Ditemukan 97 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : djaguna danagung darmaguna damarguna dashaguna dayabuana dalamuna dahayuna daragung
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-05-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Skb
Tanggal 5 Juli 2017 — Ece Iskandar, S.Pd als Ece Bin Oom Sukarma
61 — 6
  • Daya Guna Mandiri (DGM) untuk menagihangsuran atas pinjamannya, hingga membuat Saksi Sri Mulyani BintiSadili curiga dan mengecek serta menanyakan langsung kepada petugastersebut mengenai peminjamannya, juga mendatangi Bank SyariahMandiri untuk menanyakan status pinjaman Saksi Sri Mulyani Binti Sadilitersebut dan mengetahui bahwa uang yang telah diberikannya kepadaTerdakwa sejumlah Rp94.630.000,00 (sembilan puluh empat juta enamratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan Terdakwa ke Koperasi DayaGuna
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 326/Pid.B/2018/PN Son
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KATRINA DIMARA
Terdakwa:
1.PAULINUS L. TUNYANAN AHMAD ALDRIAN alias AHMAD ALDRIAN
2.ASEP MAULANA HIDAYATULLAH
3.MASEBUDJI TUALEKA Alias ALEKA
4.ALKINDI MAU
24 — 16
  • UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAUBARANGMenimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenagayang lebin besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul,menyepak atau melempar atau menggunakan sarana kepada objek yang dituju.Dan pengertian barang lebih ditekankan kepada benda mati tetapi memiliki dayaguna yakni rumah, perabotan rumah, atau hasil karya ciptaan manusia yang dibuatdan mempunyai tujuan tertentu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — PT. LAJUPERDANA INDAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modal dalam Negeri Nomor:08/II/PMDN/2006 tanggal 6Pebruari 2006, dalam rangkaian mengolah, mengubah bentuk atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru, mengolah lahan,menanam, memelihara tebu, memproses sampai menghasilkan gulayang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak PertambahanNilai;Bahwa menghasilkan menurut Pasal 1 angka 16 UU.PPN, adalahkegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatubarang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 27-12-2013 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52325/PP/M.XIIIB/16/2014
Tanggal 8 Mei 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
130 — 28
  • ;Pasal 1 angka 16Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atausifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orangpribadi atau badan lain melak ukan kegiatan tersebut.;Pasal 1 angka 24Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayaroleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa KenaPajak.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 21-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 08-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 6 Juni 2012 — SIANNY SULISTIODEWI, dkk melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, MUHAMMAD ANWAR, PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
39 — 19
  • DayaGuna/Ny. Maria Yuliawati maka para Penggugat sebagai ahli waris dari Budi Hudojodan Maria Yuliawati juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta yang telahdilelang oleh PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-10-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 489/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 28 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat I : Pemkab sukabumi cq Bupati sukabumi Diwakili Oleh : SUSANTY, SH
Terbanding/Penggugat : Hj. R.FINA ROSDIANA
Turut Terbanding/Tergugat III : IR. H. SUSILO BUDI, MM, Dkk
Turut Terbanding/Tergugat II : KELOMPOK TANI GOALPARA
47 — 29
  • Bahwa Dinas Peternakan pada saat itu belum memiliki Sumber dayaguna untuk melaksanakan pembibitan sapi (rearing) Sendiri; 6. Bahwa kemudian perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh DinasPeternakan Kabupaten Sukabumi dengan sdri. Hj. R. Fina Rosdianapada tahun 2006 dengan surat perjanjian kerjasama No. 524.1/400 AProd/2006 tanggal 20 Juli 2006 (Bukti T2) dan tahun 2007 melalui suratperjanjian kerjasama No. 524.1/449 AProd/2007 tanggal 1 Agustus 2007(Bukti T4); 7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — PT. LAJUPERDANA INDAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modal dalam Negeri Nomor:08/II/PMDN/2006 tanggal 6Pebruari 2006, dalam rangkaian mengolah, mengubah bentuk atau sifatsuatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru, mengolah lahan,menanam, memelihara tebu, memproses sampai menghasilkan gulayang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak PertambahanNilai;Bahwa menghasilkan menurut Pasal 1 angka 16 UU.PPN, adalahkegiatan mengolah melalui proses mengubah benituk atau sifat suatubarang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna
Pengadilan PN TUBEI Pidana Umum
Register : 04-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN TUBEI Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Yandres Junius Amalo, S.H.
