Ditemukan 49 data
28 — 2
No. 365 PDT/19 4 tanggal 31Agustus 1985 Jo. No. 546 K/ PDT/1984 tanggal 31 Agustus 2015, yangpada intinya menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena dalamperkara kurang pihak";Berdasarkan uraian di atas, karena tidak lengkap penarikan sebagaipihak, Turut Tergugat Ill mohon kepada majelis hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugatdapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).3.
82 — 19
dalam Surat Gugatan adalah tidak sama dengan luas tanah yang dikuasaiTergugat I dan Tergugat II sekarang ini, karenanya dan semestinya Penggugat I dan Penggugat IIjuga harus menarik pihak lain yang menguasai tanah selebihnya dan dimasukkan sebagai Subyekdalam Surat Gugatan Penggugat I dan Penggugat Il, maka dapat dikatakan Gugatan PenggugatKurang Pihak karena masih ada pihak lain yang menguasainya tetapi tidak ditarik sebagai pihakdalam perkara aquo, (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/Pdt
/19&4), dengan demikiandapat dikategorikan sebagai gugatan yang Mengadung Cacat Error Inpersona dalam BentukPlurium Litis Consortium/Kurang Pihaknya (Tidak Lengkap) .Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga menarik pihak Penggarap asal tanah PerkumpulanKelompok Tani Bangun Bersama antara lain atas nama Umin Duar, Yuel M.
Pembanding/Tergugat II : JIMMY ANGGREK
Pembanding/Tergugat III : YENNY ANGGREK
Terbanding/Penggugat : CHARLES THANUNG PITOBY
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
99 — 114
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 37/Sk.1453.71/1X/2019 tanggal 25 September 2019, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang Kelas A di bawah register Nomor530/LGS/SK/PDT/19/PN.Kpg tanggal 26 September 2019.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca dan meneliti bekas perkara dan salinan putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.KPG tanggal 11 Juni 2020 serta surat suratlainnya yang terkait;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal
178 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
dokumen PDT;)112) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Mei 2013 berisi dokumen PDT;13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Agustus 2013 berisi dokumen PDT;16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumenPDT;17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT
;19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumenPDT;21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT)Tahun 2013 yang berisi :1.
Terbanding/Tergugat I : RAMLI SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : MISDELINA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat III : HERLINCE SIMBOLON
59 — 39
Tergugat II), hal ini mengacu pada Putusan MARINo. 1912/K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1984, yang menyatakan:surat kuasa khusus yang tidak menyebut subjek dan batas objeksengketa, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, suratkuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat umum, sehingga tidakdapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugatseseorang.Dasar hukum lainnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 228K/Pdt/19). 86, tanggal 22 Desember 1987, yang menyatakan;surat
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
69 — 38
Maka Yurisprudensi Agung RI tanggal 16Dessember1970No.492K/Pdt/19 70danYurisprudensiMahkamahAgungRINo. 1720 K/Pdt/1986tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegasmenyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertaiperincian kerugian dalam bentuk apa yang = menjadidasartuntutannya.
39 — 9
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timurseluas 1.357/.206,30 e Berita Acara Tukar Menukar Tanah dan pemberina gantirugi selanjutnya Distrik Hutan Wilis TulungagungTrenggalek NO. 23 jf m mmre Berita Acara Tata Batas Tambahan dari hutanhutan kayurimba yang dipertahankan Suwolo D.S Kepuh, GunungSewuwur, D,S Mipisan D.S Ngliwung d.s Tlogo OD.SNongkogabuk D.S Bederan D.S dan OrakArik No. 3B ; e Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.436/PDTG/1990/PT.SBY, Putusan Mahkamah Agung RI No.RegABOK/PDT
/ 19 G1... emTanah sengketa merupakan kawasan hutan sebagaimana diaturdalam pasal 1 angka 3 UU RI No 41 tahun 1999; ane Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas unsureinipun telah terpenuhi; ~~~~~~~77777777777777777Ad.4.
88 — 13
/Pdt G/2000/PN/Bpp tanggal 20 Nopember 2000Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 78/PDT/2001/PT.KT.SMDA tanggal 18 Oktober 2001, Jo.Putusan Mahkamah Agung RINo ; 3193 K/Pdt/19 Maret 2003 , dimana Betahari Gumay Putra Tusin sebagaiPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan Burhanuddin Bur Marassebagai Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, yang amarnya sebagaiberikut :Dalam KonpensiDalam Eksepsie Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat IIDalam Pokok Perkarae Mengabulkan gugatan Penggugat
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
64 — 33
Tergugat II), hal ini mengacu pada Putusan MARINo. 1912/K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1984, yang menyatakan:surat kuasa khusus yang tidak menyebut subjek dan batas objek sengketa,tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, Surat kuasayang seperti itu, dlanggap masih bersifat unum, sehingga tidak dapatdipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang.Dasar hukum lainnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 228K/Pdt/19). 86, tanggal 22 Desember 1987, yang menyatakan;