Bahwa adanya perubahankepemilikan tersebut adalah haknya Termohon Kasasi/Tergugat, namun perubahankepemilikan tersebut haruslah memenuhi ketentuan UndangUndang No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 104 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :Perbuatan penggabungan, peleburan, pengambil alihan perseroan harusmemperhatikan : kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawanperseroan jo penjelasan resmi Pasal 104 ayat (1) UndangUndang tersebutmenegaskan : bahwa penggabungan, peleburan

, pengambil alihan perseroan tidakdapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihakpihak tertentu joPeraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, pada umumnya dan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada khususnya ;2.

Disebutkan Penggugat Rekonvensi telah melakukan sosialisasi, kenyataannyadari bukti surat pengumuman yang dibuat dan disampaikan berselang 1 (satu)hari sebelum tanggal 11 September 2007 (tanggal pengambil alihan kepemilikanperusahaan), apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk sosialisasi , laludimana hak suara karyawan yang telah bekerja belasan tahun ikut susah payahbekerja, ikut merasa memiliki dan membesarkan perusahaan ?b.

Sus/2010dengan Termohon Kasasi/Tergugat, hal ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya,dimana sejak awal telah dikatakan baik oleh para Pemohon Kasasi maupun parasaksi, bahwa sebelum dan sesudah terjadinya pengambil alihan perusahaan tidakpernah ada edaran/angket yang memberikan opsi (pilihan) kepada karyawan,apakah mau bergabung bekerja atau tidak mau bergabung bekerja denganmanajemen baru ;Sebagaimana alatalat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi yangditandai dengan bukti P.I1, P.I2 dan P.II1

Bahwa adalah suatu hal yang sangat keliru jika Tergugat I dalam suratnyatertanggal 7 Mei 2013 sebagai balasan terhadap Surat Kuasa Hukum Penggugatdengan menyatakan bahwa selama pengambil alihan saham dari Pemegang SahamPT. Muara Sungai Landak oleh PT Graha Bumi Makmur dan PT.

Muara Sunai Landak bak ibarat kata pepatah mengatakankacang lupa akan kulitnya, artinya karena jasa Penggugatlah maka Para Tergugatkhsususnya Tergugat I dan II dapat menguasai dan mengambil keuntungan darilahan HTI yang izinya telah diurus oleh Penggugat.Bahwa dalam proses pengambil alihan saham PT. MUARA SUNGAI LANDAKoleh PT. GRAHA BUMI MAKMUR (TERGUGAT IF) dan PT.

CEMERLANGJAYA (TERGUGAT ID tanpa memperhatikan hakhak dari Penggugat ternyatadibalik itu semua terselubung suatu tindakan penyeludupan hukum karena seolaholah pengambilan alihan saham PT. MUARA SUNGAI LANDAK hanyalahsekedar merubah namanama Para Pemegang Saham dari nama Tergugat II sampaidengan Tergugat V menjadi nama Tergugat I dan IJ sehingga secara yuridis lahanHTI tersebut seharusnya masih tetap dikerjakan oleh PT.

pemberi izin; serta dilarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atausebahagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis MenteriKehutanan; bahkan juga ada larangan untuk menebang kayu untuk pembuatankoridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;termasuk ada larangan keras meninggalkan areal kerja.Bahwa dari larangan sebagaimana yang telah dikemukakan pada posita 10 diatasternyata Para Tergugat telah melanggar larangan tersebut karena pada saatpengambil alihan

Surat pemberitahuan pengambil alihan pekerjaan Nomor: 255/PJPM/SHOT/IX/2014, tertanggal 23 September 2014 dari Tergugatkepada Penggugat.5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 13 tidak perlu kami tanggapikarena sudah jelas jelas tertuang dalam didalam Kontrak Perjanjian.6.

