Ditemukan 705 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-02-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 540/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 4 Mei 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
60
  • Putusan No. 0540/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkanpernikahan pada tanggal 30 Maret 2014 di hadapan Pejabat Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,Provinsi Aceh sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX/002/IV/2014 tanggal 1 April 2014.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dantinggal bersama, di Kota Jakarta Selatan.Bahwa selama berumah tangga Penggugat
    Putusan No. 0540/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini yang berartitidak menggunakan hak jawab atas dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapi karenaperkara ini adalah perkara perceraian dan dalil gugatan Penggugat didasarkan padaadanya perselisihan
    Putusan No. 0540/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri adalahkeadaan tidak rukun dan harmonis antara keduanya tidak selamanya diwujudkandalam bentuk saling bantah dengan suara keras dan raut wajah yang menunjukkankemarahan atau saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antarasuami isteri dapat pula terbukti dari kondisi yang tidak biasanya ada pada pasangansuami isteri yang rukun dan harmonis.
    Putusan No. 0540/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.Menimbang, bahwa pada petitum huruf b Penggugat meninta agar Pengadilanmenetapkan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat.
    Putusan No. 0540/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.ttd. ttd.Drs. H. Jarkasih, M.H. Drs. Azhar Mayang, M.H.I.Hakim Anggota,ttd.Drs. H.
Register : 22-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
7131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1082/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan atas koreksi Pemeriksadidalam menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00098/207/11/093/14 tanggal 21Oktober 2014 Masa Pajak Desember 2011, yang kemudian dipertahankanoleh Peneliti Keberatan didalam Keputusan Keberatan NomorKEP2028/WPJ.19/2015 tanggal 02 November 2015;Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis
    /2015 tanggal 02 November 2015sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 April 2016:Halaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1082/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT82005/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 20 Maret 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2028/WPJ.19/2015 tanggal 02November 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00098/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2028/WPJ.19/2015 tanggal O02 November 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00098/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama :PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000,beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya
    /2015 tanggal 02 November 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00098/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.000.013.1093.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp2.065.136.981,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1367/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Juli 2017 —
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani, Jakarta 13230;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put60877/PP/M.IXB/19/2015, tanggal 9 April 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita
    Oleh karena itu Pemohon Banding meminta keadilan pada PengadilanPajak, khususnya Majelis Hakim yang menangani kasus ini untukmembatalkan SPTNP Nomor 004330/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal19 Maret 2013 dan KEP4194/KPU.01/2013 tanggal 15 Juli 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60877/PP/M.IXB/19/2015, tanggal 9 April 2015, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60877/PP/M.IXB/19/2015, tanggal 9 April 2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2015, kKemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juli2015, dengan disertai alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8
    2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT USHA MARTIN INDONESIA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60877/PP/M.IXB/19
    /2015, tanggal 9 April 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, oleh Dr.
Register : 30-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 857/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 11 Mei 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
70
  • Putusan No. 0857/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 telah dilangsungkan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuaidengan tntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dikantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya JakartaSelatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No.
    Putusan No. 0857/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnyamemberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat (PENGGUGAT).3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusankepada Kantor Urusan Agama terkait untuk dicatatkan di register yangtersedia.4
    Putusan No. 0857/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.e Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa faktafakta kejadian tersebut menunjukkan sering terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
    Putusan No. 0857/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.LR.Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkandengan verstek serta Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugatterhadap Penggugat.Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai Penggugat, untukmemenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7
    Putusan No. 0857/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.Biaya Panggilan : Rp 300.000,00Biaya Materai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 381.000,00(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinyaPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,Sufyan, S.H
Register : 23-04-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1106/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 11 Mei 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
90
  • Putusan No. 1106/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.dengan tuntunan ajaran agama Islam.
    Putusan No. 1106/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.1112Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agama Serta SEMA Nomor 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaJakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyaikekuatan hokum tetap Kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta Kecamatan, tempat perkawinan Penggugatdan
    Putusan No. 1106/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas riburupiah)Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei Masehi, bertepatan dengantanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai KetuaMajelis, Drs. H. Jarkasih, M.H. dan Drs. H.
    Putusan No. 1106/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk,
8743 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, koreksi positifsenilal Ro2.252.411.470,00 harus ditiadakan atau dihapuskan;bahwa dengan menghapuskan kedua koreksi positif sebagaimana padaangka 1 dan angka 2 diatas, maka SKP KB Pajak Penghasilan FinalPasal 23/26 Nomor 00001/245/12/092/14 tanggal19 Mei 2014 yangTerbanding KEP1384/WPJ.19/2015 tertanggal 14 Juli 2015 adalah tidak benar, sehinggaharus dihapuskan.
