Ditemukan 1217835 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hasil hutan Hasil kayu
Upload : 11-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 41PID.B /2013/PN.SGT
- FERI PURNOMO bin WAGIMAN
6622
  • Menyatakan terdakwa FERI PURNOMO bin WAGIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penjualan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya atau Sepatutnya diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI PURNOMO bin WAGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
    Smenyetujui harga tersebut dan langsung membayarnya kepada PAWIT Bin AlmKUATIMAN lalu membawa sepeda motor tersebut pulang;e Bahwa kemudian WAHYUDI Als DEDI Bin Alm KUATIMAN dan APRIADI als DIKA alsHERI Bin SILUSTRI EFENDI datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN danPAWIT Bin Alm KUATIMAN langsung menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unitsepeda motor Vario tersebut kepada APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRIEFENDI sebesar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) laluterdakwa
    mendapatkan uang sebesar Rp.50.000, Ylima puh ribu rupiah) dari APRIADIals DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI dari hasil penjualan sepeda motor tersebutdan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang kepadaWAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN sebesar Rp.100.000, untuk membeli minumantuak dan meminumnya di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN , kemudian setelahselesai minumminum APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulangdiantar oleh WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN dan pada waktu WAHYUDI
    AlsDEDI Bin KUATIMAN mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRIEFENDI pulang , PAWIT Bin Alm KUATIMAN memberikan uang Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , tidak berapa lamakemudian datang WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN kerumah PAWIT Bin AlmKUATIMAN dan terdakwa mengantarkan WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN pulanglalu terdakwa pulang ke rumah;e Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH6025 HE tersebut merupakan
    hasil dari kejahatan kerana tidak di lengkapi dengansurat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidakmengajukan eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan argumentasi Penuntut Umum dalam SuratDakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, kKemudian disumpahHalaman 5 dari 26 .........
    Menyatakan terdakwa FERI PURNOMO bin WAGIMAN terbukti bersalah melakukantindak pidana Turut Serta Melakukan Penjualan Sesuatu Barang Yang Diketahuinyaatau Sepatutnya diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI PURNOMO bin WAGIMAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan5.
Putus : 11-09-2007 — Upload : 22-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98K/PID.SUS/2007
Tanggal 11 September 2007 — IBRAHIM bin MISLI
31316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 08-12-2005 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734K/PDT/2002
Tanggal 8 Desember 2005 —
5140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • juta rupiah) dan ganti rugi moril sebesarRp.500.000. 000,(lima ratus juta rupiah) hanya berdasarkan karena tidak adabuktibukti yang mendukung padahal Pemohon Kasasi/Penggugat dalamRekonvensi menggunakan jasa pengacara ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 7 : bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factitidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 26-04-2006 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470K/PDT/2002
Tanggal 26 April 2006 — Sani'ati Buk Sa'iya; Sahnan; Mahriya; Sulaha; Maddahri; Nariya; Sumiya; Su'diya
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 12-12-2006 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3077K/PDT/2002
Tanggal 12 Desember 2006 — Suri Mamuki; Thamrin Bukoi; Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo cq. Camat Limboto cq. Kepala Kelurahan Hutabohu
237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 08-03-2006 — Upload : 21-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/PID/2006
Tanggal 8 Maret 2006 — SYAFARIDA Pgl. FARIDA ; JASMIARTI Pgl. JAS
1513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 16-05-2007 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1700K/PDT/2002
Tanggal 16 Mei 2007 —
9267 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2007 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3093K/PDT/2002
Tanggal 4 April 2007 — Kasimun; Lamidi; Djasmani; Marto Senen; Tarimo; Maidi; Tutik Aspuji; Suminem; Katinem; Slamet Purwadi; Sahrir
2111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 16-03-2007 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694K/PDT/2002
Tanggal 16 Maret 2007 — Drs. H. Juditomo; Koperasi Bina Sejahtera Inti (KBSI); Drs. Imam Sunyoto; Ny. Hj. Misriah; Ny. Hj. Sukarti
168 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-10-2003 — Upload : 24-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 036K/N/HaKI/2003
Tanggal 15 Oktober 2003 — Drs. Harry Sanusi; PT Jakarana Tama
9453 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah tidak benar karena tidakdibuktikain di Persidangan Tingkat Pertama dan dalildalil tersebutadalah untuk membenarkan dalam pemakaiannya seria untukmengelabuhi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa mengenai keberatan ad 71, dan ad 2 tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa ..... set18Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan tersebut mengenaipenilaian hasil
Putus : 28-07-2005 — Upload : 11-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3279K/PDT/2003
Tanggal 28 Juli 2005 — Petrus Rombe (a) Ruru; Tinnong; Yordan Rombe; Marthen Minggu; Ny. Irahana (a) Mama Muchlis; Dina Tammu; Andarias P; Ne' Tarima Parrangan; Kamilli; Elisabet; Thomas P. Palallo; Baddu Umar; Ireni Takudo; Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan cq. Camat Rantepao
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terbuktimelampaui wewenang dan salah atau keliru menerapkan hukum dan/ataumelanggar hukum serta lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan undangundang Pasal 30 UU No. 14/1985 tentang MahkamahAgung RI ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 sampai dengan 7 : bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya; lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil
Putus : 18-04-2006 — Upload : 31-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1495K/PDT/2004
Tanggal 18 April 2006 — LKN Construction PTE., LTD.; PT Permadani Khatulistiwa Nusantara; Bank of Amerika Jakarta Branch; Total Bangunan Persada
8361 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Factie telah salah dalam menerapkan hukum karenatanpa menginventarisir terlebih dahulu seluruh pernyaratanpersyaratanformal dari suatu gugatan yang dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yangne bis in idem.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1 :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiJakarta tidak salah menerapkan hukum ;Mengenai alasan ke 2 :Bahwa alasan inipun tidak dapat diterima oleh karena mengenaipenilaian hasil
Putus : 29-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 29 Juni 2015 — LUKMAN BIN HATIMA
36210
  • Menyatakan terdakwa LUKMAN BIN HATIMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo.
