MerakCilegon menuju BakauheniLampung, sedang Terdakwa sebagai Nahkoda mengetahui bahwakapal KMP Laut Teduh II tidak memenuhi ketentuan Pasal 117ayat (2) undangundang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran yang mengatur Kelaiklautan kapal, dimana alatalat keselamatan kapal KMP Laut Teduh II seperti smokedetector, plinker system, alarm keadaan darurat kebakaran,life craft, sekoci tidak berfungsi dengan baik, disampingitu. dalam pelayaran itu terdapat Anak Buah Kapal (ABkK)kapal KMP Laut Teduh II belum disijil

bulan Juli tahun 2010 bertempat di Perairan AirBangis Sumatera Barat pada posisi 00 1125 S/ 099 1845 T atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksadan mengadilinya, yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpadisijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yangdipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ( setiap orang dilarangmempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil

selaku Anak Buah kapal (ABK).16. 2 (dua) orang penumpang lainnya yang ikut memancing.ONNNBWNKBahwa perbuatan terdakwa sebagai nakhoda membawa / melayarkan kapal KM.Kencana 09 sewaktu berlayar Nahkodanya membawa penumpang yang tidak terdaftardalam Surat Izin Berlayar / ditemukan ada penumpang yang tidak terdaftar dalam awakkapal , berarti nahkoda mempekerjakan orang dikapal melebihi dari izin yang diberikandan sudah dapat dikatakan nahkoda mempekerjakan seseorang dikapal dalam jabatanapapun tanpa disijil

jam, biasanya kalau kapal tidak jadi berlayar karenamisalnya kendala cuaca buruk, SPB harus diperbaharui lagi ;a Zu bahwa saksi tidak ngecek dokumen kapal apa saja yang ada di KLMSinar Sumekar karena kalau Syahbandar sudah mngeluarkan SPB,berarti tidak ada masalah, biasanya kalau ada kekurangan Syahbandartidak menerbitkan SPB dan memberi tahu kepada agen ; bahwa dua hari kemudian saksi mendengar kalau kapal ditangkap PolAir karena sertifikat perangkat radio mati dan tidak berfungsi, nahkodatanpa disijil

bukti P3 tidak sah dan batal demi hukum, dengandemikian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Penggugat denganTergugat beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);Bahwa sebelumnya Penggugat telah diterima oleh Tergugat untukbekerja dari tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan 21 April 2019 selama 2(dua) tahun 4 (empat) bulan dengan ijazah ATT V tidak dipermasalahkanoleh Tergugat, namun demikian dalam perjalanannya waktu Tergugat telahmenyampaikan ijazah Penggugat tidak dapat disijil

September 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatuwaktu dalam tahun 2013 bertempat di perairan pantai Padang posisi 00 5755 S 100 21 03 T atau pada suatu tempat dimana Pengadilan NegeriPadang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mempekerjakan seseorangdi kapal dalam jabatan apapun tanpa di sijil dan tanpa memiliki kompetensi danketerampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksuddalam pasal 145 (setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapaldalam jabatan apapun tanpa disijil

penumpang berbendera Indonesia dengan bobot 97 GTyang membawa turis asing ke Mentawai untuk kegiatan memancing atausurving, pada saat itu didalam kapal selain penumpang juga membawa 6 orangawak kapal termasuk terdakwa selaku nakhoda, saat terdakwa melayarkankapal KM Alyssa, terdakwa selaku nakhoda tidak memiliki surat / sertifikatkeahlian sebagai nakhoda dan juga surat surat asli keahlian pekerja / awakkapal yang lainnya berarti terdakwa telah mempekerjakan seseorang di kapaldalam jabatan apapun tanpa disijil

302 Jo Pasal 117 ayat(2) UUNo.17 Tahun 2008 pelayaran ;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa Efendi Lifsun pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekira jam16.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di perairanSelat Bengkalis atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP,Setiap Orang Yang Memperkerjakan Seorang Dalam Kapal Dalam Jabatan Apapun Tanpa Disijil

hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 pukul 16.00 wib kapal Hikmah I di dekatikapal patroli KRI Barakuda 633 kemudian terdakwa sebagai nahkoda kapal Hikmah Idiperintahkan untuk naik ke KRI Barakuda 633 untuk menunjukkan dokumen kapal ;Putusan No. 100/ Pid.B/ 2011/ PN.DUMI 5Bahwa PKL adalah perjanjian kerja perseorangan dan perusahaan yang ditanda tangani olehpelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan yang dibuat oleh perusahaanpelayaran yang diketahui oleh syahbandar ;Bahwa saksi telah disijil

berada dalam kapal yang dinahkodainya namun kapal isapproduksi tersebut tetap melakukan penambangan bijin timah yang dikendalikan olehOPAT RUEKSADAB (captain 1) dan PAWARIT NAKHEN (captain Il) sedangkanterdakwa telah mengetahui atau setidaktidaknya menyadari bahwa OPATRUEKSADAB (captain I) dan PAWARIT NAKHEN (captain II) tidak memiliki sertifikatpengakuan/certificate of recognition (COR) dan rekomendasi dari Direktorat JenderalPerhubungan laut serta tidak memiliki kompetensi, dokumen pelaut dan disijil