    Sehingga penghitungan PPh Pasal 26 Tahun 2012dipertahankan dengan keputusan Nomor menjadi:Semula Ditambah/ Menjadi: KEP (PutusaniG (reat 1384/WPJ.19/2015 (dikurangi) Banding)(Rp) (Rp) (Rp) Dasar Pengenaan Pajak75,300,820,202(75,300,820,202) Pajak Penghasilan Terutang13,834,843,454(13,834 843,454) Kredit Pajak810,027,265(810,027,265) Kompensasi Masa/Tahun Pajak4 Sebelumnya0 PPh Kurang/ (Lebih) dibayar13,024,816,189(13,024 816,189) Sanksi Administrasi4,977,851 ,809(4,977,851 ,809) Jumlah PPh yang masih7
    Putusan Nomor 724/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90561/PP/M.XVI.A/36/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1384/WPJ.19/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Masa PajakJanuari Desember 2012 Nomor: 00001/245/12/092
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1384/WPJ.19/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari Desember 2012 Nomor 00001/245/12/092/14 tanggal 19 Mei2014, atas nama PT Tembaga Mulia Semanan, Tbk, NPWP01.000.137.8092.000, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 16,Kel.
    Putusan Nomor 724/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1384/WPJ.19/2015 tanggal 14 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Masa Pajak Januari Desember 2012Nomor: 00001/245/12/092/14 tanggal 19 Mei 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.000.137.8092.000
Register : 11-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 0105/Pdt.P/2015/PA.Gs.
Tanggal 2 Juli 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
100
  • Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juni 1981, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BalongPanggang Kabupaten Gresik, sebagaimana ternyata dalam Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: KK.15.19.06/PW.01/19/2015 tanggal 04 Juni 2015;2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Pemohon II telahberhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai anakHim.1 dari 11 him. Penetapan No.0105 /Pdt.P/2015 /PA.Gs.3 orang, masingmasing bernama: 1.
    Penetapan No.0105 /Pdt.P/2015 /PA.Gs.agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkanpenetapan sebagai berikut:Primair :1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.Menetapkan bahwa biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah3.Nomor: KK.15.19.06/PW.01/19/2015 tanggal 04 Juni 2015 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong PanggangKabupaten Gresik yang tertulis: Pemohon I, Nama : MUSPEMOHON ASLI; dan Pemohon Il, Nama : LANI binti JONO; adalah salah, danbiodata para Pemohon
    Penetapan No.0105 /Pdt.P/2015 /PA.Gs.ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007,oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalahbahwa para Pemohon mengajukan perubahan biodata Akta Nikah, dikarenakanbiodata para Pemohon yang tercantum pada Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: KK.15.19.06/PW.01/19/2015 tanggal 04 Juni 2015 terdapat kesalahan,yaitu Pemohon tertulis Nama : MUSPEMOHON ASLI dan Pemohon IItertulis
    /2015 tanggal 04 Juni 2015, yangHim.8 dari 11 him.
    Menetapkan bahwa biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta NikahNomor: KK.15.19.06/PW.01/19/2015 tanggal 04 Juni 2015 = yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong PanggangKabupaten Gresik, yang tertulis Pemohon Nama : MUSPEMOHON ASLI dan Pemohon II Nama : LANI binti JONO adalah salah, danbiodata yang benar adalah: Pemohon Nama : PEMOHON ASLI danPemohon II Nama : PEMOHON II ASLI;3.
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1094/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Pemohon Banding tidak setujudengan atas koreksi Pemeriksa didalam menerbitkan SKPKB PPN Nomor00090/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014 Masa Pajak April 2011, yangkemudian dipertahankan oleh Peneliti Keberatan didalam KeputusanKeberatan Nomor KEP1910/WPJ.19/2015 tanggal 20 Oktober 2015;Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agarberkenan menerima selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingdan membatalkan
    /2015 tanggal 20 OktoberHalaman 2 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 1094/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapatditerima permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1910/ WPJ.19/2015 tanggal 20 Oktober 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00090/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.000.013.1093.000
    , adalan yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding PemohonPeninjauan Kembali terhadap Keputusan Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP1910/WPJ.19/2015 tanggal 20 Oktober 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00090/207/11/093/14
    /2015 tanggal 20 Oktober 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 NomorHalaman 5 dari 9 halaman.
Register : 24-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 805/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 11 Mei 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
70
  • Putusan No. 0805/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.
    Putusan No. 0805/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.1 Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya.2 Mennceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat(TERGUGAT).3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.Subsider.Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke mukasidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya
    Putusan No. 0805/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quomerupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkanperkawinan dengan Tergugat secara Islam.
    Putusan No. 0805/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat.
    Putusan No. 0805/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA JS.Sufyan, S.H
Register : 01-11-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3283 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Nopember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ARUTMIN INDONESIA
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3283/B/PK/Pjk/2018Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1219/WPJ.19/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Surat Pembetulanatas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP153/WPJ.19/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 25 MasaPajak November 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor990949752012 atas nama: PT.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1219/WPJ.19/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang SuratPembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP153/WPJ.19/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak November 2012 Nomor00005/106/12/091/13 tanggal 10 Januari 2013, atas nama: PTArutmin Indonesia, NPWP: 01.000.252.5091.000, beralamat di Gd.Bakrie Tower Lt.14 Komplek Rasuna Epicentrum Jalan HR.Rasuna
    Putusan Nomor 3283/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP1219/WPJ.19/2015 tanggal 29 Juni 2015tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP153/WPJ.19/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang PenguranganKetetapan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP1219/WPJ.19/2015 tanggal 29Juni 2015 tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP153/WPJ.19/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak November 2012 oleh Majelis HakimPengadilan
Register : 09-01-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 13 April 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
80
  • No. 0099/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA.JS10.11.Bahwa dengan kenyataan adanya perselisihan di dalam rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka menjadi sangatsulit dan berat bagi Pemohon untuk tetap terus mempertahankan kelangsunganikatan perkawinan dengan Termohon sehingga apabila ikatan perkawinan tetapterus dipertahankan maka akan lebih banyak mendatangkan mudhorat daripadamaslahat ;Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya halhal yang lebih mudharat, makasangatlah
    No. 0099/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA.JS14.12Pasal 105 huruf b : Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) diserahkan kepadaanak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaan.
    No. 0099/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA.JS2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak ternyata ketidak hadiran Termohon itutidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.
    No. 0099/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA.JSDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkanpada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 JumadilTsani 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis,Drs. Nasrul, M.A. dan Drs.
    No. 0099/Pdt.G/Tuesday May 19, 2015/PA.JSPengadilan Agama Jakarta SelatanPanitera,Sufyan, S.H.
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3348 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
17059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3348/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat agarberkenan menerima seluruh permohonan banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2245/WPJ.19/2015 tanggal 26November 2015 yang mempertahankan koreksi atas SKPKB PPh BadanTahun Pajak 2009 Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100868.15
    /2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2245/WPJ.19/2015 tanggal26 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal29 September 2014 Tahun Pajak 2009 atas nama PT Jembayan Muarabara,NPWP: 01.774.814.6091.000, beralamat di Ruko Mahakam
    Mengadili sendiri dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September 2014 dan Keputusan KeberatanNomor KEP2245/WPJ.19/2015 tanggal 26 November 2015;4.
    PeninjauanKembali pada tanggal 8 Juni 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2245/WPJ.19
    /2015 tanggal 26November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.774.814.6091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp16.242.315.589,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
22568 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put60810/PP/M.XVIIA/19/2015, tanggal 8 April 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60810/PP/M.XVIIA/19/2015, tanggal 8 April 2015, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/HPM/EXIM/VIII/2015 tanggal 6Agustus 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
    /2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 17 danHalaman 5 dari 16 halaman.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60810/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktusebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanHalaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1545/B/PK/PJK/2016Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Kronologis permasalahan :1.
    Put.60810/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa = dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60810/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 31,berdasarkan pemeriksaan Majelis berturutturut menyatakan halhal sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed E/AT Without Audio Model GB387CEN Displacement: 1.497
Putus : 30-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1879/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKASA INAKAKERTA
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76187/PP/M.1IA/99/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menerima permohonangugatan dan membatalkan SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor:KEP2187/WPJ.19
    /2015 tanggal 20 November 2015 yang menolakHalaman 1 dari 7 halaman.
    /2015 tanggal 20 November 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal25 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakNomor : 00090/106/14/091/14 tanggal 7 November 2014 Masa Pajak Juli2014, atas nama: PT.
    /2015 tanggal 20 November 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 25 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor: 00090/106/14/091/14 tanggal 7 November2014 Masa Pajak Juli 2014, atas nama Penggugat, NPWP:01.558.452.7091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor: KEP2187/WPJ.19/2015 tanggal 20November 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00090/106/14/091/14 tanggal 7 November 2014 Masa Pajak Juli 2014,oleh Majelis
Register : 22-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KRESNA DUTA AGROINDO;
2315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75435/PP/M.VB/16/2016, tanggal 19 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP686/WPJ.19
    /2015 tanggal 15 April 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 1 dari 7 halaman.
    /2015 tanggal 15 April2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009Nomor 00021/207/09/092/14 tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00070/WPJ.19//KP.0203/2014 tanggal 6 April 2014, atas nama: PTKresna Duta Agroindo, NPWP: 01.062.143.1092.000, alamat: Sinar MasLand Plaza Menara 2 Lt. 30, JI.
