RUBAZIN
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kumbangsari

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pasuruan
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pembanding/Penggugat : SUMARNO
Terbanding/Tergugat I : Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo

Bahwa Penggugat adalan seorang Calon Kepala Desa BanyuglugurKecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tahun 2019 dalamkontestasi pemilihan kepala desa serentak diKabupaten Situbondo yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;2. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai calon kepala desadengan nomor05 sesuai dengan penetapan hasil pengundian nomor urut calon kepaladesa oleh Tergugat sebagai Panitia Pemilihnan kepala desa BanyuglugurKecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;3.

Calon kepala desa nomor 5 atas nama Penggugat SUMARNOmemperoleh 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) suaraKemudian berdasarkan berita acara perolehan tersebut pula Tergugat 1Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur menetapkan bahwa calon nomor 1atas nama SURATMAN sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggiyaitu 745 suara pada pelaksanaan pemilihnan calon kepala Desa BanyuglugurKecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo ;4.

Pemilihan yang telah diatur oleh aturan perundangan yangberlaku.Tergugat sebagai pelaksana Pemilihan kepala desa banyuglugur jugatidak pernah mengumumkan daftar nama pemilih sementara (DPS) padawarga desa untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda tahapantahapan selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa BanyuglugurKecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sampai adanyaputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah calonKepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur KabupatenSitubondo dalam Pilkades tanggal 23 Oktober 2019.3.

kepala desa Banyuglugur kecamatanBanyuglugur Kabupaten Situbondo;Bahwa oleh karena itu perbuatan kecurangan yang dilakukanpara Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum karena telahmelanggar PERDA kabupaten Situbondo no 9 tahun 2015 pasal 1 angka11 Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil.Bahwa sekalipun telah keluar Surat Keputusan Bupati Situbondonomor 188/431/004.2/2019 tentang

- SUMAREPmelawan- KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BATU NAMPAR, dkk

Kepala Desa, Desa Batunampartingkat kabupaten;.

Gugatan Penggugat Error in Person, Kabur dan Tidak Jelas (ObscuurLibel);Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat 4 (Ketua PanitiaPengawas Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Batunampar), karenapada pemilihan Kepala Desa Batunampar, Tergugat 4 tidak pernah adadan tidak pernah dibentuk. Akan tetapi yang ada Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilinan Kepala Desa TingkatDesa, dan Penitia Pengawasan Tingkat Kecamatan.

Gugatan Penggugat Error in Person, Kabur dan Tidak Jelas (ObscuurLibel):Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2017/PN SelBahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat 4 (Ketua PanitiaPengawas Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Batunampar), karenapada pemilihan Kepala Desa Batunampar, Tergugat 4 tidak pernah adadan tidak pernah dibentuk.

Bahwa semua dalil gugatan Penggugat tidak benar, karena pelaksanaandan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Batunampar yangdilaksanakan oleh Panitia Pilkades telah sesuai dengan amanat danketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala Desa Batunampar berlangsungjurdil dan transparan.

Kepala Desa BatuNampar tersebut.

ATISNO, Melawan :PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAHEI MANGKUTUP TAHUN 2017

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lahei Mangkutup tanggal 8 Agustus2017 tentang Hasil Seleksi tambahan atau tes tertulis Bakal Calon Kepala Desatanggal 7 Agustus 2017, menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desayang lulus seleksi tambahan atau tes tertulis, menjadi Calon Kepala Desa LaheiMangkutup yang akan dipilin dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2017; B.

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lahei Mangkutup tanggal 8Agustus 2017 tentang Hasil Seleksi tambahan atau tes tertulis Bakal CalonKepala Desa tanggal 7 Agustus 2017, menetapkan 5 (Lima) orang BakalCalon Kepala Desa yang lulus seleksi tambahan atau tes tertulis, menjadiCalon Kepala Desa Lahei Mangkutup yang akan dipilin dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 ;Termasuk penundaan seluruh rangkaian kegiatan pemilinan Kepala Desa LaheiMangkutup Tahun 2017 yang akan dilaksanakan dengan

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lahei Mangkutup tanggal 8Agustus 2017 tentang Hasil Seleksi tambahan atau tes tertulis Bakal CalonKepala Desa tanggal 7 Agustus 2017, menetapkan 5 (lima) Orang BakalCalon Kepala Desa yang lulus seleksi tambahan atau tes tertulis, menjadiCalon Kepala Desa Lahei Mangkutup yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 2 (dua) Surat Keputusan Panitia Pemilihana.

No. 25/G/2017/PTUN.PLKDemikian Jawaban kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Lahei Mangkutupuntuk dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No. 25/G/2017/PTUN.PLKpemilihan pada pemilihan Kepala Desa Lahei Mangkutup Tahun 2017, sehinggaberdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, Pengadilan berpendapat Tergugat sebagai Panitia Pemilihan mempunyaikewenangan secara maiteriil, tempat dan waktu untuk menerbitkan kedua suratkeputusan objek sengketa yang menetapkan 7 Bakal Calon Kepala Desa danmenetapkan 5 Bakal Calon Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Lahei Mangkutup Tahun 2017

ABDUL JIHAR LAWAN: PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU LABANGKA

ABDUL JALIL vs PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MENORO KECAMATAN SEDAN

Selanjutnya disebut sebagaiwana nanan anna nn nnn nnn nnn nnn nanan nnn PEMBANDING/PENGGUGAT MELAWANPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MENORO KECAMATAN SEDAN,berkedudukan di Jalan Kragan Sedan KM 05 Desa Menoro,Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang; Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 Desember 2019 telah memberikan kuasa kepada :HaL.1 Perkara :60/B/2020/PT.TUN.SBY.KARYONO, SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dikantor Advokat dan Konsultan Hukum KARYONO, SH &Rekan Desa Sriadi RT

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat PanitiaPemilinan Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan Sedan berupaKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2019tertanggal 04 Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala DesaYang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Panitia PemilihanKepala Desa Menoro, yang ditandatangani Ketua Panitia sebagaiobyek sengketa Il ; = === === ===Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksamaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

HERMANTO, DKK (Penggugat)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SENDANG (Tergugat)

Pemilihan Ulang Terbatas ;Bahwa dengan tetap melaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Sendang tanpamengikutsertakan hak pilih Para Penggugat, maka didapatlah suatu hasil yangberupa Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sendang dengan Nomor :141/13/435.412.104/BPD/2009, tanggal 30 September 2009 yang ditujukanpada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sendang yang salah satunyaberisikan sebagai berikut :11Bahwa pada pada tanggal 28 Desember 2009 telah dilaksanakan PemilihanKepala Desa Sendang yang bertempat

dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding,Kasasi maupun perlawanan dari Tergugat ;Menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sendang yang diadakan olehTergugat pada tanggal 28 Desember 2009 tidak sempurna dan belum selesaisampai dengan terlaksananya Pemilihan Ulang Terbatas ;Menyatakan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sendang denganNomor : 141/13/435.412.104/BPD/2009, tanggal 30 September 2009 yangditujukan pada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sendang mengandungcacat hukum

Kepala Desa Sendang telahmelaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 28 Desember2009 ;Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Sendang pada tanggal 28Desember 2009 telah berlangsung dengan aman dan tertib, sehinggatelah diperoleh suara untuk masingmasing calon ;1 Sdr.

Kemudian Peraturan Daerah tersebut ditindak lanjutidengan terbitnya Peraturan Bupati Sumenep No. 08 Tahun 2008 tanggal 17 April 2008tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, yangmempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaanPencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 PerdaKabupaten Sumenep No. 21 Tahun 2006, tanggal 25 Agustus 2006, BadanPermusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan

Kepala Desa yangdituangkan dalam suatu Keputusan BPD yang disampaikan secara tertulis kepadaBupati melalui Camat.

PENGGUGAT : SAHARUDDIN LAWAN TERGUGAT : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PATUMBAK KAMPUNG,

Selanjutnya disebut sebagai ...Penggugat III ;Halaman 1Penetapan Perkara No.13/G/2018/PTUNMDNDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :ANDILO SINAGA, S.H, BerkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum ANDILO SINAGA, S.H & REKAN Berkantordi Jalan Balai Desa Komplek Bumi Seroja PermaiBlok B~ No 21, Kelurahan Sunggal, KecamatanMedan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2018,selanjutnya disebutSCDAGA....sceeceseeeeeeneeeneeaaes PARA PENGGUGAT;PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA PATUMBAK KAMPUNG,Berkedudukan di Jalan Pertahanan Dusun V,Gg SD Inpres, Desa Patumbak Kampung,Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang,selanjutnya disebut sebagai........

