Ditemukan 5487 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs pt. universal transindo mas; Direktur jenderal pajak vs pt universal music indonesia Direktur jenderal pajak vs pt. prima alloy steel universal tbk;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M
314 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adil, berdasarkan rekayasa dan asumsi yang menyesatkan.Bahwa sebelum PEMOHON PK menguraikan tentang alasan adanyasuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka terlebihdahulu PEMOHON PK akan menguraikan tentang arti dan/ataupengertian dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dilakukan olehJudex Juris (Pasal 263 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: Bahwa terminusKEKHILAFAN merupakan salah satu istilah hukum legal term) yangbersifat universal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 14-03-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 12 September 2013 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI, PT. BUMI SUKSESINDO, PT. DAMAI SUKSESINDO
213 — 134
  • Menurut konsephukum yang berlaku universal, maka sesuatu yang secara gramatikal sudah jelasdan dapat dipahami maka tidak boleh dilakukan penafsiran apapun lagimengenai apa isi dan tujuan dari ketentuan hukumtersebut ;Baik isi pasal maupun Penjelasan dari Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 tidakpernah mengatur larangan bahwa badan usaha yang mengalihkan IUP tersebutharus terus mempertahankan kepemilikan sahamnya di badan usaha yangmenerima pengalihan IUP sampai dengan masa IUP tersebut berakhir.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 8PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 7 Agustus 2017 — H.Sunoto.,S.Ip Bin Jomo Singodikromo
165 — 106
  • Sebagai ajaran"turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagianbesar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran"turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke1KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana,dimana masingmasing pelaku haruslah memenuhi syaratsyarat :Halaman 177 dari 245 Halaman Putusan Nomor :8/PID.SUSTPK/2017/PN.BGLe Adanya kerjasama secara sadar ;Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta salingmengetahui
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 10 Juni 2015 — WAHYONO HARYADI Bin SOEPINGI
54 — 77
  • Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lamasekali dianut secara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actusnon facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah :An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty(Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan jugasebagai : An act does not make a person legally guilty unless the mind is legallyblameworthy (Jones dan Card, 1998:55).
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
RICHI RAHMAN Bin ARDIN
70 — 28
  • Akan tetapi menurut Majelis, haltersebut disisi lain akan bersinggungan dengan azas kepastian hukum(legalitas) yang berlaku secara universal. Permasalahan hukum yang essensialadalah bagaimanakah harus menjatuhkan pidana atas perbuatan yangdianggap tidak patut, sedang ternyata tidak terdapat suatu standarisasi tentangkepatutan?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
339 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ii) Kegiatan yang dianggap sebagai perse illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atasproduk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali;Bahwa dalam hukum persaingan usaha, penetapan hargadiklasifikasikan secara perse illegal secara universal di seluruh dunia,demikian juga Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 secaraeksplisit mengatur bahwa Pasal tersebut adalah per se illegalsebagaimana dalam pasal tersebut menyebutkan istilah dilarangtanpa ada anak kalimat...yang dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Legalitas tersebut merupakan sendi utama terwujudnyakepastian hukum dan keadilan di setiap Negara hukum, bahwaasas tersebut sudah diberlakukan dan dipertahankan sebagaiasas hukum universal yang berlaku di NegaraNegara di seluruhdunia sampai sekarang ;8.5. Bahwa UndangUndang No. 39 Tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 juga menempatkankejahatan jabatan yang diatur dalam KUHP pidana tersebut dalamketentuan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ;Hal. 234 dari 244 hal.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1616 — 2249
  • barang bukti yangdiperiksa terkain air keras, maka proses untuk mengetahui apakahdidalam barang bukti terdapat zatzat air keras tersebut makadilakukan dengan memeriksa asam atau basa, maka untukmenentukan asam maka di cek PH nya dengan PH test; Bahwa pada umumnya air keras tersebutbiasanya asam atau basa, saksi uji untuk menentukan asam ataubasa, kemudian saksi cek tingkat keasamannya, kalau PH nyamenunjukkan di bawah 7 maka asam, apabila diatas 7 maka basa,Bahwa saksi mengukur basa menggunakan PH universal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
84 — 29
  • nama, namun dalam proses selanjutnya yang membelibarang adalah PT.Marell Mandiri;Bahwa pada awalnya barangbarang di perusahaan saksi ditawarkan harga standar diperusahaan, namun kemudian disepakati untuk diberikan diskon;Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal 21Desember 2011 poin 5 yang pada pokoknya perusahaan saksi pernah menjual barangkepada PT.Marell Mandiri pada tahun 2010 berupa 4 (empat) item barang yaitu pemotongakrilik IE900, Computer Servo Hydraulic Universal