2008tentang Pelayaran;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa MUSLIM Pgl MUS pada hari Selasa tanggal 13 Januari2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2015, bertempat di Perairan Pulau Pandan Kota Padang Sumatera Barat tepatnyapada posisi 00 57 0988 S 100 07 1810 T atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Yang mempekerjakanseseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil

Sumber GemaMarina), sebagaimana diwajibkan oleh Pasa/ 400 dan 401 KUHD joHalaman 5 dari 25 Putusan PHI Gugatan Nomor 23/Padt.SusPHI/2016/PN SmrPasal 18 PP No.7 Tahun 2000), yang selanjutnya akan disijil(penomoran/pencatatan dan pengesahan oleh Syahbandarsetempat, dalam hal Syahbandar Kota Samarinda).Bahwa, mengenai Ketenagakerjaan UndangUndang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalahsebagai dasar hukum.

Sumber GemaMarina), sebagaimana diwajibkan oleh Pasa/ 400 dan 401 KUHD joPasal 18 PP No.7 Tahun 2000), yang selanjutnya akan disijil(penomoran/pencatatan dan pengesahan oleh Syahbandarsetempat, dalam hal Syahbandar Kota Samarinda).Bahwa, mengenai Ketenagakerjaan UndangUndang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalahsebagai dasar hukum.

Bangka pada posisi titik koordinat 01 12 42 105 15 24 T atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadilidan memeriksa perkara ini Setiap orang yang mempekerjakan seseorangdi kapal dalamjabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensidan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan, orang yangmelakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu, Perouatan tersebut mereka terdakwa

di atas kapal hanya dokumen kapal berupa fotocopi karenayang asli pada saat itu sedang di Syahbandar Dabo Singkep;Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali karena pada tanggal 4Agustus 2015 saksi sudah dipecat dari perusahaan;Bahwa KIP Mentrachool di tangkap karena tidak ada surat olahgerak kapal atau surat persetujuan berlayar dari Syahbandar padasaat melakukan kegiatan penambangan pasir timah di daerah PulauTujuh Pekajang Kab.Bangka pada tanggal 4 sampai dengan tanggal6 Agustus 2015, ABK tidak disijil

menggerakkan kapal adalah Capten Produksi yaituTerdakwa Il;Bahwa tidak ada dokumen sama sekali yang ada di atas kapal, karenasetahu Terdakwa hanya ada dokumen kapal berupa fotocopi;Bahwa dokumen dari syahbandar berupa Surat pemberitahuan OlahGerak Kapal maupun Surat Pemberitahuan Berlayar pada saatmelakukan produksi pasir timah di Pulau Tujuh pada tanggal 4 sampaidengan tanggal 6 Agustus 2015 belum pernah ada surat olah gerakkapal maupun surat Pemberitahuan;Bahwa dalam berlayar ABK KIP Mentrachool belum disijil

Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT atau setidaktidaknya pada suatu haripada bulan Oktober 2019, bertempat di seputaran Perairan Teluk beraur ,Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19 06 S 1320 25 27 T atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Sonhukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Setiap Orang yang mempekerjakan orang didalam kapal dalamjabatan apapun tanpa disijil

sertakelengkapannya yang kemudian Kapal KM Pilar Ramona 7 bersama denganterdakwa dan ABK kapal dibawa ke Lanal Kota Tarakan untuk diproses lebihlanjut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 307 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 131 ayat(2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;ATAUKedua :Bahwa terdakwa MAX K SUALIM pada waktu dan tempat sebagaimanadisebutkan dalam dakwaan kesatu, Mempekerjakan seseorang di Kapal dalamJabatan apapun tanpa disijil

bahwaPenggugat telah menandatangani bukti perincian Gaji Karyawan di Sorong padabulan Juni 2017;Menimbang, bahwa memperhatikan Anjuran nomor MED : 10/PHIJSKPPHI/2018 tertanggal 7 September 2018 yang diajukan bersama GugatanPenggugat, diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat telah memberikanKeterangan yang pada pokoknya Penggugat telah memulai kerja sesuai denganPerjanjian Kerja laut yang Penggugat tanda tangani Pada tanggal 22 Feberuari2017, Penggugat bekerja di kapal LCT Armada V sesuai tanggal disijil

oleh petugaspatroli TNI AL KRI Tenggiri langsung mengambil dokumen kapal dirumah untuk diserahkan ke Komandan KRI Tenggiri namun tidak ketemu;Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak sempatmengurus jjin saat KM Surya Bahari melaksanakan kegiatan di wilayahperairan Indramayu dari kantor Syahbandar setempat karena situasidarurat/segera;Bahwa Saksi menjelaskan pelanggaran dokumen yang dilakukan olehKM.Surya Bahari saat diperiksa oleh patroli KRI Tenggiri adalah Suratolah gerak, ABK tidak disijil

