Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44433/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00004/207/08/735/10 tanggal 16 April 2010 oleh KPPPratama Tanjung berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP11/WPJ.29/KP.0805/2010 tanggal 22 Februari 2010;: bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Penggugatmengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar yang kedua dengan surat Nomor : 013/LAXI/2011 tanggal10 November 2011 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP493/WPJ.29

/2012 tanggal 14 Mei 2012 permohonan Penggugat tersebut diterimasebagian;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Surat Gugatan Nomor : 023/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012ditandatangani oleh Komisaris.bahwa Surat Gugatan Nomor : 023/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012menyatakan tidak setuju atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang

/2012 tanggal 14Mei 2012, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya SuratKeputusan Tergugat namun pengajuan gugatan masih memenuhi jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga pengajuan gugatan memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Surat Gugatan Nomor : 023/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012dilampiri dengan salinan keputusan Tergugat Nomor : KEP493/WPJ.29/2012tanggal 14 Mei 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1)UndangUndang

Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2. ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor00004

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put46238/PP/M.IV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP968/WPJ.29/2012 tanggal 25 September 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Oktober 2008 Nomor:00021/

/2012 tanggal 25 September 2012 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Oktober 2008Nomor: 00021/207/08/711/11 tanggal 27 September 2011.bahwa Surat Banding Nomor : 181/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4Desember 2012, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satuKeputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor

/2012 diterbitkan padaMenurut PemohonMenurut Majelistanggal 25 September 2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26September 2012 sedangkan Pemohon Banding mengajukan banding denganSurat Banding Nomor : 181/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28Desember 2012 (Diantar), sehingga pengajuan banding melebihi jangkawaktu 3 (tiga) bulan.: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP968/WPJ.29/2012 tanggal 25September 2012 diterima

Pajak pada hari Jumat,tanggal 28 Desember 2012 (Diantar), sedangkan Keputusan TerbandingNomor: KEP968/WPJ.29/2012 diterbitkan pada tanggal 25 September 2012dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September 2012.bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat jangka waktupengajuan banding dihitung dari tanggal 26 September 2012 sampai dengantanggal 28 Desember 2012 melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehinggapengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga)bulan

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP968/WPJ.29/2012 tanggal 25September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKPMasa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00021/207/08/711/11 tanggal 27September 2011, tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46249/PP/M.IV/16/2013Jenis PajakMasa PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak September 2009 Nomor:00033/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP962/WPJ.29/2012 diterbitkan padatanggal 25

September 2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September2012 sedangkan Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat BandingNomor:175/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012 yang diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 (Diantar),sehingga pengajuan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP962/WPUJ.29/2012 tanggal 25 September2012 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkantanda

secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,atau putusan disampaikan secara langsung.Angka 12Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, ataudalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atauputusan diterima secara langsung.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Tanda Terima KirimanBarang dari Pos Indonesia dengan Nomor Barcode : 12630970666 diperolehpetunjuk bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP962/WPJ.29

/2012 tanggal 25September 2012 dikirimkan pada tanggal 26 September 2012;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Track & Trace Pos Indonesia OnlineStatus Kiriman Terbukukan, hasil pelacakan kiriman adalah:MenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskan No.Kiriman/ Lokasi Status Tanggal Status KetelBarcode12630970666 Palangkaraya Proses Kirim 27 September 2012 Ke KJam 12:23:59 Malik bahwa berdasarkan berkas banding dan fakta yang terungkap dalam persidangan,Surat Banding Nomor: 175/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal

/2012 tanggal 25 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak September 2009Nomor: 00033/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011, atas nama: XXX, NPWP:YYY, tidak dapat diterima;

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli 2012menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Banding terhadapSKPKB Nomor 00020/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011, maka PemohonBanding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upaya hukumkepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP823/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Keputusan Terbanding Nomor KEP297/PJ/2002 tentang PelimpahanWewenang Terbanding Kepada Pejabat di Lingkungan DirektoratJenderal Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;Menurut Pemohon BandingBahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP823/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dalamkonsideran seharusnya konsideran sesuai dengan Nomor

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksadalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehinggaKeputusan Terbanding Nomor KEP823/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP823/WPJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan.Bantahan Pemohon

Bahwa ada Sengketa Formal yang terkait dengan Surat Keputusanatas Keberatan Nomor KEP823/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana Konsideranseharusnya menggunakan peraturan perundanganundangan yangberlaku yaitu: PER52/PJ/2010tanggal 26 November 2010berdasarkan Lamp. XIV.3.

XIV.3.Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1016 B/PK/PJK/2017Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yangmenyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP823/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP823/WPUJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan.

VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus2008;bahwa Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikan oleh Penggugatterkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d.

/2012 tertanggal O5Oktober 2012, yaitu :Tertulis :1.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009;bahwa sehingga Surat Keputusan Pembatalan atas STP PPN tersebut "CACAT HUKUM;bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuaiperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada bagian konsideran "Mengingat"angka dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tertanggal

Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008 berdasarkan Pasal 36ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaanpenagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat TagihanPajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor :00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00025/207/04/734/11 tanggal 12 Mei 2011, makaPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upayahukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan NomorKEP754/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan TerbandingBerdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali (d.h. termohon) namun Majelis Hakim PengadilanPajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak; Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan NomorKEP754/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu: PER52/PJ/2010tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan. SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP754/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidakmemenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan. Halaman 7 dari 12 halaman.

Pejabat diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhirdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP183/PJ/2010tanggal 26 Maret 2010;Menurut Pemohon Banding:Bahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP816/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dankekurangan dalam konsideran seharusnya konsideran sesuai denganNomor PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 yang berbunyi:1.Pasal

/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP816/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan,Halaman 10 dari 17 halaman.

Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP816/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara aquo yaitu butir A tentang Sengketa Formal atas Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP816/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012,sedangkan butir B yaitu tentang Sengketa Material terkait Koreksi DaftarHalaman 15 dari 17 halaman.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00013/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011, makaPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upayahukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan NomorKEP798/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusanatas Keberatan Nomor KEP798/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana KONSIDERANseharusnya menggunakan peraturan perundanganundangan yangberlaku yaitu: PER52/PJ/2010tanggal 26 November 2010berdasarkan Lamp. XIV.3.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yangmenyatakan: Bahwa Keputusan Terbanding KEP798/WPUJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan ;SEHARUSNYABahwa Surat Keputusan Terbanding KEP798/WPJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan;Dasar Hukum pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Termohon)namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap melanjutkanpemeriksaan Materi sengketa pajak;Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusanatas Keberatan Nomor KEP798/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideranseharusnya menggunakan peraturan perundanganundangan yangberlaku yaitu: PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010berdasarkan Lamp.

Pokok Sengketa (Formal)Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1232/B/PK/PJK/2015Menurut TerbandingBahwa pada bagian konsideran Mengingat angka 1, angka 2 dan angka 3dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP817/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012, yang berbunyi :1. Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;2.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP297/PJ./2002 tentangPelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhirdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP183/PJ/2010tanggal 26 Maret 2010;Menurut Pemohon BandingBahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding NomorKEP817/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dankekurangan dalam

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP817/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP817/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan .SEHARUSNYABahwa Surat Keputusan Terbanding KEP817/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

./2002sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor KEP183/PJ/2010;Menurut Pemohon Bandingbahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP786/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dalamkonsideran seharusnya konsideran sesuai dengan Nomor PER52/PJ/2010tanggal 26 November 2010 yang berbunyi:1.Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP786/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP786/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP786/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan .SEHARUSNYABahwa Surat Keputusan Terbanding KEP786/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

Pokok Sengketa (Formal)Menurut TerbandingHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1228/B/PK/PJK/2015Bahwa pada bagian konsideran Mengingat angka 1, angka 2, angka3 dan angka 4 dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP834/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, yang berbunyi :1.Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksadalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehinggaKeputusan Terbanding Nomor KEP834/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP834/WPuJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan.Bantahan Pemohon

PemohonBanding) bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengetahuimemang terdapat suatu kesalahan/kekeliruan(ketidakbenaran)dalam PENERAPAN DASAR HUKUM pada SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali (d.h. termohon) namun Majelis Hakim Pengadilan Pajaktetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak.Bahwa ada SENGKETA FORMAL yang terkait dengan SuratKeputusan atas Keberatan NomorKEP834/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012yang diterbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : BahwaKeputusan Terbanding KEP834/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP834/WPJ.29/2012 tanggal25 Juli 20127T/IDAK MEMENUHI Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan. DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.

PemohonBanding) bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengetahuimemang terdapat suatu kesalahan/kekeliruan(ketidakbenaran) dalam PENERAPAN DASAR HUKUM pada SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali (d.h. termohon) namun Majelis Hakim Pengadilan Pajaktetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak.Bahwa ada SENGKETA FORMAL yang terkait dengan SuratKeputusan atas KeberatanNomorKEP834/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012yang diterbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak

Maka Pemohon Bandingmengajukan permohonan Banding sebagai suatu upaya hukum kepada BadanPeradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP808/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataHalaman 1 dari 16 Halaman.

Pokok Sengketa (Formal):Menurut Terbanding:Bahwa pada bagian konsideran mengingat angka 1, angka 2, angka 3,dan angka 4 dari surat Keputusan Terbanding Nomor KEP808/WPu.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang berbunyi:1. Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;2.

Putusan Nomor 971 /B/PK/PJK/201 7 Alasanalasan Peninjauan Kembali:Formal atas Penerbitan Surat Keputusan Keberatan KEP 808/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Konsiderannya: (terlampir)Tertulis:1.

Termohon)namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap melanjutkanpemeriksaan Materi sengketa pajak;Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusanatas Keberatan Nomor KEP808/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideranseharusnya menggunakan peraturan perundanganundangan yangberlaku yaitu: PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP808/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan seharusnyaBahwa Surat Keputusan Terbanding KEP808/WPUJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan; Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak; Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46243/PP/M.IV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00027/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP967/WPJ.29/2012 diterbitkan padatanggal 25 September

2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September2012 sedangkan Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat BandingNomor: 180/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012 yang diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 (Diantar),sehingga pengajuan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP967/WPUJ.29/2012 tanggal 25 September2012 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkantanda terima

secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,atau putusan disampaikan secara langsung.Angka 12Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, ataudalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atauputusan diterima secara langsung.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Tanda Terima KirimanBarang dari Pos Indonesia dengan Nomor Barcode : 12630970666 diperolehpetunjuk bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP967/WPJ.29

/2012 tanggal 25September 2012 dikirimkan pada tanggal 26 September 2012;MenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Track & Trace Pos Indonesia OnlineStatus Kiriman Terbukukan, hasil pelacakan kiriman adalah: No.Kiriman/ Lokasi Status Tanggal Status KeteranganBarcode 12630970666 Palangkaraya Proses 27 September 2012 Ke Kantor:Kirim Jam 12:23:59 Maliku 73573 bahwa berdasarkan berkas banding dan fakta yang terungkap dalam persidangan,Surat Banding Nomor: 180/MKMHO

/2012 tanggal 25 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00027/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011, atas nama: XXX, NPWP: YYY,tidak dapat diterima;

Pokok Sengketa (Formal)Menurut TerbandingHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1214/B/PK/PJK/2015Bahwa pada bagian konsideran Mengingat angka 1, angka 2 dan angka 3dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP820/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012, yang berbunyi :1. Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;2.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP297/PJ/2002 tentangPelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhirdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP183/PJ/2010tanggal 26 Maret 2010;Menurut Pemohon BandingBahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP820/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dankekurangan dalam

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksadalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehinggaKeputusan Terbanding Nomor KEP820/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP820/WPJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan.Bantahan Pemohon

Termohon)namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap melanjutkanpemeriksaan Materi sengketa pajak.Bahwa ada SENGKETA FORMAL yang terkait dengan SuratKeputusan atas Keberatan NomorKEP820/WPUJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012yang diterbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak dimanaKONSIDERANseharusnya menggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu: PER52/PJ/2010tanggal 26 November2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan: BahwaKeputusan Terbanding KEP820/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP820/WPUJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan. DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembaii:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak.

Pengajuan Banding: bahwa Surat Banding Nomor : 174/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4Desember 2012, ditandatangani oleh Direktur.bahwa Surat Banding Nomor : 174/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4Desember 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada PengadilanPajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor : 174/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4Desember 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP961/WPJ.29

/2012 tanggal 25 September 2012 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Oktober 2009Nomor: 00034/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011.bahwa Surat Banding Nomor : 174/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4Desember 2012, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satuKeputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor

/2012 diterbitkan padaMenurut PemohonMenurut Majelistanggal 25 September 2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26September 2012 sedangkan Pemohon Banding mengajukan banding denganSurat Banding Nomor : 174/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28Desember 2012 (Diantar), sehingga pengajuan banding melebihi jangkawaktu 3 (tiga) bulan.: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP961/WPJ.29/2012 tanggal 25September 2012 diterima

Pajak pada hari Jumat,tanggal 28 Desember 2012 (Diantar), sedangkan Keputusan TerbandingNomor: KEP961/WPJ.29/2012 diterbitkan pada tanggal 25 September 2012dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September 2012.bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat jangka waktupengajuan banding dihitung dari tanggal 26 September 2012 sampai dengantanggal 28 Desember 2012 melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehinggapengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga)bulan

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP961/WPJ.29/2012 tanggal 25September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKPMasa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00034/207/09/711/11 tanggal 27September 2011, tidak dapat diterima.

