Ditemukan 2491 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1780/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
161 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Radityo Harryndra Putra,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,pada Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, beralamat diJalan Sultan Iskandar Muda Kav VTA, Jakarta Selatan,12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4047/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
Pengadilan PA BLORA
Register : 09-06-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PA BLORA Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Bla
Tanggal 25 Oktober 2016 —
6 — 0
  • Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Poa. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatanee. bermaterai cukup diberi kode ( bukti. P.1)2. Fotocopi Duplikat Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agana ie dengan Nomor Duplikat Pe nomor akta nikahPF bermaterai cukup diberi kode (bukti P.2)3. Surat Pernyataan dari Pemohon nomor Po tanggal 09 Juni2016 ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1760/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lama Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama, dankawan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3811/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal12 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1879/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
124 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama dan Stephanus Demo W,jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 4337/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal13 Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-07-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
113 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra dan Stephanus Demo W, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2781/POA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KITADIN
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bramantya Putra, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2885/POA/KTD/FIN/9/2018, tanggal 15 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3499 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra dan Stephanus Demo W, jabatan Direktur Utama danDirektur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0547/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 22-12-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 90/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penggugat : NUR INDRA PUTRA SE
Terbanding/Tergugat II : PT BANK MAS atau MULTI ARTHA SENTOSA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat I : BISRUL HAFI
38 — 28
  • Wolter Monginsidi No. 19 CD Gotong Royong TanjungKarang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 30 November 2016, dengan Nomor: 127/POA/MAS11/2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;3. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), beralamat diJalan Basuki Rahmat No. 12 ,Bandar Lampung, dalam hal ini diwakilioleh Khosim, SH.Mkn, Hikmah Yulianri, SH.MH., Muhammad Nasir, SE.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KITADIN
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2887/POA/KTD/FIN/9 2018, tanggal 15September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1544/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TRUBAINDO COAL MINING
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Kuasa Khusus NomorSKU4105/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,diwakili oleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utamadan AH Bramantya Putra jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd dankawankawan, para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3818/POA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1880 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra dan kawan jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, dan kawan, para Advokat, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor0550/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal 13 Febrauri 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1768/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRUBAINDO COAL MINING
156 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bramantya Putra, JabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan DR.Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3814/POA/TCM/ FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA Tbk;
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0004/PoA/LEG/TAX/II/2018/NKFE, tanggal 23Februari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk;
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,dan kawankawan, para Advokat pada Kantor HukumMochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor00111/PoA/LEGTAX/X1/2017/NKFE, tanggal 1 November2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata
Register : 03-05-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Pwt
Tanggal 16 Juni 2016 — PEMOHON
13 — 2
  • perubahan nama untuk menyamakan namapemohon dengan ijazah anaknya ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 ternyata nama S aliasadalah benarbenar nama satu orang oleh karenyaada alas hukum pemohon mengajukan perubahan nama ;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yangtertera dalam Kutipan Akte Nikah Pemohon untuk menyamakan nama yang tertulisdalam ijazah anak Pemohon yang bernama P untuk keperluan pembuatanakta kelahiran anaknya bernama fF Menimbang bahwa saksisaksi yaitu poa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KITADIN
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Radityo Harryndra Putra,kewarganegaraan' Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jakarta 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2884/POA/KTD/FIN/9 2018,tanggal 15 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 867 B/PK/PJK/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
115 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BramantyaPutra, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2889/POA/KTD/FIN/9 2018, tanggal 15September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2036/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BANK HSBC INDONESIA (D.H. PT BANK EKONOMI RAHARJA)
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., LL.M, dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum Mochtar KaruwinKomar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 161/11.18/POA/SCYHBID, tanggal 30November 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanHalaman 1 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yakni sebagaipihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yangditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000
    Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dandana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);Halaman 7 dari 53 halaman.
    Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini
    mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaMaret 2010 sebesar Rp 46.640.091.356,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan~ danpenegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaanproyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
    Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertaminamembangun kilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG.Pertamina dan Kontraktor secara bersamasamaakan membentuk business entity;b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi : - BACHTIAR ABDUL FATAH
475 — 1020
  • CPI untuk mewakili Perusahaan (PT.CPl) menandatangani Kontrak yang tertuang didalam POA (PowerOf Attorney) Nomor : 0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yangberlaku dari tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember2011, sertaOtorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA)yangdimiliki terdakwa selaku General Manager SLS PT.
    CPI dalam menandatangani kontrakberdasarkan POA (Power Of Attorney) Nomor : 0236/POA/IV/2010tanggal 19 April 2010 serta Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA) yang dimiliki terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPItersebut, maka sebelum menandatangani Kontrak Bridging No.
    Terdakwaatas nama perusahaan melalui POA yang terdakwadapatkan dari Surat Kuasa yaitu POA No. 0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010.Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwapunya Power of Attorney, sedangkan Delegation ofOuthority nya sendiri untuk hal ini DOA adalah suatu yanginternal proses yang menunjukan hampir semua ketua/pimpinan TIM mempunyai DOA yang menunjukan berapabesar nilainya.misalnya Erwin Kasim bias menandatanganiKontrak yang nilainya sampai 1,5 juta dollar karena diapunya
    DOA, tapi dia tidak punya POA.
    CPI dalammenandatangani kontrak berdasarkan POA (Power Of Attorney) Nomor :0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta Otorisasi Delegasi(Delegation Of Authority/DOA) yang dimiliki terdakwa selaku GeneralManager SLS PT. CPI tersebut, maka sebelum menandatangani KontrakBridging No.