Ditemukan 2491 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 7/Pid.C/2021/PN Mlg Tanggal 27 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Putri Indah Aremanita
40 — 3
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Putri Indah Aremanita
40 — 3
Penyidik Pegawal Negerl Sipiliyas fom 5bTako 7AH1et Fors KCPUTUSAN POA CADILANAy. 44.00eeTanda tanganPanteraT a, aPOLARSANAAN HUKLALAN =a mA ;PIRHATIAN = 6 Brag tlapa yang dengan melinwan hull. Ddgkewiddghadap temdah dipanggil menu Uricberdaiatkan ketentuan pail 716 eUe RALPH Oo! Tersangha mau Oe ee WAU > AwePUTIFE > Paprypasdelars RUNING =. Bag Multum betta fiote alpenPEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJA J).
Lahir ii fefeea gy. ae ee a Jeni Kelamin oP geet PE sis case a eesti on cn ge EE eerressetctacnsemernape runiananapiantennsesedl Agama mE ee #, Peherjaan pte fe,, Alama 2 e. fet St, Toe POA ceacts ciate or inh pee NS att oi piece sh eSJENS PELANGGARAN DARANG BURTE;PELAXU USAMA i PLRORANGAN Tidak ads pencegahan banner covid 19 Sf Tidak menggunakan masker sting orang yaree melungcar protohal kasehalanTidak ada tempat cucl tanganfhand Tidak mercul tangan PASAL YANG DILANGCAR :panitiver Paial49 ayat
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1433/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.Halaman 23 dari 63 halaman.
Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) denganPT Badak NGL Co.
Putusan Nomor 1433/B/PK/PJK/2017dokumen yang tidak terpisahkan dari ketentuan hukumkomersial yang disepakati oleh para pihak dan merupakanFaktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.2.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yakni sebagaipihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yangditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000
Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dandana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);Halaman 7 dari 53 halaman.
Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini
mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaMaret 2010 sebesar Rp 46.640.091.356,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan~ danpenegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaanproyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertaminamembangun kilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG.Pertamina dan Kontraktor secara bersamasamaakan membentuk business entity;b.
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — PT TRUBAINDO COAL MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama, dan kawan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3522/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal25 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
157 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra , jabatanDirektur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Radityo Harryndra Putra,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,pada Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, beralamat diJalan Sultan Iskandar Muda Kav VTA, Jakarta Selatan,12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4050/POA
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI;
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 004/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali
Register : 23-05-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 17-07-2012
Putusan PA AMUNTAI Nomor 227/Pdt.G/2012/PA.Amt Tanggal 12 Juni 2012 — PENGGUGAT
TERGUGAT
13 — 2
didengar atau dialami sendiri dan saksimenjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu denganyang lainnya, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syaratketerangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehinggaketerangan saksi tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugatsuami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2007 di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan a Kabupaten poa
Register : 14-11-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 487/Pdt.G/2012/PA.Amt Tanggal 12 Desember 2012 — Penggugat
Tergugat
19 — 2
mereka telah pisah sejak tahun 1998 ;e Bahwa yang menyebabkan mereka pisah karena masalah ekonomi danTergugat tidak bekerja ;e Bahwa selama mereka pisah tidak pernah ada usaha damai baik dari pihakPenggugat maupun dari pihak Tergugat ;Penetapan No. 283/Pdt.P/2012/PA.Amt. hal. 3e Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberinafkah buat Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapatdijadikan nafkah ;umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempatKecamatan a Kabupaten poa
Register : 17-02-2010 — Putus : 11-03-2010 — Upload : 27-04-2011
Putusan PA KUNINGAN Nomor 0310/Pdt.P/2010/Pa.Kng. Tanggal 11 Maret 2010 — Pemohon lawan Termohon
6 — 0
6 — 0
menasehati (mendamaikan)Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itusidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnyadibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana padaprinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitucerai talak ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupaSURAT :Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dariKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten KuninganNomor : 32/60/V1I/2004 tanggal 19 Juni 2004 (diberitanda P.1) ;SAKSI :Poa
Register : 22-01-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan MS MEULABOH Nomor 0009/Pdt.P/2015/MS-Mbo. Tanggal 23 Februari 2015 — pemohon I dan Pemehon II
21 — 8
21 — 8
KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah sebagaiberikut yang diajukan oleh :Pemohon I, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan atempat tinggal di Gampong Kecamatan P KabupatenAceh Barat, selanjutnya disebut Pemohon ;Pemohon Il, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan i tempat tinggal diGampong al Kecamatan poa
Register : 24-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN BATAM Nomor 978/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
DARUSSAMAN
18 — 10
DARUSSAMAN
18 — 10
Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171122106100036, tanggal 11 Agustus2017, atas nama Kepala Keluarga DARUSSAMAN, diberi tandabeseeeeeeees POA;Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P1 s/d P 4diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah puladiberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasanhukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa selain mengajukan Suratsurat bukti, Pemohondipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang
Register : 30-01-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 01-05-2012
Putusan PA AMUNTAI Nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Amt Tanggal 23 Februari 2012 — Penggugat
Tergugat
17 — 3
Penggugat;Mengingat peraturan perundangundang dan hukum Islam yang berkaitandalam perkara ini;MENGADILIe Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untukmenghadap persidangan tidak hadir;e Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PY terhadap Penggugat (e Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan poa
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1879/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Mei 2020 — PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
124 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama dan Stephanus Demo W,jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 4337/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal13 Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3499 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra dan Stephanus Demo W, jabatan Direktur Utama danDirektur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0547/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KITADIN
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2887/POA/KTD/FIN/9 2018, tanggal 15September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
Putus : 27-07-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Juli 2020 — PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
114 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra dan Stephanus Demo W, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2781/POA
Register : 22-12-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 90/PDT/2017/PT TJK Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penggugat : NUR INDRA PUTRA SE
Terbanding/Tergugat II : PT BANK MAS atau MULTI ARTHA SENTOSA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat I : BISRUL HAFI
39 — 28
Terbanding/Tergugat II : PT BANK MAS atau MULTI ARTHA SENTOSA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat I : BISRUL HAFI
39 — 28
Wolter Monginsidi No. 19 CD Gotong Royong TanjungKarang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 30 November 2016, dengan Nomor: 127/POA/MAS11/2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;3. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), beralamat diJalan Basuki Rahmat No. 12 ,Bandar Lampung, dalam hal ini diwakilioleh Khosim, SH.Mkn, Hikmah Yulianri, SH.MH., Muhammad Nasir, SE.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1544/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TRUBAINDO COAL MINING
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Kuasa Khusus NomorSKU4105/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,diwakili oleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utamadan AH Bramantya Putra jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd dankawankawan, para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3818/POA
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KITADIN
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2885/POA/KTD/FIN/9/2018, tanggal 15 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1760/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lama Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama, dankawan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3811/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal12 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat