MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata permohonan register No. 503/Pdt.P/2021/PN.Ptk. terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 Agustus 2021, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Ptk tersebut, dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

503/Pdt.P/2021/PN Ptk

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

503/Pdt.P/2023/PN Smn

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;

2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 495000 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

503/Pdt.G/2023/PA.Badg

Menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa berupa: 1) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada NI PUTU HARI TRISNAWATI untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat; 2) a.

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada CITRA CLUB dalam bidang usaha pub dan karaoke, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi; b.

Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada CITRA CLUB berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi; 3). Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT.

Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada CITRA CLUB berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi; 3). Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT.

;Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2TLB/2011 tanggal 28November 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT.

Oleh karenanya tidak benar menurut Penggugat keputusan Tata Usaha Negara dalam bentukKeputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor:503.A2/214/BP2TLB/VI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2011 tentang jinMendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md, Izin SITU Nomor:503.B3/0756/SITU/BP2TLB/2011 pada tanggal 18 Oktober 2011 atas nama NanangTurmuzi dan Izin SITU Nomor: 503.B3/ 0835/ SITU/BP2T LB/ 2011 pada tanggal28 Nopember 2011 atas nama Wina

Menyatakan surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nomor: 503.A2/214/BP2TLB/VI/2011pada tanggal 6 Juni 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni PutuHari Trisnawati, A.Md, Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2TLB/2011 pada tanggal 18Oktober 2011 atas nama Nanang Turmuzi dan Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2TLB/2011 pada tanggal 28 Nopember 2011 atas nama Wina Dirja Jaya, S.H., adalah sahmenurut hukum dan tidak bertentangan dengan

Oleh karenanya tidak benar menurut Penggugat keputusan Tata Usaha Negara dalambentuk ... 29 bentuk Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduNomor: 503.A2/214/BP2TLB/VI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2011 tentangJin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, AMd, Izn SITUNomor: 503.B3/0756/SITU/BP2TLB / 2011 pada tanggal 18 Oktober 2011 atas namaNanang Turmuzi dan Izin SITU Nomor: 503.B3/0835/SITU/ BP2TLB/2011 pada tanggal28 Nopember 2011 atas

Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503.B3/0835/SITU/BP2TLB/2011 tanggal 28 November2011 tentang Pemberian Surat Ijn Tempat Usaha (SITU) kepada PT.

503/Pdt.G/2020/PA.Sbg

M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Terbanding dan Terbanding semula Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2016 No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2016 No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst DALAM POKOK PERKARA Menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2016 No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst ; Menghukum Terbanding/semula Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Rasuna Said Blok X1, Kav. 89Kuningan, Jakarta Selatan 12950, untuk mengajukanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 30 Juni 2016 No.503/Pdt.G.2015/PN.JKT.PSTberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula Penggugat/Pembanding;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :1.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat /Pembanding telahmengajukan gugatan' tertanggal 29 Oktober 2015 yang di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Oktober 2015 No.503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, sebagai berikut:PENDAHULUANSebelum menyampaikan gugatan a quo, perlu Penggugat sampaikan mengenaihalhal sebagai berikut:1.

43 dari 48 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2017/PT.DKMenimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada Terbanding/semula Penggugat/Pembanding pada tanggal 12Agustus 2016, sebagaiamana Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNo.503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Jo No.122/SRT.PDT.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst,tertanggal 30 Juni 2016, merupakan putusan yang salah dalam memeriksa pokokperkara berdasarkan fakta dan salah dalam menerapkan hukum yangmengesampingkan ketentuan yang di atur dalam pasal 31 Undangundang No.24 Tahun 2009;2.

/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI= Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2016No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.PstDALAM POKOK PERKARAHalaman 47 dari 48 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2017/PT.DK Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2016 No.503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst ;= Menghukum Terbanding/semula Penggugat/ Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar

MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BENGKULU NOMOR 503/Pid.Sus/2017/PN.Bgl TANGGAL 7 DESEMBER 2017

tanggal 4Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 Desember 2017sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 11Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;Halaman 1 dari 12 halaman No. 6/Pid.Sus/2018/PT BGL.PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 7 Desember2017 Nomor 503

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Desember2017 Nomor 503/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa Jurnalis Lubis Bin (Alm) J.

telahmemberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untukmempelajari berkas perkara;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tatacara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 503

citra / nama baik Polri dimata masyarakat sehingga adalahpantas apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diperberat,sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Halaman 10 dari 12 halaman No. 6/Pid.Sus/2018/PT BGL.Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kualifikasi tindak pidana yangdisebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurutPengadilan Tinggi kurang tepat sehingga perlu diperbaiki;Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 503

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.P/2024/PA.Badg dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.P/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp240.00,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

503/Pdt.P/2024/PA.Badg

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

503/Pdt.P/2023/PN Dps

Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3933/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3934/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3935/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3936/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3937/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3938/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3939/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4030/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/4031/IB/BPPT.I/2013, tanggal 02Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4032/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4033/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4036/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4000/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4001/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4002/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4003/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4004/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4005/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4006/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4007/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

M E N E T A P K A N :

• Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
• Menyatakan perkara Perdata Nomor : 503/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dicabut;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 503/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 464.000,- (

503/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemohon tidak serius dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Bdg, digugurkan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mencoret dari register perkara Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Bdg, tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 110.000

503/Pdt.P/2021/PN Bdg

MENGADILI:- Menyatakan bahwa Termohon Keberatan yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir; - Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan Verstek;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar Nomor 503/153/BPSK/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa

dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 503/ 153/BPSK/VIII/2016;- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No.503/44/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Ekpsplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang hari Nomor : 503/29/IUPEksplorasi /BPTSP/2012 Atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;----------------3.

Mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No.503 /44/IUP /BPMPPT / 2014 tanggal 22 Agustus 2014 Tentang : Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eskplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 503 / 29 / IUPEksplorasi / BPTSP / 2012 Atas Nama PT.

Bahwa dibagian akhir isi Surat Nomor 503/477/BPMPPTtanggal 15 Juli 2014 tersebut menyatakan guna prosesselanjutnya diminta kepada saudara untuk segeramenyampaikan kelengkapan persyaratan tersebut di atassebelum Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No.503/28/UPEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 berakhirtanggal 19 Juli 2014 dan No.503/29/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012 berakhir tanggal 19 Julid.

Terpadu SatuPintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/07/IUPEksplorasi/BPTSP/ 2009 Tanggal 24 Juli 2009 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.

Bumi BaraMakmur Mandiri (Perpanjangan Kedua); Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Batang Hari Nomor :503 /29/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Tanggal 5 Juli 2012 tentang Perubahan AtasKeputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Batang Hari Nomor: 503/55/ IUPEksplorasi/BPTSP/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PTI.

T3Fotokopi surat Keputusan Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintunomor : 503 /29/IUP Eksplorasi/ BPTSP/2012 tanggal 5 juli 2012 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintukabupaten Batang Hari nomor: 503/55/IUP Eksplorasi/ BPTSP/ 2010 tentangpersetujuan izin usaha pertambanganEksplorasi kepada PT.

Bumi Bara MakmurMandiri (perpanjangan kedua);Fotokopi sesuai dengan aslinya suratKeputusan Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintu nomor : 503/44/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 agustus2014 tentang berakhirnya masaberlakunya izin usaha pertambanganeksplorasi batu bara, surat KeputusanKepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten BatangHari nomor : 503/ 29/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT.Bumi Bara Makmur Mandiri;Fotokopi sesuai dengan aslinya suratpengantar nomor : 503/564

RekomendasiTanda Daftar Perusahaan Nomor 503 / 77 / 04 / 2014, tanggal 4Agustus dan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor 503 / 76 / 04 / 2014, tanggal 4 Agustus yang kesemuanyaHal. 7 dari 108 hal.

/ 30 / 04 / 2014, tanggal 3 Maret 2014,Rekomendasi Izin Surat Perdagangan Nomor 503 / 29 / 04 / 2014,tanggal 3 Maret 2014, Izin Operasi Giling Padi Nomor (Huler) Nomor :503 / 32 / 04 / 2014, tanggal 3 Maret 2014, Izin Operasi Mesin SerkelKayu Bergerak Nomor : 503 / 31 / 04 / 2014, tanggal 3 Maret 2014,Hal. 39 dari 108 hal.

No. 11/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK SIUP Nomor : 503/10/04/2014 Tgl. 01 Nopember 2014 An.APRIADI; 611 (satu) lembar Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perusahaan/TDP Nomor : 503/10/04/2014 Tgl. 01 Nopember 2014 An.APRIADI; 621 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/13/04/2014 Tgl. 01 Nopember 2014 An. SILAHUDDWN, SE.; 631 (satu) lembar Rekomendasi Surat lzin Gangguan / HO Nomor ;503/17/04/2014 Tgl. 03 Maret 2014 An.

No. 11/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK Nomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. AHMAD SUKRIAHKAP; 271 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HERI KURNIAWAN; 281 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/04/04/2014 Tgl. 19 Desember 2014 An. USMAN; 201 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUPNomor : 503/04/04/2014 Tgl. 19 Desember 2014 An.

