Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK VS Drs. R. MOERDJOKO H.W., DK
414 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 190/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Laskar Merah Putih Diwakili Oleh : Laskar Merah Putih yang diwakili oleh H.Adek Erfil Manurung, SH dan Neneng A. Tuty, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Penggugat : Muhammad Arsyad Cannu
94 — 26
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-10-2021 — Putus : 28-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 248/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 April 2022 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PABOXIN diwakili oleh David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama
589 — 507
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
431 — 1707 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumyang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap, atau 2) amar putusan dari badan peradilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa sudah sangat jelas bahwa menurut kutipan pendapat R.
    Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkankeputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimanaditentukan data peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telahmenolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud..
    Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali..
    kepada pejabat tata usaha negaradalam mengambil tindakan yang konkret.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh DJP bukan merupakan eksekusiatas putusan badan peradilan akan tetapi menindak lanjuti hasilpemeriksaan badan peradilan berupa putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap yang didalamnya berkaitan dengankewenangan DJP untuk melakukan penagihan pajak yang terutang yangtercantum dalam Putusan badan peradilan tersebut.Bahwa berdasarkan Psal 13 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan
    Bahwa Pasal 32 UU KUP menyatakan bahwa dalam menjalankan11hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a)badan oleh pengurus, ...dst.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta Diwakili oleh Lie Ruli Rudy Diwakili Oleh : SOEDARTO RIMBUN, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : Kikim Tanian
34 — 26
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
Tn. Mohammad Zeid
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
356 — 205
  • Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel.1.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHUAH.01.060015576, tanggal30 September 2019.
    perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa, surat keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis(beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi perbuatan hukum berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual danfinal.
    Putusan Nomor : 244/G/2019/PTUNJKT.Individual :Final Pengesahan pendirian badan hukum yayasanmasjid agung sunan ampel berkedudukan di kotaSurabaya.
    Bahwa, dalam pendirian Yayasan Masjid Agung Sunan Ampelsebagai Badan Hukum sebagaimana Objek Sengketa, padaHal. 15 dari 62 Hal.
    Nomor 2, tahun 2016, Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum Dan PersetujuanHal. 19 dari 62 Hal.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-05-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2023 — Penggugat:
PT Metropolitan Linggajaya
Tergugat:
Direktur Perdata Ditjen Adminitrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM RI
133 — 141
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-03-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 07-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 24 Agustus 2023 — Penggugat:
Perkumpulan Kerukunan Keluarga Kawanua diwakili oleh Ayub D.P. Junus
Tergugat:
1.1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA,
75 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4082/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
286 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3231 B/PK/PJK/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — PT. VALE INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
91 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
181 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
PENGURUS PERKUMPULAN ASO SIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA diwakili oleh Ferry Joko Yuliatono, SE, Ak, Msi
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
328 — 187
  • Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus2021 di bawah register perkara Nomor: 213/G/2021/PTUNJKT dalam perkaraantara:PENGURUS PERKUMPULAN ASO SIASI PEDAGANG PASAR SELURUHINDONESIA.Suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum NegaraRepublik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakilioleh Ferry Joko Yuliatono, SE, Ak, Msi., dalam kedudukannyasebagai Ketua Umum dan Muhammad Mujiburrahman
    Rasuna Said Kav 67, Kuningan,Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU0000458.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aso Siasi Pedagang PasarSeluruh Indonesia;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/PENDIS/2021/PTUNJKT, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemeriksaan denganAcara Biasa;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 20-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2132 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT IVO MAS TUNGGAL
306 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2132/B/PK/PJK/201 7Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/092/14tanggal 09 Januari 2014, maka perkenankanlah Pemohon Banding berdasarkanPasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 mengajukan banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari
    ;KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI PEMERIKSA:Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkanSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 =Nomor00001/206/09/092/14 sebesar Rp 3.931.096.198,00 dengan perincian sebagaiberikut:Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 2132/B/PK/PJK/2017 No.UraianMenurut Wajib PajakMenurut Fiskus Peredaran UsahaHarp Pokok PonjualanLabs BrutoBiaya UsahaPenghasilan neto dalam negeriPenghasilan neto dalam negeri lainnyaa.
    Sanksi Administrasi413.220.302.255413.220.302.255115.701.684.560113.045.538.4802.656.146.0801.274.950.118413.220.302.255413.220.302.255115.701.684.560113.045.538.4802.656.146.0801.274.950.118 h.Jumlah PPh yang masih harus dibayar 3.931.096.198 3.931.096.198 PERMOHONAN BANDING:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015yangPenghasilan Badan Nomor 00001/206/09/092/14 tanggal 09 Januari 2014Tahun Pajak
    Jumlah PPh yang masih hams dibayar 375.395.429 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71837/PP/M.1A/15/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/092/14 tanggal 09Januari 2014, atas
    Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkanSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan TahunPajak sebelumnya;b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkanrugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;didukung oleh bukti yang sah; danlembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memilikiNomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikansebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Pajak Penghasilan;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-05-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 110/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : HIPAKAD Diwakili Oleh : Kawah Alva Tarna Putra., SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan HAM RI
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : HIPAKAD (Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat) Diwakili oleh : Hariara Tambunan, SE., SH., MM.
71 — 28
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 23-12-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 226/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan ILUNI UI. Diwakili oleh R. Achmad Ismail S. dkk
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA PROF. DR. MUHAMMAD ANIS, M.Met
Terbanding/Tergugat III : IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA
174 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 308/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : LILIS HARJATI KARLI
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
68 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-01-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 24 Mei 2018 — PT. BANGUN MEGAH SEMESTA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.
276 — 242
  • Bangun Megah Semestaatau Penggugat belum pernah dibubarkan atau dicabut status badan hukumnya,serta masih terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan olehTergugat, sehingga status hukumnya merupakan badan hukum perdata.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan diterbitkannya objeksengketa 1 sampai dengan 10 telah menimbulkan kerugian yang nyata kepadaPenggugat, yakni terhadap perubahan PT.
    Bangun Megah Semesta dan mengalihkan asset badan hukum PT.
    Bangun Megah Semesta yang tersimpan dalam Database SistemAdministrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 26 September 2016yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
    , Majelis Hakim jugaakan mempedomani ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila :a.
    Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yangberhalangan tetap.(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badandan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukanlain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkanatas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat(5) Badan dan/atau.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF,
208 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2.471.805.465Alasan TerbandingBahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha berdasarkanHasil Analisa Arus Piutang sehingga terdapat selisih peredaran usahasebesar Rp.2.471.805.465,00;Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dikarenakan: Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan berdasarkan transaksisebenarnya yang terjadi di perusahaan sesuai bukti bukti penjualan yangada dan semua hasil penjualan tersebut telah dilaporkan di SPM PPNTahun 2008 dan SPT PPh Badan
    Pondok IndahPadang Golf Tok NPWP: 01.309.822.3062.000;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor46099/PP/M.1II/15/2013, tanggal 9 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1502/WPJ.04/2011tanggal 2 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00032/206/08/062/10 tanggal
    tersebut harus diselenggarakandengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkankeadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;Pasal 28 ayat (11):Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuanatau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahandata dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atausecara program aplikasi online wajib disimpan selama 10(sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atautempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempatkedudukan Wajib Pajak badan
    Bahwa terbukti yang menjadi pokok sengketa dalampengajuan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi PeredaranUsaha, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi Peredaran usaha berdasarkanpengujian arus piutang yang besumber dari Rekening KoranBank, General Ledger, dan SPT Tahunan PPh Badan 2008;3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) mengajukan keberatan dengan alasan bahwaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)Halaman 11 dari 20 halaman.
    Dengan Badan Kesejahteraan KaryawanPondok Indah Padang Golf Perjanjian Kerjasama No : PK/004/MU/PIPG/VIII/03.EHalaman 12 dari 20 halaman.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 48/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat II : P.T. Karya Putra Borneo. Diwakili oleh Iwan Tjahjadi
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : PT. Karya Putra Borneo Diwakili oleh Bharat Kumar Jain
Turut Terbanding/Penggugat I : PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
124 — 15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 12-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA., II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
302 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didaftarkanke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam jangka waktu90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang Undang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(Selanjutnya disebut UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara);Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan oleh Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Badan
    Hal itu justrumembahayakan masyarakat lainnya yang berpotensi menjadi sasaransasaran pembungkaman sebagaimana tindakan yang dilakukan olehPollycarpus Budihari Priyanto dan juga Badan Intelejen Negara (BIN)yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir;Halaman 20 dari 49 halaman.
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2016yang terkandung dalam pasal 1 ayat 9 Juncto pasal 53 ayat (1) dan (2)UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya yaitu:a) Penetapan tertulis;b) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;c) Berisi tindakan hukum tata usaha negara;d) Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;e) Bersifat konkrit, individual, dan final;) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan dan
    ketentuan ketentuan KUHP atau KUHP atauperaturanperaturan peruGangneacigng lain yang bersifat hukum pidanatidak termasuk dalam hal ini Badan Tata Usaha Negara atauPejabat Tea QeahaSiegura telah bertindak dalam kewcnangannya dalambidang hukuin publik! KUHP dan KUHAP terlctak dalam bidang hukumpublik. Kiranya Pemerintah tidak berkeberatan memberikan tanggapanpenjelasannya lebih lanjut dalam hal ini. 2. Risalah Resmi!
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2016kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dikarenakan untukkeputusan tersebut sudah memiliki jalur atau upbaya hukum yang tersedia; dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau pergfiireundangan lain yang bersifat hukum pidana tidak termasuk (ga iKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan tidaksengketa.