Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua PesertaSistem BIRTGS di Indonesia Nomor : 4/10/DASP tanggal 26Juni 2002, perihal Perubahan Kedua Atas Surat EdaranBank Indonesia Nomor : 2/24/DASP tanggal 17 November2000, perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement ;10.Surat Edaran Nose : S.5DIR/OPR/OPS/02/02 tanggal 18Februari 2002 tentang Pembukuan dan Verifikasi PT. BankRakyat Indonesia (Persero) ;11.

Sertifikat Kepatuhan Nomor : 93DIR/KMR/KEP/05/2003tanggal 5 Mei 2003 tentang Transfer antar Bank melaluiBank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) ;Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua PesertaSistem BIRTGS di Indonesia Nomor : 4/10/DASP tanggal26 Juni 2002, perihal Perubahan Kedua Atas Surat EdaranBank Indonesia Nomor : 2/24/DASP tanggal 17 November2000, perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement ;10.Surat Edaran Nose : S.5DIR/OPR/OPS/02/02 tanggal 18Februari 2002 tentang Pembukuan

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Peserta Sistem BIRTGS di Indonesia Nomor : 4/10/DASP tanggal 26 Juni 2002,perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank IndonesiaNomor : 2/24/DASP tanggal 17 November 2000, perihal BankIndonesia Real Time Gross Settlement ;10.Surat Edaran Nose : S.5DIR/OPR/OPS/02/02 tanggal 18 Februari2002 tentang Pembukuan dan Verifikasi PT.

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua PesertaSistem BIRTGS di Indonesia Nomor : 4/10/DASP tanggal26 Juni 2002, perihal Perubahan Kedua Atas Surat EdaranBank Indonesia Nomor : 2/24/DASP tanggal 17 November2000, perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement ;10.Surat Edaran Nose : S.5DIR/OPR/OPS/02/02 tanggal 18Februari 2002 tentang Pembukuan dan Verifikasi PT. BankRakyat Indonesia (Persero) ;11.

DeltaMakmur Ekspresindo dengan hanya mendasarkan kepadasurat atau faxcimile, padahal dalam RTGS sudah ada perintahyang jelas untuk ditempatkan sebagai deposito berjangka,adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam SEBI No. 5/17/DASP tanggal 15 Agustus 2003, di samping tidaksesuai dengan prinsip kehatihatian yang merupakan salahsatu prinsip kerja di BRI.

yang dapat ditempuh apabilapeserta pengirim ingin mengajukan permintaan pengembalian danahanya dapat dilakukan melalui mekanisme koreksi, dan pesertapenerima dapat memutuskan apakah menerima atau tidak permintaantersebut, mekanisme koreksi transfer tersebut di atur dalam Sistem BIRTGS yang ditetapkan didalam Surat Edaran bank Indonesia (SEB)),No. 10/11/DASAP, tanggal 05 Maret 2008, prihal PenyelenggaraanSistem BIERTGS, yang telah diganti dan dicabut oleh Surat EdaranBank Indonesia (SEBI), No. 12/1/DASP

identitas nasabah penerima dan/atau jumlah danayang ditransfer, sehingga jelas pendebetan tersebut adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa hak danbertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008tentang Sistem Bank Indonesia mengenai Real Time Gross Settlement(RTGS) jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), No. 10/11/DASAP,tanggal 05 Maret 2008, prihal Penyelenggaraan Sistem BIRTGS, yangtelah diganti dan dicabut oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEB)I), No.12/1/DASP

Trt=uwsoma ogak stbalg: i Ipeol 19 praal Dasp sel J>Artinya : Hai orangorang yang beriman, apabila kamu bermuamalattidak secara tunai, untuk waktu yang tidak ditentukan,hendaklah kamu mencatatkannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ektensif/yangdiperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT padasurat alBagoroh ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatanhukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanyamemegang prinsip, yang penting

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam NasionalPenaris Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Yangmenyebutkan bahwa Penarik tidak diwajibkan dana apabila :Cek dan/atau Bilyet Giro hapus karena daluwarsa yaitusetelah waktu 6 ( enam ) bulan terhitung sejak berakhirnyaTenggang Waktu Penunjukkan ;6.

