1312LT200620170078 yangsemula tertulis lahirdi Padang Bulibuli Pada tanggal 14 Maret 2004 digantimenjadi lahir di Padang Bulibuli pada tanggal 14 Maret 2006Membayar menurutketentuan yang berlaku.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, pemohondatang sendiri kepersidangan;him 2 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Psb.Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannyadan menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan perbaikanredaksional pada dasar permohonan angka 1 setelah frasa

Bahwa, dasarpermohonan angka 2 setelah frasa ...tahun /ahir, petitum angka 2 setelah74 frasa ...Tahun Kelahiran, dan petitum angka 3 setelah frasa ...fahunkelahiran, masingmasing ditambahkan kata anak,Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil telah menjadi norma yang diskriminatif bagiPegawai Tidak Tetap dalam pengangkatan menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil atau berpotensi menimbulkan kerugian

Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Pegawai Tidak Tetap telahdirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil karena berakibat masih ada Pegawai TidakTetap yang belum terakomodir menjadi Calon Pegawai

Putusan Nomor 35 P/HUM/201414.15.16.17.Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil berakibat PegawaiTidak Tetap yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian belumsemuanya terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer bertentangan dengan Pasal 5 huruf f danPasal 6 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan;3.

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

Terhadap pasal 164 ayat (8) MahkamahKonstitusi dalam amar putusannya antara lain menyatakan Pasal 164 ayat(3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa perusahaan tutup tidakdimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup untuk tidaksementara waktu.

uangPenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukpasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUUIX/2011, yangisinya antara lain menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerjayang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4. MenghukumTergugat untuk membayar kepada Penggugat uangkompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut : Uang pesangon : Rp2.949.157, x 3x 1 = Rp8.847,471, Uang Penghargaa masa kerja : Rp2.949.157, x0 x 1 = Rpo.

frasa dalam ketentuana quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanismeyang diberlakukan.

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnyasepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusanpengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknaiberbedabeda yaitu:25a.

Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU JF khususnya sepanjang frasa kekuataneksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan telah39menimbulkan ketidakpastian hukum kerena dapat dimaknai berbedabeda;2.

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) UndangUndanga quo, khususnya sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama denganputusan pengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya111bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut paraPemohon keberadaan frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama denganputusan pengadilan dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda.Pertama, ketentuan a quo memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerimafidusia

Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Kedua, frasa kekuataneksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan dapat dimaknai bahwaapakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan samaseperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusiterhadap putusan pengadilan.

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK Bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat denganpertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengabulkan gugatancerai dan mengabulkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak kepadaPenggugat/Terbanding dan menghukum Tergugat/Pembanding untukmembayar nafkah anak selain biaya pendidikan dan kesehatan denganpertambahan setiap tahun 10% sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor3 Tahun 2015, akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusan poin angka3 dengan frasa

99Artinya :Apabila suami bercerai dengan isteri, karena cerai talak atau cerai gugat,ataupun karena lian, sedangkan mereka punya anak yang belummumayyiz baik lakilaki, perempuan atau wadam, maka pihak isteri (ibu)lebin berhak mengasuhnya (Igna II hal. 194) ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat padapoin angka 3 dengan frasa "dengan memberikan akses kepada TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangkepada ke 4 empat anak tersebut, dengan tidak

dihalanghalangi oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi, "tidak sependapat adanya frasa tersebut denganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini Majelis HakimHim. 9 dari 13 hlm.

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JKPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa frasa tersebut tidakperlu untuk dicantumkan dalam amar putusan dan cukup dipertimbangan hukumkarena frasa dalam amar tersebut tidak bersifat condemnatoir dan eksekutorialsehingga tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu frasa dalam amar putusantersebut harus dihilangkan sehingga selengkapnya pada diktum putusan a quo;Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 4poin 15 dibantah seluruhnya karena tidak beralasan secara hukum jikamenggunakan pasal 164 ayat (3) sebagai rujukan dalam perkara A Quo(vide ; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 19/PUUIX/2011).Terhadap pasal 164 ayat (3) Mahkamah Konstitusi dalam amarputusannya antara lain menyatakan Pasal 164 ayat (8) UndangundangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan denganUUD 1945 sepanjang frasa perusahaan tutup tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau

Namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang tataurutan penomoran surat kuasa.Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan pasal 1795 KUH Perdatadisebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanyamengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputisegala kepentingan pemberi kuasa;Menimbang, bahwa dalam bantahan dalil Penggugat dalam Repliknyamenanggapi bahwa frasa,,,,,,dst, merupakan hal yang baku didalam suratkuasa khusus yang kemungkinan akan dilakukan

ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);Halaman 31 dari 37 Putusan PHI Nomor 4/Pat.SusPHI/2018/PN TteMenimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukpasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUUIX/2011, yangisinya antara lain menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/Xl/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerjayang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

dalam unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakantelah

Sakur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Terdakwa telah mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah tidakdikehendaki oleh yang berhak atau pemilik atas barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad. 4 Dilakukan oleh 2 (dua

Zulkarnain bin Sadarmin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan oleh dua orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil

, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN KotMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telahterbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keteranganTerdakwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: Perbuatan Terdakwa di rumah Saksi

Zulkarnain bin Sadarmin dan sepedamotor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan dengan merusak jendela dangembok pintu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.6 Dalam hal

Kesemua Pemohon dijamin haknya melakukan uji materi produk hukum dibawah undangundang berdasarkan angka (1) Pasal (1) UndangUndang 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya frasa kata "merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara serta setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan dan harkat dan martabat manusia" serta Pasal 44 UndangUndang 39 Tahun 1999 terutama frasa kata Setiap orang baik sendirimaupun bersamasama berhak ..., permohonan, pengaduan

keberadaan tenaga honorermemiliki dasar hukum yang kokoh;Tidak terdapat lagi perkenan untuk mengangkat secara langsung tenagahonorer karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku UndangUndang43 Tahun 1999 dan UndangUndang 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian semenjak disahkannya dan dinyatakan berlaku khususnyaPasal 136 UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasemenjak tanggal 15 Januari 2014;Tidak pula bisa berlandaskan pada Pasal 139 UndangUndang 5 Tahun2014 karena terdapat frasa

kata dinyatakan masih berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti dengan undangundang ini;Bahwa pemakaian kata dan menunjukkan adanya dua hal yang harusdipenuhi dalam hal ini pertama tidak bertentangan, kedua belum diganti.Kedua frasa kata tersebut harus dipenuhi tidak boleh hanya salah satu saja;Pada UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 6 hanya terdapatdua kelompok pegawai ASN yaitu yang berstatus PNS dan PPPK dengantidak menyebutkan tenaga honorer seperti yang tertera pada UndangUndang

UndangUndang 5 Tahun2014 Pasal 6 meniadakan sama sekali keberadaan tenaga honorer;UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 61 menyatakan terdapatperkenan sebagai PNS sepanjang memenuhi persyaratan;UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN terutama frasa katamenyatakan ... sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;Ketentuan peraturan perundangundangan yang dimaksud salah satunyaadalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil dan beserta Perubahannya yaituPeraturan

", lebihlebih lagi dengan melibatkan Turut Tergugat I dalamtransaksi tersebut baik sebagai saksi untuk "mengetahui" suatu surat pernyataansebagaimana telah disebutkan di atas maupun sebagai pihak yang "menyetujui"terjadinya transaksi itu, oleh karena Turut Tergugat I bukanlah suami atau bekas suamiPenggugat dan karenanya sangat janggal Turut Tergugat ditarik untuk "menyetujui"terjadinya transaksi tersebut;Bahwa seharusnya Tergugat mencantumkan dalam komparisi Akta jual belitersebut frasa yang pada

tersebut, maka sesuai denganketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sangatlah beralasan bagi Penggugat untukmemohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugatganti kerugian dengan seketika dan sekaligus, baik kerugian yang bersifat materielmaupun moril;Bahwa selain itu sangat beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon kepadaPengadilan untuk menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat actavan rectificatie atas komparisi akta jual beli tersebut di atas, sehingga frasa

;untuk selanjutnya dianggap berbunyi dan tertulis:e Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta itu telahmemperoleh persetujuan dari bekas suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardisebagaimana ternyata dari surat kesepakatan yang dibuat oleh Tuan KosinKunardi, Nyonya Janda Idahjaty Kusni, Tuan Yuswadi Kunardi, dan TuanMinardi Aminudin, pada tanggal 01 Desember 1996;selain menyatakan tandatangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat Ipada halaman 7 akta jual beli tersebut dan juga frasa

No. 356 PK/Pdt/20121 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3 Menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat Acta VanRectificatie atas komparisi Akta Jual Beli No. 7/2003 Tanggal 17 Januari2003 yang dibuat di hadapan Tergugat, sehingga frasa pada halaman aktaJual Beli tersebut yang berbunyi:Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidakmemerlukan persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardi

No. 356 PK/Pdt/2012selain menyatakan tanda tangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat I padahalaman 7 Akta Jual Beli tersebut dan juga frasa pada halaman 6 Akta Jual Belisebagai tidak pernah ada atau dihapus;4 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;5 Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp584.000,00(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)6 Menolak gugatan lain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 23/Pdt.G/2006

;Menimbang, bahwa setelah frasa berkonsultasi dengan camatdalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSaj 222022 222 222 oo ===Menimbang, bahwa setelah frasa Disampaikan kepada Camatdalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSa)j 0 22 2o ono one one oeMenimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikan terlebihdahulu kepada camat atau sebutan lain dalam rumusan norma Paal 5ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 TentangPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasaatas nama Bupati/Walikota

seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atausebutan lain di dalam Pasal5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam NegeriHalaman 12, Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUNSBY.Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Taha 2016 Tertanig, Dies sssenn ee neeste esi ereeeee

Dengan demikian makna atas nama Bupati/Walikotadalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa normadressainya adalah kepada : KepalaDesa atas nama Bupati/Walikota menetapkan PemberhentianPerangkat Desa. ;= 72222222 non nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan denganinterpretasi sistematis dan interpretasi nuscitur a sociis ( suatu kataharus diartikan dalam rangkaiannya), frasa atas nama Bupati/Walikotadalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang

pula dimana hasil hutan kayu adalahobjek dari masingmasing keadaankeadaan tersebut;Menimbang, bahwa frasa mengangkut dalam unsur ini adalahkegiatan membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut darisuatu tempat menuju ke tempat lain;Menimbang, bahwa frasa menguasai dalam unsur ini berarti hasilhutan kayu itu ada dalam penguasaan pelaku sebagai beziter;Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini berarti pelakumempunyai alas hak milik terhadap hasil hutan kayu itu;Menimbang, bahwa dihubungkan

dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salahsatu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan mengandung pengertian sebagai berikut:Menimbang, bahwa frasa yang melakukan dalam unsur ini adalahpelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur deliksebagaimana dirumuskan oleh undangundang, baik unsur objektif maupununsur subjektif;Menimbang, bahwa frasa yang menyuruh

dianggaptelah dipertimbangkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur Orangperseorangan telah terpenuhi;Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah.Ad.2 Unsur) Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasanhutan tanpa izinMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa dengan sengajadalam unsur ini adalah sama dengan pengertian frasa dengan sengaja dalamunsur 2 dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

Dengandemikian unsur ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukanMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa yang melakukan,frasa yang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah sama dengan pengertian frasa yang melakukan, frasa yangmenyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demimempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan

ini Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan tentang pengertian frasa yang melakukan, frasayang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa selanjutnya tanda baca , (koma) dan kata hubungatau dalam frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabilasalah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian terhadap pasal 19 ayat (1) huruf (e) Peraturan DaerahKota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun 20152035 khususterhadap frasa SBWP Terjun blok 200103 yang bertentangan denganHalaman 3 dari 28 halaman.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi yakni UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturanperundangundangan jo. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang jo.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlakuumum;4.

Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 19 ayat (1) huruf (e)sepanjang frasa blok 200103 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi TataRuang Kota Medan Tahun 20152035;5.

Bahwa dalil pemohon di point 5 ditulis dalam frasa:...,akan tetapi dipertengahan bulan Januari 2011 mulai terjadi pertengkaran...... :. Bahwa dalil Pemohon di point 6 ditulis dalam frasa:...... antara pemohon dantermohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai sekarangdengan masalah yang sama... ;. Bahwa dalil Pemohon di point 7 ditulis dalam frasa:...puncak pertengkaranterjadi pada tanggal 18 Mei 2013 Termohon marah marah denganPemohon...;.

Bahwa dalil pemohon di point 10 ditulis dalam frasa:...Termohon yangkeluar dari kamar tidak mau lagi tidur sekamar dengan Pemohon...... apabilaPemohon mengajak hubungan suami istri Pemohon yang harus datang kekamar Termohon, tetapi Termohon sering menolak dengan alasan panas....;12. Bahwa dalil Pemohon di point 11 ditulis dalam frasa:......

Ptsn No.767/Pdt.G/2013/PA.BTM15.16.17.18.19.20.21.Bahwa dalil Pemohon di point 14 ditulis dalam frasa...Termohon selainpernah memukul Pemohon, termohonpun selalu bersikap kasar bila marahdengan Pemohon dengan menghancurkan perabotan rumah...;Bahwa dalil Pemohon di point 15 ditulis dalam frasa...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportPemohon...

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /4 halaman 4 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 12 ditulis dalam frasa:...Termohon tidak pernahlagi mengurus pemohon seperti memasaki pemohon dan mencuci bajupemohon, termohon memasak makanan sendiri dan mencuci bajusendiri... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata dan benar;18.

