Ditemukan 154 data
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab fakta hukum menunjukkan upah 2(dua) bulan terakhir dari Pemohon PK (bulan Juni 2008dan Juli 2008) adalah sebesar Rp.1.917.724, sehinggaJudex Factie bertentangan dengan Pasal 283 Rbg danPasal 1865 BW;2.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Halaman 12Dalam Pokok Perkara alinea kedua tentang perubahanStrukturisasi di Departmen SRMD yang berdasarkankepada Outsourching adalah bertentang dengan Pasal 163ayat (1) s/d (3) UU No. 13 Tahun 2003 (sesuai denganBukti T3B yang diajukan oleh Pemohon Pk)
166 — 75
Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utrlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telahmelakukan, menyurun melakukan atau ikut melakukan perouatan membongkar ataumenimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selaintempat tujuan yang ditentukan dan atau diiaznkan, perouatan Terdakwa dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Bermula dari saksi AL UMAR, selaku Direktur Utama PT Winner Jaya mendapatorder pembuatan pakaian jadi dari PT Matahari Departmen
FAKSL pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesalu diatas, melakukan tindak pidana itelan moelakukan, menyuruh melakukan atau ikutmelakukan perouatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumenpelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, perouatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt UtrBermula dari saksi AL UMAR, selaku Direktur Utama PT Winner Jaya mendapatorder pembuatan pakaian jadi dari PT Matahari Departmen
Saksi Ali Umar ;Bahwa saksi adalah Direktur Utama di PT Winner Jaya Karya sejak tahun 2000sampai dengan sekarang;Bahwa PT Winner Jaya Karya adalah perusahaan bergerak yang bergerak dibidang garmen (impor pakaian jadi);Bahwa barang produksi PT Winner Jaya Karya berupa pakaian jadi dijual kedepartemen siore seperti Matahan, Ramayana, Carrefour dan lainjain denganmerek DORS, ALEXANDER, FINSON dan merek lainnya;Bahwa benar ada order ke PT Winner Jaya yaitu order pembuatan pakaian jadidari PT Matahari Departmen
SHARIZAL LUBIS, S.H.
Terdakwa:
Yahya Aristarkus Tualaka
139 — 110
2019Terdakwa singgah untuk membeli makanan di kedai(warung) nasi milik Saksi6 di JIn. xxxx Bondowoso,sehingga berlanjut dengan perkenalan dan salingintens berkomunikasi baik secara langsung maupuntidak langsung dan pada akhirnya sepakat untukmenjalin hubungan asmara.Bahwa benar sekira pertengahan bulan Nopember2015 Saksi6 dan Terdakwa dengan menggunakansepeda motor jenis Ronda Vario warna putin merahNopol P 5479 AK milik Saksi, berboncengan denganTerdakwa dan menuju tempat perbelanjaan di MallMatahari Departmen
Terdakwa singgah untukmembeli makanan di kedai (warung) nasi milik Saksi6 di Jin. xxxx Bondowoso, sehingga berlanjut denganperkenalan dan saling intens berkomunikasi baiksecara langsung maupun tidak langsung dan padaakhirnya sepakat untuk menjalin hubungan asmara.Bahwa benar sekira pertengahan bulan Nopember2015 Saksi6 dan Terdakwa dengan menggunakansepeda motor jenis Ronda Vario warna putih merahNopol P 5479 AK milik Saksi, berboncengan denganTerdakwa dan menuju tempat perbelanjaan di MallMatahari Departmen
113 — 18
sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan langsung kepada terdakwa ;Bahwa atas aksi pemortalan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut perusahaanPT.TOP mengalami kerugian ;Saksi ke 4 : HUBERTUS GIWANGKARA Alias GIWANG Bin PURWANTO :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkanketerangannya ;Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT.Multi Prima Universal sebagai (AHD)Administration Departmen
155 — 64
Raja Grafindo Persada Jakarata dicetak oleh FajarInter Pratama Offset tahun 1994,disitu dapat dibaca pada halaman 224 ketentuanpasal 365 ayat ( 2 ) ke1, ke2, ke3 dan ke4 tanpa dicantumkan huruf e19dibelakang kel, ke2, ke3 danke4 ; 222 255222 nnn nnn nnn nnn nnnBegitu pula buku KUHP yang kami pergunakan untuk membuat surat dakwaanadalah KUHP karangan Tim Penerjemah Badan Pembinaan HukumNasional Departmen Kehakiman yang dicetak Pustaka Sinar Harapan Jakarta cetakan tahun1988 halaman 144 dan 145 tertulis
69 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkebunan kepada Penggugat Intervensidan kemudian Gubernur Riau membuat surat kepada Menteri Kehutanan RIuntuk pelepasan areal hutan yang diserahkan untuk dikelola olen PenggugatIntervensi berdasarkan surat Gubernur Riau tanggal 23 Desember 1988Nomor 522/BKPMD/3949 ;Bahwa Penggugat Intervensi telah memperoleh Tata Letak Batas dariDirektorat Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan (Dirjen Intek) DepartemenKehutanan RI dengan surat tanggal 26 Maret 1990 Nomor 346/VII3/90 ;Bahwa kemudian Dirjen Intek Departmen
27 — 3
Point 4.1 &4.2Sebenarnya Saya tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut baikitu memberikan harapan cinta, janji manis dan bahkan memberikan uang,pada awalnya saya memberikan tumpangan sampai depan jalan utama(jaian raya besar ) karena bis itu jam reguler antar dan jemput, sedang dialembur sampai jam 6 sore, sy memang selalu pulang lbh dari jam normalpulang karena saya seorang kepala departmen gudang ( Manager Gudang )dan wanita itu juga bukan di departemen saya melainkan di departemenproduksi
150 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
perselisihan yangdiselesaikan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaiManager Accounting, tugas pertama yang dilakukan Penggugat adalahmembenahi administrasi, mencari/menggali sendiri datadata, informasikeuangan termasuk perpajakan yang saat itu berantakan Penggugat berinisiatifmelakukannya, karena tidak sebelumnya kepada Penggugat;Bahwa dengan menerapkan pola kerja yang disusun Penggugat, dalamtempo yang relatf singkat Penggugat sudah dapat membenahi administrasidan sistem kerja departmen
126 — 63
(Pj Departement Head pada Departmen Business &Asset Litigation Group Legal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KantorPusat), 2. PURWADI, SH. Team Leader pada Departemen Business &Asset Litigation Group Legal PT Bank Mandiri (Persero) Tok. KantorPusat; 3. ASA ESTHERIA VIPANA, SH. Senior Manager padaDepartemen Business & Asset Litigation Group Legal PT Bank Mandiri(Persero) Tok. Kantor Pusat, 4. RIZKY PANGIDOAN, SH.
40 — 1
AsuransiRaya dan saksi mendapat surat kuasa untuk mengurus penarikankendaraan beserta permohonan pembukaan blokir kKendaraan ;e Bahwa saksi atas permohonan tersebut telah mengurus pemblokirantersebut atas nama Kuncoro selaku GA Departmen PT. Asuransi Rayatertanggal 08 April 2011 ;e Bahwa PT.
66 — 51
sepengetahuan PENGGUGAT d.k,Bahwa Suami PENGGUGAT d.K. yang selalu meyakinkan padaTERGUGAT d.K.dengan mengatakan "ini rejekimu, rumah itunantinya dapat diurus suratnya, mau di bangun atau dirobohkanterserah kamu.adalah membuktikan ketulusan dalam memberikanrumah kepada TERGUGAT d.K.Bahwa Suami PENGGUGAT d.K.yang semasa hidupnya telahdengan aktif menguruskan legalitas proses Rumah Dinas Depluuntuk menjadi hak milik TERGUGAT d.K. antara lain : Surat ljinmenempati Rumah dari Kepala Biro Rumah tangga Departmen
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan penyesuaian jadwal shiff kerja dengan menghilangkan shiff 2 danshiff 3 pada berapa departmen produksi untuk beberapa hari ;b. Mengurangi kerja lembur dan meniadakan pembayaran Bonus Rotasi bagikaryawan yang bekerja 56 hari kerja per minggu ;c. Mengurangi jumlah hari kerja produksi ;d. Melakukan pemutusan kontrak kerja untuk pekerjaan kontrak service/jasa ;e.
Pembanding/Penggugat II : H.M. TOHA TJAKRA AMIDJAJA Diwakili Oleh : GALANG SIMATUPANG,SH
Pembanding/Penggugat III : THERESIA PUDJIATI Diwakili Oleh : GALANG SIMATUPANG,SH
Pembanding/Penggugat IV : NILA SAVITRI Diwakili Oleh : GALANG SIMATUPANG,SH
Pembanding/Penggugat V : SJAMBUDIARTI AMIR Diwakili Oleh : GALANG SIMATUPANG,SH
Pembanding/Penggugat VI : IR. SAMUEL J MUSKITTA Diwakili Oleh : GALANG SIMATUPANG,SH
Pembanding/Penggugat VII : G P H HEHUWAT Diwakili Oleh : GALANG SIMATUPANG,SH
Terbanding/Tergugat I : PT. KARSINDO UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PT. DJAKARTA LLYOD
56 — 29
Bahwa dalam surat Departmen Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha MilikNegara Nomor S 2016/BU/1993 Perihal Penjualan Tanah /Bangunan PT Djakarta Lloyd di Jalan Haiah, Jelambar,Jakarta, telah diatur bahwa hak penghuni tetap diberikan dariharga penjualan yaitu sebesar 50%, atas dasar tersebutPenggugat secara sah menurut hukum memiliki hak ataspenjualan tanah PT Djakarta Lloyd namun faktanya sampaipada saat ini, hak Penggugat belum diberikan.6.
Pembanding/Penggugat : Tetty Barus, Bsc Diwakili Oleh : LAJIM BANGUN, SH
Terbanding/Tergugat : Siti Nurmaya Sinaga, SKM, MKes
Terbanding/Tergugat : Drs. Imran Surbakti
Terbanding/Tergugat : Drg. Asnimar Rusdi
Terbanding/Tergugat : Yayasan Mitra Husada
48 — 62
Bahwa Yayasan Mitra Husada (tergugat IV) tersebut belum memperolehstatus badan hukum dari Departmen Hukum dan Hak Azasi Manusia RIDirektoral Jendral Administrasi Hukum Umum akan tetapi telahmemperoleh izin Penyelengaraan Program Studi dan PendirianAkademi Kebidanan Jenjang Program Diploma Ill (DIII) bertempat di Jl.Luku Ill No. 33 Simpang Kwala, Kerlurahan Kwala Bekala, KecamatanMedan Johor, Kota Medan sesuai dengan Keputusan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 109/109/D/O/2006,
tanggal 29 Juni 2006 namun Para Penggugat d.r mengusulkan untukmemperoleh status badan hukum pada Departmen Hukum dan HakAzasi Manusia RI Direktoral Jendral Administrasi Hukum Umum makapada tanggal 04 September 2008 Yayasan Yosyeba mitra HusadaMedan (Tergugat Intervensi) tersebut telan mendapat Pengesahan danmemutuskan Yayasan Mitra Husada Medan Tergugat IV (d.r) menjadiTergugat Intervensi telah berganti nama yaitu Yayasan YOSYEBAMITRA HUSADA (Tergugat Intervensi) berdasarkan Keputusan Nomor :AHU4036
146 — 86
BALIGE PUTRA UTAMAmembuat Surat Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Balai KesehatanKerja Pelayaran Dirjen Perhubungan Laut Departmen Perhubungan Jl. Raya AncolBaru No. 1 Tanjung Priuk Jakarta Utara tertanggal 28 April 2008 dengan mengatasnamakan PT. BALIGE PUTRA UTAMA dengan memalsukan tanda tangan SaksiFrits Simanjuntak selaku Direktur Utama.Bahwa untuk melengkapi persyaratan dari surat penawaran tersebut diatas, paraterdakwa membuat suratsurat dengan atas nama PT.
