanggal 4 Januari 2007 — Yanto Gohae; Rusli Panai Lunda; Wilson Sarumaha; Waris Sarumaha; Assaat Lase; Tema'aro Lawolo; Sanudin Zebua; Bezi Gowasa; Fa'arudin Zalogo; Faombowo Telaumbanua; Harawata Duha; Bazatulo Duha; Edison Bate'e; Fatiaro Telaumbanua; Sochiaro Sarumaha; Saradodo Harefa; Niluago Loi; Waosochi Zandroto; Toroziduhu Lase; Bazanaogo Sarumaha; Yuniar Bate'e; Rasani Bohalima; Kasia Duha; Mulki Salukhu; Efendi; Meso Gaho; Asoma Zaogoto; Supratman Sarumaha; Camat Teluk Dalam
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 22-06-2007 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267K/PID/2007 Tanggal 22 Juni 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG KARANG ; HENDRI SATRIA, S.H. bin YUSUF
35 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 14-10-2005 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705K/PDT/2002 Tanggal 14 Oktober 2005 — Abang; Bija; Na'lang; Kalli; Rawiah; Mallang; Ma'tan; Lembong; Laso; Munga; Rading
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749K/PDT/2002 Tanggal 6 Oktober 2006 — Hj. Zubaidah; Bok Hj. Mardiyah alias Bok Cipto; Bok Sa'diyah; Bok Jusmi'ati; Bok Hj. Syafi'ah
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian