Ditemukan 5762 data
40 — 5
Tnksedemikian keadaannya justru) akan memberikan mudharat yangberkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapatpakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalam kitab Al MaratuBaina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalam hal ini diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yangpada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkandalam mengumpulkan dua manusia yang saling
68 — 47
Arruum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan olehPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan TermohonKonvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudahsedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yangberkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalamkitao Al Maratu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni
38 — 21
Musthafa As Shibai dalam kitab Al maratu bainal fiqhi wal qonun halaman100 untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini yangmenyebutkan:Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.41/Padt.G/2021/PA. TkIYe aye Sb ype oe EUS B Le gljlly GL ae eit Y deg Ss LAN Oe9) OWS plas gly es lel SQ begey Cmeblr Cn poe!
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Alamat di Jalan Martandu Lorong Ganesha Nomor : 2 RT.018RW.006 Kelurahan Anduonuhu, Selanjutnya memberi kuasakepada: FIQHI SARANANI S.H., M.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di JalanMartandu Lorong Ganesha Nomor : 2 RT.018 RW.006Kelurahan Anduonuhu, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor04/PEN.KI/TUN/2014/PTUN.Kdi, tentang Izin Khusus untukKuasa Insidentil tanggal 5
Hendra Baskara Cipta bin Syaiful R. Lambang
Termohon:
A. Paramita Yasir binti Ir. A. Muh. Yasir Yusuf
9 — 6
hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenciAllah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isterimuslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohonyang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akanmendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan(maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebin utama daripadamenarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi
36 — 9
tersebut telah rapuh dan menunjukan bahwa antara suami istri tersebuttelah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;Menimbang, bahwa oleh karena itu ikatan perkawinan yang tujuandasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal sudah tidak terwujud lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian,sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batindan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, sebagaimana dalamkaidah fiqhi
24 — 1
Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Prob.Maratu Bainal Fiqhi Wa alQanun halaman 100 yang diambil alih olehMajelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini, yaitu:Ii lated GS Lages yimtlas Ot class!
36 — 11
Keadaan iniperlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhi yang selanjutnya akandiambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:AJlaotIl ule Glo o r40 rawlasll 55 oArtinyva : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan,Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik,tetap! dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadapsuaminya telan memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadapTergugat.
24 — 20
Arruum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidakdapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehinggamempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justruakan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalam kitabAl Maratu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalam hal
52 — 12
Suatu sebab yang halal.Sehingga berdasarkan ketentuan ini, maka hibah yang diberikan oleh H.Mallo bin Mappile kepada tergugat 1 adalah sah secara hukum yang jugaberdasarkan kaidah fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab alAsybahWannazhoir juz 1 halaman 176.9.
12 — 2
saksisaksi tersebut diatas yang tidak dapat dipatahkan/dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, makaTergugat dianggap mampu dan layak untuk dibebani biaya nafkah seoranganak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp.700.000, setiapbulan, dan berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas denganberpedoman kepada ketentuan pasal 41 huruf (6) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan dalil Fiqhi
28 — 0
yang lebihmaslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh AlMajedy dalam kitabGhayatu alMaram yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini,sebagai berikut :dalle wolall ade gl erg azo ill arty prc auuiul llyApabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, makaHakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satuMenimbang, bahwa kesimpulan Majelis telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukumIslam sebagaimana tersebut dalam Kitab AlMar'atu Baina Al Fiqhi
39 — 23
Konpensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini :
- Sebidang Tanah seluas kurang lebih 84.M2 (Delapan puluh empat Meter Persegi) berikut bangunan di atas nya seluas 42 M2 (Empat puluh Dua Meter Persegi) yang di kenal di perumahan Cikeas River View (CRV) Residence Kapling Blok B-2 No 24 Jl Parpostel Raya, Kelurahan Jati Luhur, Jati Asih, Bekasi, Hak Milik sertipikat Nomor : 6679 atas nama FIQHI
10 — 2
Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dandengan merujuk dalil fiqhi yang berbunyi:XKXKXXXKXKXKXKKKXK KKKHalaman 31 dari 35 halamanPutusan No: 1558/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kadr.
43 — 30
Arruum ayat 21 danPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudahsedemikian keadaannya justru) akan memberikan mudharat yangberkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapatpakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalam kitab Al MaratuBaina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman
26 — 7
MusthafaAs Shibai dalam kitab Al maratu bainal fiqhi wal gonun halaman 100untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini yangmenyebutkan:weSglng OY dye SL pe pe US G Lede gllly GLAS ae attend V degli 8 LAI OssOl pl cy acl Lai gh DIS (plas pljcll ie lanl 5 Legey cmatlin on glael Ge VyHal. 26 dari 37 Hal. Putusan No. 119/Padt.G/2020/PA.
56 — 31
Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamtidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikiankeadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagikeluarga tersebut ;Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 4745/Pdt.G/2017/PA.TgrsMenimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalam kitabAl Maratu Baina Al Fiqhi
18 — 2
Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yangtersebut dalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yangdiambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangisendiri yang berbunyi sebagai berikut:eeSgly SYS) An ty 5 eee Ge dll Ga Lela EI Sill 5 GEN ee aids Y Ane gj sll!
17 — 11
tandatandabagi kaum yang berfikir.Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohondan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antaraPemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telahhampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satupihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasakeadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi
10 — 8
Arruum ayat21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudahsedemikian keadaannya justru) akan memberikan mudharat yangberkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalamkitab Al Maratu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalamhal