Bahwa secara fiscal cadaster (pencatatan/hukumperpajakan) SD 1 Tajun memiliki luas 2000 m? (dua ribu meter persegi)dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 51.08.080.013.00500310 dantercatat sebagai fasilitas umum, artinya kewajiban mengenai PajakBumi dan Bangunan menjadi tanggungjawab SD 1 Tajun;1.25: Bahwa secara fiscal cadaster (pencatatan/hukumperpajakan) Puskesmas Pembantu Tajun memiliki luas 1000 m?

Bahwa secara fiscal cadaster (pencatatan/hukum perpajakan) SD 1Tajun memiliki luas 2000 m? (dua ribu meter persegi) dengan NOP (NomorObjek Pajak) 51.08.080.013.00500310 dan tercatat sebagai fasilitas umum,artinya kewajiban mengenai Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tanggungjawabSD 1 Tajun;1.2.5. Bahwa secara fiscal cadaster (pencatatan/hukum perpajakan)Puskesmas Pembantu Tajun memiliki luas 1000 m?

DALAM REKONPENSI :Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para TergugatKonpensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimanatersebut dalam gugatan rekonpensinya;Menimbang, bahwa segala suratsurat, buktibukti dan segala sesuatuyang termuat dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatanrekonpensi ini;Menimbang, bahwa inti gugatan rekonpensi dari Para PenggugatRekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah bahwa : Bahwa berdasarkan data fisik, catatan penguasaan (fiscal

melakukanpembebanan biaya penyusutan sebanyak 2 kali sehingga Terbandingmelakukan koreksi positif atas penyesuaian fiskal negatif sebesarRp1.000.573.319,00.Menurut PemohonMenurut MajelisMemperhatikanMengingat: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding, bahwa PemohonBanding mengakui terjadi kesalahan dalam pengisian Surat PemberitahuanForm 1771I pada bagian 1 huruf c) Biaya Usaha Lainnya yang terlalutinggi dari seharusnya, namun demikian kesalahan tersebut diimbangi denganpenyesuaian fiscal

Bahwa Pemohon sangat memerlukan adanya penyesuaian namatersebut karena akan dipergunakan untuk pengurusan fiscal luar negerisebagai syarat untuk keperluan ibadah haji dan umrohBerdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000;e Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 228/PMK0512010, Pajak terutang atas PPN Ditanggung Pemerintah dibayar olehpemerintah melalui APBN, dimana pemberian fasilitas PPN DitanggungPemerintah harus ditetapkan melalui suatu keputusan; .e Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 3 ketentuan tersebutMenteri Keuangan menetapkan objek pajak tertentu yang mendapatinsentif fiscal

;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundredand twenty (120) days after the end of each Calendar Year, ofdocumentary proof in accordance with the Indonesian fiscal lawsthat liability for the above mentioned taxes has been satisfied,except that with respect to any of such liabilities whichCONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shallHalaman 11 dari 39 halaman.

;The obligations of P ERTAMINA hereunder shall bedeemed to have complied with the delivery toCONTRACTOR within one hundred and twenty (120) daysafter the end of each Calender Year, of documentary proofin accordance with the Indonesian fiscal laws that liabilityfor the above mentioned taxes has been satisfied, exceptthat with repect to any of such Iiabilities whichCONTRACTORS may be obliged to pay directly,PERTAMINA shall reimburse it only out of its share ofproduction hereunder within sixty (60)

Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/201 7terdapat penyesuaian fiscal positif terhadap OverheadAllocation yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPhBadan padahal apabila biaya overhead tersebut hanyamerupakan Overhead Allocation dari Kantor Pusat makaOverhead Allocation tersebut hanya boleh dibebankanoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) sedangkan TermohonPeninjauan Kembali adalah anak perusahaan danbukan BUT dari Cevron USA.

sebagai anak perusahaan maka TermohonPeninjauan Kembali adalah suatu entitas tersendiri dantidak menjadi satu dengan induk perusahaan sehinggabiaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang benarbenar dikeluarkannya sendiri dan tidak boleh ada biayakantor pusat yang ditanggung anak perusahaan.Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitasyang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantorpusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankansendiri oleh induk perusahaan.Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiscal

FISCAL sissies cass cass cass cans commen same xe Rp. 5.000,003. MOtCral rere eee Rp. 6.000.00SUMAN Loeeeeceecccceccee cece eeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeaeea Rp. 150.000,00Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarangtid.H. TRI HARYONO,SHPutusan Nomor 069/Pdt.G/2015/PTA.Smglembar 10 dari 9 halaman

Amsterdam, menerangkanDupoer Finance B.V (Fiscal Member 813166391) Rokin 55, 1012 KKAMSTERDAM adalah penduduk Belanda serta bunga yang diperolehnyaatas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahunyang pada dasarnya merupakan pendapatan kena pajak dan dilaporkankepada otoritas Belanda, dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana

sebesar Rp 41.136.054.854,00menjadi sebesar Rp 37.642.201.969,00 adalah sah dan berdasarkan undangundang;Bahwa pada tanggal 02 November 2009 Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00012/206/07/651/09tanggal 02 November 2009 Tahun Pajak 2007 (Sebagai Bukti P11) tanpaberdasarkan tanya jawab, fakta maupun data, dan Terbanding rnengasumsikanbahwa Pemohon Banding dalamlaporan keuangan, baik Neraca maupunLaporan Rugi Laba menghitung secara komersial bukan secara fiscal

pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan sertasimpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukandalam pemeriksaan, harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan;Bahwa oleh karena itu berdasarkan Bab Pasal 23 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor Per19/PJ/2008, maka perbuatan Kepala KantorPelayanan Pajak Madya Malang yang menyatakan Pemohon Banding dalamlaporan keuangan, baik Neraca maupun Laporan Rugi Laba dihitung secarakomersial bukan seeara fiscal

yang tertulis sebesar Rp 69.604.596,00 yangditerima KPP Madya Malang sebagaimana tercantum dalam bukti tandaterima dari KPP Madya Malang tanggal 13102008 (Sebagai Bukti P12); Bukti penerimaan surat dari Kantor KPP Madya Malang tanggal 13 Okt 2008pada bagian keterangan yang menerangkan Pemohon Banding memohonrestitusi Pajak Penghasilan 25 masa pajak tahun 2007 sebesar Rp69.604.596,00 (Sebagai Bukti P13); Pada bukti P1 butir 12, Terbanding telah menerima 1 lembar buku uangmuka pajak Pasal 22, bukti fiscal

DeliFinance BV tidak memiliki Kemampuan yang cukup untukmemberikan pinjaman sebesar USS857.489.550 kecuali hanyasebagai perantara atau conduit dari pihak ketiga dalam rangkamengucurkan dana kepada PT Pindo Deli Pulp and Papermills;Mengingat Pindo Deli Finance BV hanya sebagai perantara danbukan sebagai kreditur sesungguhnya, maka bunga yangdibayar PT Pindo Deli Pulp and Papermills tidak dinikmatimanfaatnya oleh Pindo Deli Finance BV (Pindo Deli Finance BVbukan sebagai beneficial owner);Berdasarkan fiscal

balance sheet/ computation of fiscal profitPindo Deli Finance BV tahun 2005 (yaitu tahunditandatanganinya loan agreement antara PT Pindo Deli Pulpand Papermills dengan Pindo Deli Finance BV tanggal 28 April2005), diketahui bahwa asset terbesar yang dimiliki oleh PindoDeli Finance BV adalah pinjaman kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) / (loans to shareholders/ participators) yaitusebesar USD853.898.782 dari total asset sebesarUSD856.974.553

Putusan Nomor 942/B/PK/PJK/201 4understood in its context and in light of the object and purposes ofthe Convention, including avoiding double taxation and theprevention of fiscal evasion and avoidance";2) Paragraf 10:"Relief or exemption in respect of an item of income is granted bythe State of source to a resident of the other Contracting State toavoid in whole or in part the double taxation that would otherwisearise from the concurrent taxation of that income by the State ofresidence.

For thesereasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled"Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies"concludes that a conduit company cannot normally be regarded asthe beneficial owner if, though the formal owner, it has, as apractical matter, very narrow powers which render it, in relation tothe income concerned, a mere fiduciary or administrator acting onaccount of the interested parties;Berdasarkan ketentuan pada paragraph 10, maka dapat disampaikan:Negara tempat

Dengandemikian, meskipun bunga diterima oleh penduduk suatu negaradalam perjanjian, tidak berarti bahwa penduduk tersebut dapatlangsung menikmati pengurangan tarif yang terdapat dalam P3B.Penelitian harus dilakukan untuk menentukan apakah penerimabunga merupakan beneficial owner atau bukan; Mengacu kepada laporan dari Committee on Fiscal Affairs yangberjudul "Double Taxation Conventions and the Use of ConduitCompanies" yang juga diadopsi di dalam Commentary tersebut diatas, disebutkan bahwa conduit

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000;e Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 PMK Nomor 228/PMK05/2010, Pajak terutang atas PPN Ditanggung Pemerintah dibayar olehpemerintah melalui APBN, dimana pemberian fasilitas PPN DitanggungPemerintah harus ditetapkan melalui suatu keputusan.e Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 3 ketentuan tersebutMenteri Keuangan menetapkan obyek pajak tertentu yang mendapatinsentif fiscal

;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundredand twenty (120) days after the end of each Calendar Year, ofdocumentary proof in accordance with the Indonesian fiscal lawsthat liability for the above mentioned taxes has been satisfied,Halaman 11 dari 45 halaman.

,;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemedto have complied with the delivery to CONTRACTOR withinone hundred and twenty (120) days after the end of eachCalender Year, of documentary proof in accordance with theIndonesian fiscal laws that liability for the above mentionedtaxes has been satisfied, except that with repect to any ofsuch liabilities which CONTRACTORS may be obliged topay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of itsHalaman 14 dari 45 halaman.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/201 7Badan tidak terdapat penyesuaian fiscal positif terhadapOverhead Allocation yang dibebankan dalam SPTTahunan PPh Badan padahal apabila biaya overheadtersebut hanya merupakan Overhead Allocation dariKantor Pusat maka Overhead Allocation tersebut hanyaboleh dibebankan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT)sedangkan Termohon Peninjauan Kembali adalah anakperusahaan dan bukan BUT dari Cevron USA.

sebagai anak perusahaan maka TermohonPeninjauan Kembali adalah suatu entitas tersendiri dantidak menjadi satu dengan induk perusahaan sehinggabiaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang benarbenar dikeluarkannya sendiri dan tidak boleh ada biayakantor pusat yang ditanggung anak perusahaan.Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitasyang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantorpusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankansendiri oleh induk perusahaan.Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiscal

Sus/2009Bahwa permasalahan ini terjadi atas kekeliruan dalam membukukansetoran penerimaan pajak fiscal luar negeri tanggal 16 Desember 2004,dimana yang menjadi petugas Teller pada saat itu adalah Sdr. EllyPrimadiani (karyawan TERGUGAT) ;MASALAH :Bahwa kesalahan membukukan yang dilakukan Teller (Sdri.

Sugeng Riyanto) ;0 Permasalahan atas selisih kurang uang fiscal sebesar Rp.10 juta yangterjadi pada tanggal 7 April 2007 di Sooke Bandara Juanda (PetugasTeller Shinta Ika)Ket :Bahwa masalah selisih fisik uang fiskal yang terjadi tanggal 07 April2007, dimana PENGGUGAT tidak mengetahui adanya selisih kurangsebesar Rp. 10 juta yang terdaji pada tanggal 7 April 2007 di SpokeBanda Juanda karena sejak tanggal 02 April 2007 PENGGUGAT telahdimutasikan dari Cash Outlet Bandara Juanda ke Cash Outlet SurabayaPucang

Santoso sebesar Rp. 125 Juta yang terjadipada tanggal 16 Desember 2004 Surabaya Bandara Juanda merupakanpermasalahan yang terjadi atas kekeliruan dalam membukukan setoranpenerimaan pajak fiscal luar negeri tanggal 16 Desember 2004, dimana yangmenjadi petugas Teller pada saat itu adalah Sadr.

Elly Primadiani (karyawanTERGUGAT);MASALAH :0: Bahwa kesalahan membukukan yang dilakukan Teller (Sdri.Elly Primadiani/karyawan TERGUGAT) yang seharusnyadibukukan ke rekening penampungan pajak fiscal No. 1410004001442 oleh yang bersangkutan dibukukan ke rekeninggiro perorangan atas nama Santoso No. 1410098128101 ; Bahwa pada saat itu PENGUGAT bekerja di tempatTERGUGAT sebagai petugas fiskal dan petugas pick upservice (PENGGUGAT) telah menyerahkan uang setoranpenerimaan fiskal hari Kamis (16 DesemberHal

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pindo Deli Finance, BV diketahuibahwa Board Of Management dari Pindo Deli Finance, BV adalahMario Budiman dan Suhari Surjadi yang bertempat tinggal diIndonesia, bahwa dengan demikian effective management berada diIndonesia;10.5.Bahwa dari Fiscal Balance Sheet/Computation of Fiscal Profit,diketahui:a.

For these reasons, the report from theCommittee on Fiscal Affairs entitled "Double TaxationConventions and the Use of Conduit Companies" concludes thata conduit company cannot normally be regarded as the beneficialomer if; though the formal owner, it has, as a practical matter,very narrow povers which render it, in relation to the incomeconcerned, a mere fiduciary or administrator acting on account ofthe interested parties."14.2.

Sesuai dengan judul asli dari Persetujuan Penghindaran Pajak Bergandayakni Agreement (Convention) between the Government of the Republicof Indonesia and the Government of # for the Avoidance of DoubleTaxation and the Prevention of Fiscal Evasion wth respect to Taxes onIncome, dan sesuai juga dengan UN dan OECD Commentary on Modeltax Convention, maka salah satu) maksud dan tujuan utamapembentukan P3B adalah untuk menghindari terjadinya pemajakanganda dan untuk mencegah tindakan penghindaran dan pengelakanpajak

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000;e Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 PMK Nomor 228/PMK05/2010, Pajak terutang atas PPN Ditanggung Pemerintah dibayar olehpemerintah melalui APBN, dimana pemberian fasilitas PPN DitanggungPemerintah harus ditetapkan melalui suatu keputusan;e Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 3 ketentuan tersebutMenteri Keuangan menetapkan obyek pajak tertentu yang mendapatinsentif fiscal

Putusan Nomor 1587/B/PK/PJK/2016documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal lawsthat liability for the above mentioned taxes has been satisfied,except that with respect to any of such liabilities whichCONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shallreimburse it only out of its share of production hereunder within sixty(60) days after receipt of invoice therefore... ".Bahwa merujuk kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S604 butir1 dan 2 serta penjelasan Pemohon Banding diatas

,;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemedto have complied with the delivery to CONTRACTOR withinone hundred and twenty (120) days after the end of eachCalender Year, of documentary proof in accordance with theIndonesian fiscal laws that liability for the above mentionedtaxes has been satisfied, except that with repect to any ofsuch liabilities which CONTRACTORS may be obliged toHalaman 14 dari 45 halaman.

dengan alasan Termohon PeninjauanKembali yang menyatakan bahwa biaya overhead sebesarRp100.752.897.020,00 adalah merupakan OverheadAllocation dari Kantor Pusat (Cevron USA.Inc.) sehinggamenurut Termohon Peninjauan Kembali tidak ada jasayang diberikan Cevron USA Inc. kepada TermohonPeninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembalitersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan tidakterdapat penyesuaian fiscal

Bahwa dengan tidak adanyapenyesuaian fiscal atas biaya overhead maka dapatdisimpulkan bahwa memang terdapat suatu fasilitas ataukemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagaiinduk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembalisebagai anak perusahaan sehingga Chevron dapatmenagih faslitas atau kemudahan tersebut kepadaTermohon Peninjauan Kembali .

Putusan Nomor 2264/B/PK/Pjk/2018merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) dan berdasarkandokumen hasil pertukaran informasi (exchange of information) dariCompetent Authority di Belanda tanggal 5 April 2006 kepada Loyens &Loef N.V selaku Konsultan perusahaan Dupoer Finance B.V.Amsterdam, menerangkan Dupoer Finance B.V (Fiscal Member813166391) Rokin 55, 1012 KK AMSTERDAM adalah pendudukBelanda serta bunga yang diperolehnya atas hutang yang dibuat untukjangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun yang pada

dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus olehMajelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinya Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang substansinya tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar, karenain casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidak terjadipengenaan pajak berganda (doub/ taxation) atau penghindaran pajak(fiscal

Putusan Nomor 193/B/PK/Pjk/2021karena in casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidakterjadi pengenaan pajak berganda (doubl taxation) atau penghindaranpajak (fiscal evation and avoidance) yang diperoleh petunjuk bahwaSociete de Dragage du Nord tidak menjalankan usahanya di Indonesiamelalui BUT sehingga atas penghasilan sewa kapal yang diterima olehSociete de Dragage du Nord tidak dapat dikenai pajak penghasilan, danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali

dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus olehMajelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinya Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang substansinya tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar, karenain casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidak terjadipengenaan pajak berganda (doub/ taxation) atau penghindaran pajak(fiscal

pihak fiskustelah melakukan koreksi positif atas biaya perawatan sebesarRp.77.477.820, ;Bahwa koreksi positif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan PajakSurabaya Genteng tersebut tanpa melihat datadata yang telahdilampirkan oleh Pemohon PK dalam pembukuan Pemohon PK ;Bahwa telah secara jelas dalam pembukuan Pemohon PK, biayaperawatan sebesar Rp.77.477.820, yang dikoreksi positif oleh KantorPelayanan pajak tersebut adalah biaya pembelian sparepart untukkegiatan usaha Pemohon PK ;Bahwa secara yuridis fiscal

Koreksi atas Objek PPN sebesar Rp. 6.460.665.920,00Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi' fiscal atasobjek PPN sebesar Rp. 6.460.665.920,00, koreksi inidisebabkan adanya kesalahan yang ' dilakukan PemohonBanding didalam pengisian SPT PPN.

Koreksi Pajak Masukan Sebesar Rp. 9.900.000,00Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui rincian koreksipajak masukan yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.9.900.000 tersebut berasal, dengan demikian PemohonBanding mengalami kesulitan dalam memberikan tanggapanterhadap jumlah koreksi fiscal tersebut, namun demikianmenurut Pemohon Banding pajak masukan yang dikreditkanseluruhnya telah sesuai dengan peraturan PPN yangberlaku ;KesimpulanBahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan yangPemohon Banding sampaikan

Putusan Nomor 1793/B/PK/Pjk/2021setelah pajak sebagai dasar pengenaan tarif pajak atas laba suatu BUTyang penghasilannya dikenakan pajak secara final, sedangkan Terbandingmenggunakan metode Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkanpembukuan yang sudah dikoreksi fiscal dikurangi dengan Pajak Penghasilanyang bersifat final;Menimbang, bahwa penentuan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa PajakJanuari s.d.

Putusan Nomor 194/B/PK/Pjk/2021karena in casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidakterjadi pengenaan pajak berganda (doubl taxation) atau penghindaranpajak (fiscal evation and avoidance) yang diperoleh petunjuk bahwaSociete de Dragage du Nord tidak menjalankan usahanya di Indonesiamelalui BUT sehingga atas penghasilan sewa kapal yang diterima olehSociete de Dragage du Nord tidak dapat dikenai pajak penghasilan, danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali