Ditemukan 119248 data
39 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;
22 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
68 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
PUTUSANNomor 5187/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Bukti BaruNomor 140, RT 003,RW 03, Taman Bunga, Gerunggang,Pangkalpinang, Bangka, yang diwakili oleh Wiryadi Sukamto,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh
tanggal 5 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00223/NKEB/WPJ.03/2017, tanggal 24 Januari2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2010 Nomor 00014/206/10/308/15, tanggal 26 Oktober 2015,atas nama PT Sarana
Mengenai Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00014/206/10/308/15,tanggal 26 Oktober 2015, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 6 dari 7 halaman.
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
PUTUSANNomor 4990/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002, Kelurahan Taman Bunga, KecamatanGerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,yang diwakili oleh Wiryadi Sukamto, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav 4042, Jakarta;Dalam
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004610.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00116/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor 00049/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016, atasnama PT Sarana
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/KEB/WPJ.03/2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00049/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016,Masa Pajak Januari 2012 atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT 005RW 002, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang,Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sesuai denganUndangUndang Ketentuan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
31 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAC SARANA DJAYA
40 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA RIAU SARANA;;
31 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CITRA RIAU SARANA
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
TANJUNG SARANA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA LOMBOK UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 184/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA LOMBOK UTAMA, beralamat di PelabuhanLembar, Persiapan Lembar Dasan Tapen, Gerung, Lombok Barat,yang diwakili oleh Padot M.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA LOMBOK UTAMA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021,oleh Prof. Dr. H.
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA PANCAKARYA NUSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWADAYA SARANA BERLIAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWADAYA SARANA BERLIAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CITRA RIAU SARANA
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA RIAU SARANA;;
88 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CITRA RIAU SARANA
17 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CITRA RIAU SARANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA TITIAN PERMATA;;
310 — 2063 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILLIAM ADITYA SARANA., DK VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
WILLIAM ADITYA SARANA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Citra 2 Ext Blok F 4 Nomor 12, Kalideres, Jakarta Barat,DKI Jakarta, pekerjaan Mahasiswa;2.
Urusan pemerintahan di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, olehkementerianyang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan AngkutanJalan...5.
berlakunya Peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian;Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2011 menentukan bahwa Para Pemohon Keberatan adalah kelompokorang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada MahkamahAgung atas berlakunya suatu peraturan perundangundangan tingkat lebihrendah dari undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dalildalilpermohonan serta buktibukti yang diajukan, menentukan Para Pemohonadalah William Aditya Sarana
WILLIAM ADITYA SARANA, 2. ZICO LEONARDDJAGARDO tersebut sebagian;2. Menyatakan Pasal 25 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) UndangUndang Nomor 22Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2018Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;3.