PublikNegara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yangbersangkutan.Pasal 13(1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yangbersangkutan.Bagian KeduaTugas dan Tanggung JawabPasal 14(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, danpengamanan informasi;b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yangberlaku;c. pelayanan

Informasi Publik yang cepat, tepat, dansederhana;d. penetapan...PRESIDENREPUBLIK INDONESIAQd. penetapan prosedur operasional penyebarluasanInformasi Publik;e.

Mengungkap memorandum atau suratsurat yang menurut sifatnyaperlu dirahasiakan.Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 4 huruf Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada intinyadinyatakan bahwa informasi yang dikecualikan meliputi buku tanah, suratukur dan warkahnya sehingga permohonan informasi yang diajukan olehTermohon Keberatan semula Pemohon Informasi sudah sepatutnyaditolak;Bahwa berdasarkan

Nomor 24Tahun 1997;Pasal 1 angka (2) dan (9) Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan e Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Pasal 17 Huruf h UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009;UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;Pasal 12 ayat 4 huruf Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6Tahun 2013 tentang Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Jo.

17 UU KIP, namun juga berupa informasi dimana aturan dasarnyamengatur secara tersendiri mengenai pemberian informasi tersebut yang secarajelas tertuang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU KIP, yang mengatur bahwaBadan Publik berhak untuk menolak memberikan Informasi Publik apabila tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4)huruf Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2013 tentang Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, menyatakan bahwa: Informasi yang dikecualikanmeliputi: i.

Bahwa berdasarkan SOP Pelayanan Informasi Publik di DirektoratBina Marga No 698/KPTS/Bs 2/2019. (Bukti P 2).c.

Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakatsesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan; danf.

Ini Sesuaidengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) dan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Nomor 322 K/TUN/2017.

. ; ( Bukti TK1 )Bahwa Kedudukan Hukum Termohon Keberatan / dahulu PemohonInformasi telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum ( Bawaslu ) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 TentangPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Prov,Bawaslu Kab / Kota Pasal 1 ayat (17) yang menyatakan bahwaPemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalahWarga Negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia yangmengajukan permintaan Informasi Publik. ; ( Bukti TK5 )

bahwa Badan Pengawas PemilihanV.11.Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Bulukumba tidak transparan dalam halmengelola dan memberikan informasi publik dimana TermohonKeberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah warga Negara yangmemiliki hak untuk mengakses informasi yang sejatinya FotoDokumentasi C1 plano adalah formulir yang di dalamnya berisi catatanhasil penghitungan suara calon anggota DPRD yang bersifat terbukasebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Bawaslu RI No. 10 Thn2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik Bawaslu,Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/ Kota Pasal 10 Ayat 4 telah dijelaskansebagai berikut:Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b terdiri atas:a.

Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu) Termohon InformasiMelanggar Peraturan Bawaslu RI No. 10 Thn 2019 TentangPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, BawasluProv, Bawaslu Kab/ Kota Pasal 30 yang menyatakan :(1) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan palinglama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatatnya pengajuan keberatandalam buku register keberatan.(2) Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai Informasi Pemiludan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung sebagaimanaHalaman 22 dari 38

BuktiP2 : Surat Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik InspektoratHalaman 17 dari 36. Putusan Nomor 6/G/KI/2019/PTUNSRG3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.Bukti P10 :11.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor 010/AGS/SERPONG/XII/2018 tanggal 31Desember 2018 perihal Permohonan Informasi Publik (Sesualdengan asli);Surat Nomor 015/AGS/SERPONG/I/2019 tanggal 16 Januari2019 perihal Permohonan Informasi Publik (Sesuai dengan asli)dan lampiran fotokopi KTP atas nama Agus Supriyanto, S.E.NIK 3674012708700001 serta fotokopi Formulir PermohonanInformasi Publik Nomor 016/PPID/BPKAD/PI/I/2019;: Surat Nomor 018/AGS/SERPONG/I/2019 tanggal 17 Januari2019 perihal Keberatan atas Pelayanan

Informasi Publik DinasPerhubungan Kota Tangerang Selatan (fotokopi dari fotokopi);: Surat Nomor 019/AGS/SERPONG/I/2019 tanggal 31 Januari2019 perihal Keberatan atas Pelayanan Informasi PublikBPKAD Kota Tangerang Selatan (fotokopi Ssesuai dengan asli)dengan lampiran Tanda Terima Pemerintah Kota TangerangHalaman 19 dari 36.

