Ditemukan 60460 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro;
Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri;
Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk
Hamzah
Dkk. vs kementerian riset
Teknologi dan pendidikan tinggi
Dkk.;
Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri;
Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian;
Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Kusdiana
Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang.
Ii. kementerian pertahanan ri;
Annie sri cahyani vs kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri;
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 2. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 2. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
Register : 13-09-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/TUN/KI/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 — KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR (JATAM KALTIM);;
124 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR (JATAM KALTIM);;
Register : 08-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/TUN/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
274 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkaraini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Ilmengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Surat Direktur Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorB.302/BINWASK3PNKJ/III/2018 tanggal 22 Mei 2018, bukanmerupakan surat yang bersifat konkrit dan final;Menimbang, bahwa
secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 2 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupaPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja, Kementerian
Aceng TarsonoPekerja/Buruh PT Pertamina Patra Niaga Pada Depo TBBM Balongan,Depo TBBM Cikampek, Depo TBBM Ujung Berung, Depo TBBMPadalarang, Dan Depo TBBM Tasikmalaya Periode Tahun 2011 s.d2016, tanggal 16 April 2018;Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan TataUsaha Negara berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan padaDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 21/PNKJ/IV/2018 tentang Perhitungan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGAWASANKETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKER JAAN RI;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — KEMENTERIAN KESEHATAN RI;
234 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KESEHATAN RI;
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5Nomor 49 Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Sundoyo, S.H., M.KM.,M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Halaman 1 dari 7 halaman.
Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketaberupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 374/ Gunung, yang diterbitkan padatanggal 10 Agustus 1999, dengan Surat Ukur Nomor09.04.05.04.00464/99, tanggal 15 Juli 1999, luas 6.322 M?
September 2019, yang pada intinya agarmenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Pemohon Kasasi/Penggugattelah menerima surat dari Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/TF/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — PT BINA BANGGAI MEMBANGUN VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ;;
84 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BINA BANGGAI MEMBANGUN VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ;;
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEMENTERIAN PERTANAHAN RI;
196 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERTANAHAN RI;
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/KI/2021 Tanggal 9 September 2021 — SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT VS ROLLY WENAS (KETUA DPW LSM INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI) - INAKOR;
166 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT VS ROLLY WENAS (KETUA DPW LSM INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI) - INAKOR;
PUTUSANNomor 364 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, tempat kedudukan diJalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuli Nuryanti, S.H., M.M.
,jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 04/SK/SJ/2021, tanggal 28 Januari2021;Pemohon Kasasi;LawanROLLY WENAS (KETUA DPW LSM INDEPENDENNASIONALIS ANTI KORUPSI) INAKOR, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan 17 Agustus Nomor 7,Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) SulawesiUtara (dahulu BPUN XV Manado) selaku Unit Pelaksana Teknis di bawahkoordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) secara formil Pemohonadalah sebagai subjek yang berbeda, karenanya tidak dapat mengajukankeberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksudketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterobukaan Informasi Publik Juncto Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISJENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 15-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/TF/2023 Tanggal 12 Desember 2023 — PT GAMMA KRIDA BERSAMA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
66 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GAMMA KRIDA BERSAMA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2023 Tanggal 16 Mei 2023 — BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
168 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/TUN/TF/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — BINTANG RAYA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINTANG RAYA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
Register : 13-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/TUN/2023 Tanggal 20 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
87 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 08-03-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2022 Tanggal 7 April 2022 — PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
179 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
Register : 18-07-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN MAUMERE Nomor 4/Pid.Pra/2012/PN.MMR Tanggal 8 Agustus 2012 — - BENJIMAN VARGHEESE VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
101 — 31
101 — 31
- BENJIMAN VARGHEESE VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
Jendral Sudirman No.49,Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juli 2012,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumeredibawah nomor register :08/SK.PID/VII/2012/PN MMR tertanggal 18 Juli 2012,Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON ;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASIKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Foto copy Surat Keputusan Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiRILNomor : KEP.14914 /MEN/P/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, atas namaBENJIMAN VARGHEESE telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikandengan aslinya diberi tanda bukti ( P4 );.
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
306 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
306 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Register : 01-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 — ., DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN;
175 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN;
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/PDT/2021 Tanggal 22 Februari 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
161 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat(LBHSulbar), beralamat di BTN Marwah 2, Blok B.1, Nomor 6,Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewallMandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Agustus 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSISULAWESI
BARAT di Mamuju cq KEMENTERIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN POLEWALI MANDAR, berkedudukan di JalanTritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat:Turut Termohon Peninjauan Kembali:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Halaman 2 dari 13 hal.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — ., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
130 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Register : 07-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
119 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
Antara Direktorat JendralPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan ParaPemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3524 Dan No. 3526Serta No. 3532 Dan No. 3533 (D/H No.3483) Kelurahan Tanjung DurenSelatan.