Perangkat Penggugat diadikanagunan Pinjaman ke Bank BKK Taman;Bahwa dalam dalil Penggugat Point 16 Tergugat tidak menanggapi/menjawabSurat Penggugat melalui LBH Pembela HAM Semarang No.08/SK/LBH/PHAM/IX/2013 tanggal 9 September 2013 adalah benar,Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat karena pada saat itu Penggugattelah diberhentikan dari Jabatan Kepala Dusun IV Desa Kertosari KecamatanUlujami dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kertosari Kecamatan UlujamiNo. 141.32/04/VII/2013 tentang tentang Pemberhentian

Jabatan KepalaDusun IV atas nama Sdr.

Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Kertosari Kecamatan UlujamiNo : 141.32/04/VII/2013 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Dusun IVatas nama Sdr. Ikhlan adalah sah dan berdasarkan hukum;3.

Alasan Tergugat/Termohon Kasasimemberhentikan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan telah pensiunatas permintaan sendiri berdasarkan pembayaran dana manfaat pensiunDireksi dari DAPENMA PAMSI adalah alasan yang salah/keliru, sebabrujukan terbitnya surat keputusan pembayaran dana pensiun Direksi dariDAPENMA PAMSI tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota KendariTentang Pemberhentian Jabatan Direksi PDAM Kota Kendari yangHal. 9 dari 12 hal. Put.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta ketika mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada landasan hukum yangjelas dan kuat, bahkan telah melanggar hukum, kepatutan, maupunkeadilan seperti yang diuraikan sebelumnya di atas;Bahwa tindakan yang mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa tanpadidahului pemberhentian jabatan lama Penggugat.

Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd (fotokopidari fotokopi);Surat Undangan Nomor 1650/082.72, tanggal 30Desember 2016, hal Undangan Pengukuhan danPelantikan (fotokopi dari fotokopi);Surat Penggugat tertanggal 17 Januari 2017, perihalLaporan atas Pemberhentian Jabatan Pimpinan TinggiPratama yang ditujukan kepada Ketua Komisi AparaturSipil Negara (fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Gubernur Provinsi DK!

jabatan tersebut ada di Presiden sesuaiPeraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 5;Bahwa boleh saja pejabat diberhentikan dengan alasan organisasi, tetapitetap harus dijelaskan, karena alasan kebutuhan organisasi yang selaluHalaman 62 dari 85 halaman.

melakukan laporan kepada Presiden; Bahwa bila suatu hukuman terlebih dahulu itu ada proses pemanggilan, laluterbit Surat Keputusan hukuman disiplin, kemudian muncul Surat Keputusanpemberhentian, jadi belum dipastikan ada/tidaknya hukuman sudah ada SuratKeputusan pemberhentian ini namanya sudah loncat duluan, jadi tataurutannya seperti itu untuk memberhentikan seorang ASN, namun apabila tidaada tata urutan seperti itu, baru dinamakan hukuman disiplin; Bahwa kewenangan Plh tetap ada untuk melakukan pemberhentian

jabatan,namun harus persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai PP 49 tahun 2008pasal 132;Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat telahmengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :Dr.

Hal ini juga telah menunjukanbahwa Baperjakat yang telah berjalan telah melakukan tindakandiskriminasi terhadap diri Pengugat dengan telah mendahulukan orang laindari pada kadar PNS yang berada dan berasal dari organisasi DepartemenKebudayan dan Pariwisata itu sendiri ;Bahwa sejak pembebasan/pemberhentian jabatan yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat, maka sejak bulan Desember 2005 hingga SuratGugatan ini, maka Tunjangan Jabatan Penggugat telah dihentikan.

secara implisit dan tegas ataupun secara samarsamarbahwa didalam membuat suatu surat keputusan, maka surat keputusan tersebutakan menjadi cacat yuridis karena telah terjadi kekurangan pertimbanganyuridis, tentu hal ini sangatlah merugikan pihak Pembanding dahulu Tergugat;Bahwa bukankah didalam surat keputusan yang menjadi Obyek Sengketa InLitis, secara tegas dalam Konsidengan mengingat pada poin a telah ditegaskanbahwa pemberhentian Penggugat dari kepala Sekolah adalah berdasarkanadanya usulan Pemberhentian

Jabatan Kepala Sekolah sesuai Bukti T3,olehnya itu pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah sangatlahjelas alasannya, sehingga pertimbangan /judex Facti yang telahmempertimbangkan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatdengan tidak mencantumkan alasan Penggugat diberhentikan adalah NYATAsebagai Pertimbangan yang sangat KELIRU.

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Kepala SekolahTK Markus Medan untuk Penggugat tersebut tanopa adanya dasar hukumyang jelas dan tanpa adanya Penempatan Jabatan Baru untuk Penggugat.10.

Bahwa pertimbangan Baperjakat No. 821/07/BAPERJAKAT/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan olehTergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya, tidak sesuaidengan prosedur pemberhentian jabatan struktural, sebagaimana yangterdapat dalam Bab I huruf D.

Pegawai Negeri Sipil yang harus menjalankanjabatan yang diemban kepadanya dengan penuh rasa tanggungjawab danloyalitas kepada pimpinan, serta melanggar Sumpah Jabatan Pegawai NegeriSipil.Untuk itu Tergugat (Bupati Musi Banyuasin) mohon kepada Majelis Hakimuntuk menolak gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak sewenangwenang dalam membuat keputusan dan juga tidak bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik.Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatan angka 9 huruf a adalahbahwa pemberhentian

jabatan Penggugat tidaklah merugikan dikarenakanjabatan yang dipegang Penggugat bukanlah jabatan pada perusahaan swastayang akan menimbulkan kerugian tetapi jabatan tersebut adalah kepercayaan,sebagaimana diatur dalam panjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 9 huruf a, selagiatasan percaya pada yang bersangkutan kepercayaan tersebut tidak akan dicabutdan Pemerintah Daerah Kab.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketadalam perkara a quo merupakan sengketa yang berkaitan dengan prosespemberhentian jabatan sebagai Kepala Sekolah, dan apabila dihubungkandengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yangrelevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturanyang mengatur tentang pemberhentian

jabatan sebagai Kepala Sekolah;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upayaadministratif terhadap sengketa tentang Pemberhentian jabatan sebagaiKepala Sekolah belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis HakimPutusan Nomor 96/G/2020/PTUNMdn Halaman 38berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa a quo merujukkepada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakanterlebin dahulu sebelum mengajukan

Bahwa apabila PENGGUGAT hendak mempermasalahkan Surat KeputusanPENGURUS tentang pemberhentian PENGGUGAT sebagai MANAJER, makakewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permasalahan tersebutbukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial karenapermasalahan pemberhentian jabatan MANAJER dalam badan hukum KOPERASIdidasarkan pada sebuah perikatan atau kontrak kerja antara PENGURUS danMANAJER dalam waktu tertentu.

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yangdilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharianatau mendapat upah untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1988/Tbk/SK0362/2012S8 tanggal 04 Desember 2012 tetang Pengangkatan Pada JabatanBaru dan Pemberhentian Jabatan Lama Di Lingkungan Unit Metalurgi denganJabatan Lama terdakwa sebagai

Ex aequo et bono dengandasar Pengunduran diri Penggugat memenuhi persyaratan adanya 2 (dua) kalisurat panggilan barau dapat dikategorikan pengunduran diri, dengan demikianpengunduran diri Penggugat yang didasarkan oleh Tergugat adalah tidakterbukti;Bahwa adapun yang menjadi inti keberatankeberatan Pemohon Kasasi atasputusan Aq adalah sebagai berikut:1 Bahwa alasan dan prosedur pemberhentian jabatan Penggugat sebagaiDirektur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dipersidangan

Bahwa sebagai akibat pemberhentian jabatan Pemohon sebagai Kepala Cabang diPT BPR Mapalus Tumetenden membuat Pemohon bingung dan bimbang tentang apayang harus dikerjakan dan juga merasa dilecehkan karena menurut Pemohon ataspemberhentian Pemohon dari jabatannya tersebut sarat dengan kepentingan gunauntuk menyingkirkan/ memberhentikan Pemohon dari PT BPR MapalusTumetentenden;Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.881 K/Pdt.Sus/201212e.

Bahwa gugatan Penggugat pada huruf' calasan gugatan angka 9 huruf a adalahbahwa pemberhentian jabatan Penggugattidaklah merugikan dikarenakan jabatanyang dipegang Penggugat bukanlah jabatanpada perusahaan swasta yang akanmenimbulkan kerugian tetapi jabatantersebut adalah kepercayaan, sebagaimanadiatur dalam penjelasan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padaPasal 9 huruf a, selagi atasan percayapada yang bersangkutan kepercayaantersebut tidak akan dicabut

Bahwa dikaitkan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik maka Bupati Halmaherautara tidak memperhatikan pemberhentian jabatan kepalasekolah tanpa ada hukuman disiplin, hal ini enunjukan bahwaBupati Halmahera Utara tidak cermat dalam melakukan suatukeputusan, maka tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangandengan asasasaS umum pemerintahan yang baik sebagaimanadiatur dalam pasal 53 ayat (2b) Undang Undang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan

Propinsi/Kabupaten/Kota memberikanpertimbangan kepada Pejabat Pembina KepegawaianPusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatanstruktural Eselon II ke bawah.Menimbang, bahwa fungsi dan tugas pokok Baperjakatsebagaimana dimaksud asal 14 Ayat (1) dan Ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tersebut adalah memberikanpertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalampengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

jabatan strukturalEselon Il ke bawah ;42Menimbang, bahwa Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimanadisebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28Tahun 2010 bukanlah Pejabat Struktural Eselon Il ke bawah, olehkarenanya menurut Majelis Hakim pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah tidak memerlukan pertimbangan dari Badan PertimbanganJabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), oleh karenanya dalil para pihaktersebut harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Surat UsulMutasi

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492 tahun2005 dan No. 132.27493 tahun 2005... 105 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RINo. 131.27492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiLampung tanggal 13 Juli 2005.4..106 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RINo. 132.27493 Tahun 2005

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492 Tahun2005 dan No. 132.27493 tahun 2005...1051 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RINo.131.27492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiLampung tanggal 13 Juli 2005...1061 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RINo. 132.27493 Tahun 2005 tentang

(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RINo.131.27492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiLampung tanggal 13 Juli 2005.(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RINo.132.27493 Tahun 2005 tentang Pengesahan PengangkatanWakil Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli2005.