.;63 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/17/04/2014 Tgl. 03 Maret 2014 An. WELLY ABDUL RAZAK;64 1 (satu) lembar Fotocopy Rekomendas iSurat Izin Gangguan / HONomor : 503/02/04/2015 Tgl. 01 Februari 2015 An. MINGGUANDRIAN;65 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/01/04/2015 Tgl. 02 Maret 2015 An. HURAIDA;66 1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Gangguan / HO Nomor :503/30/04/2014 Tgl. 03 Maret 2014 An.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Bumi Bara Makmur Mandiri;-------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT.

menjadi IUPOperasi Produksi; Bahwa di bagian akhir isi surat Nomor: 503/477/BPMPPTtanggal 15 Juli 2014 tersebut menyatakan guna prosesselanjutnya diminta kepada saudara untuk segeramenyampaikan kelengkapan persyaratan tersebut di atassebelum lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor:503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012berakhir tanggal 19 Juli 2014; Bahwa terhadap persyaratanpersyaratan sebagaimanadimintakan pada surat Nomor: 503/477/BPMPPT tanggal15 Juli 2014 pihak Penggugat telah

Nomor:503/45/IUP/BPMPPT/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 tentangBerakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan EksplorasiBatubara Surat Keputusan Kepala Badan PelayananTerpadu. Satu Pintu. Kabupaten Batang Hari Nomor:503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT.

Kabupaten Batang Hari Nomor:503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 tanggal 5 Juli 2012tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang HariNomor: 503/57/IUPEksplorasi/BPTSP/2010 tentangPersetujuan lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT.

Surat Pengantar Nomor: 503/564/BPMPPT/2014tanggal 27 Agustus 2014, Penyampaian SuratKeputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang HariNomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal 22 Agustus2014 dan Nomor: 503/45/IUP/BPMPPT/2014 tanggal22 Agustus 2014 (sesuai dengan asli);Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor:1194/30/SDB/2012 tanggal 5 April 2012 Hal : JangkaWakiu IUP Eksplorasi (fotokopi dari fotokopi);a. Surat Direktur utama PT.

IUP Nomor: 503/29/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 dan Nomor urut 2. IUPNomor: 503/28/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 masingmasing atas namaPT. Bumi Bara Makmur Mandiri habis masa izin tanggal 19 Juli 2014;angka 5 (lima) menyebutkan PT.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 503/Pdt.G/2022/PN Mnd, dari Penggugat dan Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara gugatan Nomor 503/Pdt.G/2022/PN.Mnd dari buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Manado;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.124.000.00,- (lima juta seratus dua puluh

503/Pdt.G/2022/PN Mnd

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88971/IMBB/09/DPMPT SP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:2. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88972/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:3. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88973/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:4. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88974/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:5.

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88971/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:b. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88972/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:c. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88973/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:d. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88974/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:e.

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88975/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:f. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88976/IMBB/09/DPMPT SP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:g. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88977/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:h. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88978/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:i.

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88971/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:2. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88972/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:3. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88973/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:4. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88974/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:5.

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88975/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:6. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88976/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:7. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88977/IMBB/O9/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:8. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/88978/IMBB/09/DPMPTSP,tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.:9.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematangsiantar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 503/ 181/ BPSK/ XI/ 2016;3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematangsiantar Nomor 503/181/BPSK/ XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016;4.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Nomor : 503/47/IUP/BPMPPT/2014, tanggal 22 Agustus 2014, Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Nomor : 503/30/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT. Kurnia Alam Investama;-------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Nomor : 503/47/IUP/BPMPPT/2014, tanggal 22 Agustus 2014, Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Nomor : 503/30/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 atas nama PT.

OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenBatang Hari, Nomor : 503/47/IUP/BPMPPT/2014, tanggal 22 Agustus 2014,Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan EksplorasiHalaman 4 dari 140 Halaman Putusan No. 25/G/2014/PTUNJBIBatubara Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Batang Hari, Nomor : 503/30/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 AtasNama PT.

KurniaAlam Investama (perpanjangan kedua);Bahwa sebelum Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Batang Hari Nomor : 503/30/IUPEksplorasi/BPTSP/2012tanggal 5 Juli 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT.

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas pihak Tergugattelah menanggapi dengan Surat Nomor : 503/881/BPMPPT,tanggal 9 Juni 2014, Perihal Permohonan lizin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi dan Surat Nomor : 503/476/BPMPPTHalaman 11 dari 140 Halaman Putusan No. 25/G/2014/PTUNJBItanggal 15 Juli 2014, Perihal : Permohonan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi lzin UsahaPertambangan Operasi Produksi ;Bahwa dibagian akhir isi Surat Nomor : 503

/47/IUP/BPMPPT/2014, tertanggal 22Agustus 2014,Tentang Berakhirnya Masa Berlaku lIzin UsahaPertambangan Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Nomor :503/30/IUPEksplorasi/BPTSP/2012 Atas Nama PT.

Menyatakan batal atautidak sah Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenBatang Hari Nomor : .503/47/IUP/BPMPPT/2014, tanggal 22 Agustus2014 Tentang Berakhirnya Masa Berlaku Izin Usaha PertambanganEkpsplorasi Batubara Surat Keputusan Kepala Badan PelayananTerpadu. Satu Pintu. Kabupaten Batang Hari Nomor503/30/IUPEksplorasi/BPTSP/2012, Atas Nama PT. Kurnia AlamInvestama;3.