Komisioner berpendapatmeskipun dalam pernyataan Termohon a quo termasuk informasiterobuka namun terhadap permohonan angka 19 di dalam Permohonantersebut mengandung informasi yang berpotensi sebagai informasi yangdikecualikan dan apabila dibuka berdampak pada perlindungan usahadari persaingan usaha tidak sehat;Bahwa terhadap uraian paragraf (4.60) angka 2 Termohon menyatakanPermohonan pada angka 4 dan 5 adalah informasi dikecualikanberdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf J Perkaban Nomor 3 Tahun 2013Tentang Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.

keberatan dalam pengumumanpendaftaran tanah merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP)pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktu dan biaya, yang merupakaninformasi yang wajib disediakan setiap saat, sehingga informasi tersebutmerupakan informasi yang terbuka;Bahwa selanjutnya poin informasi 2 pada Halaman 46 poin 4.61 nomor 1,Pengadilan berpendapat pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013tentang Pelayanan

Informasi Publik di Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, bahwa terhadap syarat mekanisme dan prosedur penerbitan petabidang serta kedudukannya dalam pendaftaran tanah merupakan bagian daristandar operasional prosedur pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktudan biaya merupakan informasi yang wajib disediakan, sehingga informasitersebut merupakan informasi yang terbuka;Bahwa selanjutnya poin informasi 23 pada Halaman 46 poin 4.61 nomor 3,Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik tidak diatur, namun denganmerujuk pada Pasal 12 ayat (2) huruf k, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maka terhadap laporan tahunanjuga termasuk dalam laporan yang diumumkan secara berkala setiap tahunnyaoleh Badan Publik, sehingga informasi tersebut merupakan informasi yangterbuka;Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilanberkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon/dahulu Termohon selaku atasan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Pertanahan KotaSemarang sekaligus penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik yangHalaman 3 dari halaman 33 Perkara Nomor: 1/G/KI/2018/PTUN.Smg.berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 berhakuntuk mengajukan keberatan atas obyek permohonan;3.

yang terdapat dalam warkah HGB No.203/ Bangunharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (Add Informandum);Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tanggal 1Oktober 1997, tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (Add Informandum);Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 22April 2013, Tentang Pelayanan

Informasi Publik DiLingkungan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (Add Informandum);Menimbang, bahwa Termohon dahulu Pemohon tidak mengajukan buktiwalaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti:Halaman 26 dari halaman 33 Perkara Nomor: 1/G/KI/2018/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukanPemohon / dahulu Termohon sebagaimana terurai dalam tentang

Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakatsesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan; danf Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjagakehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.2.

Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan; danf, Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjagakehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Penetapan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Jmb hal.11 dari 152.

yang dimintakan olehPemohon/Termohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa di dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 TahunTahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Dengan izin tertulis dariMenteri atau pejabat lain yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan ataurekaman dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada instansilain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugas;Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun2013 tentang Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Badan PertanahanNasional disebutkan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksuddalam pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintahdalam hal :(1).

