BUT. SAPURA DRILLING BERANI LTD. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PENTA OCEAN CONSTRUCTIONS CO.LTD;

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002169.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01959/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 08Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00062/207/12/053/16 tanggal 22 Desember 2016 Masa Pajak Juli 2012, atasnama BUT

bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01959/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00062/207/12/053/16 tanggal 22 Desember 2016 Masa Pajak Juli2012, atas nama BUT

BUT ITOCHU CORPORATION REPRESENTATIVE OFFICE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 1917/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117294.16/2011/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan seluruhnya Surat Keputusan Terbanding Nomor01209/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atas nama BUT ItochuCorporation Representative Office, NPWP

tanggal 12 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117294.16/2011/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP01209/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00055/207/11/053/16 tanggal 28 April 2016, atas nama BUT

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT ITOCHU CORPORATION REPRESENTATIVE OFFICE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

BUT KRISENERGY (UDAN EMAS) B.V. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Banding tanggal 25 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098208.18/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2694/WPJ.07/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentangKeberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) PBB NOP.31.71.000.000.044.8231.3 Tanggal 30 April2014 Tahun Pajak 2014 atas nama BUT

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2694/WPJ.07/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentangKeberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB Nomor31.71.000.000.044.8231.3 tanggal 30 April 2014 Tahun Pajak 2014atas nama: BUT KrisEnergy (Udan Emas) BV, NPWP02.410.372.3081.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;3.3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT KRISENERGY (UDAN EMAS) BV;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. M.

BUT. TOTAL E&P INDONESIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 3056/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak November 2009 Nomor: 00013/204/09/081/13 tanggal11 Oktober 2013, atas nama: BUT Total E&P Indonesie, NPWP:01.001.260.7081.000, alamat: World Trade Center II Lantai 12, JI.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT TOTAL E&P INDONESIE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3056/B/PK/Pjk/2018pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN SOUTH SAGERI BV;

adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01820/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20November 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011 Nomor 0001 1/245/11/081/16 tanggal 03 November2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00048/NKEB/WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 13 Agustus2018, atas nama: BUT

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP01820/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20November 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2011 Nomor0001 1/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00048/NKEB/WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 13 Agustus 2018, atasnama BUT Talisman South Sageri B.V., NPWP 02.410.281.6081.000,

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 Nomor 00011/245/11/081/16 tanggal 3 November2016, atas nama BUT Talisman South Sageri B.V., NPWP02.410.281.6081.000, beralamat di Gd. Bursa Efek Jakarta Tower Lt. 11, JI. Jend.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesarUSD1,801,082.00 atas penghasilan Branch Profit Tax (BPT) terkaitpengalihan Participating Interest secara langsung dari BUT TalismanSouth Sageri B.V. kepada Total E&P South Sageri yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidakdipertahankan Majelis Hakim dapat dibenarkan, karena setelah menelitiHalaman 5 dari 10 halaman.

Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusana quo dan mengadili Kembali dengan pertimbangan karena in casu (a)Penghasilan Branch Profit Tax (BPT) terkait pengalihan ParticipatingInterest secara langsung dari BUT Talisman South Sageri B.V. kepadaTotal E&P South Sageri pada dasarnya adalah merupakan satu sumberpendapatan yang berasal dari PSC, sehingga DPP PPh Pasal 26 ayat(4) adalah sama dengan DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2).

BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (D/H. BUT. TALISMAN WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110170.36/2012/PP/M.XVI.A Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01521/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakJanuari Desember 2012 Nomor 00002/246/11/081/15 tanggal 3 Agustus2015, atas nama BUT

Wiriargar Overseas Limited (d/n BUT TalismanHalaman 2 dari 10 halaman.

memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkke samenhang)antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3BIndonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalam Article 10.8 yangmenyatakan bahwa: Notwithstanding any other provisions of thisAgreement, where a company which is a resident of one of the twoStates has a permanent establishment in the other State, the profits ofthe permanent establishment may be subjected to an additional tax inthat other State in accordance with its law, but

maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie bagianPemerintah (85%) dan BUT

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (d/h BUTTALISMAN WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED);2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110170.36/2012/PP/M.XVI.A Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: BUTWIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (d/h BUT TALISMAN WIRIARGARHalaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 894/B/PK/Pjk/2019OVERSEAS LIMITED);2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PREMIER OIL KAKAP BV

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL KAKAP BV

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DAIICHI CHUO KINKAI KAISHA;

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00151/KEB/WPJ.07/2018 tanggal17 Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012Nomor 00009/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yangtelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atasnama: BUT

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00009/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimanayang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak nomor KEP00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29November 2017, atas nama : BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha,NPWP 01.067.542.9053.000, beralamat di Kobexindo TowerLantai 5, Jalan Pasir Putin Raya, Blok E5D, Pademangan, JakartaUtara 11430, adalah telah sesuai dengan ketentuan

BUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG, Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 1095/B/PK/Pjk/2019Pajak 2011, atas nama BUT Singapore Petroleum Sampang, Ltd., NPWP:02.410.020.0081.000, dengan alamat di Wisma GKBI Lt.39 Suite 3901,Jalan Jend.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG, Ltd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (D/H. BUT. TALISMAN WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 855/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED d/h BUT TALISMANWIRIARGAR OVERSEAS LIMITED, beralamat di GedungPerkantoran Hijau Arkadia Tower E Lantai 10, Jalan T.B.Simatupang, Kavling 88, Jakarta Selatan 12520 (di GedungBEI Tower lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253,Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Nader Helmy ZakiYouwakim, jabatan

Putusan Nomor 855/B/PK/Pjk/20192016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakJanuariDesember 2011 Nomor 00009/246/11/081/15 tanggal 3 Agustus2015, atas nama BUT Wiriargar Overseas Limited (d/h BUT TalismanWiriargar Overseas Limited), NPWP 02.837.478.3081.000, beralamat diGedung BEI Tower , Lantai 11, Jalan Jend.

memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dengan P3B Indonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalamArticle 10.8 yang menyatakan bahwa : Notwithstanding any otherprovisions of this Agreement, where a company which Is a resident ofone of the two States has a permanent establishment in the other State,the profits of the permanent establishment may be subjected to anadditional tax in that other State in accordance with its law, but

maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie bagianPemerintah (85%) dan BUT

Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED d/h BUTTALISMAN WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110169.36/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingBUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED d/h BUT TALISMANWIRIARGAR OVERSEAS LIMITED;Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 855/B/PK/Pjk/20192.

BUT DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V.;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CUE KALIMANTAN PTE, LTD;

., beralamat di MenaraGlobal Lantai 9 Suite A, B, Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 27, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh MatthewJames Boyall, jabatan Direktur BUT CUE Kalimantan Pte.Ltd.

Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02081/KEB/WP4J.07/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Final Nomor00004/245/11/081/16 tanggal 6 Oktober 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00139/NKEB/WPJ.07/KP.10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 MasaPajak Oktober 2011, atas nama BUT CUE Kalimantan Pte. Ltd.;3.

Putusan Nomor 4021/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pajak Oktober 2011, atas nama BUT CUE Kalimantan Pte. Ltd..

Keempat,bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung dalammengedepankan prinsip judicial activism diketahui bahwa dalam Plan ofDevelopment (PoD) dan dokumen korespondensi Menteri KeuanganNomor S443a/MK012/1982 tanggal 6 Mei 1982 dan MenteriPertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88 yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT CUEKalimantan Pte.

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding BUT CUEKALIMANTAN Pte. Ltd.;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DAIICHI CHUO KINKAI KAISHA;

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00139/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari2012 Nomor 00010/203/12/053/16 tanggal 2 November 2016 sebagaimanayang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00161/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atasnama BUT

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00139/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Januari 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari2012 Nomor 00010/203/12/053/16 Tanggal 2 November 2016Sebagaimana Yang Telah Dibetulkan Dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak NomorKEP00161/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November2017, atas nama BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP01.067.542.9053.000, beralamat

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor0001 0/203/12/053/16 tanggal 2 November 2016 sebagaimana yangtelah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00161/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29November 2017, atas nama BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha,NPWP 01.067.542.9053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lt. 5,Jalan Pasir Putin Raya, Blok E5D, Pademangan, Jakarta Utara11430, adalah telan sesuai dengan ketentuan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD;

Putusan Nomor 1890/B/PK/Pjk/2019atas nama BUT Shanghai Electric Group Co Ltd, NPWP:02.072.405.0053.000, beralamat di Tamara Center Lantai 19 Suite 1918,Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920,sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut : DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp 169.306.006.383,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 5.079.204.079,00Kredit Pajak Rp 2.061.928.182,00Pajak yang kurang dibayar Rp 3.017.275.897,00Sanksi Administrasi Pasal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00575/KEB/WPJ.07/2016 tanggal21 April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4ayat (2) Nomor 00026/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015Masa Pajak Mei 2010, atas nama BUT Shanghai ElectricGroup Co Ltd, NPWP: 02.072.405.0053.000, beralamat diTamara Center Lantai 19 Suite 1918, Jalan Jenderal SudirmanKavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, adalah telahsesuai

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LLC

Pajak NomorPUT89831/PP/M.XVIIIB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1193/WPJ.07/2015 tanggal9 April 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/277/09/081/14tanggal 20 Januari 2014, atas nama BUT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LLC

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT080555.13/2004/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 03 April 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP577/WPJ.07/2014 tanggal21 Maret 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2004 Nomor 00001/204/04/081/12 tanggal 28 Desember 2012,atas nama: BUT

MenyatakanKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP577/WPJ.07/2014 tanggal 21 Maret 2014, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2004 Nomor 00001/204/04/081/12 tanggal 28 Desember2012, atas nama: BUT. Pertamina Hulu Energi ONWJ Lic, NPWP:01.000.396.0081.000, alamat: Jalan TB.

BUT. SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105690.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00576/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor00028/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak Oktober 2010atas nama BUT

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. M.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. PREMIER OIL NATUNA SEA BV

Desember 2009 Nomor 00003/277/09/081/12tanggal 29 Oktober 2012 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor160787432009, atas nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP01.068.713.5081.000, alamat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12190, sehingga PPN yang masih harus dibayar Masa PajakJanuari s.d.

Desember2009 Nomor 00003/277/09/081/12 tanggal 28 Oktober 2012 yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160787432009, atasnama : BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWPHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3054/B/PK/Pjk/201801.068.713.5081.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.