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP686/WPJ.19/2015 tanggal 15 April 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009Nomor 00021/207/09/092/14 tanggal 23 Januari 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00070/WPJ.19/KP.0203/2014 tanggal6 April 2014, atas nama: PT.
    /2015 tanggal 15 April 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00021/207/09/092/14 tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00070/WPJ.19/ KP.0203/2014tanggal 6 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.062.143.1092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp373.019,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 24-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2615/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Ketetapan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1207/WPJ.19/ 2015 tanggal 25 Juni 2015; dan2.
    Pengadilan Pajak Republik Indonesiaberpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85528/PP/MXIV.B/16/2017, tanggal 2 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1207/WPJ.19
    /2015 tanggal 25 Juni2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00026/407/12/091/14 tanggal 16 Mei 2014 Masa Pajak Januari 2012, atasnama PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 3rd Floor Lot 301306,Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1 Penjaringan, JakartaUtara 14440;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali
    Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Jenderal Pajak KEP1207/WPJ.19/2015 tanggal 25Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00026/407/12/091/14 tanggal 16 Mei 2014; dan(b) Surat Ketetapan Lebih Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor:Halaman 3 dari 8 halaman.
    /2015 tanggal 25 Juni 2015,Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 05-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 5 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NEWMONT NUSA TENGGARA
13525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Karena 0pembetulan) c. jumlah 0 AKoOPPN yang kurang dibayar onSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga pasal 13 (5) KUP Kenaikan pasal 13 (5) KUP kenaikan pasal 17 C (5) KUP kenaikan pasal 17 D (5) KUP Jumlah cla >0a/0oO/OO/O;O;/O/;O0/;Oumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) Bahwa dengan merujuk kepada Keputusan Terbanding Nomor:KEP379/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015 dan kesimpulan diatas, makaterdapat kelebihan bayar PPN masa pajak Januari 2012 sebesarRp
    .755.488.570,00 yang masih harus dikembalikan oleh Terbanding kepadaPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanuraian banding tanggal 18 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87340/PP/M.VA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP379/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret2015 tentang Keberatan
    Menyatakan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor:KEP379/WPJ. 19/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor: 00053/207/12/091/14. tanggal 25 Maret 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00013/WPJ.19/KP.0103/2015tanggal 9 Februari 2015 atas Nama: PT Newmont NusaTenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT. HONDA PROSPECT MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI kepada MahkamahAgung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No Put.60815/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 (selanjutnya disebut PutusanHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 764/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak) yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 yangdisampaikan melalui cap pos kepada kami pada tanggal 12 Mei 2015 ;2.
    /2015 tanggal 8April 2015, atas nama PT.
    Dengan demikian pengajuanPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60815/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 masih dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang Pengadilan Pajak dan Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Pasal 6 huruf e.Kronologis permasalahan :Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 764/B/PK/PJK/20161.
    Put. 60815/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015.Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60815/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015, pada halaman 30 berdasarkan pemeriksaanMajelis berturutturut menyatakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan, PemohonBanding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa 360 unit Unit HondaFreed S2 AT Model GB384CEX Displacement: 1.497 CC/AT dan 300 HondaFreed E/AT Without Audio Model GB387CEN Displacement: 1.497
    /2015 tanggal8 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiberikut : Bea Masuk Rp. 27.456.000,00Denda Rp. 0,00 +Total Rp. 27.456.000,00(2) Dengan mengadili :e Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60815/PP/M.XVIIA/19/2015 tanggal 8 April 2015 ;Atau :Jika Hakim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Register : 30-01-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penggugat:
HARLY WEKU
Tergugat:
1.Delvie Yohana Pingkan Matindas
2.YULITA TINE RUNTULALO
3.LURAH KINILOW KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON
4.PUSAT KOPERASI ANGKATAN DARAT KODAM XIII MERDEKA
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
6.SONTJE MIRSA
2125
  • Kinilow, semula atas nama Freddy Kalangie yang telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No. 19/2015, tanggal 29 April 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Aneke Tuegeh SE selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tomohon Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  • Utara dengan:Kel. Langi Lalawi/Sontje Mirsa, Kel. Pangalila Polii, Kel.

    Matindas Pondaag.

    Timur dengan: Kel.Iskandar Salea, Kel. Ridwan Gunawan, Kel.

Putus : 26-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT Gersindo Minang Plantation
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1440/B/PK/Pjk/2019Nomor: KEP896/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015 tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT094929.16/2013/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP896/WPJ.19/2015 tanggal12
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP896/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor: 00021/207/13/092/14 tanggal 17 November 2014, atasnama PT Gersindo Minang Plantation, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.
    PeninjauanKembali pada tanggal 27 November 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP896/WPJ.19
    /2015 tanggal 12 Mei 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor :00021/207/13/092/14 tanggal 17 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.622.867.8092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi lebin bayar Rp2.035.893,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.