JON selaku Nahkoda dari kapal KM.Riki 02 pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempatdi Perairan Kota Padang Sumatera Barat tepatnya di perairan Ulak Karang KotaPadang pada posisi 00 54 441 S 100 18 839 T atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa danmengadilinya, yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera indonesia melakukan

Riki 02 bergesermencari ikan ke perairan Ulak Karang Bung Hatta Padang , sekira jam 02.00WIB sewaktu mau lego jangkar pada posisi 00 54 441 S 100 18 839 TPetugas Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan merapat ke kapal KM.Riki 02 dan melakukan pemeriksaan surat dan Dokumen kapal, setelah diperiksaditemukan SIPI tidak berlaku lagi, setelah itu kapal disuruh bawah ke kantor DitPolair Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir.

JON selaku Nahkoda dari kapal KM.Riki 02 pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempatdi Perairan Kota Padang Sumatera Barat tepatnya di perairan Ulak Karang KotaPadang pada posisi 00 54 441 S 100 18 839 T atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa danmengadilinya, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimanadimaksud dalam pasal 42 (3) (setiap

Riki 02 bergesermencari ikan ke perairan Ulak Karang Bung Hatta Padang , sekira jam 02.00WIB sewaktu mau lego jangkar pada posisi 00 54 441 S 100 18 839 THalaman 3 dari 8 hal. Put.

ZAINUDDIN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :839/24/VI1I/2005, tanggal 16 Juli 2005 ;Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, dananak Kedua Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran No.3383/CLT/KM/2010, tanggal 06 Juni 2011 yang didalam Akta Kelahirannya tertulis atasnama NEYLA NADHIFA Z, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 23 SeptemberBahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Kedua Pemohon tersebutdari yang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohonmengajukan bukti bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yaitu :1Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI SARTIKASARItanggal 26062012, diberi tandaP ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.ZAINUDDIN,S.PIMsi.tanggal 06 September 2008, diberi tandaP2 ; Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.ZAINUDDIN,S.PI,Msi.diberi tanda P3Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 839

identitasnya sebagaimana tertera di dalam KartuTanda Penduduk (bukti P1) membuktikan bahwa Pemohon tinggal Perum Panorama AlamBlok A/8, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparng, Kota Mataram yang merupakan wilayahhukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dapatdiperiksa di Pengadilan Negeri Mataram;Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganM.ZAINUDDIN pada tanggal 16 Juli 2005 di Banjarmasin, sebagaimana tertera di dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor : 839

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seIuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Abdul HarisHasibuan,SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 RantauPrapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan HakimNomor 839/Pen.Pid/2020/PN Rap, tanggal 26 Nopember 2020;Pengadilan Tinggi tersebutTelah membaca :1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor234/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Februari 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau PrapatNomor 839/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2021 tersebut PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 19 Januari 2021 dari PenuntutUmum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan

secarasaksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021;Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau PrapatNomor 839/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2021 tersebut Terdakwatelah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 19 Januari 2021 dari Terdakwaselanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahnukan secara saksamakepada Penuntut Umum pada

diterima;Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggangwaktu dan cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndangdalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 839

/Pid.Sus/2020/PN Raptanggal 14 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dankeberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriRantau Prapat Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2021 danjuga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalammenerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsurunsur dari tindak

Slamet Iswanto, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, yang menerangkan Barang Bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna pink dengan nomor barang bukti 839/2015/NNF dan 6 (enam) butir tablet warna kuning dengan nomor barang bukti 840/2015/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet Pink nomor 839/2015/NNF dan tablet kuning nomor 840/2015/NNF mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No

Slamet Iswanto, selaku Kepala Laboratorium Forensik CabangMakasar, yang menerangkan Barang Bukti berupa 5 (lima) butir tablet warnapink dengan nomor barang bukti 839/2015/NNF dan 6 (enam) butir tabletwarna kuning dengan nomor barang bukti 840/2015/NNF, setelah dilakukanpemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupatablet Pink nomor 839/2015/NNF dan tablet kuning nomor 840/2015/NNF milikterdakwa FANDI AHMAD adalah benar mengandung MDMA dan terdaftardalam Golongan Nomor urut