AddendumSurat Perjanjian (SPJ) No.5559.13.ADD01/SPJSK, dibuat tertanggal20 Februari 2014, Addendum Surat Perjanjian (SPJ) No.5559.13.ADD02/SPJSK dibuat tertanggal 3 juni 2014.Bahwa oleh karena itu Tergugat memperingatkan Penggugat denganSurat Peringatan Nomor : 241/PIPM/SHOT/V1V/2014, tertanggal 1 Juli2014 dan Surat Peringatan kedua Nomor: 254/PIPM/SHOT/IX/2014,tertanggal 12 September 2014, kemudian Surat Pemberitahuan Nomor:255/PILPM/SHOT/IX/2014, tertanggal 23 September 2014, tentangpengambil alihan

proyek oleh Tergugat dari Penggugat.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (SPJ) No.5559.13/SPJSK, antaraTergugat dengan Penggugat, Tentang Pengambil alihan pekerjaanpada pasal 11 berbunyi 11.1 PEMBERI TUGAS berhak mengambil alih pekerjaan secarasepihak dengan pemberitahuan tertulis 7(Tujuh) hari sebelumnyasetelah melakukan peringatan /teguran tertulis 3(Tiga) kali berturutHalaman12 dari 23 halaman Putusan nomor 47/PDT/2018/PT DKIturut dalam waktu 3 X 24 jam setiap peringatan dalam halPENERIMA TUGAS

Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak sanggupan Tergugat Rekonpensimaka Pengugat Rekonpensi mengambil alin proyek pekerjaan pintu besiproyek Swiss Belinn Hotel & Office Tower (SHOT) dan mengalihkan kePihak Ketiga dengan terlebih dahulu :Halaman16 dari 23 halaman Putusan nomor 47/PDT/2018/PT DKI3.1 Memberikan Surat Peringatan No.241/PIPM/SHOT/VIIV2014 tanggal1 Juli 20143.2 Memberikan Surat Peringatan No.254/PIPM/SHOT/2014, tertanggal12 September 2014.3.3 Memberitakan Surat Pemberitahuan pengambil alihan

pekerjaan No.255/PILPM/SHOT/IX/2014, tertanggal 23 September 2014.Bahwa Pengambil alihan proyek pekerjaan tersebut, sudah sesuai dengankontrak kerja yang mengikat kedua belah pihak, Surat Perjanjian (SPJ)No.5559.13/SPJSK, dibuat ditanda tangani tanggal 17 September 2013dan Addendum Surat Perjanjian (SPJ) No.5559.13.ADD02/SPJSK dibuatditanda tangani 20 Februari 2014.Tentang Pengambil alihan pekerjaanPasal 11.Pemberi Tugas berhak mengambil alih pekerjaan secara sepihak denganmemberi pemberitahuan

PENETAPANNomor 84/Pdt.P/2019/PA.AmtSeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah yang diajukanoleh:Syahrani bin Alihan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Gulinggang RT.02Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebutsebagai Pemohon ;Halidah

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003, Pemohon (Syahrani bin Alihan) telahmelangsungkan pernikahan dengan Pemohon Il (Halidah binti Abd. Hadi)menurut Agama Islam di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II telahmenerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai,Kabupaten Balangan dengan nomor: 063/05/VIII/2003 tanggal 01 Nopember2016;Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Amt.3.

Hidayatullah AlGhifari saat inimasih kecil;7 Bahwa semasa masih hidup suami Pemohon bernama Masduqi memilikitabungan di BNI7 Bahwa tujuan Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris ini adalah untukpengambil alihan hak milik atas tabungan suami Pemohon di BNItersebut;2.

Hidayatullah AlGhifari saat inimasih kecil;7 Bahwa semasa masih hidup suami Pemohon bernama Masduqi memilikitabungan di BNI7 Bahwa tujuan Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris ini adalah untukpengambil alihan hak milik atas tabungan suami Pemohon di BNItersebut;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Pemohon menyatakanmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dalampermohonannya dan tidak akan mengajukan buktibukti lain dan mohonpenetapan;Menimbang, bahwa

Ma) telah meninggal dunia, maka untuk pengambil alihan hak milik atastabungan suami Pemohon di BNI tersebut di atas dapat diwakilkan melalui Paraahli waris yang syah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkanundangundang ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, s/d 14serta dua orang saksi yaitu Fuad Mashuri bin A.

(2), uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuandalam Pasal 156 ayat (4);Bahwa dalam Pasal 61 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 juga menyebutkan "Dalam halterjadi pengalihan perusahaan maka hakhak pekerja/ buruh menjadi tanggung jawabpengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangihakhak pekerja/ buruh";Bahwa oleh karena terdapat ketentuan baru yang termuat dalam akta akuisisi(pengambil alihan

kepada Tergugat II,menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formilmengenai pihak (error in persona), yaitu terdapat kekeliruan mengenaipihak yang ditarik sebagai Tergugat;GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK.4 Bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan surat gugatannya tersebut,maka secara nyata Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bekerjasebagai karyawan PT.BPR Prima Nusatama dan terjadi perselisihanhubungan industrial dengan PT.BPR Prima Nusatama setelah terjadiakuisisi (pengambil alihan

IJ dalam perkara a quo;Namun tibatiba dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untukmenyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (quod non)dan menghukum Tergugat II untuk membayar hak Penggugat uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah secara keseluruhansebesar Rp556.293.272,00 dengan seketika dan sekaligus (quod non);9 Bahwa selama menjadi pemilik PT.BPR Prima Nusatama dan sampaidengan terjadinya akuisisi (pengambil alihan

2004 sama sekali tidak mengatur mengenai wewenang PengadilanHubungan Industrial untuk menafsirkan suatu perjanjian akuisisi/ pengalihan suatuperusahaan;e Perubahan status kepemilikan PT.BPR PRIMA NUSATAMA adalah diaturdalam suatu perjanjian akuisisi/ pengalihan yang syarat dan ketentuan dariperjanjian tersebut hanya mengikat antara para pihak yang membuatnya yaitupemilik lama dengan pemilik baru;e Dalam perkara ini terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian pengalihanAkta Akuisisi (pengambil alihan

bahwa PT.BPR PRIMA NUSATAMA telah beralih kepemilikan dariSdr.AHMAD RIAN kepada SAIBUN SINAGA sebagaimana tertuang dalam Surat Akta"BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, PT.BANKPERKREDITAN RAKYAT, PT.BPR PRIMA NUSATAMA No.05 tanggal 15November 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Jujung Panjaitan,SH., (Bukti T.I1), SuratAkte "JUAL BELI SAHAM" No.6, No.7, No.8 tanggal 15 November 2010 dibuat diKantor Notaris Jujung Panjaitan,SH., (bukti T.I2, T.I3 T.I4), Surat Akta "AKUISISI(PENGAMBIL ALIHAN

tersebutlah yang justru~ telah membuatkekacauan di UISU, seharusnya jika memang Penggugatberniat baik terhadap kelangsungan dan kredibelitas UISU,maka jika Penggugat merasa keberatan atas keberadaanTergugat Il Intervensi maka seharusnya Penggugat dapatterlebih dahulu)= menyalurkannya menurut ketentuan hukumyang berlaku, dan setelah Penggugat dinyatakan sebagaipihak yang sah oleh pengadilan barulah Penggugat berhakmelakukan segala tindakan mengatasnamakan UISU, bukansebaliknya melakukan tindakan pengambil alihan

No. 55/PDT/2017/PT.MTR.penarikan/ pengambilalihan sebuah Unit Mobil Merk Daihatsu, Tahun Pembuatan2012, berwarna Silver Melatik, Nomor Chassis MHKP3BA1JCK043162, Nomor MesinDL48410, dengan Nomor Polisi DK 9761 EN, serta BPKB atas nama Nurli Sjamsudin.Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon untuk menyatakan perbuatanTergugat dalam melakukan pengambil alihan Unit A quo adalah perbuatan melawanhukum. sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang

No. 55/PDT/2017/PT.MTR.keterlambatan pembayaran dengan total keterlambatan Pembayaran 55 hariselama 5 kali angsuran serta semenjak angsuran ke enam telah jelasPenggugat tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya.Jadi, jika tidak dilakukan pembayaran pelunasan sekaligus secara seketika makaberdasarkan pada UndangUndang Jaminan Fidusia, Tergugat berhak untukmelakukan pengambil alihan unit berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dankemudian sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian

Selain itu Pengambil alihan unit kendaraan jaminan dimaksud juga merupakanpenyerahan bersifat sukarela yang merupakan kehendak atau keinginan Pengggugatsendiri sebagiamana tercantum didalam surat kuasa tarik jual yang menerangkan Tergugat selaku Penerima Kuasa diperintahkan oleh Penggugat / PemberiKuasa untuk mengambil kendaraan secara langsung dari tangan Penggugat /Pemberi Kuasa atau pihak lain siapapun adanya dan membawa ke tempat yangdipandang baik dan menjual kendaraan tersebut baiks secara

Atas seluruh suratsurat yang tidak terpisahkan dengan PerjanjianKredit A quo, lalu di tindak lanjuti dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, setelahAkta Jaminan Fidusia terbit, maka telah dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dansudah pula terbit sertifikat Jaminan Fidusianya.Jadi dalam hal ini apa yang salah dari Pengambil alihan unit A quo, yang faktanyaTergugat telah memenuhi ketentuan PerundangUndangan sehingga tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu tidak perlu di lakukan Upaya

No. 55/PDT/2017/PT.MTR.maka Penggugat tidak akan menerima konsekuensi dari perbuatannya yaitupengambil alihan unit. Dan perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa pengambialihanunit tersebut jelas sudah berdasarkan hukum, sehingga tidak bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan.12.

Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hakhakPenggugat XXIV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (Sk)tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangonPemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXIV dilakukan setelah terjadinyaproses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;Penggugat XXV (Suprapto):107.

Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hakhakPenggugat XXXIV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan(SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uangpesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXIV dilakukan setelahterjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;Penggugat XXXV (Mujiman):149.

Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hakhakPenggugat XXXIX yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan(SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uangpesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXIX dilakukan setelahterjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;170.

Oceania Development, pada poin ke4 dinyatakan denganjelas bahwa Pembayaran Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerjakaryawan dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham PT.Oceania Development oleh investor baru;176. Bahwa hal demikian ditegaskan pula dalam poin ke3 huruf (a)kesimpulan rapat tanggal 22 Oktober 2010 antara PT.

Bahwa untuk mengikat kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja antarapihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maka pada poin 4(empat) surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan bahwapembayaran uang pesangon pemutusan kerja karyawan akan dibayarsetelah pengambil alihan saham PT. Oceania Development oleh investorbaru;.

Progress sampai pengambil alihan Rp.1.218.363.079,2. Biaya pekerjaan tambahan Rp. 615.668.018,3. Material yang sudah didatangkan Rp. 602.307.749,4. Kekurangan pembayaran termin 1 & PPN Rp. 59.120.000,5. Kerugian akibat menunggu penyelesaiandi Bengkayang Rp. 184.872.715,6. Kompensasi keuntungan sisa pekerjaan Rp. 696.327.384,7. Kerugian akibat pembelian peralatan Rp. 226.405.000,8. Biaya Pengacara Rp. 250.000.000,9.

No. 2840 K/Pdt/2009Kerugian Materil : Progress sampai dengan pengambil alihan yang dibayarkan kepada Penggugat Konpensi Rp.1.557.700.000, Biaya perbaikan pekerjaan sesudah diambilalih Tergugat Konpensi Rp. 384.079.377, Pinjaman Garansi Bank Rp. 446.500.000, Pinjaman dana cash sebesar Rp. 28.000.000.Jumlah kerugian materil Rp.2.416.279.377,Kerugian Immateril :Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi, yang telah lalai dan tidakmelakukan pekerjaan sesuai kontrak, yang seharusnya tidak patut untukdilakukan

No. 2840 K/Pdt/2009 Progress sampai dengan pengambil alihan yang dibayarkan kepada Penggugat Konvensi Rp.1.557.700.000, Biaya perbaikan pekerjaan sesudah diambilalih Tergugat Konvensi Rp. 384.079.377, Pinjaman Garansi Bank Rp. 446.500.000, Pinjaman dana cash sebesar Rp. 28.000.000,Jumlah kerugian materil Rp.2.416.279.377,Kerugian immateril :Kerugian immateril sebesar Rp.18.000.000.000, (delapan belas miliarrupiah) dibayarkan seketika dan sekaligus;5.

pekerjaan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi),Termohon Kasasi banyak melakukan pekerjaan yang sifatnya hanyamemperbaiki pekerjaan Termohon Kasasi sebelumnya yang salah atautidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan Termohon Kasasi telahmenghentikan pekerjaannya di proyek tersebut terhitung sejak tanggal 14Mei 2004 sampai, dengan tanggal pengambil alihan pekerjaan olehPemohon Kasasi (vide Bukti T.I3b).

Dengan demikian, sudah barangtentu perhitungan judex facti atas hasil pekerjaan Termohon Kasasisampai dengan pengambil alihan perkerjaan tersebut tidak akan cocokdengan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan (proyek);V.

