YUNUS MATUAN MELAWANKPU KAB JAYAWIJAYA

ISKANDAR, DkkMelawanKPU Kota Dumai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVSU SUMUT : KPU

EVY RATIMAHHAFSAH, SH (Staf SubbagHukum), masing masingberkewarganegaraan' Indonesia,Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Sekretariat KomisiPemilihan Umum ProvinsiSumatera Utara, ber dasarkanSurat Kuasa KhususNomor : 1811/KPU Prov002/1X/2011 tanggal 06September 2011, selanjutnyadisebut sebagaiTERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut=iTelah membaca dan memeriksa berkas' perkaraTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tataUsaha Negara Medan No. 70/G/2011/PTUNMDN, tanggal 25Agustus 2011, tentang

Agustus 2011yang diterima dan didaftar di dalamRegisterRegister Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Medanpada tanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 70/G/2011/PTUNMDN yang telah diadakan perbaikan secara formal padatanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya isinyasebagaiDEMIKYE gem = 290 = 26 = sae See ee Soe See eee oeA.1.DASARDASAR GUGATAN :Objek Gugatan (Object Van Geschil)Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah SuratKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSumatera Utara No.1648/Kpts/KPU

Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3Agustus 2077 sees snes sues ene a see Bene a oe ee cHTenggang Waktu Pengajuan Gugatan :Bahwa Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggangwaktu) sebagaimana ditentukan oleh Undang undangkarena saat pengajuan gugatan ini belum lewat dari 90(sembilan puluh) hari sejak diterimanya ataudiketahuinya Surat Pemberhentian a quo oleh Penggugatdengan alasan alasan hukum sebagai berikut ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat Ketua KomisiPemilihan Umum Provinsi Sumatera UtaraNo.1648/Kpts/KPU

Lesman Hawardi, S.Pd Melawan KPU Bengkulu selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan telah membentuk TimPokja yang anggotanya melibatkan pihak Polres Bengkulu Selatan, KejaksaanNegri Bengkulu Selatan, Pengadilan Negeri Manna, Dinas Pendidikan dankebudayaan Bengkulu Selatan, Anggota KPU Dan Sekretariat KPU KabupatenBengkulu Selatan.

, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kotamenyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, danDPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon ;Ayat (5) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kotamenetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ; Ayat (6) : DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani olehKetua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten

kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh danKPU/KIP Kabupaten/Kota selamamasa pengajuan bakal calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); Menimbang, bahwa jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019telah di atur dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan AtasHal. 30 dari 43 Hal.

Kabupaten/Kotamelakukanverifikasiterhadapkelengkapan dan kebenarandokumenpersyaratanadministrasibakalcalon anggota DPRDkabupater/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinyajumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluhpersen) keterwakilan perempuan ; Pasal 249 Ayat (1) : Daftar Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratanadministrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalamPasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumenpersyaratan administrasi bakal calon

, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota menyusunrancangan DCT AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaHal. 35 dari 43 Hal.

IRHAM, ST VS KPU KAB. LANGKAT

Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yang keberatanterhadap Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor: 29/PL.03.3KPT/1205/KPUKAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan tahun 2018 (Pasal 156 ayat (1) dan ayat(2) UU.RI. Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tentang UU.RI.

Bahwa, hasil pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon pada tanggal 10 Januari2018 telah dinyatakan oleh Tergugat memenuhi syarat sehingga menimbulkan hakdan kedudukan hukum sebagai Pasangan Calon menjadi Penggugat ;Kedudukan Hukum Tergugat:Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggaraPemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndangRI.

Memberi arahan cara memverifikasi diPPS untuk verifikasi faktual I sesuaiarahan KPU dilaksanakan door to doorHalaman 29 dari 46 Putusan No. 02/G/PILKADA/2018/PTTUNMDNFormul02/PROKSI01/KIMdan untuk ferifikasi II dilaksanakansecara kolektif agar berkoodinasimengenai tempat, waktu kapandilaksanakan verifikasi faktual;Saudara saksi, berapa hari verifikasi 7 Hari, tanggal 30 Januari 2018faktual dilaksanakan?