2.KHUSNUL KHOLIFAH, SH
3.JOHAN SATYA ADHYAKSA, SH
Terdakwa:
RONI BIN RAHMAN
63 — 25
  • Bahwa agar mencapai suatu keadilan serta sebagai unsur Suatukeadilan adalah kepentingan dayaguna serta kemanfaatan.d) Pendapat Mochtar Kusuma Atmadja. Bahwa untuk menciptakan ketertiban dimana menjadi utamaagar terciptanya struktur sosial secara teratur maka hokum juga akanberperan aktif dalam rangka mewujudkan keadilan dimana sesuaiterhadap masyarakat dan jaman.e) Pendapat Van Apeldorn.
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 872/Pdt.G/2014/PA.Mr
Tanggal 23 Oktober 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
13 — 2
  • anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinyahakhak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secaraoptimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatHal. 28 dari 31 hal Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2014/PA.Mrperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesiayang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendakPemohon/Tergugat dan telah dikabulkan oleh majlis Hakim, maka untuk efisiensi(dayaguna
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — GUBERNUR ACEH vs. SYUKRI IBRAHIM
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah Penggugat dilantik, maka Penggugat selaku Leader/Top11.Manager pada lingkungan Managemen Perusahaan DaerahPembangunan Aceh telah bekerja dengan sebaikbaiknya sesuaidengan maksud pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DaerahPropinsi Daerah Istimewa Aceh, Nomor : 4 Tahun 1994, tanggal 11Januari 1994, tentang Pendirian Perusahaan Daerah PembangunanAceh, yaitu Penggugat telah bertindak untuk memimpin, mengurus, danmengelola Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan berdasarkan dayaguna dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2019
Tanggal 8 April 2019 — VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
212 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap hasil pemeriksaan permohonan yang dilakukanoleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor32 Tahun 2017, kemudian tindakan selanjutnya dilaporkan kepadaMenteri yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden dengandisertai rekomendasi berupa mencabut, mengubah atau membentukperaturan perundangundangan baru;Bahwa berdasarkan mekanisme yang telah ada dan berjalan secaramapan selama ini, tentunya rekomendasi ini tidak memiliki dayaguna
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 2/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
Ahmad Habib
Tergugat:
1.PT. BCA Finance Cabang Kediri
2.Miftahul Munir
104 — 11
  • dan Tergugat Il ada keterkaitannya dengan pihak penjual, maka untuk lebihjelasnya gugatan ini, harus mengikutsertakan pihak yang terlibat sebagaipenjual kendaraan tersebut yaitu Rizki Motor, Tulungagung, untuk kemudiandijadikan sebagai pihak Tergugat, agar bisa diterangkan secara jelasbagaimana Rizki Motor dapat menjual kendaraan milik Penggugat tersebutkepada Tergugat II;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa guna menjamin kepastian dan dayaguna
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3187 K/PDT/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — KASRINGAH VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA DK
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3187 K/Pdt/2016dimanfaatkan karena secara hukum tidak memerlukanizin,secara financial tidak perlu biaya secara manfaat memiliki dayaguna yang tinggi;2) Properti SHM 00762 dibeli karena pertimbangan sudah ada aksesjalan masuk Jalan Nasional PurworejoYogyakarta;3) Secara hukum akses jalan tersebut digunakan tidak perlu izin,secara finasial tidak perlu membeli dan secara manfaat memilikimanfaat yang tinggi;Atas dasar kesimpulan dan bukti dari kesimpulan tersebut ,bahwa Petikan Berita Acara Kesepakatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MINANGA OGAN;
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • organisasilainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap";UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah (selanjutnya disingkat dengan UndangUndangPPN):a) Pasal 1 angka 16 menyebutkan: "Menghasilkan adalah kegiatanmengelola melalui proses mengubah bentuk atau sifat barangdari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dayaguna
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 26 Mei 2015 — I. EDWIN KHOTOMI, ST., MM Bin ZAINUDIN II. AMRI YUNUS, ST., M.Si Bin H. UMAR SENEN III. NENENG SUSANTI Binti YAMIN IV. EVI HASUMAYANI, A.Md Binti HATAMERIN MAHAKIM
68 — 19
  • Dayaguna DayaPrima26012012 Ayu Marketing GSO PT. Sumber DiriSembilan26012012 Safrizal Mulya Direktur PT. Dova Putri26012012 Deko Wahyu N Direktur PT. Dayaprima Perkasa26012012 Lely Direktur Utama PT. Wilka Jaya30012012 Vanda Artista Kuasa Direksi CV.
