Ditemukan 34482 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013 Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
79 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 P/HUM/2013
Putusan Nomor 68 P/HUM/2013keberadaanya dan secara hierarki berada dibawah undangundang danseterusnya..
Putusan Nomor 68 P/HUM/2013Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia.B.
Putusan Nomor 68 P/HUM/201316.
Putusan Nomor 68 P/HUM/2013D.
Putusan Nomor 68 P/HUM/2013
Register : 06-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
125 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 P/HUM/2018
di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 6 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor 55 P/HUM/2018Halaman 1 dari 54 halaman.
Putusan Nomor 55 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 55 P/HUM/20183)Bahwa penafsiran sistematis sebagaimana dimaksud angka 2)adalan metode penafsiran dengan cara memperhatikannaskahnaskah hukum lain.
Putusan Nomor 55 P/HUM/2018telah diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dikembalikan olehKementerian Hukum dan HAM.
Putusan Nomor 55 P/HUM/2018Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi HUM Rp 989.000,00Jumlah Rp 1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2018
Putus : 21-04-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2009 Tanggal 21 April 2010 — I MADE SUDANA, SH., ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 P/HUM/2009
PUTUSANNo. 36 P/HUM/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981, tanggal 28 Maret 1981, tentangPelaksanaan Penertiban Perjudian pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : MADE SUDANA, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamatdi Jalan Gandapura Gg.
IB No. 1 Denpasar TimurBali ;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 4April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.l. pada tanggal30 September 2009 dan didaftar dibawah register No. 36 P/HUM/2009 telahmengajukan Permohonan
No. 36 P/HUM/2009.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang.5. Peraturan Pemerintah.6. Keputusan Presiden. Pasal 4 ayat (1) TAPMPR No.
No. 36 P/HUM/2009.dihaturkan di Sanggah (pemujaan perorangan) dan Pura Balai Agung.
No. 36 P/HUM/2009.3.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2013 Tanggal 7 Mei 2014 — BANTENG YUDHA PRANOTO, DK VS MENTERI PERTANIAN RI
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 P/HUM/2013
/2013, TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013l.
Tanggal 14 Juni 2010.Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/20135.
Bahwa dalam pengujian materiil Peraturan Menteri Pertanian a quoberdasarkan permohonan Nomor 76 P/HUM/Th.2013 tanggal11 Desember 2013 di Mahkamah Agung, Pemohon dalam pokokpermohonannya rnendasarkan pada UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah KonstitusiHalaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013Nomor 006/PUUIII/2005 dan putusan Nomor 11/PUUV/2007.
(vide bukti P6, P7, P8, P9, P10, P15),yang secara substansial tidak ada hubungannya dengan materi muatanperaturan objek HUM.
Administrasi HUM... Rp. 989.000,Jumlah ......0.. 0.02. Rp. 1.000.000.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754 Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013
Putus : 15-05-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 P/HUM/2012 Tanggal 15 Mei 2012 — TONI LAYITNO VS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI ;
56 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 P/HUM/2012
No. 04 P/HUM/2012Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dalildalilgugatan sebagai berikut :l.
No. 04 P/HUM/2012f.
No. 04 P/HUM/201210.11.12.13.14.Fotocopy Surat kepada Sdr. Toni Layitno dari Plt.
Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :e Bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) yang sama telahpernah disampaikan dan diputus dibawah Register No. 07 P/HUM/2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan amar putusan :Menyatakan permohonan Hak Uji Materiil (HUM) dari Pemohon ToniLayitno tersebut tidak dapat diterima.e Bahwa permohonan tersebut diputus berdasarkan PERMA No. 1Tahun 2004 karena berkaitan dengan tenggang waktu.e Bahwa In casu permohonan Hak Uji Materiil (HUM) yang diajukanoleh
Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 04 P/HUM/2012Untuk SalinanMahkamah Agunga.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAS HADI, SHNIP. 220.000.754
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — Dr. H. TEGUH PURNOMO, SH., M.Hum., M.Kn., DK VS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (BAWASLU RI);
63 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 P/HUM/2018
Putusan Nomor 18 P/HUM/2018berlaku.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2018c. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan;d.
Putusan Nomor 18 P/HUM/20186.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2018mempunyai kepentingan dalam permohonan a quo.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2018Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2018
Register : 19-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2018 Tanggal 17 Desember 2018 — GANJAR PURNAMA SIDIK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
158 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 P/HUM/2018
Putusan Nomor 70 P/HUM/2018program studi terlampir).