Saudara saksi, apakah PPK dan PPS Mampu, sesuai arahan KPU;mampu menyelesaikan verifikasifaktual ini selama 7 hari?Atas pertanyaan Hakim Anggota II Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:Saudara saksi, apakah waktu) Hadir;rapat pleno verifikasi faktualdi kecamatan hadir TimPenghubung?Saudara saksi, pada waktu ~ Tidak ada;rapat pleno tersebut apakahada keberatan?

Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota;Menimbang, bahwa berdasakan bukti P.3 P,5,T10,T12 bahwa Penggugat adalahpasangan perseorangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun 2018,dengan demikian Penggugat adalah pasangan yang mempunyai legal standing yangdapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Komisi PemilihanUmum

MARDONAN YUPITERSON NYOLAKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

) menerapkan Peraturan KPU Nomor 61Tahun 2009 tersebut sehingga merugikan Pemohon;.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 pasal73 huruf a KPU/Termohon telah mengeluarkan keputusan KPUNomor 435/kptsn/KPU/Tahun 2009 yang menetapkan wilayahKabupaten Sabu Raijua secara keseluruhan (terdiri dari 6Kecamatan ) menjadi Satu Daerah Pemilihan (Dapil) AnggotaDPRD Kabupaten Sabu Raijua.

Menerima dan mengabulkan permohonan Hak Uji Materil terhadapPeraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009;2.

Pasal 348UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, dan ketentuan ini secarateknis dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

)menerapkan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tersebut sehinggamerugikan Pemohon;Hal. 18 dari 21 hal.

HARYONO melawan KPU WONOGIRI (Komisi Pemilihan Umum Wonogiri), KPU JAWA TENGAH (Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah)

Murtipranoto Nomor 7Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 459/SKK/KPUKab012.329512/X1V/2015 tertanggal 4 Desember 2015, selanjutnya berdasarkanSurat Kuasa Subtitusi Nomor : SKK04/0.3.35/12/2015 tertanggal 10Desember 2015, memberikan Kuasa Subtitusi kepada :DJONNI SAMSURI, S.H.SUWARTI, S.H.HARDOYO PUJO PRANOTO, S.H.TIAMILLA, S.H.ANAS RUSTAMAuUI, S.H.Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Kejaksaan Negeri Wonogiriaf eSJalan Murtipranoto No.7 Wonogiri, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;KPU

Drs.BARTHOLOMEUS J PARGAYEMELAWANKPU KABUPATEN JAYAWIJAYA

Jadi, pada dasarnya pengertian surat beritaacara KPU adalah sebuah dokumen administrasi yang dikeluarkan olehPejabat Publik;lll.

Bahwa berdasarkan Pasal 153 UU Nomor 10/2016 yang berbunyi:(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yangtimbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara CalonGubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon WakilBupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPUProvinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili,dan memutus

Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas seharusnya Tergugat tidakdapat menerima Surat No. 01/SK/DPPHANURA/I/2018 karena surattersebut bertentangan dengan kepengurusan partai Hanura itu sendirisedangkan dalam hal Tergugat menerima Dokumen tersebut harusmerujuk kepada Keputusan Kepengurusan Partai yang sudah diserahkankapada KPU RI dan terdaftar secara resmi kemudian KPU RImengeluarkan Berita Acara kemudian KPU RI sebagai Lembaga Negararesmi yang merupakan

dalam Pasal 39 ayat (3)huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteriyang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (6); dan keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan PartaiPolitik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati danWakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikanoleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana

Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 11 Tahun 2016 junto Pasal 94Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dengan maksud agar Para Penggugatmemperbaiki gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yangdijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU KabupatenJayawijaya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatidalam hal ini Drs. Bartholomeus J.Paragaye dan Ronny Elopere,S.lp.M.Kp.

LAODI VS KPU KABUPATEN MAROS

Surat Edaran KPU, Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : PetunjukTeknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan CalonAnggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/20137.

Hal tersebut justru melanggar pemaknaan pasal 1angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuanperubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, Surat Edaran KPUNomor 315/KPU/V/2013, perihal Temuan Hasil verifikasi AdministrasiPemenuhan Syarat Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRDpada nomor 15:Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b

Maros., dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggotaDPRD Kabupaten Maros Dapil 4 (Kabupaten Maros) nomor urut 7 ;Memerintahkan kepada Tergugat KPU Kabupaten Maros, untukmemperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013,Nomor: 48/Kpts/KPUKab.025433319/VIII/ 2013, terkait Penetapan DCTAnggota DPRD Kabupaten Maros dan memasukkan kembali Penggugatatas nama Hariana H Laodi pada DCT Anggota DPRD Kabupaten Maros,Dapil 4 (Kabupaten Maros) Nomor urut 7 ;Menghukum Tergugat/ KPU Kabupaten Maros,

dari Daftar Calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanKPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam :Pasal 65 yang berbunyi :Dalam hal Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapyang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64dibacakan setelan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotamenetapkan daftar calon tetapanggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota, putusan tersebut tidak

dan Partai Politikcalon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 sedangkanPenggugat/Pemohon Kasasi telah lolos verifikasi sesuai dengan bukti P2berupa Berita Acara Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal calonAnggota DPRD Kabupaten Maros, tanggal 12 Juni 2013 dan (b) KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon Anggota

KAROLUS TSUNME, DKMELAWANKPU KABUPATEN MIMIKA

Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang berkaitandengan tahapan pemilihan Kepala Daerah, yang memberi arti KPUKabupaten/Kota dan KPU Provinsi tidak dibenarkan menerbitkan suratkeluar yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017 dalam halini model BA.1KWK;Bahwa Penggugat sepatutnya sesuai ketentuan, akan mengikutirangkaian tahapan selanjutnya; Sehingga sebagai hukum Penggugatsecara kenyataan telah dirugikan oleh dan karena diterbitkannya objekperkara aquo yang tidak sesuai dan melanggar peraturan

KPU Nomor 1Tahun 2017, peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan peraturan KPUNomor 15 Tahun 2017;Bahwa terhadap objek perkara aquo oleh Penggugat telah ditempuhupaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU Kabupatenhalaman 4 dari 14 halaman.

Bahwa sebagaimana diaturdalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 17ayat (1) dan (2) yang pada prinsipnya mewajibkan KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadapjumlah minimal dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya;13. Bahwa apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan,sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakandengan Keputusan TUN;14.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program DanJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun2018;16. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/AtauWalikota dan Wakil Walikota;17.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/AtauWalikota dan Wakil Walikota;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraipada bagian duduk perkara putusan ini;Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat tersebut adalahmohon pembatalan atas Berita Acara Nomor 28/BA/B15/X1/2017 tanggal 30Nopember 2017 tentang pengembalian berkas dokumen

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDAR LAMPUNG ; Dkk

Partai Buruh;Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Nomor 1179 K/Pdt/2017nyatanyata pada Surat Keputusan Termohon Kasasl (dahuluTerbanding/Tergugat) Nomor 486/Kpts/KPU/2013 Daftar CalonSementara (DCS) tertanggal 10 Juni 2013 dan Surat Keputusan Nomor664/Kpts/KPU/2013 Daftar Calon Tetap(DCT) tertanggal 22 Agustus2013 tidak terdaftar nama H. Mohammada Aly Shobat dalam DaftarCalon Legislatif Tetap dari Partai Hanura, maka nama Saudara H.Mohammada Aly Shobat tidak ada;.

Bahwa perlu dipertimbangkan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dipersidanganyang merupakan saksi dari partai dan Team Sukses dari PemohonKasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), maka dalam keterangansaksisaksi halaman 26/28 menyatakan sebagai berikut: Bahwa tidak ada Surat Keputusan Nomor 486/KPTS/KPU/2013Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 10 Juni 2013 danNomor 664/KPTS/KPU/2013 Daftar Calon Tetap ( DCT ) tertanggal22 Agustus 2013 yang diterbitkan

Nomor 1179 K/Pdt/2017 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Daftar CalonSementara (DCS) Anggota DPRRI dengan Keputusan KPUNomor 486/KPTS/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 danDaftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRRI dengan KeputusanNomor 664/KPTS/KPU/Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tidakmenyertakan Calon an H.

dan KPU Kabupaten Tubanapabila ditemukan suara sah untuk calon an.

itu semua kesalahan KPU dan jawaban yangSangat Menyakitkan Dari Keluarga Besar Perkara Pemohom KasasiHalaman 26 dari 30 Hal.

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN GRESIK. 2. KPU PROPINSI JAWA TIMUR

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN GRESIK, TempatKedudukan JI.Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perum Mutiara Graha Agung No. 05 AGresik, Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Dr. ABDUL CHALIK; 00220==2. Drs. H. MUHAMMAD INAM, M.Pd; Keduanya adalah Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU KabupatenGresik sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 40/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPUKabupaten Gresik, Selanjutnya disebut sebagai ; 22.

KPU PROPINSI JAWA TIMUR, Tempat Kedudukan JI. Raya Tenggilis Nomor 1Surabaya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. MUHAMMAD ARBAYANTO, SH, MH. ( Komisioner KPUProvinsi Jawa Timur Devisi Hukum, Pengawasan SDM danONQENISASI) sees2. SLAMET SETIYOADUJI, SH, MH. ( Kepala Bagian Hukum,Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur );3. SUWANDI, M.Si.

(Kepala Sub Bagian Hukum KPU ProvinsiJawa TiMUr ) 5 2 2 non nnn nnn nnn nen ne nnn nnn ne nnn n neeBerdasarkan Surat Kuasa Nomor 3122/KPUProv014/VII/2014PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA tersebut telahTelah M@MDaCa, : nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nn nnn nnn nn nn nnnnnnnnnnnanenennns1.

MUSWHIDA, SH >< KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak dapatmelakukan sita jaminan terhadap sebidang tanahberikutbangunan beserta segala isi yang ada di atasnya yangmerupakan tidak lain adalah kantor KPU RI.

) kepada KPUPropinsi Jawa timur , PKU Kabupaten Bojonegoro < KPUKabupaten Tuban No. 325/KPU/KPU/2014 tertanggal 16April 2014 perihal Penjelasan Surat Suara pada Dapil jawaTimur IX ;bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalilgugatannya disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksiyang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;hal 1 dari 42 Put.

No. 259/Pdt.G/2014/PN .Jkt.Pste Bahwa benar nomor urut 5 adalah sesuai dengan SK KPU Calegtetap tanggal 22 Agustus 2014 sedangkan untuk perubahan nomorurut 6 Hanura tidak mengetahuinya ;e Bahwa surat KPU No. 325/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentangDapil IX Jawa timur perubahan tidak ada surat yang ditujukan keHanura baru mengetahui ada surat saat ditujukan oleh KPU padasaat siding jadi saksi ;e Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat mengajukankeberatan ke BAWASLU ; Bahwa SK Caleg tetap yang

/IV/2014 tanggal16 April 2014 perihal penjelasan surat suara pada Dapil JawaTimur IX yang ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Timur , KPUKabupaten Bojonegoro dan KPU Kabupaten Tuban ;Keputusan komisi pemilinan umum Nomor : 416/Kpts/KPU/tahun2014 tentang penetapan perolehan kursi partai politik danpenetapan calon terpilin anggota Dewan Perwakilan Rakyatdalam pemilihan umum tahun 2014 yang dilampiri rekapitulasijumlah perolehan kursi partai politik secara Nasional dalampemilihnan umum anggota Dewan

Dummy surat suara dicetak untuk dikoreksi oleh masingmasing PartaiPolitik Peserta Pemilu dalam kegiatan validasi surat suara yang diselenggarakanoleh KPU. Termasuk oleh Partai Hanura yang merupakan partai dimanaPenggugat terdaftar sebagai Calon Legislatif, selanjudnya bahwa KPUmengagendakan kegiatan validasi surat suara sebanyak 2 (dua) kali yaitu padatanggal 23 Desember 2014 dan pada tanggal 27 Desember 2014 yang bertempatdi gedung KPU.

DOLSANI, AM Dkk, MelawanKPU Provinsi Riau

Anggota KPU Kabupaten Siak oleh KPU Provinsi Riau tanggal 2 Desember 2013 (copy darifotocopy); 1 BE&to Roy Surat Keputusan nomor : 170/Kpts/KPUProv004/XII/2013 tentang Penetapan2.

Bukti T2 : Foto copy surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); Pao 5535 3. Bukti T3 : Fotocopy surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor:170/ Kpts / KPU Prov004/2013 tanggal 02 Desember2013 (foto copy sesuai dengan aslinya ); 4. Bukti T4 : Foto copy Foto copy Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 171/Kpts/KPUProv004/2013 Tanggal 02 Desember 2013 (foto copysesuai dengan aslinya ); 5.

Bukti T5 : Foto copy Foto copy Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 174/Kpts/KPUProv004/2013 Tanggal 09 Desember 2013 Dan BeritaAcara Nomor 110/BA/XII/2013 (foto copy sesuai dengan aslinyayoFoto copy......... 6. Bukti T6 : Foto copy Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten SiakNomor 05/TimselKPU/I/2014 Tanggal 22 Januari 2014 (copy darifotocopy); 7.

Januari 2014(copy darifotocopy ); 15.Bukti T15Foto copy Surat Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara CalonAnggota KPU Kabupaten Siak No. 04/Timsel/I/2014 Tanggal 20Januari 2014( copy darifotocopy ); 16.Bukti T16Foto copy Surat Namanama Peserta Tes Kesehatan Fisik besertaDaftar Hadir Calon Anggota KPU Kabupaten Siak di Rumah SakitUmum Daerah Kab.

Tes Psikologibeserta Daftar Hadir Calon Anggota KPU Kabupaten Siak di HotelWinaria I, Jl.

Partai Buruh, DKK;Komisi Pemilihan Umum (KPU)

PEMILIHAN UMUM (KPU), berkedudukan di JalanImam Bonjol Nomor : 29, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepadaDra. ANDI NURPAT I, M.Pd, Anggota KomisiPemilihan Umum ; GUSTI PUTU ARTHA, SP.,Msi., Anggota KomisiPemilihan Umum ;W.S.

Akan tetapi Tergugat tetap melaksanakanProses atau Tahapan Pemilihan Umum khususnya tentangPenetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu 2009 dengan berdasarkan kepada Pasal 316Huruf d UU No. 10/2008 yang kemudian dituangkan denganKeputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 padatanggal 9 Juli 2008, khususnya bagian Kedua ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN2008 pada tanggal 9 Juli 2008 menetapkan hal halSebagal berikUt 2 #= sse8 sews seme sme o &KESATU

Alangkahabsurdnya logika prosedural yang keras kepalatidak merevisi keputusan KPU, padahal = seharisetelahnya pasal 316 huruf d diputuskanbertentangan dengan UUD 1945.

Jika ada cacat dalamproses Pemilu, maka legitimasi pemerintahanterpilih menjadi rapuh ; Apapun respons KPU atas Keputusan MahkamahKonstitusi, pilihan yang diambil menjadikanpenahapan Pemilihan Umum dan LegitimasiPemilihan Umum adalah taruhan, apakahmenyelamatkan Penahapan Pemilihan Umum yangsudah disusun atau mengedepankan = LegitimasiPemilihhan Umum; == s+ =seasseassnn SebelumSebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak adayang salah saat KPU menetapkan kesembilan PartaiPolitik yang tidak lolos~

Electoral Tresholdsebagai Peserta Pemilihan Umum sebab saat itutindakan KPU adae pijakannya.

KPU. PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; vs TARMIZI JEMAIN;

., S.Ag; Kewarganegaraan' Indonesia,Pekerjaan Anggota KPU Propinsi Kepulauan BangkaBelitung, Alamat Jalan Bandeng No. 19 Rejosari Pangkal Pinang, Bangka Belitung; Barin,2.

JUMLI JAMALUDDIN, SH; KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor WHukumJumli Jamaluddin, SH & Partners Advocaters &Legal Consultans, Alamat Jalan DepatiBarin No. 116 Pangkal Pinang, Bangka Belitung;Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT /PEMBANDING ; TARMIZI JEMAIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan MantanAnggota KPU Kabupaten Bangka Selatan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman No. 72 ToboaliBangka Selatan; Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT / TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha

010/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentangPemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenBangka Selatan atas nama Tarmizi Jemain dan Nomor:012/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentangPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenBangka Selatan atas nama Luifi, SE. Dan Ir. M.

AliSyahbana; rere ere ere eee eeeMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:010/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentangPemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenBangka Selatan atas nama Tarmizi Jemain dan Nomor:012/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentangpengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenBangka selatan atas nama Lutfi, SE dan Ir. M.

THALHAH, SH,M.HuM vs KPU

) Provinsi JawaTimur dan ditegaskan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana SuratRekomendasi dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor : 270/KPU/XI/2007 yang menyatakan :1 KPU Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bojonegorotelah melaksanakan tahapan Pilihan Bupati Bojonegoro sesuai dengan prosedur;2 KPU Provinsi Jawa Timur menyarankan kepada KPU Bojonegoro untuk tetapmenjalankan tahapan Pilihan Bupati Bojonegoro sesuai peraturan Perundangundangan yang berlaku. 3 Terkait

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotayang selanjutnya disebut KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalahpelaksanaan Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagiandari KPU; c. Pasal 1 butir 6 Undangundang Nomor 22 Tahun 2007.1 Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yangbersifat nasional, tetap, dan mandirid. Pasal 1 butir 7 Undangundang Nomor 22 Tahun 2007.7.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota,selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalahPenyelenggara Pemilu di provinsi dan Kabupaten/Kota. 4 bahwa terkait dengan tugas dan kewenangan Tergugat selaku Komisi Pemilihan UmumDaerah yang merupakan pelaksana dari KPU sehingga bertanggungjawab terhadap KPUdan untuk penentuan Turut Tergugat II sebagai Calon wakil Kepala Daerah olehTergugat telah dibenarkan oleh KPU Propinsi sebagaimana nomor : 270/KPU/XII/2007,dan

Provinsi Jawa Timur Nomor : 270/507/KPU/XIW/2007.

kemudian mengajukannya ke KPU; ;Bahwa saksi pernah membaca surat izin dari Drs.

KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T I) , 2. KETUA KPU KABUPATEN KOLAKA (T II)

/KIP Kabupaten/Kota padadaerah otonomi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudahterbentuk, tetapi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten Kota belum terisi, Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Induk sepanjang tidak melaksanakanpemilihan diwilayah kerjanya ;Bahwa seharusnya berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2015 KPU ProvinsiSulawesi Tenggara atau KPU Induk mengambil alih, pengambil alihantersebut seharusnya dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

,karena TERGUGAT II sebagai KPU Induk dasar penerbitan SuratPengangkatan TERGUGAT II telah dibatalkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Kendari dan di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar;Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.KDI.16 Bahwa berdasarkan point 14 dan 15 di atas, seharusnya TERGUGAT II(KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) yang mengambil alih pemilihanBupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur dengan alasan bahwa :1 Bahwa Keanggotaan KPU Kolaka belum memiliki

Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPUsetingkat diatasnya;17 Bahwa TERGUGAT II mendapatkan Penunjukan oleh KPU Provinsiberdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi No.09/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Penunjukan KPUKabupaten Kolaka sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati diKabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 akan tetapi jelas dan terangmenyatakan bahwa KPU Kolaka melaksanakan penyelenggaraanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015, bukan18192021hanya

Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIPKabupaten/Kota pada daerah otonomi baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sudah terbentuk, tetapi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum terisi, Pemilihan dilaksanakan oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Induk sepanjang tidakmelaksanakan Pemilihan di wilayah kerjanya, sudah sangat jelas bahwaKabupaten Induk dari Kabupaten Kolaka Timur merupakan pemekaran dariKabupaten Kolaka dan yang berhak untuk melaksanakan

tahapan awalsebelum terbentuk Komisioner/Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timuradalah KPU Kabupaten Kolaka dan hal ini sesuai amanah surat Nomor.05/BA/IV/2015 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penunjukkan KPU KabupatenInduk sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015Pada Daerah Otonomi Baru (DOB),.