Zonda;Bahwa awak kapal berada di atas kapal ada 9 (sembilan) orangtermasuk Nahkoda tetapi tidak disijil, tapi pada saat diperiksa KRILemadang632, 2 (dua) orang ABK tidak berada di atas kapal karena cutiyaitu KKM dan juru Mudi;Bahwa saksi tidak memiliki Sea Agreement, karena sea agreementdisimpan di perusahaan Reagal Marine;Bahwa nahkoda meninggalkan MT. Zonda pada tanggal 20 Februari2014 sekira jam 04.30 Wib dengan menumpang MT.

Zonda ditangkap karena diduga keras telahmelakukan tindak Pidana pelayaran para awak kapal tanpa disijil,Dokumen muatan: Daftar Manifes, Surat Keterangan Muatan, dan Suratjin Usaha Pengangkutan;Agus Hedriyansah yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa pekerjaan saksi sebagai Anggota TNI Angkatan Laut yangmenjabat sebagai Komandan Pos TNI AL Muntok;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Pos TNI AL Muntok adalah:Protokoler (mendukung dan memfasilitasi hubungan Mako Lanal BangkaBektung

Zonda tersebutbermuatan minyak mentah sebanyak 485.723 liter tanpa dokumenmuatan dan ijin usaha;Bahwa kapal Tanker tersebut berangkat dari pelabuhan asal di Malaysiadan telah dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yangdikeluarkan oleh Bea Cukai Negara Malaysia menurut hukum yangberlaku di Malaysia menuju Palembang dan bersandar atau lego jangkardi Perairan Selat Bangka;Bahwa untuk kapal asing para ABKnya tidak wajib disijil, tetapi harusada crewlistnya dan dilengkapi dengan Sea Agreement

Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harusmemliki kompetensi, dokumen pelaut dan disijil oleh Syahbandar.2. Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan tahapan:a. penandatangan perjanjian kerja laut yang dilakukan olehpelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui olehSyahbandar; danHalaman 8 dari41 Putusan Nomor 18/Padt.SusPHI/2020/PN.

Tergugat Rekonpensi telah memenuhi persyaratan Bagian Keduatentang Persyaratan Kerja di Kapal Pasal 17 dan Pasal 18 PPKepelautan yang berbunyi:Pasal 17Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhipersyaratan:a. memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau SertifikatKeterampilan pelaut;b. berumur sekurangkurangnya 18 tahun;c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan yang khusus dilakukan untuk itud. disijil.Pasal 18Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145;

terdakwa ALADIN selaku nahkoda KLM Merdeka Jaya pada hari Rabutanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Perairan Laut Seram Barat DayaProvinsi Maluku pada posisi 0136LS12723'448BT yang berdasarkan pasal84 ayat (2) KUHAP dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ambon, mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatanapapun tanpa disijil

perubahan dari Undang Undang Nomor21 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 danPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 serta aturanPelaksanaan lainnya, oleh karena itu Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 bukanlah sumber dari segala sumber aturan bagi pekerja/buruhdengan pengusaha sehingga Pasal 59 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tidak dapat diterapbkan oleh karena Perjanjian Kerja Lauttelah diatur di dalam PP Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1)berbunyi setiap pelaut yang akan disijil

ANGELINE 02 berlayar menurut pengakuanMualim I (BARTOLOMIUS MANGANDE/ Terdakwa) yang melayarkankapal tersebut menuju ke East Outer Port Limit (OPL Timur) bukan ke Batam,kemudian terdapat 9 (sembilan) orang ABK tidak disijil, dalam buku jurnaltanggal 01 September 2016 pukul 14.50 Wib tujuan kapal ke Pontianak,dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum sudah tidak berlaku sejaktanggal 17 Agustus 2016, jurnal mesin tidak lengkap hanya sampai tanggal 11Agustus 2106, Crew List tidak ada dan dokumen muatan

Angeline 02tersebut, belum memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan belum disijil, karenaPerjanjian Kerja Laut (PKL) dan sijil akan dilaksanakan di Kuantan Malaysiaoleh pihak Ozoil SDN BHD Malaysia mengingat kekhawatiran terhadap crewyang lama tersebut; Bahwa Pada hari Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu EnamBelas sore hari, saksi menerima telepon dari Tersangka perihal tertangkapnyaMT.