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492 Tahun2005 dan No. 132.27493 Tahun 2005 ;.1051 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.No.131.27492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati danPengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Prov.

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No: 131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492 tahun2005 dan No. 132.27493 tahun 2005;105) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No: 131.27492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiHal. 27 dari 81 hal.

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No: 131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492 tahun2005 dan No. 132.27493 tahun 2005;105) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No: 131.27492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiLampung tanggal 13 Juli 2005;106) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No: 132.27493 tahun 2005

Putusan No. 112 PK/PID.SUS/2015Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492tahun 2005 dan No. 132.27493 tahun 2005;105) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.1.No: 131.27492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiLampung tanggal 13 Juli 2005;106) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.1.No: 132.27493 tahun 2005 tentang Pengesahan PengangkatanWakil Bupati Lampung Selatan

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No: 131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492 tahun2005 dan No. 132.27493 tahun 2005;1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.1.No: 131.27492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiLampung tanggal 13 Juli 2005;1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.1.No: 132.27493 tahun 2005 tentang Pengesahan

Pemohon Kasasi juga memperoleh et quit decharge (=diberhentikan dengan penghargaan dan dilepasnya semuatanggung jawab secara baik) dalam pemberhentian jabatan terakhirnyasebagai Direksi di PT MNC Networks. Sehingga adalah tidak berdasarhukum, kalau Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uangpesangon hanya sebesar 1 x PMTK.

dan mahasiswa baru yangmengikuti pendidikan Politeknik TEDC;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusansebagai berikut:lleMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensimelakukan perbuatan melawan hukum;Menetapkan Yayasan TEDC sebagai Pendiri dan Penyelenggara PoliteknikTEDC;Menetapkan pemberhentian

jabatan Tergugat II Dalam Rekonvensi sebagaiDirektur Politeknik TEDC;Menetapkan Drs.

Bahwa sesuai SK Bupati Kepulauan Yapen (PPK) No : SK. 821.2.405 tanggal28052009 tentang Pemberhentian jabatan Kabag TU Dinas P & P KabupatenYapen Waropen dan Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan PengawasMata Pelajaran IPS Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten KepulauanYapen, hal inilah yang menjadi persoalan kedua dan sengketa Tata UsahaNegara ; Dalam pengangkatan jabatan fungsional Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA,Bupati Kepulauan Yapen (PPK) tidak memperhatikan syaratsyaratpengangkatan pertama

Hal ini berpotensi menimbulkankerugian negara karena dobel tunjangan guru dan jabatan struktural, demikianpula dengan SK Bupati Kepulauan Yapen (PPK) No : SK. 821.2.405 tanggal 28052009, tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha DinasPendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yapen Waropen dan PengangkatanPenggugat dalam jabatan Pengawas Mata Pelajaran IPS Dinas Pendidikan danPengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati Kepulauan Yapen tidakmemperhatikan syaratsyarat pengangkatan pertama dalam

II/Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 391 K/TUN/20157136/2013.tanggal 4 November 2013 ;Individual :Point 13 .... bukan PNS dan dosen yang di berhentikan, tetapi JabatanPENGGUGAT sebagai ketua jurusan yang merupakan tugas tambahan selakudosen ;Tuntutan PENGGUGAT yang mengatakan telah memenuhi kriteria individualsebenarnya tidak benar dan hanya memutarbalikkan persoalan pokok sengketa.Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh aparatur Negara diseluruhIndonesia, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian

jabatan, SuratKeputusan selalu menyebutkan nama dan jabatannya adalah melekat, dan atauNIP, pangkat/Golongan, unit kerja apabila dia seorang PNS ;Final :Point 14 19, ....objek Gugatan yaitu SK Direktur tentang Pemberhentian telahmempunyai kekuatan hukum Tetap, yaitu : Keputusan Direktur PoliteknikKesehatan Kemenkes Jakarta Il , Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaNo.

Evaluasi dosen oleh mahasiswa terhadap 21 dosen/instruktur dalam ProsesPembelajaran, melalui angket oleh 118 mahasiswa pada tanggal 3 Oktober2013, didapatkan hasil bahwa PENGGUGAT sebagai dosen mendapatkanpenilaian yang paling rendah dalam hal kehadiran, kesesuaian materi kuliah,penguasaan materi dan metode pengajaran ;Point 6 ;Pemberhentian jabatan merupakan hal yang umum terjadi di Negara kita dandapat dilakukan walaupun' pejabat tersebut belum berakhir masajabatannya.Tidak terjadi kerugian Negara