    Dayaguna DayaPrima 26012012 Ayu Marketing GSO PT. Sumber DiriSembilan 26012012 Safrizal Mulya Direktur PT. Dova Putri 26012012 26012012 Lely Direktur Utama PT. Wilka Jaya 30012012 Vanda Artista Kuasa Direksi CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-10-2013 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — I KETUT MURDANA, DKK VS 1. PEMERINTAH DAERAH PROV. BALI c.q. GUBERNUR PROV. BALI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BALI;
122 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan pengertianpengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitassemata melainkan nilai tradisi yang mempunyai dayaguna untuk mewujudkanharapan atau nilainilai kemapanan secara universal yang didambakan olehmanusia.Dari definisidefinisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalahpengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasatilingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagiandari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-04-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 630/Pid.Sus/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Juni 2015 — RADIAL Bin ZAMAN
49 — 11
  • Dayaguna DayaPrima26012012 Ayu Marketing GSO PT. Sumber DiriSembilan26012012 Safrizal Mulya Direktur PT. Dova Putri26012012 Deko Wahyu N Direktur PT. DayaprimaPerkasa26012012 Lely Direktur Utama PT. Wilka Jaya30012012 Vanda Artista Kuasa Direksi CV.
    Dayaguna DayaPrima26012012 Ayu Marketing GSO PT. Sumber DiriSembilan26012012 Safrizal Mulya Direktur PT. Dova Putri26012012 Deko Wahyu N Direktur PT. DayaprimaPerkasa26012012 Lely Direktur Utama PT. Wilka Jaya30012012 Vanda Artista Kuasa Direksi CV. KanaKomputindo c.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 151-K/PM II-08/AD/VI/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — SAYUTI, SERMA
70 — 31
  • Bahwa Mempunyai isti lebih dari seorang, sering dapat menurunkan dayaguna dan kemampuanseorang TNI dalam melaksanakan tugasnya seharihari, di samping hal ini tentunya akan menjadi sorotanmasyarakat karena fungsinya sebagai abdi masyarakat yang sepatutnya menjadi teladan.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-02-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 02-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 23 Juni 2015 — DASRIL BASYIR, SH LAWAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
71 — 29
  • Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum mendukung pengembanganOrganisasi PDAM Kabupaten Padang Pariaman (Halaman: 66 s/d 75);PDAM belum memiliki kelembagaan, tata laksana dan sumberdaya penyediaanair bersih yang memadai (Halaman: 75 s/d 97);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten PadangPariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah pada PDAMberbunyi :1 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap perusahaandaerah air minum dalam rangka meningkatkan dayaguna
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
USMARDI
Tergugat:
1.WILLEM REMBANG
2.TAN KWANG TJOEN
3.M.ALI.R
Turut Tergugat:
1.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2.Kantor Pertanahan Kota Batam
91 — 52
  • Dan sebagai unsur daripadakeadilan adalah "Kepentingan, Dayaguna dan kemanfaatan (Drs. C.S.T. Kansil, S.H.