Tut Adi mengatakan Tuttolong alihan 1 paket shabu (yang artinya Tut tolong carikan 1 paket shabu),dan dijawab oleh saksi Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi nah (yang artinya iya),kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa kembali menelepon saksi KetutPutra Yasa Als. Tut Adi dan menanyakan Tut sube maan? (yang artinya Tutsudah dapat?), dijawab saksi Ketut Putra Yasa Als.

Bahwa mencermati dan memahami isi dari putusan BPSK Kota Pasuruanpada halaman 1, pengaduan yang disampaikan oleh Tergugat dahuluKonsumen (Pengadu) melalui BPSK Kota Pasuruan pada intinya menyatakanPengadu telah mengangsur 23 kali, akan tetapi menginjak angsuran ke 24s/d ke 26 saya mengalami keterlambatan pembayaran............... dstdihubungkan dengan pengakuan Penggugat dahulu pelaku usaha (Teradu)dalam putusan BPSK Kota Pasuruan pada halaman 2 yang menyatakanpahwa benar pengambil alihan kendaraan

tersebut dikarenakan pihakPengadu telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kendaraansebagaimana isi perjanjian, maka pokok perkara antara Penggugat dahuluTeradu dengan Tergugat dahulu Pengadu adalah Pengambil alihan 1 (satu)unit mobil merk ToyotaYarisJ M/T, Nomor Polisi N 996 XC, Nomor RangkaMRO54HY91A4656868, Nomor Mesin 1NZY243937, Warna Merah, TahunPembuatan 2010 oleh pelaku usaha karena konsumen telah cidera janjiterhadap perjanjian yang telah ditandatangani;9.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannyauntuk membayar angsuran kepada Penggugat, maka pada tanggal 1Februari 2016 Penggugat melakukan penguasaan (pengambil alihan)terhadap Kendaraan Jaminan yang menjadi objek jaminan fidusiasesuai Sertifikat Fidusia Nomor W15.00106358.AH.05.01 Tahun2014, tanggal 30 Januari 2014;16.4.

Tindakan penguasaan (pengambil alihan) terhadap KendaraanJaminan adalah sah sesuai ketentuan Pasal 15 juncto Pasal 29Juncto Pasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia;Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 695 kK/Padt.SusBPSK/201717.18.19.16.5.

li>Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

yang berlokasi di Jambak Jalur V dan pada saat itu Terdakwamenjawab bahwa ia sedang terdesak pembayaran utang pada Bank BRI sebanyaklebih kurang Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang mana tanah dan rukotersebut yang menjadi agunannya dan selanjutnya terjadi tawar menawar hargaantara Terdakwa dengan saksi SYAHRIAL yang mana akhirnya disepakati hargatanah berikut ruko tersebut sebesar Rp 850.000.000, (delapan ratus lima puluh jutarupiah) dan cara pembayarannya adalah dengan cara pengambil alihan

yang berlokasi diJambak Jalur V;Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa iasedang terdesak pembayaran utang pada Bank BRIsebanyak lebih kurang Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) yang mana tanah dan ruko tersebut yang menjadiagunannya;Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga antaraTerdakwa dengan saksi SYAHRIAL yang mana akhirnyadisepakati harga tanah berikut ruko tersebut sebesarRp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa cara pembayarannya adalah dengan carapengambil alihan

berlokasidi Jambak Jalur V;Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia sedang terdesakpembayaran utang pada Bank BRI sebanyak lebih kurang Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) yang mana tanah dan ruko tersebut yang menjadiagunannyaBahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengansaksi SYAHRIAL yang mana akhirnya disepakati harga tanah berikut rukotersebut sebesar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara pengambil alihan

berlokasidi Jambak Jalur V;Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia sedang terdesakpembayaran utang pada Bank BRI sebanyak lebih kurang Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) yang mana tanah dan ruko tersebut yang menjadiagunannya;Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengansaksi SYAHRIAL yang mana akhirnya disepakati harga tanah berikut rukotersebut sebesar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara pengambil alihan

86/Pdt.P/2019/PA.AmtSEA YSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah yang diajukanoleh:Hesman bin Hamur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanKaryawan swasta, tempat tinggal di Desa Gulinggang RT.02Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebutsebagai Pemohon ;Runani binti Alihan

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2010, Pemohon (Hesman bin Hamur) telahmelangsungkan pernikahan dengan Pemohon Il (Runani binti Alihan)menurut Agama Islam di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II telahmenerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai,Kabupaten Balangan dengan nomor: 096/06/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Amt.3.

perusahaan No.41, yang dibuat dihadapan Notaris MadePuryatma, SH;2.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat perjanjian sewamnyewa hotel yang dikenal dengan Hotel Hanging Garden Ubud,Namun dalam perjalannya terjadi permasalahan dimana tergugattelah melakukan tindakan yaitu tidak melakukan pengolahan hotelHanging Garden Ubud dengan baiksehingga sebagaimana perjanjansewa di bawah tangan yang di buat dan ditandatangan di Bangkok,Thailand tanggal pada tanggal 30 April 2003.2.3 Bahwa proses pengambil alihan

Bahkan sengketa terjadinva pengambil alihan paksa operasional hotelUbud Hanging Gardens yang dikelola Tergugat oleh Pengqugat yang disertai tuntutan / gugatan ganti rugi yang diajukan Tergugat kepada Pengqugat akibat terjadinva pengambil alihan paksa Operasional Hotel Ubud Hanging Gardens oleh Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan sengketa Perjanjian Pokok atau Perjanjian Induk yang saat ini sedang ditangani dan diperiksa Lembaga Arbitrase Singapore

Dpspengambil alihan paksa namanya kemudian dirubah oleh Penggugatmenjadi Hanging Gardens Ubud adalah para tamu yang telahmemesan hotel dan telah menginap di hotel melalui Tergugat pada saathotel masih dikelola Tergugat.

Dan itu adalah merupakan hak Tergugat.10.Bahwa sebaliknya jika saat itu, Penggugat tidak melakukan pengambil11.alihan paksa operasional hotel secara melawan hukum disaat hak sewaTergugat atas tanah dan bangunan hotel masih berlangsung, tentu sudahseharusnya keuntungan dari operasional hotel yang telah Tergugatbangun dengan kerja keras dan susah payah tersebut sampai saat inipengelolaannya masih dikelola Tergugat dan keuntungannya tentudinikmati Tergugat.

Dan kemudian mereka menyatakan pulabahwa perjanjian sewa dengan Penggugat telah dibatalkan .17.Kemudian perampasan operasional Ubud Hanging Gardens tersebutjuga disertai dengan pengusiran terhadap para manager dan37karyawan Penggugat yang mencoba mempertanyakan legalitas dandasar pengambil alihan / perampasan operasional hotel tersebut.18.Bahwa perbuatan tersebut telah pula Penggugat laporkan kepadapihak Kepolisian Polda Bali.

Suhermanto bin Wahab Abas semasa hidupnya hanyaberisterikan Pemohon Il saja dan dengan meninggalkan anak yaitu 3(tiga) orang anak ; Bahwa setahu saksi Penetapan Ahli Waris ini dibuat dalam rangkapengambil alihan sertifikat tanah pada Bank ;2. Saksi Il, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan alm.

Suhermanto bin Wahab Abas semasa hidupnya hanyaberisterikan Pemohon Il;Hal. 6 dari 10 halaman PNT No : 21/Pdt.P/2017/MS.Lsm Bahwa setahu saksi Penetapan Ahli Waris ini dibuat dalam rangkapengambil alihan sertifikat tanah pada Bank ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akanmengajukan tuntutan/tanggapan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulanyang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapanahli waris dari Alm.

pemegang saham sejumlah 600 saham ; e Tergugat II sebagai pemegang saham sejumlah 350 saham ; e Chabieb Mochammad Shofa sebagai pemegang saham sejumlah 50 saham ;e Penggugat I sebagai pemegang saham sejumlah 330 saham ; e Penggugat II sebagai pemegang saham sejumlah 320 saham ; e Edi Suherman Ho sebagai pemegang saham sejumlah 150 saham ; e Tergugat I sebagai pemegang saham sejumlah 100 saham ; e Chabieb Mochammad Shofa sebagai pemegang saham sejumlah 100 saham ;9 Bahwa setelah adanya pengambil alihan

Petra Sukses Abadi (Penggugat IIL) mempunyai hutang,pada tahun 2009 saksi mendengar adanya pengambil alihan PT. Petra SuksesAbadi (Penggugat III), karena adanya hutanghutang yang belum dibayarkan,tetapi saksi tidak tahu bagaimana proses pengambil alihan PT.

Petra SuksesAbadi tersebut ; e Bahwa setelah pengambil alihan PT.Petra Sukses Abadi (Penggugat III)tersebut (take over), baru ada bantuan dana dari Penggugat I kepada PenggugatIl untuk membayar bahan baku produksi, gaji para karyawan dan bunga Bankyang besarnya Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) yang di transfer kerekening milik Penggugat III ; e Bahwa setiap transfer ke rekening Penggugat III tersebut, dalam berita SlipSetoran Bank ditulis untuk PT.

Petra Sukses Abadi (Penggugat Il) mempunyai hutang,pada tahun 2009 saksi mendengar adanya pengambil alihan saham PT. PetraSukses Abadi (Penggugat III), karena adanya hutanghutang yang belumdibayarkan, tetapi saksi tidak tahu bagaimana proses pengambil alihan sahamPT.

Petra Sukses Abadi tersebut ; Bahwa setelah pengambil alihan PT.Petra Sukses Abadi (Penggugat II)tersebut (take over), baru ada bantuan dana dari Penggugat I kepada PenggugatIi untuk membayar bahan baku produksi, gaji para karyawan dan bunga Bank,yang besarnya + Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) yang di transfer kerekening Penggugat III ; Bahwa setiap Penggugat I transfer ke rekening Penggugat III tersebut, dalamBerita Slip Setoran Bank ditulis untuk PT.

suratsurat yang bersangkutan, ParaPemohon dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan NegeriMataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.ZnMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dan bangunan di atasnyaadalah hak milik Penggugat;Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat dan kroninya yangmenekan dan memaksa Penggugat 1 untuk mengakui perhitunganmereka dan seolaholah melakukan manipulasi dan menanda tanganikesepakatan, maupun perbuatan pengambil alihan

KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 3 (tiga) are danbangunan di atasnya yang terletak di Resort Gili Desa adalah hak milikPara Penggugat:;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan kroninya yangmenekan dan memaksa Penggugat 1 untuk mengakui perhitunganmereka dan seolaholah melakukan manipulasi dan menanda tanganikesepakatan, maupun perbuatan pengambil alihan

No. 1985 K/Pdt/2008sesudah meninggalnya ROEMINAH alias SIRUM pada tahun 1986 tersebutmengenai harta peninggalannya telah dengan sendirinya menurut hukummenjadi Hak Milik Penggugat ;Bahwa dengan demikian, maka mengenai pengambil alihan secarapaksa atas obyekobyek sengketa Hak Milik Penggugat yang telah dilakukanoleh para Tergugat untuk dibagi waris bersama dengan para Turut Tergugattersebut adalah jelasjelas sebagai perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Bahwa sehuhungan

aktaakta yang diterbikan kepada paraTergugat maupun para Turut Tergugat menjadi TIDAK SAH/BATAL dan TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan hukum selainpara Tergugat maupun para Turut Tergugat harus dihukum untuk menyerahkankembali atas obyekobyek sengketa pada angka 3.a, b dan c tersebut kepadaPenggugat, juga harus dihukum pula untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat dengan perincian sebagai berikut :e kerugian material :dari akibat tindakan pengambil alihan

secara paksa dan pembongkaran/pengosongan atas bangunan rumah induk dan bale maupun segala tanamanyang terdapat pada obyek sengketa pada posita angka 3.a., pengambil alihanobyek sengketa pada posita angka 3.0. dan 3.c. tersebut, Penggugat telahmengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;e kerugian immaterial :dari akibat tindakan pembongkaran/pengosongan serta pengambil alihan atasobyekobyek sengketa tersebut.

No. 1985 K/Pdt/2008Vi.VIL.VIII.Menyatakan pengambil alihan secara paksa atas obyekobyek sengketapada posita angka 3.a., b danc tersebut adalah sebagai perbuatan melawanhukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk penguasaan maupunperalihan hak milik Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat maupunpara Turut Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum.Sehingga sebagai akibatnya segala bentuk suratsurat/aktaakta yangditerbitkan berdasarkan