Putusan Nomor 70 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 70 P/HUM/20181)2)3)4)c.
Putusan Nomor 70 P/HUM/2018f. Peraturan Daerah Provinsi dan;g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;2.
Putusan Nomor 70 P/HUM/2018 Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540924 198403 1 001 Halaman 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 70 P/HUM/2018
Register : 08-05-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2018 Tanggal 17 September 2018 — SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 P/HUM/2018
Putusan Nomor 31 P/HUM/2018g.
Putusan Nomor 31 P/HUM/2018permohonan keberatan uji materi terhadap Peraturan KomisiPemilihnan Umum Nomor 14 Tahun 2018;IV.
Putusan Nomor 31 P/HUM/2018Perwakilan Daerah juga melaksanakan ketentuan Pasal 182huruf a;.
Putusan Nomor 31 P/HUM/2018ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2018, merupakan kewenanganTermohon untuk mengaturnya.
Putusan Nomor 31 P/HUM/2018perundangundangan yang didalilkan olehPemohon.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2014 Tanggal 8 Juli 2014 — DRS. H. ALOEWI, DKK VS MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 P/HUM/2014
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014Pemohon dalam hal ini dirugikan terhadap berlakunya Permenkop UKM2/2012 sehingga Pemohon' keberatan dengan diberlakukannyaPermenkop UKM 2/2012.
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014dengan koperasi (khususnya Pemohon) mengalami kerenggangan.
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 April 2014 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PERPSG/IV/27P/HUM/TH.2014, tanggal 23 April 2014;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Mei 2014, yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:.
Putusan Nomor 27/P/HUM/2014dengan Lampiran Il angka 14 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011.7.4.
Administrasi HUM Rp. 989.000,Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014
Register : 01-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 — I. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)., II. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
158 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 P/HUM/2014
Putusan Nomor 21 P/HUM/20142.
Putusan Nomor 21 P/HUM/20142)3)4)=)6)t)8)(2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan danmenguraikan dengan jelas bahwa:1.
Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa akan dijadikan dasardalam proses penyidikan dimaksud (Vide Bukti P29a);PT.
Putusan Nomor 21 P/HUM/201440. Fotokopi Sertifikat PHPL Nomor 09.rlSIC04.01 PT.
Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Ashadi, S.H.NIP 220000754 Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2014
Register : 22-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA), TINGKAT PROV. DKI JAKARTA diwakili oleh IR. Y. TOMAN L. TOBING., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);
148 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 P/HUM/2013
Putusan Nomor 71 P/HUM/20132. SETYA BUDI ARIJANTA, Direktur Pengembangan Strategidan Kebijakan Pengadaan Umum;3. R.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013dengan cara Kontrak Payung (Framework Contract).
Putusan Nomor 71 P/HUM/20131.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
195 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 P/HUM/2015
Putusan Nomor 28 P/HUM/20153. H. M.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015perbedaan besaran gaji pokok hakim dan pensiun hakim denganPegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;V.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015
Register : 24-01-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2014 Tanggal 26 Maret 2014 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN (DPK APINDO PASURUAN) VS GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR;
220 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
6 P/HUM/2014
Putusan Nomor 6 P/HUM/2014dalam proses gugatan perdata, atau lebih mudahnya diartikan sebagaihak gugat. Hak gugat bersumber pada prinsip tiada gugatan tanpakepentingan hukum (point deinterest point daction).
Putusan Nomor 6 P/HUM/201410.Dengan demikian Termohon tanpa dasar hukum telah menambahkankomponen penghitungan besaran nilai UMK yang berupa: Nilai UMKtahun sebelumnya dan inflasi.
Putusan Nomor 6 P/HUM/2014a.pencari kerja di daerah tertentu pada periodeyang sama;e.
Putusan Nomor 6 P/HUM/201410.
Putusan Nomor 6 P/HUM/2014
Putus : 05-08-2010 — Upload : 07-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2010 Tanggal 5 Agustus 2010 — HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 P/HUM/2010
PUTUSANNo. 28 P/HUM/2010.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009, tanggal 30Desember 2009, Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum padatingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagaiberikut dalam perkara :HARIS RUSLY, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Perum Harapan Indah BlokRK/14, RT.007
No. 28 P/HUM/2010.Hukum (Satgas), terdapat tengara adanya cacat formil maupun materiilterhadap Keppres pembentukannya (Obyek Keberatan, vide bukti P1);TERMOHON sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahanseharusnya tidak membentuk lembaga "antahberantah" yang cenderungmelakukan intervensi terhadap sistem hukum yang mandiri.