Berkas perkara Nomor : 13/G/2018/PTUNMDN ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 28 Januari 2018,didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padatanggal 31 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.MDN, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakanbatal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang berupa : 3 on nnn nnn nnn nnSurat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa PatumbakKampung,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SIMPANG KUBU KANDANG

Kota Jambi, Propinsi Jambi;Untuk selanjuthya disebut: SCDa@al sesccscsecscreansnanennsscveesaenanaxenss PENGGUGAT;PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SIMPANG KUBU KANDANG,berkedudukan di jalan Jambi Bulian Km 39 Desa SimpangKubu Kandang. Kecamatan Pemayung.

Kepala Desa Simpang Kubu Kandang yangmenetapkan SALAMUDDIN, AZ sebagai Kepala desa terpilih DesaSimpang Kubu Kandang tertanggal 30 Desember 2013;Adapun alasanalasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Desa Simpang KubuKandang, dimana pada tanggal 30 Desember 2013 warga Desa SimpangKubu Kandang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa SimpangKubu Kandang;2 Bhawa didalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simpang KubuKandang, oleh Tergugat pada

Pada tanggal 8 Nopember 2013 telahmenyusun tahapantahapan pemilihan Kepala Desa Simpang KubuKandang serta persyaratan calon Kepala Desa;4 Bahwa Penggugat selaku warga masyarakat Desa Simpang KubuKandang, didalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Simpang KubuKandang, berkeinginan untuk ikut serta sebagai Bakal Calon (Balon)Kepala Desa Simpang Kubu Kandang.

Batang Hari No,7 Tahun 2013 pasal 23 ayat(2) dan (4) serta pasal 27 ayat (1) m, pada tanggal 30 Desember 2013 tetapmelaksanakan pemilihan Kepala Desa, secara hukum adalah tidak sahkarena tidak terdapat adanya jawaban secara tertulis yang bersifat final dariBahwa terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Simpang KubuKandang yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013, olehTergugat berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 30 desember 2013 telahmenetapkan Salamuddin, AZ sebagai Kepala Desa

Hal mana mencerminkanTergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Kubu Kandangterlihat adanya keberpihakan kepada salah seorang Bakal calon (Balon)Kepala Desa pada saat itu.

ROHMANUDIN,;Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Saketi,Panitia Pemilihan Kepala Desa Parigi,;Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Parigi,;Camat Saketi,;Bupati Pandeglang

Bupati Pandeglang, Cq Camat Saketi, Cq Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kecamatan Saketi, Cq Panitia Pemilihan Kepala Desa Parigi,yang beralamat di Jalan Raya Parigi Pandeglang Banten, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT Il; 0 22 nnn enone nnn nne3. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Parigi, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT ; 222202n2neeeeeeeeeeeeHalaman dari 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Pdl4.

BUPATI KAPUAS; PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA; YERICHO ABEL;

PutNo.12606/2018/EFTUN JKTge orS Sa a =Ss SKY yRe >Ca eS& November 2017, untuk selanjutnya disebit sebagaier TERGUGAT I/PEMBANDING:; x mone mrnimmiminre &2. .PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA, berkedudukanY aAG di Desa Dadahup Raya, Kecaimatan Dadahup, Kabupatenig Kapuas, untuk sauna dou sebagai TERGUGAT II; cavaYERICHO ABEL cewarganegson Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat

WAGINO VS Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, DK

Dalam hal ini diwakili olehKuasanya HILLARIUS NG MERRO, SH dan CHRISNAHARIMURTI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 09 Mei 2013 selanjutnya disebut sebagaire er ee PENGGUGAT;LAWAN1 Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, KabupatenKlaten, Propinsi Jawa Tengah, Periode tahun 20132019 yang beralamat diKantor Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Klaten Jawa Tengah.Selanjutnya disebut sebagai .................. TERGUGAT I;Halaman dari 15 halaman Putusan Nomor 44/Pat.G/2013/PN.

Kepala Desa SendenKecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Periode 20132019 yang dilaksanakan pada11 April 2013 dengan nomor urut (satu) dengan tanda gambar padi;Bahwa Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten,diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta (calon) dengan masingmasing identitas adalahsebagai berikut :2.1.