BALIGE PUTRAUTAMA telah memperoleh dan mengerjakan beberapa proyek diantaranyaPercetakan Buku Rapor SMP Negeri pada Dinas pendidikan Dasar Jakarta Pusatdengan nilai proyek Rp. 500.000.000,, akan tetapi pada bulan April 2008Terdakwa SAIN SIANIPAR, SH dan Terdakwa PARNI RODANSIMANJUNTAK, SH tanpa persetujuan dari Saksi FRITS SIMANJUNTAKselaku Direktur Utama PT.BALIGE PUTRA UTAMA memasukkan SuratPenawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Balai Kesehatan Kerja PelayaranDirjen Perhubungan Laut Departmen
271 — 76
Sam Ratulangi Nomor 9 Manado, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal O7 September 2010 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No : 491 / SK / 2010;Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Kuasa TurutTergugat DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH, Departmen Head padaDepartemen Litigasi I Group Legal PT.
85 — 51
,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Departmen Headpada Departemen Litigasi I group Legal PT. BankMandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat ; PURWADI, S.H., Kewraganegaraan Indonesia,Jabatan Team Leader pada Departemen Litigasi Igroup Legal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KantorASA ESTHERIA VIPANA, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Professional Staff padaDepartemen Litigasi I group Legal PT.
638 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal ini Penggugat IIIntervensi I dan PT Indosat Mega Media (IM2) (in casu Penggugat IIIntervensi II), yaitu :Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat Iadalah :Dasar Pengaturan : Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga PemerintahNon Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon ILembaga Pemerintah Non Departmen
bertentangandengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundangundangan yangbersifat prosedural/formal (vormgebreken);Bahwa Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukumTergugat I dan Tergugat II adalah : Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan TugasEselon I Lembaga Pemerintah Non Departmen
(in casu Penggugat II Intervensi I) dan PT Indosat Mega Media (IM2),yaitu :Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat Iadalah :Dasar Pengaturan : Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga PemerintahNon Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon ILembaga Pemerintah Non Departmen, terakhir dengan PP No. 64 Tahun2005
1.SARLIN BUDI SASMITO
2.NURHAYATI SAMARI
3.ASIH
Tergugat:
PIMPINAN PT. BRILIAN PLAZA KENDARI
189 — 1424
Matahari Departmen StoreTbk, (yaitu surat tertanggal 14 April 2020No0.007/MasDEVREL/RD/IV/20)perihal : pengembalian tagihan terkait dampak Corona virus disease(Covid19), demikian pula PT. Inti Citra Agung dengan suratnya tanggal 9November 2020 No. 237/BSD/KST/X1/2020, telah meminta diskon 75 sewakepada PT. Brylian Plaza Kendari,dengan alasan kondisi sales optik melawai yang hanya tersisa 3040 % sajadari kondisi normal, sehingga sangat sulit dapat membayar tagihan sewabahkan service charge;.
183 — 88
Mengenai dalil gugatan PENGGUGAT angka 3 yang pada pokoknyamenyebutkan :Berdasarkan peta tata ruang yang dikeluarkan oleh Departmen Transmigrasitahun 1982 sangat jelas bahwa tanah tersebut di atas masih atas nama BUSROHalaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/P dt.G/2019/PN Mel(alm) dan belum dirubah atau dibalik nama, yang saat ini sertifikat tersebutdimiliki PENGGUGAT 5;TERGUGAT III menanggapinya sebagai berikut :Bahwa kebenaran formil maupun materiil Sertifikat Hak Milik No.M.535/LBJ