Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-10-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43336/PP/M.II/99/2013 Tanggal 19 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
101 — 27
101 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43336/PP/M.II/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S3723/WPJ.07/KP.09/2012tanggal 3 Agustus 2012, tentang tanggapan atas Permohonan Restitusi PPhPasal 25 Tahun 2008 2009;: bahwa Surat Ketetatapn Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor: 00031/406/08/059/10
tanggal 28 April 2010 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.: bahwa pada tahun 2008 terbit PP Nomor 51 tahun 2008, yang menyatakanbahwa untuk Pajak Penghasilan atas penghasilan dari kegiatan usaha dibidang jasa konsultan civil dan struktur adalah bersifat FINAL, yang berartiuntuk perhitungan PPh pasal 25/29 Penggugat adalah NIHIL.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Surat Gugatan nomor: do/010/TY2012 tanggal 31 Oktober 2012ditandatangani oleh Sdr.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor: S3723/WPJ.07/KP.09/2012 tanggal 3 Agustus 2012, tentangtanggapan atas Permohonan Restitusi PPh Pasal 25 Tahun 2008 2009, tidakdapat diterima.
Register : 01-05-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44091/PP/M.V/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 44
115 — 44
putusan tersebut diajukan pembetulan SKP oleh Penggugat kepada KantorPelayanan Pajak dan telah dijawab oleh Kantor Wilayah, atas pembetulan tersebut KeputusanTergugat mengacu pada Pasal 16 ayat (1) KUP, yaitu sengketa tersebut tidak memenuhi salahhitung, salah tulis dan salah penerapan tarif sehingga keputusan pembetulan tersebut tetapmempertahankan SKP Tergugat dan atas koreksi peredaran usaha yang sejumlah Rp.14.675.977.925 tersebut Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali sehingga dalam hal inibelum
Desember 2006;bahwa pemeriksaan sengketa ini pembetulan STP PPN yang diajukan penggugat terkait denganpemeriksaan sengketa di PPh Badan dimana omset dalam sengketa PPN merupakan equalisasidengan PPh Badan dimana atas sengketa PPh Badan tersebut telah ada putusan PengadilanPajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang telah mengabulkansebagian permohanan banding Penggugat sehingga perhitungan Pajak Penghasilan dihitungsebagai berikut :1.
/2011 tanggal 18 Januari 2011Tergugat mengajukan peninjauan kembali hanya atas koreksi positif terhadap peredaran usahasebesar Rp. 14.675.977.925,00, sehingga dapat diketahui koreksi atas penghasilan dari luarusaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00 tidak diajukan peninjauan kembali oleh Tergugat;bahwa karena koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00 tersebuttidak diajukan peninjauan kembali maka telah mempunyai kekuatan hukum tetap;bahwa Penggugat mengajukan pembetulan STP
:Penjelasan Matriks atas SKPKB PPN Barang dan Jasa No. 0004/207/06/607/07:Penjelasan yang PPN nya harus dipungut1.1.
Tergugat untuksejumlah Rp. 44.341.562.011 harus dibatalkan, dan SKPKB menjadi sebesar Rp.14.675.977.925, merupakan PPN yang harus dibayar sampai dengan adanya putusanMengingatMemutuskanberkekuatan hukum tetap atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat;bahwa oleh karena DPP SKPKB PPN adalah equalisasi dengan omset PPh Badan, makaSKPKB PPN atau Keputusan Keberatan Nomor : KEP312/WPJ.11/2012 tanggal 15Maret 2012 jo.
Register : 27-03-2012 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PTA BANDUNG Nomor 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg Tanggal 30 April 2012 —
75 — 59
75 — 59
dilaksanakan sita eksekusi atas obyek terperkarayang secara tegas hal tersebut telah mengaburkan dari maksudperlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi, sehinggadalil Para Pelawan sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan sitaeksekusi tersebut harus dinyatakan tidak relevan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Para Terlawan dan ParaTurut Terlawan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (nietontvankelijke
dalildalilyang telah dikemukakan dalam BaB IV tersebut di atas;2 Bahwa disamping itu telah terbukti bahwa pelaksanaan pemasanganbeberapa plang pengumuman dengan kalimat TANAH SAWAH/DARAT/TANAH DAN BANGUNAN INI DALAM SITA EKSEKUSIBERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIMAHINOMOR: 595/Pdt.G/1999/PA.Cmi.
letak, batas, dan luas dari masingmasingobyek eksekusi, bahkan telah disalahgunakan oleh Para Terlawanmelalui kuasa hukum Para Terlawan untuk memberikan kesan telahdilakukannya sita eksekusi juga pada tanahtanah milik pribadi PelawanI dan Pelawan II;Hal ini telah dilakukan oleh Para Terlawan melalui kuasa hukum Para Terlawan(Syaban Robiansyah, S.H.) dengan cara mengusir penggarap/penyewa daritanahtanah milik klien kami yang tidak termasuk ke dalam obyek sengketa dantidak disita eksekusi, yaitu atas
paksa kepada ParaPelawan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari ataspelanggaran larangan butir 4 di atas;6 Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya dalamprovisi ini;Menimbang, bahwa Para Terlawan dan Turut Terlawan telahmenanggapi gugatan provisi tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 15Nopember 2011 yang isinya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukpada halhal sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan;Menimbang, bahwa tuntutan provisionil adalah
Yahya Harahap, S.H.,, Ruang Lingkup Permasalah EksekusiBidang Perdata, hal. 419);Menimbang, bahwa selain keempat asas tersebut di atas, berdasarkanpasal 196 HIR. ada satu prinsip hukum yang harus ditaati, yaitu bahwa eksekusihanya dapat dijalankan atas permohonan dari pihak yang menang, tanpa adapermohonan dari pihak yang menang, eksekusi tidak dapat dijalankan.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44000/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
135 — 35
135 — 35
/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2008 Nomor: 00121/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP:233/WPUJ.24/KP.0105/2010 tanggal 2010;: bahwa atas
Bunga Pasal 13(2) UU KUP 4.305.019 + 4.305.019Jumlah Sanksi Administrasi 4.305.019 + 4.305.0193: Jumlah yang masih harus dibayar 13.273.809 + 13.273.809 : bahwa menurut Penggugat dengan menggunakan dasar tersebut maka perhitungankewajiban pajak Penggugat menjadi :Koreksi atas penyerahan BKP Rp. 89.687.900,00PPN yang Terutang (tariff 2 %) Rp 1.793.754,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 861.004,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.654.762,00: bahwa Surat Gugatan Nomor : 006/JJG/VII/2012
Pasal 40 ayat (3) disebutkan "Jangka waktu untuk mengajukanGugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat" sehinggapengertian Penggugat adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pospengiriman atau diserahkannya Keputusan tersebut kepada Penggugat dan jugatelah sesuai dengan cara perhitungan sebagaimana yang telah Penggugatsampaikan kepada Majelis pada persidangan tanggal 04 Februari 2013 atas
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat'Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaandiluar kekuasaan Penggugat'Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat(5) telah memberikan sarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuanformal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitukarena Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42847/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 24
113 — 24
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42847/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Oktober 2008 yang tidak disetujuioleh
EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 mengenai pengirimanSurat Keputusan yang melewati jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 022/0GGT/II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Oktober 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor :00539/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42998/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 31
119 — 31
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
XXX yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN atas nama Pemohon
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalpermohonan diterima secara lengkap".
atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2314/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00061/106/09/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Register : 07-09-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43530/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 34
116 — 34
dengan Desember 2009;Materi:Pengenaan sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan karena menurut Tergugat saat terutang Pajak Penghasilan Pasal23 atas bunga pada saat pengakuan biaya sedangkan menurut Penggugat padasaat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak termasukkeputusan yang tidak dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal 22 Februari2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011 yang padaintinya menyampaikan Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 23 yaitu: atas sanksi administrasi bunga Pasal 9 Ayat (2a) Kententuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp411.127.531,00 tersebut agar dibatalkan;bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi yang masih dipertahankan olehTergugat bahwa saat terhutangnya Pajak
Penghasilan Pasal 23 atas Bunga adalahpada saat pengakuan biaya karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di mana menurut Penggugat, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bungaterutang pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 dengan menetapkan sanksi administrasi bunga pasal 9ayat (2a) Undangundang Kententuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebesarRp411.127.531,00;bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut Penggugat mengajukan SuratPermohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal22 Februari 2012 yang diterima Tergugat tanggal 23 Februari 2012 dan denganKeputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012,Tergugat menyatakan menolak permohonan Penggugat, sehingga dengan SuratNomor: 276/MLPP/IX/2012 tanggal 3 September 2012 Penggugat mengajukangugatan;bahwa atas sengketa
Pasal 23 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 990652452009 atas nama XXX,NPWP YYY;
Register : 18-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 44014/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 30
117 — 30
KEP186/PJ.07/2009 tertanggal 14 Desember 2009 jugatelah dikabulkan seluruhnya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas gugatan diketahui bahwa Penggugatdengan surat Ref nomor: 27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 telah mengirimkansurat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 Nomor 00082/107/06/056/08 tanggal24 September 2008 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;bahwa atas
Kep 186/PJ.07/2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa FebruariDesember 2006No. 00167/207/06/056/08 tanggal 24 September 2008.
Tanggal15 Juni 2012 Produk HukumSurat No.27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 tentangpermohonan pengurangan pembayaran denda pajak atas STP 82 Jumlah Koreksi PPN msh harus dibayar Sanksi Psl. 14 (4) KUP PenjelasanPenggugat mengajukan surat permohonan pengurangan pembayarandenda pajak atas STP 82 ke Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing 3 pada tanggal 15 Juni 2012, karena koreksi DPP PPNsebesar Rp48.051.342.760 telah dibatalkan sehingga denda 2% DPPPPN juga harus dibatalkan.
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan; bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP186/PJ.07/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00167/207/056/08 tanggal24 Septemebr 2008 yang menolak surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN tersebut yangmerupakan dasar pengenaan Surat tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Februari s.dDesember 2006, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00110/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak MemenuhiPersyaratan Formal, atas nama PT.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43742/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 21
104 — 21
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43742/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor:00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42982/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 31
117 — 31
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal 12Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 19/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Maret Tahun 2008 Nomor00498/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor19/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor52/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43756/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 24
117 — 24
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43756/PP/M.X V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP413/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada Penggugat
telah diterbitkan SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42860/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 30
116 — 30
V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan
Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 035/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c
UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang
STP PPN Nomor :01057/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 30
106 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000022/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Keputusan Tergugat Nomor
: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP233.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran utang
dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugatmaka Tergugat menyatakan persetujuannya dalam persidangan.bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap buktibukti danpenjelasan Tergugat dalam persidangan Majelis berkesimpulanmengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk mencabutsurat gugatan Penggugat Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013tanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar dalam Nomor sengketa:990667162008 untuk dihapus dari daftar sengketa.: Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, SuratPencabutan Atas
STP Bunga Penagihan Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkasgugatan Nomor: 990667162008 atas gugatan Penggugatterhadap surat Keputusan Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftarsengketa.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42979/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 35
123 — 35
Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 diterbitakan tanggal 12 Januari2011;bahwa SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal12 Januari 2011, diterbitkan dengan Pemeriksaan tanpa Pembahasan akhirhasil pemeriksaan dengan Penggugat, sehingga hakhak dari Penggugatdihilangkan secara sepihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkankerugian secara materiil maupun in materiil atas
diterbitkannya SKPKBtersebut;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan GugatanPendapat Majelis :bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap
41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor49/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemohon Banding berhakmenandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
S692/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42857/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
184 — 14
184 — 14
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43920/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
99 — 24
99 — 24
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43920/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 23: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotober 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Nomor 000028/109/08/725/11 tanggal 9 September
XX menandatangani surat Gugatan tersebut, sehingga dalampersidangan tanggal 27 Februari 2013 masih diperlukan bukti kewenangan berupaakta perusahaan guna pemenuhan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2013 Majelis menerima surat dariPenggugat Nomor:124/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yangditandatangani oleh XX, berisi pencabutan gugatan atas berkas gugatan;bahwa Pasal 42 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak mengatursebagai berikut:MengingatMemutuskanGugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftarsengketa dengan:Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataanpencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan Tergugat;bahwa terkait dengan adanya pencabutan gugatan olen Penggugat maka Tergugatmenyatakan persetujuannya dalam persidangan;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap buktibukti dan penjelasan Tergugatdalam persidangan
Majelis berkesimpulan mengabulkan permohonan gugatanPenggugat untuk mencabut surat gugatan Penggugat Nomor: 124/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar dalam Nomor sengketa: 990667152008 untuk dihapus dari daftar sengketa;: Undangundang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkas gugatan Nomor: 990667152008 atas gugatan
Penggugat terhadap surat Keputusan Nomor: KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Okotober 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor000028/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak April 2008 atas nama:XXX, NPWP : YYY sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftar sengketa.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43747/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 26
110 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43747/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PPh Pasal 23No. 00239/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Agustus 2007 yangmenyatakan jumlah pajak yang masih
harus dibayar sebesar Rp 30.896.011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor: 00239/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa PajakAgustus 2007;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan
atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00239/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;I.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00239/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43741/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 26
118 — 26
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.1.3.
Desember 2007), Tergugat melakukankoreksi atas Objek PPh Pasal 23 sebagai berikut: Pos Pos JumlahKoreksi (Rp) Alasan TergugatObjek PPh 2.771.230.839 Tergugat berpendapat bahwa kami masih belum melaporkan objek PPhPasal 23 Pasal 23 sejumlah tersebut.
Menuruthemat kami, atas keterlambatan tersebut seharusnya hanya berakibat padapengenaan sanksi berdasarkan Pasal 14 UU KUP dan bukan penerbitan SKPKBberdasarkan Pasal 13 UU KUP.D.
LampiranSebagai kelengkapan atas Surat Gugatan ini, berikut kami lampirkansalinan dokumen pendukung sebagai berikut :Copy Kep. Dirjen Pajak No.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP398/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor:00235/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Register : 12-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42707/PP/M.I/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 19
107 — 19
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42833/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 34
120 — 34
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42833/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP139/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00223/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Agustus 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor:
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep139/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Agustus 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena
STP PPN Nomor : 00223/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP139/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor : 00223/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.