Ditemukan 71 data
29 — 4
P yang meninggal pada tanggal 4 April 2021 adalah :
- Kusnida Galia rahma binti binti TH. Ibah. P (Istri Pewaris);
- Wahyu Ramadhan bin H. Alvia bin Djapar. P (Anak kandung pertama laki-laki);
- Sonia Fatimah binti H. Alvia bin Djapar.
9 — 7
yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama; === = === 229 22> nn nnn nn nnn nnnHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PAMuMenimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas danwewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanA galia
7 — 6
:cas 13 4 aisb ; 4 Sib oo Lal galia?la gins cwloyi vt jabs jZpollArtinya : Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jikaterbukti adanya madilarat dan keduanya tidak mungkin untukrukun kembali.Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maramhalaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaiberikut :Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor0505/Pdt.G/2018/PA.Tgtglo Lers jl asg 5 acts 2x2 Sib!
42 — 18
almarhumahtelah lebih dahulu meninggal dunia;Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum danalmarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;Bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan 5 (lima) orang anakkandung yang bernama Jalaluddin, Sugianto, Mahwan, Rustam dan titiIndrawati;Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkanuntuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumahserta keperluan pencairan simpanan di bank atas nama almarhum;Saksi 2, Wa Ida Binti La Galia
81 — 41
menghendaki agar setiap keputusanyang sudah dikeluarkan tidak dicabut kembali, meskipun dalam Keputusanitu ternyata ada kesalahan atau kekeliruan, juga dalam keputusan itudikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak, maka badan administrasinegara harus mengakui adanya keputusan tersebut serta tujuan dari azasini) bermaksud untuk menghormati hak yang diperoleh seseorangberdasarkan suatu Keputusan Administrasi Negara walaupun itu salah(Hartiman Projo Hamijoyo SH, Hukum Acara Pengadian Tata UsahaNgara, Galia
10 — 8
Mu tanggal 26 Januari 2(0)12;Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PAMuMenimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas danwewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanA galia; ~~ ~~ = 222 on on ne nn nn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan relaas panggilan sidang,ternyata kedua
166 — 201
tertanggal 25Maret 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas POLRI, atas nama Tri Cahyono, Pangkat/NRP:BRIPDA/88 120428 5 20272020 22 nnn nn ene neeBahwa Gugatan aquo diajukan pada tanggal 20 Juni 2014 kePengadilan Tata Usaha Negara Serang;Bahwa dengan demikian, terhadap keputusan tata usaha negarayang menjadi objek dalam Gugatan a quo, diajukan masih dalamtenggang waktu yang diperkenankan dan sesuai sebagaimana Pasal55 Undangundang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha N@galia
Terbanding/Penuntut Umum : CHRISMAN SAHETAPY
83 — 21
,MS dalam bukum perkembangan dimensi Hak AsasiManusia (HAM) dan proses dinamika penyusunan hukum Hak AsasiManusia (HAKHAM) penerbit Galia Indonesia, Ciawi, Bogor, 2015, hal.42. menyebut 3 unsur dari Rule Of Law, yakni :1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat UndangUndang;2. Persamaan kedudukan dimuka hukum (eguality before the law);3. Supremasi aturanaturan hukum (Supremance of law) dan tidak adaHalaman 10 dari 19 hal.
6 — 4
sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akanmenimbulkan kemudharatan dan perselisinan yang berkepanjangan bagi salahsatu pihak atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengn pendapat pakarhukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagaiberikut;Chg Alay Nasuet Cyn galia
Terbanding/Terdakwa : AHMAD ALWI HARAHAP
98 — 40
n0Bak 1tidak adaPenampung 0O ; 30 30 18 0pipaO+ 54298 0 16,1029 1O+ 3 3" 40 20 18 0504105,5 105,5 6,0O+ 3" 40 20 20 0 Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 22,1 Jumlah 105,5 1SECTION2VoluLuas meDimensi; Penampan Galia: : Galian (cm)Panjang ; Diameter g (m2?) n; Panjang ;Sta Galian ; pipa (m?)
Panja Dimensi GalianPanjang Diamet Penampang Galia. ng . (cm)Sta Galian ; er pipa (m2?)
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH. dalam bukunya "Tindak PidanaKorupsi dan Suap", 1983, Galia Indonesia, hal. 51, bahwa unsur khasdaripada Tindak Pidana Korupsi adalah : Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Dan merugikan keuangan Negara.
109 — 87
Putusan No. 12/G/2014/PTUN.PLKkeputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak, maka badanadministrasi Negara harus mengakui adanya keputusan tersebut, sebabtujuan dari asas ini bermaksud untuk menghormati hak yang diperolehseseorang berdasarkan suatu keputusan administrasi, walaupunkeputusan itu salah ((Vide: Martiman Projo Harmijoyo SH, Hukum AcaraPengadilan Tata Usaha Negara, Galia Indonesia, Jakarta, 1993, h. 104107); nnnnnnnnn nnn nnn anne nnn nee een nnn ee nee ee neem13.2.