Saudara Kuncoro dengan tanda gambar Jagung nomor urut pemilihan 3 (tiga);Bahwa Penggugat telah mengikuti semua tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dari tahap pendaftaran, tahapveriFikasi, Undian tanda gambar, masa Kampanye, Proses Pemilihan danPenghitungan Hasil Suara;Bahwa Pilkades dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 pukul 08.00WIB sampai pukul 14.00 WIB yang diikuti oleh seluruh warga desa Senden yangHalaman 3 dari 15 halaman Putusan

Kit.1011telah terdaftar sebagai pemilih pada saat itu, dengan dihadiri oleh ketiga kontestanKepala Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Klaten;Bahwa Pemilihan berlangsung dalam kondisi tertib dan aman tanpa gangguan suatuapapun, dan selama masa pencoblosan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sendensecara terus menerus mengumumkan kepada warga masyarakat terutama yangmempunyai hak supaya melaporkan kepada Panitia jika menemukan adanya suratsuara yang rusak atau adanya kecurangan

Kepala Desa;Bahwa Penggugat menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Tergugat satu (1)/Panitia yaitu Panitia/Tergugat satu (I) yang bertindak tidaknetral, tidak jujur dan tidak adil serta adanya beberapa kecurangan dalam PemilihanKepala Desa Senden tersebut, bahwa tindakan Tergugat satu (I) tersebutbertentangan dengan Keputusan Panitia/Tergugat satu (1) Pemilihan Kepala DesaSenden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2013 TentangTata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Penggugat:
ISMAN
Tergugat:
1.LUTFIN, S.Sos
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala

Sindue Kab.Donggala, sebagai Tergugat 2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana, tempat kedudukan Sekretariat BodDesa Marana Kec. Sindue Kab.

Kepala Desa.

Kepala Desa untuk menerima hasilassesment.

Saksi DJUMA LAWASI;Bahwa saksiadalah Kepala Badan Permusyawaran Desa Marana;sejak bulanAgustus 2019;Bahwa yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana adalah BadanPermusyawaratan Desa Marana;Bahwa Dasar Badan Permusyawaratan Desa Marana membentuk PanitiaPemilihan Kepala Desa Marana adalah Peraturan Bupati Donggala nomor 20tahun 2019 tetang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa Pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana, kamimengundang tokohtokoh masyarakan Desa Marana;Bahwa yang dipilin

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten;Halaman4idari47 PutusanGugatan Nomor33/Pat.G/2019/PN Dglpara KM HAI HA IIf Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Marana tidak menggunakansurat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten tersebut danmenyatakan bahwa tidak ada berkas yang tidak lengkap karena PanitiaPemilihnan Kepala Desa (P2KD) Marana telah menyeleksi berkas para calonkepala desa Marana;Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Marana menetapkan 4 (empat)orang sebagai

Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ARJOSARI
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PASURUAN

IRFAI, S.H.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada Kantor Hukum DPD IKADIN JAWA TIMUR,yang beralamat Jalan Kendangsari YKP III No. 30,Tenggilismejoyo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 November 2019, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ARJOSARI, KECAMATAN REJOSO,KABUPATEN PASURUAN ; berkedudukan di Jalan RayaHalaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 150/G/2019/PTUN.SBYArjosari No. 3 Desa Arjosari

Permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat untuk mencabutgugatan, tertanggal 12 Desember 2019 ; Berkas Perkara Nomor : 150/G/2019/PTUN.SBY., beserta seluruhlampiran yang terdapatdidalamnya ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 07 November 2019, dengan Register Perkara Nomor :150/G/2019/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atautidak sah Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Arjosari Nomor35/PAN/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak DipilihDesa Arjosari Kecamatan Rejoso (beserta lampiran) ; Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untukumum, tanggal 12 Desember 2019, Penggugat menyerahkan surat permohonanHalaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 150/G/2019/PTUN.SBYpencabutan gugatan tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 150/G/2019/PTUN.SBY;Menimbang

ASMUNIF VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO;

PUTUSANNomor 145 PK/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ASMUNIF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Bloro RI 03 RW 01, DesaKedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO,KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO, tempatkedudukan

Kepala Desa Kedungrejo Nomor02/PPKD.KED.REJO.IV/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yangberhak dipilih Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo,tanggal 5 April 2016;Gugatan ini diajukan berdasarkan halhal atau alasan sebagai berikut:TENGGANG WAKTU:1.

Kepala Desa Kedungrejo Nomor02/PPKD.KED.REJO.IV/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yangberhak dipilin Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo,tanggal 5 April 2016, sampai dengan putusan Pengadilan ini berkekuatanhukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.

Putusan Nomor 145 PK/TUN/201720 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Ro200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Dalam tindak pidana khusus ini ancaman pidananya menggunakan frasapaling singkat.Oleh karena ada 2 (dua) frasa yang berbeda dan mengandung arti yangtidak sama, maka sistem pemidanaannya juga tidak sama;Bahwa apabila Tergugat menerbitkan surat keputusan tata usaha Negaraberupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo

Kepala Desa di daerahdaerah yanglain, seperti contoh di Kabupaten Bangkalan tercatat dalam registerPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor195/G/2016/PTUN.SBY., Nomor 166/G/2016/PTUN.SBY., dan Nomor159/G/2016/PTUN.SBY.Apabila ada lembagalembaga survei yang mau melakukan penelitian/risetpasti akan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukanoleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat

vs PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TRASAK dan SUPIYANTO,

Penggugat:
Suleman Basirun
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Yomen
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan
3.Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan
4.Bupati Halmahera Selatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO vs ASMUNIF

PUT USANNOMOR : 229/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaperadilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex(031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email(info@pttunSurabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara A (PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA KEDUNGREJO, KECAMATANJABON, KABUPATEN SIDOARJO Berkedudukan di Jalan Gayam Nomor05, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ; Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 141/36/PPKD.KED.REJO/VI/2016tanggal 1 Juni 2016 dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor:SK05/0.5.30/Gtn .2/06/2016, tanggal 1 Juni 2016, memberikan KuasaKODA a nn nnn nnn nnn ne nee nnn ne ee nnn ee cee nen nee ee nen ee nee nnn een1.

ASMUNIF MELAWAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO

PENGGUGAT;Melawan :PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN JABON,KABUPATEN SIDOARJO Berkedudukan di Jalan Gayam Nomor 05, KecamatanJabon, Kabupaten Sidoarjo ; 222222 222 ==Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 141/86/PPKD.KED.REJO/VI/2016tanggal 1 Juni 2016 dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK05/0.5.30/Gtn.2/06/2016, tanggal 1 Juni 2016 sesuai dengan kesepakatanKerjasama antara Pemerintah Desa Kedungrejo dengan Kejaksaan Negeri SidoarjoNomor :188/07/404.1.1.2/2016 dan Nomor : NKS65

Putusan No. 68/G/2016/PTUN.SBY.Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Nomor02/PPKD.KED.REJO.IV/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desayang berhak dipilin Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, KabupatenSidoarjo , tanggal 5 April 2016, sampai dengan putusan Pengadilan iniberkekuatan hukum tetap ; 27222 2222 22 ore nne ceeIL DALAM POKOK PERKARA : ~2020 cen oenore nnn non concen cen cee ene ene cenneccnnenes1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah : Keputusan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Nomor02/PPKD.KED.REJO.IV/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yangberhak dipilih Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo,tanggal 5 April 2016 5 22+ 2 noon no nen nneMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Nomor02/PPKD.KED.REJO.IV/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yangberhak dipilin Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo,tanggal 5 April 2016 5 Mewajibkan kepada Tergugat

Putusan No. 68/G/2016/PTUN.SBY.2.Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 16 huruf , j dan k;3. Inkracht dari Pengadilan Negeri Surabaya No. 1270/X/PID/2012tanggal 12 Oktober 2012 tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3319/PID.B/2010/PN.SBY tanggal 16 Februari 201 1;4.

P1 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo,Nomor 02/PPKD.KED.REJO.1V/2016 Tentang Penetapan CalonKepala Desa Yang Berhak Dipilin Desa Kedungrejo, KecamatanJabon, Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 5 April 2016 (fotokopi dariO10 0) a2. P2 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi CalonKepala Desa Kedungrejo tanggal 5 april 2016 (fotokopi darifos top) jesse scence reeeeenera eunemeneeeeeennseenenent3.