Ditemukan 4866 data
127 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2770/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00091/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak September 2013 Nomor 00004/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat diJalan Sudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.
Ine Herawati binti Nono H.
Tergugat:
Bambang Hendarwan, S.S. bin Khudori Rosyid
36 — 4
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya
475 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
181 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Februari 2020 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
HUSAIN MARO
17 — 11
Panitera Pengadilan Negeri Batam agarmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya
NUR SAID
Terdakwa:
DAWAJI alias BIMBIM bin RASMADI
30 — 20
Utrdan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa:2 (dua) bungkus plastik klip berisi masingmasing 1 (Satu) plastik klip kecilyang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto selurunhnya 1,58 gram(berat netto seluruhnya 1,1374
Menetapkan barang bukti:2 (dua) bungkus plastik klip berisi masingmasing 1 (Satu) plastik klipkecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya1,58 gram (berat netto selurunhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrimberat netto seluruhnya 1,0743 gram);1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;6.
138 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan koreksi Terbanding atas penghasilan dari proyek di ArabSaudi sebagai Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesarRp3.194.995.891,00:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003195.25/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
JENINTA JUNIANI BR SITEPU
14 — 8
namunPenetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahanpertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalamproses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya
108 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 172/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Surakarta;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan selurunhnya
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballdari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
200 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat I/Terbanding /Termohon Kasasi danPenggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk selurunhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat I/TerbandingI/Termohon Kasasi dan Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi IItidak dapat diterima;2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tidakHalaman 4 dari 8 hal. Put.
159 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020Bahwa demi keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkanpermohonan banding ini seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113871.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanksi Administrasi: 29.159.690 (29.159.690) 07. cris PPh yang masih harus 89.909.045 (89.909.045) 0ibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004913.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00874/KEB
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
AMINAWATI
25 — 19
adalahbukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi jugaagar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hakhak dankewajiban keperdataan dari seseorang;Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum Perdata bahwapemeriksaan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;Menimbang, bahwa selain itu didalam suatu putusan / penetapan,haruslah terdapat nilai kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
151 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah sanksi administrasi (5a+5b) Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (4+5c) (17.833.484.604) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110928.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01621/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24
206 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP263/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor0001 7/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.386.230.5401.000
259 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
ADRIAN DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
AAN RIANTO Alias AAN Bin SUAJI
38 — 18
Sisa barang bukti : Nomor barang bukti :4319/2020/NNF dengan berat netto selurunhnya 0,6124 gram, Nomorbarang Bukti : 4320/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;Halaman 6 dari 18 Hal.
Nomor 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UndangUndang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari aparat yang berwenang untukmenggunakan Narkotika Golongan berupa shabushabu;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dalam perkara ini berupa 6 (enam) sachet plastik beningberisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (Shabushabu)dengan berat netto selurunhnya 0,7018 gram, sisa hasil Laboratoriumdengan