memastikan bahwa debitur dalam hal ini pelawansudah beretikad baikPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASAKEUANGANPasal 3 Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanyaitikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumenmengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.Bahwa perlakuan petugas debkolektor yang dikirim terlawan tidak sesualaturan dimana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor14/17/DASP

perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran denganMenggunakan Kartu.Tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan,ataupun mempermalukan Tidak boleh menggunakan kekerasan verbalmaupun fisik .Penagihan hanya boleh dilakukan kepada debitur Tidakboleh dilakukan secara terusmenerus hingga mengganggu debitu Hanyaboleh dilakukan pada alamat penagihanHanya boleh dilakukan pada pukul08.0020.00 sesuai zona waktu alamat penagihan debitur

hukumsecara sepihak melalui para Tergugat II dan Ill telan menerbitkan SuratPemberitahuan Penutupan Rekening No.178/SP/COC/KT.R/032003 yangditujukan kepada Penggugat I, perihal penutupan rekening koran joint accountNo.29099611 milik para Penggugat dan II, karena cek/ bilyet giro kosong;Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat , II dan Ill tersebut namaPenggugat dengan NPWP 6.498.490.9111 telah dimasukkan ke dalam DaftarHitam (Black List) oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalamSurat No.15/36/DASP

No. 572 PK/Pdt/2010dan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 8 Juni 2000 No. 2/10/DASP;.

Jadi di sini terbukti bahwa Terdakwa tidak pada posisi sebagaiorang yang memperdaya sehingga orang tergerak untuk melakukansesuatu;Bahwa Bilyet Giro dengan Cek berbeda, menurut Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995tentang Bilyet Giro, disebutkan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintahpemindahbukuan, sedangkan Cek menurut Surat Edaran BankIndonesia Nomor 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata UsahaPenarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek adalahsurat

ANITA RATNA DEWI menjadi anggotaPPK Depok Nomor : 03/HK.03.1Kpt/3404/KPUKab/I/2019, tanggal02 Januari 2019.9. 2 ( dua ) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DASP nomor :57/PPK/DPK/ V/2019 ( surat pengantar hasil rekapitulasi KecamatanDepok dari PPK Depok Kepada KPU Sleman ).10. 2 ( dua ) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DB 2 KPUSleman tentang keberatan saksi PPP11. 1( satu ) lembar fotocopy surat mandat partai PPP atas namaAGUS SUMPENO Y, ST.12. 1 (satu) keping DVDR merk GTPRO multi speed

ANITA RATNA DEWI menjadi anggotaPPK Depok Nomor : 03/HK.03.1Kpt/3404/KPUKab/I/2019, tanggal 02Januari 2019.Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn9. 2 ( dua ) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DASP nomor :57/PPK/DPK/ V/2019 ( surat pengantar hasil rekapitulasi KecamatanDepok dari PPK Depok Kepada KPU Sleman ).10. 2 ( dua ) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DB 2 KPUSleman tentang keberatan saksi PPP11. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat mandat partai PPP atas namaAGUS SUMPENO

ANITA RATNA DEWI menjadi anggotaPPK Depok Nomor : 03/HK.03.1Kpt/3404/KPUKab/I/2019, tanggal 02Januari 2019.9. 2 ( dua ) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DASP nomor :57/PPK/DPK/ V/2019 ( surat pengantar hasil rekapitulasi KecamatanDepok dari PPK Depok Kepada KPU Sleman ).10. 2 ( dua ) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DB 2 KPUSleman tentang keberatan saksi PPP11. 1( satu ) lembar fotocopy surat mandat partai PPP atas namaAGUS SUMPENO Y, ST.12. 1 (satu) keping DVDR merk GTPRO multi speed

SE DSP No.9/2007 huruf D tentang Kewajiban Penyediaan Dana danSurat Edaran No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 yang ditujukankepada semua bank peserta Kkliring di Indonesia perihal : Tata UsahaPenarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (SE DASP No.2/2000) angka Illtentang Kewajiban Penyediaan Dana, menyebutkan bahwa : Penarikwajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya padabank Tertarik, dengan ketentuan : Penarik wajib menyediakan danauntuk Bilyet Giro mulai tanggal efektif sampai dengan tanggaldaluwarsa

SE DASP No.2/2000 angka Ill tentang Kewajiban Penyediaan Danamenyebutkan bahwa : Penarik wajib menyediakan dana yang cukupdalam Rekeningnya pada Tertarik, dengan ketentuan : Penyediaandana untuk Bilyet Giro mulai dari tanggal efektif sampai dengantanggal daluwarsa;.

Dengan ketidaktaatan dan lalainya Tergugatuntuk menempuh caracara yang tidak merugikan kepentingan nasabah terhadapperaturan tersebut merupakan suatu bentuk dari perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian terhadap Penggugat;10 Bahwa dalam teknis penagihan pembayaran kredit oleh pegawai atau pekerja daripihak Tergugat kepada suami Penggugat jelas bertentangan dengan cara atau panduanpenagihan pembayaran kredit yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank IndonesiaNomor 11/10/DASP tanggal 13 April

Surat Bank Indonesia nomor 8/99/DASP/KI/Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2006perihal Daftar Hitam No.8/8e. Notulen pertemuan dengan Penggugat tanggal 26 September 2006f. Call Memo (hasil pertemuan dengan Penggugat) tanggal 15 November 2006g. Surat Tergugat kepada Penggugat nomor 044/1773/KRD/Krt tanggal 5Desember 2006 perihal pemberitahuan kredit jatuh tempoh. Call Memo (hasil pertemuan dengan Penggugat) tanggal 20 April 2007i.

Januari 2004 telahdiberi materai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan foto copy aslinya diberitanda T. 12 ;13.Foto copy Surat Peryataan Penyerahan Jaminan tertanggal 26 Januari 2006telah diberi materai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan aslinya diberitanda T .I13 ;14.Foto copy Surat Tergugat perihal panggilan No.044/662/KRD/Krt tanggal 16Agustus 2006, telah diberi materai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan fotocopy aslinyadiberitanda T. 14 ;15.Foto copy Surat Bank Indonesia No.8/99/DASP

Romawi Vill angka 1 SuratEdaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihalDaftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong, yang menyatakansebagai berikut:(1) Apabila dalam jangka waklu 1 (satu) tahun sejaktercantum dalam DHN, pemilik rekening melakukan lagi penarikan 1(satu) lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro kosong dengan nilainominal berapapun, bank tertarik wajib menutup seluruh rekening giropemilik rekening yang bersangkutan.Namun dikarenakan Penggugat masih memiliki

Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Nomor : 0100/HT.01.01/2014 Tentang WewenangMemutus Kredit Dan Bank Garansi Bagi Pejabat, foto copy mana telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, diberitanda T17/TT.+17 ;18.Foto Copy Peraturan Bank Indinesia Nomor 8 /29/PBI/2006 TentangDaftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, fotocopy mana telah dicocokkan sesuai dengan unduhannya/download dariinternet, diberi tanda T18/TT.I18 ;19.Foto Copy Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP tanggal 19 Juni2007

tersebut telah sesuai dengan Standar OperasionalProsedur (SOP) yang ada pada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15ayat 7 huruf b angka 2) dan 3) Peraturan Bank Jateng No. 0301/HT.01.01/2007tentang Giro yang pada angka 3) menyatakan : 3) Pemberian SuratPemberitahuan Il (SP Il) pada angka 1) huruf ini didahului dengan SuratPemberitahuan (SP 1) sedangkan pada angka 2) huruf ini tanpa didahuluidengan Surat Pemberitahuan (SP 1). dan hal tersebut juga diatur dalam SuratEdaran Bank Indonesia No. 9/ 13/ DASP

Hal mana juga diatur dalam Surat Edaran Bank IndonesiaNo. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam NasionalPenarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang antara lain menyebutkan bahwaSurat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau BilyetGiro (SPP) merupakan surat pemberitahuan bahwa hak penggunaan Cekdan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening dibekukan oleh Bank karenamemenuhi antara lain halhal sebagai berikut :c) Pemilik Rekening telah melakukan Penarikan Cek dan/atauBilyet Giro kosong yang

Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il akan dititikberatkan pada peraturan perundangan yang mengatur atau berkaitan mengenaihal tersebut ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan baik olehTergugat, Turut Tergugat maupun Turut Tergugat Il, bukti yang mengaturmengenai Daftar Hitam Nasional (DHN) adalah tertuang dalam Peraturan BankIndonesia Nomor 8/29/PBV2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik CekDan/Atau Bilyet Giro Kosong (bukti T18/TT.18), Surat Edaran Bank IndonesiaNo.9/13/DASP

tersebut adalah diduga terjadi tindak pidanapenipuan dan / atau penggelapan yang dilakukan~ oleh Hendri;e bahwa yang melakukan pemblokiran adalah Terdakwa II, yang bertugas sebagaipetugas dalam kliring;e bahwa alasan untuk dapat mengabulkan permohonan pemblokiran bilyet giro adalah1 Kesalahan penerbitan;2 Dicuti; 222292 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ences3 Blanko hilang;4 Hilang dalam pengiriman; 5 Sesuai permintaan nasabah; bahwa dasar hukum pemblokiran adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)No.2/10/DASP

konfirmasi terlebih dahulu dengan pihakKepolisian dan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) bukan merupakanpermohonan pemblokiran; bahwa menurut Ahli, pemblokiran bilyet giro oleh suatu bank dengan tujuan untukmelindungi nasabah bank bisa dilakukan, diperbolehkan, asal ada alasan yang jelasdan tidak berbohong, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan BankIndonesia No.9/13/2007;bahwa Peraturan yang mengatur tentang pemblokiran bilyet giro ada dalam SuratEdaran Bank Indonesia No.2/10/DASP

melakukan pemblokiran bilyet giro, namuntidak ada masalah, karena alasan hilang juga banyak;e Bahwa Terdakwa I pernah membaca Surat Penyataan yang dibuat oleh Hendri, yangisinya tidak keberatan jika bilyet gironya diblokir;e Bahwa tidak ada kewajiban Bank untuk mengecek kepada pihak yang berwajibdalam hal ini Kepolisian, untuk mencek dugaan tindak pidana, dalam hal ini, yangdilakukan oleh Henri;e Bahwa persyaratan / alasan pemblokiran bilyet giro diatur dalam Surat Edaran BankIndonesia Nomor 9/13/DASP

berdasarkan azas keadilan, yang pada intinyaberisikan tentang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya;, maka MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan pemblokiran yang diajukan oleh saksi AcepSopyan alias Asep Lugeza Bin Iin Solihin adalah adil dan patut untuk dikabulkan dan olehkarenanya pula adalah kewajiban perbankan (dalam hal ini Bank BNI CabangTasikmalaya) untuk mengabulkan permohonan tersebut;Menimbang, bahwa pada sisi lain, setelah mencermati Surat Edaran Bank IndonesiaNo. 9/13/DASP

Rajawali Nusindo tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 2/10/DASP, Tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong diatur hal hal sebagai berikut :1. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya padaTertarik, dengan ketentuan Penyediaan dana untuk Bilyet Giro mulai daritanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluwarsa;2. Penarik tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal :a.

1 (satu) lembar BG (Bilyet Giro) BIl (Bank Internasional Indonesia) CabangPembantu Madiun Nomor BG : BV 093144 senilai Rp. 600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 01 Maret 2014;Hal mana apabila dihnubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atasmenurut hemat Majelis =menunjukkan bahwa Terdakwa telah memilikikesengajaan (opzet) untuk secara melawan hukum tidak melaksanakankewajiban sebagai Penarik Bilyet Giro (BG) sebagaimana dimaksud SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rangkaian kebohonganadalah rangkaian kata kata bohong yang sedemikian rupa sehinggamembentuk cerita yang seakan akan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum unsur ke 2tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipumuslihat yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai PenarikBG sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP

berdasarkan fakta fakta hukum dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa telahHalaman 73 dari81 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014/PN Mad74membeli barang barang berupa lampu Philips berbagai merk dan type dari PT.Rajawali Nusindo Cabang Madiun , barang barang mana telah berada dalamkekuasaan Terdakwa namun Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat yaitudengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penarik BGsebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP

A Surat Edaran BI No. 18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2016perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran BI No. 9/13/DASP tanggal 19Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet GiroKosong (SEBI perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau BilyetGiro Kosong) yang berbunyi:"Bank Tertarik wajid menolak Cek dan/atau Bilyet Giro apabilamemenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai befikut ..1. Dana tidak cukup;2.

A Surat Edaran BI No.18/39/DPSP tanggat 28 Desember 2016 perihal Perubahan Kedua atasSurat Edaran BI No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daffar HitamNasional Penarik Cek dan/atau Bityet Giro Kosong (SEBI perihal DaftarHitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong) yang berbunyi:"Bank Tertaak wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro apabilamemenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut:1. Dana tidak cukup;2.

Foto copy Surat Edaran Departemen Penyelenggaraan SistemPembayaran (DPSP) Bank Indonesia perihal: Perubahan Kedua atas SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihalDaftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, diberitanda P4;5. Foto copy Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASPtanggal 19 Juni 2007 tentang Matriks Pengkategorian Alasan PenolakanCek dan/atau Bilyet Giro, diberi tanda P5;6.

Hal tersebut dipertegas dengan SuratKeterangan Penolakan dari BCA yang disertai dengan dokumenpendukung yang menjadi dasar BCA melakukan pemblokiran.Petugas Kliring TERGUGAT selanjutnya melakukan prosespenolakan kliring berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikanoleh Petugas Kliring BCA.Bahwa angka IV huruf A Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro KosongHalaman17 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.,10.11.12.13.

