., selaku Kepala Subbagian BantuanHukum llc;5. HAKIM SB MULYONO, S.E., selaku Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Bukittinggi;6. MACHMUD YUNUS, S.H., M.H., selaku Penangan Perkara Tk. PadaSubbagian Bantuan Hukum llc7. DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H., selaku Penangan Perkara Tk. IlPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;8. DWIGHT USMAN MOTOTA PAKAYA, S.H., selaku Penangan PerkaraTk. Ill Pada Subbagian Bantuan Hukum llc;9. ANTONO ADHI SUSANTO, S.H., selaku Penangan Perkara Tk.

VPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;10. MARGARETA WINDY SINATRA, S.H., selaku Pelaksana PadaSubbagian Bantuan Hukum llc;11. AHMAD IBNU HAMBAL, selaku Pelaksana Pada KPKNL Bukittinggi;Halaman2 dari 41Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Psb12.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Tergugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor XXXXXX, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangHalaman

Oleh karena itu, maka jangkawaktu akan diterima atau ditolaknya permohonan PENGGUGATadalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten KurtaiKartanegara subbagian Umum sehingga telah berakhir pada tanggal26 Juli 2014.

SubBagian Keuangan Drs. H.

.3.000.000, ( tiga juta rupiah) ;Bahwa uang sewa mobil oleh terdakwa sampai sekarang belum dibayar ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi 3 hari dari terdakwa menguasai mobil milikAnang Cahyono ( korban ) yaitu pada bulan pertengahan Nopember 2013 ;Bahwa mobil isuzu phanter warna hitam metalic tahun 1993 milik korbankeberadaannya sampai sekarang terdakwa ditahu karena yang menerimagadai mobil tersebut alamatnya di Ponorogo terdakwa tidak jelas ;Bahwa proyek bangunan yang dikerjakan di Ponorogo oleh terdakwa subbagian

IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKL6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;7.

KEP42/PJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi( Standard Operating Procedures) Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak mengatur tentang Tata CaraPembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau SuratTanggapan atas Gugatan ;Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakniDirektur Keberatan dan BandingKepala Subdirektorat Banding dan GugatanKepala Seksi Banding dan GugatanPelaksana Seksi Banding dan GugatanPelaksana Subbagian

2001 tentang Petunjuk PelaksanaanPengawasan Melekat dalam PenyelenggaraanPemerintahan.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimanadicantumkan pada butir 5.2. halaman 5 gugatan yangmenyampaikan dalil bahwa:Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakni:Direktur Keberatan dan Banding,Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan,Kepala Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Subbagian

Bumi Resources, Tbk. telah sesuai denganSOP sebagaimana didalilkan Penggugat dalamgugatannya maka SOP yang dimaksud adalah sebagaimanadiatur dalam Lampiran KEP42/PJ/2009 yaitu dalamLampiran Nomor KPGOO0001 yang antara lain mengaturtentang Prosedur Kerja Pembuatan Surat UraianBanding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatansebagai berikut:Pelaksana Subbagian Tata Usaha menerima SuratPermintaan Pembuatan SUB atau Surat PermintaanPembuatan Surat Tanggapan dari Pengadilan Pajakdan menyampaikan kepada

Surat Tanggapan yang telah ditandatanganioleh Direktur Keberatan dan Banding diperbanyakdan dibuat rangkap 3 oleh Pelaksana SubbagianTata UsahaDirektorat Keberatan dan Banding untuk dikirim = dandisampaikan ke Pengadilan Pajak beserta datapendukungnya sesuai dengan batas waktu yang46ditentukan oleh undangundang (SOP Tata CaraPenyampaian Dokumen di KPDJP), masing masing :Asli SUB atau Surat Tanggapan untuk PengadilanPajak.2 (dua) buah fotokopi/salinan SUB atau SuratTanggapan untuk arsip.Pelaksana Subbagian

., Kepala SubBagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar.3. Zuraida, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan Pemerintah Kabupaten Banjar.4. RR. Dian Parwatisari, S.H., M.Si., Kepala Sub BagianDokumentasi dan Publikasi Hukum Pemerintah KabupatenBanjar.5. Hj.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);16.

VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSurabaya); Putusan Perkara Nomor : 115./G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 81 HalamanKesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7429/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1. SETIJO BOESONO, SH,MH ;2.M.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, AlamatJalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;5. Nurbayti, SH., MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian WHukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;6. Zahrul, SH.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh7. Afriandy Karim, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota,Alamat Jalan Tgk.

BuktiT1 : Pakta Integritas Kepala Subbagian Tata Usaha BPS KotaSungai Penuh tanggal 20 November 2013. (FotokopiSesuai Dengan Asli) ;2. Bukti T2 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor056.A/15000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;3. Bukti T3 : Surat Panggilan Nomor : R056.C/BPS/92000/01/2016,tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;4. BuktiT4 : Surat Panggilan Il Nomor : R079/BPS/92000/01/2016tanggal 25 Januari 2016.

