yang dijadikan atau ditarik sebagai Pihak dalamperkara ini, sedangkan orangorang Tergugat dan atau siapasiapa sajaTIDAK DIGUGAT karena secara FAKTUAL TIDAK MENGUASAI dan atauTIDAK ADA diatas TANAH sengketa perkara Aquo.Bahwa dikaji dari Aspek Teoritis Hukum Acara Perdata tentang ASASLEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICTION maknanya siapapun yangmerasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan, maka ia berhakbertindak selaku Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat.Bahwa berdasarkan Surat IRWASDA

POLDA NUSA TENGGARA TIMURNomor: B/421/II/WAS.2.4/2020/Irwasda, tanggal 18 Februari 2020 yangBARU DITERIMA oleh Advokat FIFI MAFILINDANI, S.H pada hari SENINtanggal 24 Februari 2020 isinya pada Point (2a dan 2b) menyatakan OBYEKTANAH sengketa telah mempunyai AKTA DIBAWAH TANGAN yakniSURAT Hak Milik Nomor: M. 3572 Tahun 2017 MENURUT Prof.

Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan baru mengetahuiSurat dari Irwasda Polda NTT pada tanggal 24 Februari 2020 yangmenyatakan obyek tanah telah mempunyai sertipikat adalah dalil yangbertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena Penggugat telahmengetahui secara pasti mengenai Sertipikat Hak Milik yang diajukanblokirkarena dalam surat permohonan blokir yang diajukan kepada Kepala KantorPertanahan Kota Kupang, Penggugat telah mencantumkannya;.

tidak pernah adakejanggalan, kemudian pada tahun 1999 kepengurusan diserahkankepada para Terdakwa selaku pengurus yang baru dan pada saat akandilakukan RAT tahun 2002 telah diketemukan adanya penyelewengandan milik para anggota Primkopol Sat Brimobda DIY yang tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa selaku Pengurus padaperiode itu yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 244.353.057,Keterangan saksi Hartoyo tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksiAKP Sumarhadi yang menjabat selaku Irwasda

Bahwa adapun proses gelar perkara yang dilaksanakan Pemohon (POLDAJABAR) tanggal 23 Mei 2019 dihadiri oleh Pemohon sebagai pelapor danpihak KAZUTO HAYASHI sebagai terlapor yang dipimpin oleh KASUBDITPOLDA JABAR dan WASSIDIK POLDA JABAR serta perwakilanKADISKUM POLDA JABAR dan perwakilan IRWASDA POLDA JABARbeserta perwakilan masingmasing UNIT HARTA BENDA BANGUNANTANAH DITRESKRIMUM POLDA JABAR dan juga dihadiri perwakilan UNITPROPAM POLDA JABAR.8.

mendapat gaji dan tidak pernah mendapat Salery,Deviden/Managemen fee perusahaan sejak tahun 2010 sampai dengan2018;Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar lebih kurangRp. 60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah)Bahwa setahu saksi yang jadi permasalahan Perusahaan Textil;Bahwa saksi diundang saat diadakan gelar perkara tanggal 23 Mei 2019,tempatnya di ruang gelar perkara Polda Jabar;Bahwa seingat saksi yang hadir saat gelar perkara yaitu: Pimpinan, Penyidikbernama Irwasum, Irwasda

Bahwa adapun proses gelar perkara yang dilaksanakan Pemohon (POLDAJABAR) tanggal 23 Mei 2019 dihadiri oleh Pemohon sebagai pelapor danpihak KAZUTO HAYASHI sebagai terlapor yang dipimpin oleh KASUBDITPOLDA JABAR dan WASSIDIK POLDA JABAR serta perwakilanKADISKUM POLDA JABAR dan perwakilan IRWASDA POLDA JABARbeserta perwakilan masingmasing UNIT HARTA BENDA BANGUNANTANAH DITRESKRIMUM POLDA JABAR dan juga dihadiri perwakilan UNITPROPAM POLDA JABAR.8.

mendapat gaji dan tidak pernah mendapat Salery,Deviden/Managemen fee perusahaan sejak tahun 2010 sampai dengan2018;Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar lebih kurangRp. 60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah)Bahwa setahu saksi yang jadi permasalahan Perusahaan Textil;Bahwa saksi diundang saat diadakan gelar perkara tanggal 23 Mei 2019,tempatnya di ruang gelar perkara Polda Jabar;Bahwa seingat saksi yang hadir saat gelar perkara yaitu: Pimpinan, Penyidikbernama Irwasum, Irwasda

persidangan yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datangPutusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Lbt hal. 3 dari 18 hal.dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil ataukuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinperceraian sebagaimana Surat Keputusan Irwasda

Fotokopi Surat KAPOLDA SULUT NomorB/819/IV/WAS.2.4/2018/Itwasda tanggal 11 April 2018,Perihal Hasil Klarifikasi Pengaduan yang ditandatanganidan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah SulawesiUtara Irwasda (lampiran No. 9), bermeterai cukup dantidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda bukti T.5;6. Fotokopi dari copy sesuai aslinya Perjanjian KreditNomor MOC/2015048 tanggal 3 September 2015 yangditandatangani oleh pihak Bank dan penerima Kredit atasnama Ratna L.

Surat KAPOLDA SULUT NomorB/819/IV/WAS.2.4/2018/Itwasda tanggal 11 April 2018, Perihal HasilKlarifikasi Pengaduan yang ditandatangani dan dikeluarkan olehKepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Irwasda (Lampiran No. 9);4. Bukti T,6 yaitu copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit NomorMOC/2015048 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani olehpihak Bank dan penerima Kredit atas nama Ratna L. Duha danSuratno (Lampiran No. 10);5.

Pol : Skep/65/III/2003 tanggal 27Maret 2003 (lihat bukti T.12) yang dipimpin oleh Irwasda denganmemperhatikan Laporan dari Kapolres Pasaman dengan Surat No.Pol : R/452/X/2003/ResPsm., tanggal 27 Oktober 2003 (lihat buktiT.1) dan rapat dewan sekolah yang dilaksanakan oleh Ka.

IRWASDA ; Yano menerina FUEL; 3. KARO SDM > yang menerima SARI; 4. KABID KUM > yang menerima M. SUBHAN, 5. KABID PROPAM : yang menerima SUDARJO; Dan ada bukti tanda terima dari kelima pejabat POLRI di atas; Penggugat menyerahkan berkas banding pada 16 Juni 2017.

No. 1312 K/PID/2015ditujukan kepada Kapolda Sulsel dan Kepala SPN Batua Polda SulSelBar yang tembusannya kepada Kapolri, Mabes Polri di Jakarta, Kadiv,Propam Mabes Polri, Imwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sul Sel,Irwasda Polda Sul Sel Bar dan kepala SPN Batua Polda Sul Sel Bar, Isipengaduan atau pemberitahuan tersebut adalah tidak benar, sehinggakehormatan atau nama baiknya SUMARLING terserang;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi Il Terdakwa pada pokoknya sebagai

SP.Lidik/13/II/2020 Reskrim Tanggal3 Februari 2020;Surat Irwasda 3 Agustus 2020 No.B/2050/VIl/was.2.4/2020/ItwasdaTentang Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Sdr Sumarno;Surat Polres Bangka Tengah No.B/1177/X/2020 Reskrim Tanggal 5Oktober 2020 Permintaan Dokumen ljazah Asli Milik Orang lain( Arbiyanto);Laporan Pemberitahuan Penghentian Proses PenyelidikanNo.B/81/X1/2020/Reskrim Tanggal 10 November 2020;B.

Surat perintah nomor: Sprin/546/VIII/HUK.6.6/2020 yang isinyaSurat pemberhentian sementara dari jabatan dinas polri terhadapPEMOHON yang ditandatangani kepala kepolisian resor kepulauanselayar atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK,MH yangditembuskan kepada Kapolda Sulsel,Irwasda polda sulsel,KARO SDMPolda Sulsel, DIRRESKRIMUM POLDA SULSEL dan KABID PROPAMPOLDA SULSEL;b.

Surat perintah nomor : Sprin / 546 / VI / HUK.6.6 / 2020 yangisinya Surat pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri terhadapPEMOHON yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor KepulauanSelayar atas nama TEMMANGNGANRO MACHMUD, S.IK,MH yangditembuskan kepada Kapolda Sulsel, Irwasda Polda Sulsel, KARO SDMPolda Sulsel, DIRRESKRIMUM POLDA SULSEL dan KABID PROPAMPOLDA SULSEL;Di Jelaskan Bahwaa.

EVIANISUKARDI kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari selakuPenuntut Umum dengan tembusan masingmasing kepadaKapolda Papua Barat, Irwasda Polda Papua Barat, DirReskrimum Polda Papua Barat, Ketua Pengadilan NegeriManokwari, sdri. SUSPINCE LOLAROH (Pelapor/korban) dankepada sdri.

EVIANI SUKARDI kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manokwariselaku Penuntut Umum dengan tembusan masingmasing kepada KapoldaPapua Barat, Irwasda Polda Papua Barat, Dir Reskrimum Polda PapuaBarat, Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sdri/ SUSPINCE LOLAROH(Pelapor/korban) dan kepada sdri.

66/IX/2018/Reskrim tertanggal 20 September 2018 a/n Ayub Tosi, SHdan Surat Ketetapan Tersangka Nomor TAP/67/IX/2018/Reskrim a/n Metusalak Tosi tidak sah.c) Membebankan biaya perkara sejumlah nihil.Bahwa atas Putusan Praperadilan tersebut para Penggugatmengirimkan Putusan Praperadilan No. 3 /Pid.Pra/2018/PN.Olmuntuk mohon perlindungan Hukum dan keadilan dan Polda NTTmerespon berdasarkan hasil gelar perkara pada tingkat Polda NTTTanggal 15 Januari 2019 dengan melibatkan unsur terkait(Direskrimum, Irwasda

Nopember 2010 Tentang Penerimaan keberatanBRIPKA ROSAD Bin BUSTAN Nrp.73060086 BA ReskrimPolda Sumsel, karena proses pengajuan keberatan sampaitimbulnya keputusan Kapolda Sumsel, sebagaimanadituangkan dalam keputusan tersebut di atas tidakdilaksanakan secara prosedural yaitu tidak adanya rapat stafyang membahas tentang pengajuan keberatan yang diajukanoleh BRIPKA ROSAD bin BUSTAN, sebagaimana disposisiKaPolda Sumsel pada tanggal 12 Oktober 2010 yang isinya Kita Bahas khusus dalam rapat staf dengan Irwasda

Kemudiandibuktikan dengan keterangan Irwasda Sumsel Kombes POL.Drs SUKAMTO. H dan Kabidkum yang diwakili olehKasubbbid Bankum Bidkum Polda Sumsel AKBP SOFYANDJOEM , SH, bahwa tidak pernah menghadiri rapat yangdimaksud . : 222200022 2nen nnn nne ene n nee e ne eeen eec. Terhadap terperiksa an. BRIPKA Bin BUSTAN Ba YanmaPolda Sumsel agar diteruskan proses administrasi PTDHnya(diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri). (Bukti 1T.8.C dan Keterangan = saksi Sofyan18.

Nomor SE004/A/JA/02/2009, tanggal 26 Februari 2009tentang meminimalisir bolak baliknya perkaraantara Penyidik dan Penuntut Umum yangdijelaskan sebagai berikut:Setelah dilengkapi Penyidik apa yang menjadipetunjuk Jaksa tidak dapat dipenuhi (P19 beberapakali) maka Penyidik harus mengambil tindakan tegasuntuk menentukan arah penyidikan dengan melakukangelar perkara yang diikuti oleh Irwasda, Bid.propam,Binkum, Pawasdik dan Tim Supervisi; Telah dilakukan gelar perkara oleh PemohonPeninjauan Kembali dan

KpgSehubungan dengan rujukan tersebut diatas kami telah melakukan rekonstruksi dansetelah itu kami telah melakukan gelar perkara pada hari Rabu tanggal 23 Nopember2016 yang diikuti juga oleh Irwasda Polda NTT, Bidikum Polda NTT dan PropamPolda NTT.Dari hasil gelar perkara maka terhadap laporan saudara tersebut kami hentikanpenyidikannya karena tidak terdapat cukup bukt..

Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) yang mendudukijabatan Wakapolda atau Irwasda; (3) Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:a. pada tingkat Mabes Polri dan penugasan anggota Polridi luar struktur Po/ri, kepada: 1. Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukanoleh Perwira Menengah (Pamen) Polri;2. Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukanoleh Perwira Pertama (Pama) Polri dan;3.

Komisi Besar Polisi ( Kombes Pol) yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda;Ayat (3) Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:a. Pada tingkat Mabes Polri dan penugasan anggota Polri diluar struktur Polri, kepada :1. Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri ;2. Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama (Pama) Polri;dan3.

SILABAN)berdasarkan keterangan saksisaksi dan saksi ahli pidana tidak terbukti namunmobil tidak mau dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Fransiska A.NFanggidae dan perkaranya tidak mau di SP3 kan akhirnya melalui aksi demotanggal 12 Januari 2017 di depan MAPOLDA NIT aspirasi yang kamisampaikan melalui demo di terima oleh Kapolda NTT melalui Irwasda yangdiwakili oleh Pengawas Penyidik Kompol Rudi Ledo dengan menyatakan akansegera mengembalikan kendaraan tersebut dan SP3 kan perkara ini selambatlambatnya

secara tegas dan nyata;2 Bahwa benar Penggugat adalah peserta seleksi alih golongan dari Bintara keInspektur Polisi T.A. 2014, dari tahapantahapan seleksi yang diselenggarakanPanitia Daerah dalam hal ini Polda Lampung yang bersangkutan sebelumnyadinyatakan lulus;3 Bahwa alasan Tergugat menerbitkan obyek yang dipersengketakan bermula padatahap penetapan kelulusan akhir, Tergugat selaku Ketua Panitia Seleksi AlihGolongan dari Brigadir ke Inspektur Polisi T.A.2014 bersamasama denganWakapolda Lampung, Irwasda

Irwasda, 3).

pidana;Menimbang, bahwa terhadap keputusan Tergugat, yang telah mengambilkeputusan PTDH Penggugat sebagai anggota POLRI terkait dengan pemidanaanHalaman 58 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PT UNSRGPenggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah BHT, menurut pendapatMajelis Hakim, dikarenakan dalam proses sebelumnya, telah dilakukan juga rapatterbatas pelanggaran personel Polda Banten yang direkomendasikan PTDHberdasarkan Putusan Sidang KKEP (vide bukti T9), yang dihadiri diantaranyaoleh Irwasda