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl
Tanggal 29 Oktober 2014 — IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN
86 — 83
  • Sebagaiajaran turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahlihukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran turut serta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana,dimana masingmasing pelaku haruslah memenuhi syaratsyarat :e Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1269 — 3921
  • Berikut kutipan dari halaman 14Perkom No. 3/2009:Secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasarbersangkutan memiliki dua aspek utama, yaitu produk dangeografis (lokasi). Atas dasar dua aspek inilah kemudianPasar Bersangkutan ditetapbkan dalam kasuskasuspersaingan usaha,Pada halaman 10 11 Perkom No. 3/2009 dinyatakansebagai berikut:Pasar produk didefinisikan sebagai produkproduk pesaingdari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisamenjadi substitusi dari produk tersebut.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
291 — 113
  • TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangandengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telahpula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1)dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, mempunyai unsur pembeda yaitu dalam Pasal 2 ayat (1)terdapat unsur melawan hukum bersifat unum (general universal
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN.Alm
306 — 113
  • Dalam hubungan ini apakah perbuatan paraterdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai yang melakukan ataukahdipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan akan dibahas dalam uraiandibawah ini.Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersamasamamelakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta.Sebagai ajaran "turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagianbesar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
115 — 44
  • pertamapengujian substansi yaitu pengujian dimana seseorang tersebut telah melakukanpengujian secara benar tentang fisiknya dan yang kedua adalah pengujianadministratif , jika tidak ada pengujian adminitratif berarti system itu tidak berjalan.Sehingga pengujian yang kedua memastikan bahwa barang itu diterima, danpembayaran itu mutlak; Bahwa BUMN adalah subyek Keuangan Negara; Bahwa BUMN dalam hal ini Perum Bulog adalah subjek keuangan Negaradiperbolehkan untuk mengatur sendiri tapi tidak lepas dari sifat universal
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
82 — 34
  • Sebagai ajaran"turut Serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagianbesar para ahli hukum pidana, Menimbang, bahwapada prinsipnyamengenai ajaran "turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP haruslah terdapat lebin dari seorang pelakutindak pidana, dimana masingmasing pelaku haruslan memenuhisyaratsyarat, yaitu:e Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
93 — 109
  • Sebagai ajaran "turut serta, sudah menjadipandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana,bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP haruslah terdapat lebih dariseorang pelaku tindak pidana, dimana masingmasing pelaku haruslahmemenuhi syaratsyarat, yaitu:e Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
552 — 828
  • Akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkaubagi semua.2. Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuksemua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikanperhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan = anakperempuan dan orang orang dalam situasi rentan3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
300 — 225
  • terdapat kalimat patut diduga, menurutahli ada dimensi yang menyatakan memperkuat dugaan bahwa itu terjadi,sehingga ketika orang mengatakan menipu, maka dugaan itu harus ada dasarnyabukan sembarangan menuduh seseorang tanpa dasar hukum dan menurut Ahliharus melalui proses pidana, sekalipun berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 15/PUUXII/2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, karena itu adalah nilai Universal
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
109 — 33
  • terdapatsedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yangsaling bertentangan, sehingga kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yangmenyatakan terdapat kesesuaian antara keteranganketerangan saksi dan alatbukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subjektif.Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepadapembuktian dengan menggunakan alat bukti materil tentang apakah ada suatuperbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianutsecara universal
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
HERRY AULIA MUDTAQIEN, SE BIN HERMAN ADJAM
146 — 46
  • Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslahdidasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materiltentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena carademikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruhHukum Acara Pidana.