No. 28 P/HUM/2010.Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum(rechtstaats), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaats)(Pasal 1 ayat (3) UUD 1945);b.
No. 28 P/HUM/2010.3. Sdr. Mas Achmad Santoso, SH., LL.M. ;4. Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. ;Bahwa sebagai beschikking, maka Obyek Keberatan menurut hukumsemestinya berupa keputusan administratif yang ditetapbkan olehTERMOHON untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi (yaitu UndangUndang, Peraturan Pemerintah dan PeraturanPresiden);Bahwa ternyata Obyek Keberatan tersebut secara substansial jugamengandung diktum yang bersifat mengatur (regeling).
No. 28 P/HUM/2010.Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik,yang meliputi asasasas :a. Kejelasan tujuan;b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepaty;c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;d. Dapat dilaksanakan;e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang.
Putus : 22-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2016 Tanggal 22 Maret 2016 — PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) ATAU PT. INALUM (PERSERO) vs GUBERNUR SUMATERA UTARA
118 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
4 P/HUM/2016
PUTUSANNomor 4 P/HUM/2016DEM!
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016selaku subjek pajak yang ditetapbkan dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 Jo.
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016lll. Tentang Jawaban Termohon;A.
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016.
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016
Putus : 10-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2014 Tanggal 10 September 2014 — Dra.Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA VS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI.
140 — 656 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 656 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 P/HUM/2014
PUTUSANNomor 52 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara :Dra.Hj.
Putusan Nomor 52 P/HUM/201427.5. Bahwa adapun penangkapan Bapak Akil Mochtar tidak termasukkeadaan luar biasa, sebagaimana dimaksud oleh PenjelasanPasal 28 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2) UU 24/2003 tentangMahkamah Konstitusi;27.6.
Putusan Nomor 52 P/HUM/201445.46.47.terbanyak? ataukah Ketua Hakim Permusyawaratan mempunyai "2(dua)" hak suara dalam pengambilan keputusan tersebut?
Putusan Nomor 52 P/HUM/2014sebagai undangundang yang mengatur khusus proses peradilan di MahkamahKonstitusi, maka pengambilan putusan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh 8(delapan) hakim konstitusi atau berjumlah genap adalah sah (valid) menurut UUMK.
Putusan Nomor 52 P/HUM/2014
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
184 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 P/HUM/2018
Putusan Nomor 60 P/HUM/201819.20.21.tersebut?
Putusan Nomor 60 P/HUM/20188.
Putusan Nomor 60 P/HUM/20181.4.
Putusan Nomor 60 P/HUM/20183.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2018
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2018 Tanggal 8 Nopember 2018 — ANTONIUS IWAN DWI LAKSONO (KETUA UMUM PERKUMPULAN PENGUSAHA BAWANG NUSANTARA) vs MENTERI PERTANIAN RI;
128 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 P/HUM/2018
Putusan Nomor 63 P/HUM/2018bertentangan dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012tentang Pangan (Pasal 2 huruf h);2.
Putusan Nomor 63 P/HUM/20181 Peraturan Menteri Hukum dan HAM a quo.
Putusan Nomor 63 P/HUM/20184.
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2018 Tanggal 29 Nopember 2018 — ARIE GUMILAR., DK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
220 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 P/HUM/2018
Putusan Nomor 69 P/HUM/2018Utama Untuk mengelola sebelum di tawarkan kepada kontraktorswasta lainnya.
Putusan Nomor 69 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 69 P/HUM/201840.yang digunakan adalah kata dapat.
Putusan Nomor 69 P/HUM/2018dikabulkan.
Putusan Nomor 69 P/HUM/2018Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018
Putus : 12-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — IDA ROYANI, DKK VS BUPATI KUNINGAN
97 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 P/HUM/2014
PUTUSANNomor 64 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KuninganNomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan MinumanBeralkohol di Kabupaten Kuningan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:IDA ROYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 03/2Desa Jalaksana, Kec.
,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/20143. Yayat Supriyatna, S.H.
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaituwewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangandibawah Undangundang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjaudari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkatyang lebih tinggi (Pasal 31 Undangundang Mahkamah Agung NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/201414 Tahun 1985).2. FUNGS!
FUNGSI LAINLAINHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dankewenangan lain berdasarkan Undangundang.lll. Kedudukan Hukum dan AlasanAlasan diajukan Permohonan4.
ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014