Pokok Sengketa (Materi):Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanMaret 2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51394/PP/M.XVIII.A/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP806/WPJ.29/2012 tanggal

Putusan Nomor 970/B/PK/PJK/2017Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP806/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Termohon) namun Majelis Hakim PengadilanPajak tetap melanjutkan pemeriksaan materi sengketa pajak;Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan NomorKEP806/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnyaHalaman 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 970/B/PK/PJK/2017menggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yang menyatakan: Bahwa Keputusan Terbanding KEP806/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan; seharusnya Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP806/WPUJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan; Dasar Hukum pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Halaman 9 dari 16 Halaman.

koreksi dari Tergugat dimana menurut TergugatJasa Tenaga Kerja merupakan objek PPN;: bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan yang dipermasalahkan olehPenggugat adalah dasar hukum yang salah seperti yang diuraikan dalam PenjelasanTertulis dari Penggugat di atas:: bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasarhukum sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada bagiankonsideran "Mengingat" angka 1 dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1028/WPJ.29

/2012 tertanggal 05 Oktober 2012, yaitu :Tertulis :1.

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 YangTidak Benar Atas STP PPN Nomor: 00006/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011Masa Pajak Februari 2008 yang tidak disetujui olen Penggugat;bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonanpengurangan dan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00008/207/08/735/11 tanggal 8 Maret 2011, dan ditolakoleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat

Nilai Nomor: 00006/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakMaret 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat denganKeputusan Tergugat Nomor : KEP1028/WPuJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (8) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak mengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa ataspelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnyasebagaimana dimaksud

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 YangTidak Benar Atas STP PPN Nomor : 00006/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011Masa Pajak Maret 2008 atas nama XXX, NPWP: YYY, tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46240/PP/M.IV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2008 Nomor:00023/207/08/711/11 tanggal 27 September 2011;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP971/WPJ.29/2012 diterbitkan padatanggal 25

September 2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September2012 sedangkan Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat BandingNomor:184/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012 yang diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 (Diantar),sehingga pengajuan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP971/WPUJ.29/2012 tanggal 25 September2012 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkantanda

secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,atau putusan disampaikan secara langsung.Angka 12Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, ataudalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atauputusan diterima secara langsung.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Tanda Terima KirimanBarang dari Pos Indonesia dengan Nomor Barcode : 12630970666 diperolehpetunjuk bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP971/WPJ.29

/2012 tanggal 25September 2012 dikirimkan pada tanggal 26 September 2012;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Track & Trace Pos Indonesia OnlineStatus Kiriman Terbukukan, hasil pelacakan kiriman adalah: No.Kiriman/ Lokasi Status Tanggal Status KeteranganBarcode12630970666 Palangkaraya Proses Kirim 27 September 2012 Ke Kantor:Jam 12:23:59 Maliku 73573 MenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan berkas banding dan fakta yang terungkap dalam persidangan,Surat Banding Nomor: 184/MKMHO

/2012 tanggal 25 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2008Nomor: 00023/207/08/711/11 tanggal 27 September 2011, atas nama: XXX, NPWP:YYY, tidak dapat diterima;

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 1230/B/PK/PJK/2015Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP812/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yangditerbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu:PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:BahwaKeputusan Terbanding KEP812/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;seharusnyaBahwa Surat Keputusan Terbanding KEP812/WPuJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali: Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Halaman 10 dari 17 halaman.

Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP812/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan,Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Termohon) namun Majelis Hakim Pengadilan Pajaktetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak;Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP812/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlakuyaitu:PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46252/PP/M.1V/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2009 Nomor:00036/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP973/WPJ.29/2012 diterbitkan padatanggal 25

September 2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September2012 sedangkan Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat BandingNomor:186/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012 yang diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 (Diantar),sehingga pengajuan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP973/WPUJ.29/2012 tanggal 25 September2012 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkantanda

secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,atau putusan disampaikan secara langsung.Angka 12Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, ataudalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atauputusan diterima secara langsung.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Tanda Terima KirimanBarang dari Pos Indonesia dengan Nomor Barcode : 12630970666 diperolehpetunjuk bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP973/WPJ.29

/2012 tanggal 25September 2012 dikirimkan pada tanggal 26 September 2012;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Track & Trace Pos Indonesia OnlineStatus Kiriman Terbukukan, hasil pelacakan kiriman adalah:MenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskan No.Kiriman/ Lokasi Status Tanggal Status KeteraBarcode12630970666 Palangkaraya Proses Kirim 27 September 2012 Ke KarJam 12:23:59 Maliku bahwa berdasarkan berkas banding dan fakta yang terungkap dalam persidangan,Surat Banding Nomor: 186/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal

/2012 tanggal 25 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2009Nomor: 00036/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011, atas nama: XXX, NPWP:YYY, tidak dapat diterima;