Slamet Iswanto,selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, yangmenerangkan barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna pinkdengan nomor barang bukti 839/2015/NNF dan 6 (enam) butir tabletwarna kuning dengan nomor barang bukti 840/2015/NNF, setelahdilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwabarang bukti berupa tablet Pink nomor 839/2015/NNF dan tablet kuningnomor 840/2015/NNF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftardalam Golongan Nomor urut 37 Lampiran Undangundang RI

Slamet Iswanto, selaku KepalaLaboratorium Forensik Cabang Makasar, yang menerangkan BarangBukti berupa 5 (lima) butir tablet warna pink dengan nomor barangbukti 839/2015/NNF dan 6 (enam) butir tablet warna kuning dengannomor barang bukti 840/2015/NNF, setelah dilakukan pemeriksaanyang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupatablet Pink nomor 839/2015/NNF dan tablet kuning nomor 840/2015/NNF mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut37 Lampiran Undangundang RI No. 35 Tahun

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 ( seratus tiga puluh empat ribu rupiah );

839/Pdt.G/2024/PA.Stb

Dan sebidang tanah dengan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 1, Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas 839 M2 yang kepemilikannya atas nama Dokterandes WELLY EKO SUPRAPTO ;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Dan sebidangtanah dengan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 1, Kelurahan JabunganKecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas +839 M2 yang kepemilikannya atas nama Doketrandes WELLY EKOSUPRAPTO ;e Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak anak Pemohon sangatmembutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak anakPemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatase Bahwa oleh karena anak anak Pemohon masih dibawah umur, makauntuk kepentingan menjual tanah tersebut

Dan sebidang tanah dengan Sertifikathak Guna Bangunan No. 1, Kelurahan Jabungan KecamatanBanyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas + 839 M2yang kepemilikannya atas nama Doketrandes WELLY EKO SUPRAPTO ;III.

Dansebidang tanah dengan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 1, KelurahanJabungan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengahseluas + 839 M2 yang kepemilikannya atas nama Doketrandes WELLY EKOSUPRAPTO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi MOCH FAID, saksi Il RETNO TRI YULIANTI serta berdasarkan surat bukti P3 :Akta Nikah No. 47/47/IV/1993, tanggal 17 April 1993, Pemohon adalah Istri sahDoketrandes WELLY EKO SUPRAPTO, yang menikah di Blora, pada tanggal17 April

Dan sebidang tanah dengan Sertifikat hak GunaBangunan No. 1, Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik, KotaSemarang, Propinsi Jawa Tengah seluas + 839 M2 yang kepemilikannyaatas nama Dokterandes WELLY EKO SUPRAPTO ;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;Demikianlah ditetapbkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, olehBAKRI, SH.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

839/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Surabaya pada pada tanggal 30 Maret 1997 serta tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/WNI/1997 tanggal 24 Juli 1997 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 25 Juli 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 4.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Maret 1997,dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta DANIEL WINARTO digereja Bethel Indonesia Jemaat Mawar Sharon Surabaya serta tercatat denganKutipan Akta Nikah Nomor : 839/WNI/1997 tanggal 24 Juli 1997 di Kantor CatatanSipil Kotamadya Surabaya tertanggal 25 Juli 1997. 2.

Menyatakan dan Menetapkan Perkawinan antara Penggugatdan Tergugat sebagaimana tercatat dalam register perkawinanNo.839/WNI/1997 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabayatertanggal 25 Juli 1997 putus karena Perceraian ;3. Memerintahkan kepada Pegawai di Kantor Catatan SipilKotamadya Surabaya untuk mencatatkan perceraianPenggugat dan Tergugat serta menerbitkan akte cerai kepadayang bersangkutan ;4.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 839/WNI/1997 tanggal 24 Juli 1997 tertanggal 25Juli 1997, diberi tanda P2 ; 9200 nn nn nnn enon conc nnnnnnnnn3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578100101081471 tertanggal 10122013 an. KepalaKeluarga Tiono Satria Dnarmawan (Hasan), diberi tanda P3 ; Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1. SaKSi TOtok Heriverits fq=

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Sbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,00,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

839/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

839/Pdt.G/2024/PA.Mjl

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.Pwd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadiuntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401000,00 ( empat ratus satu ribu rupiah );

839/Pdt.G/2020/PA.Pwd

hingga terbitnya Sertikat Hak MilikNo.11847 Desa/Kelurahan Tamantirto Surat Ukur No.08518 / Tamantirto /2016, Luas 839 M2 tanggal 15/03/2016 atas nama Tergugat I, TurutTergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV,Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI yang diterbitkan oleh TurutTergugat VIII tanggal 15 Agustus 2016. Mencermati:a.

Bahwa dalil Turut Tergugat VIII dalam Surat Tanggapannya padapoin angka 2 (dua) jelasjelas ngawur, didalam Sertifikat Hak MilikNo.11847 dimaksud seluas 839 M* sementara dasar yang menjadiacuannya adalah AKTA PENGIKATAN JUAL BELI No: 4 padaTanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Muhamad TaufikHidayat, SH, Notaris Bantul dijelaskan seluas kurang lebih 600 M?.

MateriilMengingat harga pasaran tanah dilingkungan Desa Tamantirto BantulDIY saat ini @Rp.4.000.000,/M2 (empat juta rupiah per meterpersegi), maka dengan kata lain luas tanah sebagaimana luasnyatercatat dalam Sertifikat seluas 839 M2 milik para Ahli Waris :Rp.4.000.000,/M2 x 839 M2 = Rp.3.356.000.000, Terbilang : (tigaMilyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)b.

MateriilMengingat harga pasaran tanah dilingkungan Desa Tamantirto BantulDIYsaat ini @Rp.4.000.000,/M2 (empat juta rupiah per meter persegi), makadengan kata lain luas tanah sebagaimana luasnya tercatat dalam Sertifikatseluas 839 M2 milik para Ahli Waris :Rp.4.000.000,/M2 x 839 M2 = Rp.3.356.000.000,Terbilang : (tiga Milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)b.

Bahwa dalil Turut Tergugat VIII dalam Surat Tanggapannya padapoin angka 2 (dua) jelasjelas ngawur, didalam Sertifikat Hak MilikNo.11847 dimaksud seluas 839 M? adalah dasar yang menjadi acuanterbitnya Sertifikat tersebut adalah AKTA PENGIKATAN JUAL BELIyang dibuat oleh Notaris Muhamad Taufik Hidayat, SH, Notaris Bantul(Turut Tergugat VII) dijelaskan seluas kurang lebih 240 M*.

/Pdt.G/2015/PN.Dps. tertanggal 14 Desember 2015 telahmenunjuk Ketua Majelis Hakim untuk menyelesaikan Gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan : Senin,tanggal 28 Desember 2015, Senin tanggal 4 Januari 2016, Senin tanggal 11 Januari2016 dan Senin tanggal 18 Januari 2016, dengan acara bukti surat, ternyata panjarperkaranya habis setelah disurati dengan surat tertanggal 3 Pebruari 2016 NomorW.24.U1/465/HT.01/10/11/2016 dan surat tertanggal 3 Maret 2016 NomorW.24.U1/839

/HT.01/10/III/2016, ternyata sampai sekarang belum ada penambahanpanjar perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan penggugat juga sudah disurati dengan surattertanggal 3 Pebruari 2016 Nomor W.24.U1/465/HT.01/10/0/2016 dan surattertanggal 3 Maret 2016 Nomor W.24.U1/839/HT.01/10/III/2016, ternyata sampaisekarang belum menghadap ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk penambahan panjarperkara dan tidak mengutus seseorang datang menghadap

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus duapuluh ribu rupiah);

839/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Menyatakan perkara Nomor: 839/Pdt.G/2022/PA.Grt selesai karena dicabut ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000,00 ( tiga ratus empatpuluh ribu rupiah);