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /7 halaman 5 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 15 ditulis dalam frasa:...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportpemohon... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata danbenar;21.

DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM; Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah

unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa dengan maksud yaitu tujuan yang dikehendakioleh pelaku atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksuddisini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum sehinggapelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnyamenjadi tujuan

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU,DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KpnMenimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian

terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah namayang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama oranglain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi namatersebut dapat merupakan

MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKANBARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERIHUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur

berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yaitu MUCH.HOLIK lahir tanggal 2 Januari 1958 merupakan nama berikut tanggal serta bulan maupun tahun lahir Pemohon yang digunakan untuk saat ini dan seterusnya;

DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU,DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka

telahterpenuhilah unsur tersebut;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN KpnMenimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah namayang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama oranglain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi namatersebut dapat

MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKANBARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERIHUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG;Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN KpnMenimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga

dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatanyang disamakan dengan membujuk orang lain yaitu mempengaruhiseseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mauberbuat

YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUTSERTA MELAKUKAN;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat tanda baca koma maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkansecara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebutharus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsurtersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa

DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, maka dengandemikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untukmembuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yangterdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU,DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, maka dengandemikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untukmembuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yangterdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka

MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKANBARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERIHUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG; Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, maka dengandemikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untukmembuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yangterdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur

tersebut saja maka telahterpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatanyang disamakan dengan membujuk orang lain yaitu mempengaruhi seseorangsedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuatsesual dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan

Norma yangterkandung pada frasa kecuali terhadap putusan bebas tidakmemberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak bolehkasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperolehkepastian hukum yang adil. Artinya atas dasar rumusan katakata seperti itutidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah Penuntut Umum bolehatau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung..

Bahwa menurut hemat Pemohon frasa kecuali terhadap putusan bebasyang terdapat Pasal 244 KUHAP adalah merupakan sumber ketidakpastianhukum, sehingga apabila frasa tersebut dihilangkan dari ketentuan Pasal244 KUHAP akan memberikan kepastian hukum, karena dengan demikianmenjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi terdakwa maupun Penuntut11Umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidaktergantung pada hasil putusan pengadilan.

PetitumBahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut :1.2.2.2Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.Menyatakan bahwa frasa bebas pada Pasal 244 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP adalah bebas murni atau juga termasuk bebastidak murni:Menyatakan bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas pada Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidakbermakna dan tidak

Bahwa frasa, kecuali terhadap putusan hukum (sic), seharusnya kecualiterhadap putusan bebas, dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan laranganyang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehinggamenempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yangadil.2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon darisegala dakwaan penuntut umum (vide bukti P3).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor /76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara

suami isteri yang sah menurut hukum;

Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Tidak seperti unsur yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamayaitu unsur keduanya adalah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), tandaTanya besar bagi pembanding apa yang terdapat pada unsur kedua yangdikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengapa dan ada apaMajelis Hakim menghindar untuk menguraikan arti dari frasa Keputusandan atau Tindakan.

Kedua frasa tersebut Majelis Hakim harus menguraikansecara lengkap arti dan maksud dari kedua frasa tersebut karena sangatessensial dalam unsur untuk diuraikan secara mendalam.Pembanding terlebih dahulu akan menguraikan.

Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan TanjungRedeb, Kabupaten Berau ;Jika mencermati secara seksama pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama frasa Keputusan dan atau Tindakan dan frasaMenguntungkan dan Merugikan* sama sekali tidak diuraikan tentang keputusanapa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan jabatan Terdakwaselaku Bupati Kabupaten Berau demikianpun frasa tindakan sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.Maka dengan demikian unsur

merugikan salah satu pasangan calon,karena frasa merugikan disini erat kaitannya dengan perolehan suarasebagaimana dimaksud dan makna dari Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur sama sekali tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan.Maka dengan demikian Unsur Pasal dimaksud tidak terpenuhi danharus nyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum (vrijspraak).Ketiga :Unsur Selama Masa Kampanye, bahwa masa kampanye PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tenggang waktunyaterhitung

BinaNomor 28, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, KabupatenBerau ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali menghindar danberusaha untuk tidak masuk mempertimbangkan frasa kata Keputusandan atau Tindakan dan frasa Merugikan oleh karena terbukti dipersidanganTerdakwa sama sekali tidak membuat suatu keputusan dan atau tindakanberkaitan dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Berau, dan terbuktibaik dari keterangan saksi, maupun dari bukti berupa CD, Fhoto dan suratundangan sama