Bersifat kasuitis;Bahwa dari uraian Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 TahunTahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 13 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional yang mana Perarturan Pemerintahdan Peraturan Kepala Badan adalah sebagai peraturan pelaksanaan dariUndangUndang yang kekuatan hukumnya mengikat telah secara jelasmenyatakan bahwa informasi mengenai salinan dokumen pendaftaran tanahhanya

NURDIN,terdakwa II JOHAN ABIDIN Bin HASAN BASRI dan terdakwa III YUSUFRIDHO BILLAH, SH Bin BUNYAMIN melakukan unjuk rasa Atas NamaLembaga Pengawas Pelayanan informasi Publik (LP3RI) dan masyarakatKec. Melinting, Ds. Tebing, Ds. Tanjung Aji, serta Sekampung Udik Ds.Gunung Agung Kab. Lampung Timur pada saat itu terdakwa SANDYYUDHA Bin A.

NURDIN, terdakwa II JOHANABIDIN Bin HASAN BASRI dan terdakwa III YUSUF RIDHO BILLAH, SH BinBUNYAMIN atas nama Lembaga Pengawas pelayanan informasi Publik(LP3RI) dan bersama masyarakat Kec. Melinting, Ds. Tebing dan Ds.Tanjung Aji, dan Sekampung Udik Ds. Gunung Agung Kab. Lampung Timurkemudian terdakwa SANDY YUDHA Bin A.

izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yangmemerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan,salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan diKantor Pertanahan.4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yangbersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumenpendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanyayang tersimpan di kantor Pertanahan= Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun2013 tentang Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) ialahinformasi yang dikecualikan meliputi :a.

harkat dan martabat manusia berdasarkanprinsip dasar hak asasi manusia;b) Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negaradi hadapan hukum;c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan;d) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yangdiwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugasmaupun di luar tugas.Halaman 11 dari 36 Putusan nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Smne) Memberikan pelayanan

informasi publik kepada masyarakatsesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan; danf) Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjagakehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.7.

IndonesiaPasal 10 :Setiap Anggota Polri wajib :g)h)i)D)k)Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkanprinsip dasar hak asasi manusia;Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negaradi hadapan hukum;Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan;Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yangdiwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugasmaupun di luar tugas.Memberikan pelayanan

informasi publik kepada masyarakatsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; danMenjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjagakehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.d.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pasal 12 ayat (4)huruf j dinyatakan DIPA termasuk informasi yang dikecualikan. ;Bahwa berdasarkan pasal 13 nya dinyatakan Informasi yang dikecualikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepadainstansi pemerintah dalam hal :a.

denganfOtOCOPy) 5 == a2 =n nnn nnn nnn nn nn nnn nen en nnn cee ne ee cence: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan

Informasi Publik DiLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia(fotocopy sesuai dengan fotocopy) 5 222 rena naeHalaman 14 dari 32 hal Pkr.

Memberikan pelayanan informasi publik kepadamasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; danf, Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, danmenjaga kehormatan dalam berhubungan denganmasyarakat.2.

Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian DanPenanganan Kasus Pertanahan dokumen atau Warkah pertanahanmasuk dalam katagori informasi rahasia yang hanya dapat diberikankepada lembaga public tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnyasetelah terlebin dahulu memperoleh izin Kepala BPN RI atau Pejabatyang dtunjuk;7.Bahwa terkait dengan pelayanan informasi publik dengan menace kepadaketentuan Undangundang No. 14 tahun 2008 tentang

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di LingkunganBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia buku tanah, suratukur dan warkahnya merupakan informasi yang dikecualikankarena menyangkut hak pribadi pemegang hak dan merupakandokumen Negara, sehingga Informasi Publik yang dimohonTermohon Keberatan semula Pemohon pada tanggal 26 November2019 dan 17 Desember 2019 serta 6 Januari 2020

Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;7. Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016Jo. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;8. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor38/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. Nomor 2/PDT/2017/PT.YYK. Jo. Nomor2779K/PDT/2017. Jo.

YK.berhak untuk menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai denganketentuan perundangundangan;Menimbang , bahwa berdasrkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, menyatakan bahwa :Pasal 12 ayat (4) : Informasi yang dikecualikan meliputi :.