(untuk selanjutnya disebut SEBI No. 2/10/DASP) menyatakan bahwaTertarik wajib melakukan penolakan atas Cek atau Bilyet Giroyang diunjukkan kepada Tertarik apabila Cek/Bilyet Girodimaksud memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakansebagai berikut :e Angka 14 Warkat diblokir pembayarannya (surat keteranganKepolisian terlampir); Angka 15 Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang(surat pemblokiran terlampir).Bahwa berdasarkan data pada TERGUGAT I, alasan penolakankliring yang dilakukan oleh

Petugas Kliring TERBANDING selanjutnya melakukan prosespenolakan kliring berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan olehPetugas Kliring BCA.Bahwa angka IV huruf A Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASPtentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (untuk selanjutnyadisebut SEBI No. 2/10/DASP) menyatakan bahwa Tertarik wajibmelakukan penolakan atas Cek atau Bilyet Giro yang diunjukkankepada Tertarik apabila Cek/Bilyet Giro dimaksud memenuhi salahsatu atau lebih alasan penolakan sebagai

Bahwa, atas kejadian itu Tergugat melaporkan Penggugat pada tanggal29 Juni 2018 di POLDA SIUMATERA UTARA dengan Laporan PolisiNomor : LP/820/VI/ 2018/SPKT iii atas dugaan tindak pidana dan atauPenggelapan sebaagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal372 KUHPidana.atas Biyet Giro yang tidak dapat di cairkan (kosong).FAKTA FAKTA HUKUM16.Bahwa, dalam hal ini dijelaskan, definisi Cek, Bilyet Giro dan Cek/ Girokosong dapat ditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2 /10/Dasp Tahun 2000 Tentang

Perjanjian KartuKredit diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimanadiubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan juncto PBI Nomor 11/11/PBI/2009 juncto SE Nomor11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat PembayaranDengan Menggunakan Kartu; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11), (16), (18), Pasal 3,Pasal 6 huruf (6), dan huruf (lI), Pasal 7 dan Pasal 10, Undang UndangPerbankan, antara lain menegaskan dan mengatur sebagai berikut:e Pasal 1 angka (11

:Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yangmenerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kreditdan/atau Kartu Debet;Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Perbankan junctoPBI Nomor 11/11/2009 juncto SE BI Nomor 11/10/DASP/2009,maka fungsi dan tugas utama perbankan adalah menghimpun danamasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembalikepada masyarakat dalam bentuk kredit termasuk pemberianfasilitas kredit melalui APMK (Alat Pembayaran denganMenggunakan Kartu)

Nomor 1620 K/Pdt/201648.7/60/DASP/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat PembayaranDengan Menggunakan Kartu;Pasal 20 ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) PBI Nomor 7/52/PBI/2005Ayat (2)Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yangdisampaikan kepada Pemegang Kartu, sekurangkurangnyahalhalsebagai berikut:a.

Sesarnya;Tanggal;Besarnya;Besarnya;020 5Nominal;Ayat (3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajibdisampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabilaterjadi perubahan atas informasi tersebut.Ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasitertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan informasi dalamlembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganSurat Edaran Bank Indonesia.Angka romawi angka 3 huruf b SEBI Nomor 7/60/DASP

Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PBI Nomor7/52/PBI/2005 juncto angka romawi angka 3 huruf b SEBI Nomor7/60/DASP/2005 juncto Pasal 49 Undang Undang Perbankan dan halitu juga bertentangan dengan atau melanggar Putusan MA Nomor 3565K/Pdt/1990 tanggal 29 Juli 1993; dan Putusan MA Nomor 1077K/Pdt/1989 tanggal 16 Juni 1994; dan Putusan MA Nomor 4000K/Pdt/1989 tanggal 15 Januari 1994; dan Putusan MA Nomor 196K/AG/1994 tanggal 15 November 1995, sehingga putusan Judex FactiPengadilan Tinggi harus

Dengan rangkaian peristiwa yangterjadi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hak subjektif Penggugat akankeamanan dan kenyamanan telah dilanggar oleh Tergugat sebagai bank yangdipercayakan oleh Penggugat untuk menyimpan dana;Ill Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Sebagai Bank YangBertanggung Jawab Untuk Mengelola Sistem Dan/Jaringan ATM;17 Bahwa pada Bagian I Huruf C angka 5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran denganMenggunakan

ke 2 (dua) cek tersebut tanoa konfirmasi atau pemberitahuanterlebih dahulu pada Penggugat sebagai pemilik rekening (bukti P3);Bahwa Tergugat seharusnya mengkonfirmasikan/memberitahukanterlebih dahulu kepada Penggugat atau melakukan penolakan atas pencairancek tersebut dengan pertimbangan adanya permohonan pemblokiran yangdiajukan atau dimohonkan Penggugat dan permohonan pemblokiran inimerupakan salah satu syarat penolakan pencairan cek/bilyet giro sebagaimanaSurat Edaran Bank Indonesia No. 219/DASP