ARIS BUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Tegal, 7 Maret 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Subbagian TataUsaha Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tempat Tinggal : Jalan LRCadas, RT. 026, RW. 053, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan DanauSipin, Kota Jambi, Kota Jambi ;2. IMAN KARIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Jakarta, 8 Oktober 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Bidang IPDS,BPS Propinsi Jambi, Tempat Tinggal : Jalan Fatahilah Gg.

Sikap tidak kooperatif Saudara Joni berdampak pada penundaanpekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebagaimanadiketahui bahwa penggugat merupakan Kepala Subbagian Tata UsahaBPS Kota Sungai Penuh ;Halaman 28 dari 47 halaman.

., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda. Kab. Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat diKantor Sekretaris daerah jalan Parasamya Beran TridadiSleman, angka 3 Pegawai Negeri Sipil pada Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman JI. KRT.

., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 7. ELSIUS F.

JUADI AR., SH., M.Hum., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 6. ELSIUS F.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Affan Mohammad, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum , Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; 7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; 8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Affan Mohammad, SH.

;Jabatan: Kepala Subbagian Hukum SetdaKabupatenSleman;3. Nama : Ishadi Zayid,Jabatan: Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda KabupatenSleman;4. Nama : C.

Wibisono Tanggono,Jabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenJabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenSleman;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yangberalamat kantor di Jalan Parasamya ,Beran, Tridadi, Sleman, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta ;Dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyerahkan Surat Kuasadari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan KabupatenSleman Nomor : SK0262/180/01/2013 Tertanggal 28 Januari 2013yang di Kuasakan Kepada Kepala Kejaksaan

.; Kapala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal pada Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara;3. Nama SUHENDRA, S.E.;. Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor PelayananJabatan Pajak Pratama Praya;4. Nama : HELMI ARFAN, A.Md.;Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pajak* Pratama Praya;Pekerjaan5. Nama : PUTU ARYA ADTYA PRAMANA, S.H.

;Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakHalaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN MtrPekerjaan Nusa Tenggara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : Sku02/WPJ.31/KP.07/2019, tanggal9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :1. Nama : SIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF.;: Kepala Subdirektorat Advokasi, DirektoratJabatan Peraturan Perpajakan II;2. Nama : Drs. KETUT SUKARDATA, M.M.

Nama : TRANG BINTARO, S.H.;: Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;8. Nama : MART TRI POLA SITANGGANG, S.E., M.E.;: Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IllJabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya;9. Nama : KADEK AGUS YUDHI SURYAWAAN, S.E., M.M.;Jabatan :Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor PelayananPajak Pratama Praya;10.

Nama : PUTU ARYA ADITYA PRAMANA, S.H.;: Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,beralamat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di JalanDiponegoro, No. 38 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;Membaca:1.

(Kepala SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumKEMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nnn nn cermin cnn ee nne nn4. RIZAL ALPIANI, SH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 1 Cpada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu); 5. UTAMA TEGUHWIBAWA, SH. (Kepala Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 6. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., LLM. (Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumK@EMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nomen nn ner nnncnn nen nnene7. SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH.

(Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 C pada Biro Bantuan hukumK@EMONKEU); =n ann nnn nnn nn nnn nnn nme nn nen nnn cnn nen cnn9. ARLIANTI VITA, SH., MH. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 10.YANTI ROBIYANA, SE. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJUKN Jawa Timur); 11.

., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lmg.Paciran,2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJARWATI,3. LEMBAGAYang Berkedudukan Di Desa Banjarwati, KecamatanPaciran, Kabupaten Lamongan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.

ARIFAH RAHMAN HAKIM, S.H., M.Si., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESABANJARWATI, Yang Berkedudukan Di DesaBanjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaSUWARTO (Anggota LPM dengan SK.

Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan TataKerja Badan Tenaga Nuklir Nasional tanggal 24 Nopember 2005, dengandemikian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan NuklirBadan Tenaga Nuklir Nasional adalah Badan Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha10 Bahwa Subbagian

Persuratan dan Kepegawaian, Bagian Tata Usaha, PusatTeknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional,mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, sesuai Pasal185 ayat (1), Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nukllir Nasionaltanggal 24 Nopember 2005, dengan demikian Subbagian Persuratan danKepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir

Bahwa Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat19.Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak melaksanakantugasnya dengan baik untuk melakukan urusan persuratan dan kepegawaian dilingkungan Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir, berusaha menutupidata informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan hak dari Penggugat yang harusdilayani oleh Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata UsahaPusat Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga

Kesalahan tanggal tersebut, juga diakui oleh Kepala SubBagian Persuratan Dan Kepegawaian, Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam diskusi email.

Reaktor DanKeselamatan Nuklir Badan Tenaga ~/Nuklir Nasional ;Bahwa Kepala Pusat Teknologi Reaktor Dan Keselamatan Nuklir (Eselon II) Badan Tenaga Nuklir Nasional, tidak menegur bawahannya (Kepala BidangPengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir tahun 2012, Eselon II) padasaat berbuat pelanggaran Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, sepertiDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untukPenggugat tahun 2012, baru dapat Diminta oleh Penggugat pada tanggal 03April 2013 melalui Kepala SubBagian