62 — 24
., dilokasi Pulau Sebayur belum ada pengajuan ijin untukmelakukan penambangan; Menimbang, bahwa dikaitkan terhadap perbuatan saksi Nasrulah yangmemberikan akses kepada terdakwa I Aris Suhadi , terdakwa IJ Ahmad Gen, saksiAbdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, dan saksi Abadi (masingmasingsebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dapat menambang di PulauSebayur serta berkaitan dengan perbuatan terdakwa mengantar dan mengangkuthasil galian serta mengangkut hasil galia ke Dompu Nusa
123 — 71
Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka romawi Ill poin 2surat gugatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2006,pada waktu belum terjadi pemekaran, Penggugat memperoleh hak KuasaPertambangan di area yang tercantum dalam obyek gugatan, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Konawe No. 596 tahun 2006 Tentang PemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 06 DES ER 031), dengan datasebagai berikut :Bahan galia: NikelKecamatan =: LanggikimaKabupaten : KonawePropinsi : Sulawesi TenggaraKode
41 — 27
Bahwa papan larangan kami yang memasangnya namun kamitidak tahu apakah sampai saat ini papan larangan tersebutmasih ada ataukah tidak ada;e Bahwa dusun batu boy itu pemberian dari Raja liliali yaitu BadinBessy kepada Moyang kami Tubayo Kai .e Bahwa luas dusun Batu Boy yang diserahkab memiliki luasnyasekitar 700 Hektar.e Bahwa terdakwa V dari hasil penjualan bahan galian Cmemperoleh uang sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapanratus ribu rupiah) Bahwa pada saat pembagian uang hasil penjualan bahan galia
342 — 8
tidak memiliki izin atau dapat disebutkegiatan penambangan tanpa izin;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Terdakwa yangmemberikan keterangan pemilik alat,oemilik lahan dan pemodal yaituTerdakwa memberikan keterangan yang membenarkan atau mengakuihal tersebut sudah termasuk dalam perbuatan pidana yang diatur Pasal158 UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba karena telah membantu dalamperbuatan pidana tersebut;Bahwa perbuatan ke tujuh orang Terdakwa sudah merupakan kegiatanmembebaskan bahan galia
123 — 75
setiap keputusan yang sudah dikeluarkan tidak dicabut kembali,meskipun dalam keputusan itu ternyata ada kesalahan ataukekeliruan, juga dalam hal keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yangtidak berhak, maka badan administrasi Negara harus mengakuiadanya keputusan tersebut, sebab tujuan dari asas ini bermaksuduntuk menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatukeputusan administrasi, walaupun keputusan itu salah (VideMartiman Projo Harmijoyo SH, Hukum Acara Pengadilan Tatas UsahaNegara, Galia
52 — 33
pengajuan ijin untuk melakukanpenambangan; ee Soe reece Menimbang, bahwa dikaitkan terhadap perbuatan terdakwa yang memberikan akseskepada saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi (masingmasingsebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Aris Suhadi dan saksi Anmad Gen(masingmasing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dapatmenambang diPulau Sebayur serta berkaitan dengan perbuatan terdakwa mengantar dan mengangkut hasilgalian serta mengangkut hasil galia
ABDUL HARIS Bin LURAN Bin HARUN Bin HAMID
Tergugat:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
165 — 136
setiap keputusan yang sudahdikeluarkan tidak dicabut kembali, meskipun dalam keputusan itu ternyata adakesalahan atau kekeliruan, juga dalam hal keputusan itu dikeluarkan olehpejabat yang tidak berhak, maka badan administrasi Negara harus mengakuiadanya keputusan tersebut, sebab tujuan dari asas ini bermaksud untukmenghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusanadministrasi, walaupun keputusan itu salah (Vide: Martiman Projo HarmijoyoSH, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Galia
ZULKARNAEN PERDANA MUSTAKA, SH
Terdakwa:
1.HARTONI NOVRI AZIS alias TONI BIN ASWIN
2.SUMITRO alias MITRO MOLOT
385 — 81
Dan yang memerintahkan Terdakwa Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Ktguntuk mengambil sampel galia emas adalah Saksi Marcel Pandeirot, dankepada Saksi Marcel Pandeirot, Terdakwa menyerahkan sampel emastersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa mengubah keterangannya di BAP yangsebelumnya menyatakan bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukanpenggalian adalah Terdakwa Il, diubah menjadi yang menyuruh Terdakwa melakukan penggalian adalah Saksi Marcel Pandeirot, karena pada saatpemeriksaan