    Menyatakan Terdakwa LUKMAN BIN HATIMA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, dengan sengaja memberikan keterangan atau sarana untuk melakukan kejahatan mengangkut, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;4.
    Bahwa Pada prinsipnya penatausahaan hasil hutan terbagi ataspenatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, danpenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Kayu Rakyat,dengan maksud dan tujuannya sebagai berikut :e Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negaradimaksudkan untuk memberikan kepastian Hukum dan pedomankepada semua Pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidangKehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengantertib dan lancar, agar kelestarian
    hutan, pendapatan Negara, danpemanfaatan Hasil Hutan secara optimal dapat tercapai.e Penatausahaaan Hasil Hutan yang berasal pada Hutan Hakdimaksudkan untuk ketertiban peredaran Hasil hutan Hak danbertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian Hukum dalampemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasaldari Hutan Hak.
    Atau dengan kata lainterdapat ketidaksesuaian jenis dan jumlah dan volume kubikasinya.Bahwa benar Ahli ANDI CHAIRIADI telah memeberikan keterangan dipersidangan sebagai beikut :o Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu yang tumbuhsecara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengikutipenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara meliputiObyek dari semua hasil hutan berupa Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil,Hasil Hutan Bukan Kayu, Hasil Hutan Olahan yang berasal dari ArealPenggunaan
    Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untukmelakukan kejahatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutanmengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Ad. 1.
    hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami pada ArealPenggunaan Lain (APL) yang mengikuti penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari hutan Negara meliputi Obyek dari semua hasil hutan berupa KayuBulat, Kayu Bulat Kecil, Hasil Hutan Bukan Kayu, Hasil Hutan Olahan yangberasal dari Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hak meliputi obyek hasil hutan kayu bulat maupunolahan yang berasal dari hutan hak atau kayu rakyat.Menimbang, bahwa Proses penatausahaan
Putus : 06-10-2005 — Upload : 31-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1493K/PDT/2004
Tanggal 6 Oktober 2005 — Suharjono; Ny. Sukemi alias Ny. Sukarjo; Ny. Indriyati
117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 18-12-2012 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 389 /Pid.B/2012/PN. BJ
Tanggal 18 Desember 2012 — MARDOSTAHI MARBUN
4730
  • Mardostahi Marbun pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekirapukul 11.35 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di JalanJend.Ahmad Yani Kel.Setia Kec.Binjai Kota atau setidak tidaknya di suatu tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dan dengansengaja menyiarkan, memamerkan , mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaanatau barang hasil
    disusun secaraSubsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primairdari Jaksa Penuntut Umum;Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2)Undang Undang RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta ketentuan hukum lain yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI 1 Menyatakan terdakwa Mardostahi Marbun tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa hak menjual kepada umumsuatu ciptaan hasil
Putus : 05-07-2005 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1532K/PDT/2003
Tanggal 5 Juli 2005 —
12563 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 30-08-2006 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720K/PDT/2000
Tanggal 30 Agustus 2006 —
9763 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 19-07-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1728K/PDT/2002
Tanggal 19 Juli 2006 — Lini Widyawarti; Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar; Sitti Raihana binti Murusali; Mahyadi; Abdul Hamid Mursjal bin Murusali; Sitti Rewasa binti Murusali; Sitti Rewasa binti Murusali; Siti Rewamali binti Murusali; Andi Nurdiyati; Muh. Aras
148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 28-04-2005 — Upload : 23-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2923K/PDT/2003
Tanggal 28 April 2005 — Nurdin M. Arief; Muhammad bin Dahlon; Asmadin; Rodiah alias Are binti Yakin; Sanadin; Dora
1917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 04-10-2006 — Upload : 17-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12K/PDT/2002
Tanggal 4 Oktober 2006 — PT Adidaya Buphala Hanindita; PT Supertending Company Of Indonesia (Sucofindo) Cabang Banjarmasin; PT Supertending Company Of Indonesia (Sucofindo) Pusat
21996 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya