BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
2.KEMENKEU RI Cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL III PEKANBARU Cq. KPKNL Bukittinngi
Turut Tergugat:
ELIZA BETRI

AQLA TRAVELINDO tersebut baru didirikan olehPenggugat pada tanggal 29 November 2018;2.Perjanjian Kontrak Kerjasama Pengadaan Tiket Pesawat No.00341/Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/JJBTJKT/I/2018 Tertanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatanganioleh Penggugat selaku Pemilik Usaha Jasa Travel AQLA'S TOURAND TRAVEL dan Sofwan Effendi selaku Direktur LembagaPengelola Dana Pendidikan Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan Republik Indonesia dan Bukti Pemesanan Tiket dariLPDP SETJEN KEMENKEU sebanyak

akal dan seolaholah ada yang disembunyikan Penggugatdan tidak mau terbuka tentang masalah yang terjadi pada Bisnis UsahaTravel Agent AQLA'S TOUR AND TRAVEL milik Penggugat tersebut,dimana saat itu ayah Penggugat juga ikut mendengarkan penjelasanPenggugat yang tidak masuk akal tersebut dan penjelasan ParaTergugat atas masalah yang terjadi antara Penggugat dan ParaTergugat, dan setelah + 1 (Satu) jam Penggugat tidak bisa menunjukkanbuktibukti tagihan/ invoice dari AQLA'S TOUR AND kepada LPDPSETJEN KEMENKEU

tersebut, akhirnya Penggugat mengakui bahwatidak ada pemesanan tiket apalagi penagihan dari AQLAS TOURAND kepada LPDP SETJEN KEMENKEU yang selama ini selaludijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengulur ulur waktupembayaran uang modal dan keuntungan investasi kepada ParaTergugat.

pembelian tiket yang telah dipesan oleh pelanggan UsahaJasa Travel AQLAS TOUR AND TRAVEL yaitu LPDP SETJENKEMENKEU, dan menururt Tergugat Rekonpensi apabila TergugatRekonpensi tidak dapat menyediakan tiket pesawat, maka pelangganLPDP SETJEN KEMENKEU~ akan menghentikan kerjasamapembelian tiket dengan Tergugat Rekonpensi, dan karena keadaantersebut, akhirnya Penggugat Rekonpensi menyerahkan perhiasanemasnya seberat105 gram kepada Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensimenggadaikan perhiasan emas

Fotokopi Bukti Pemesanan Tiket sebanyak 8 ( delapan ) DosenPenerima Beasiswa Batch 7 oleh LPDP SETJEN KEMENKEU RI,selanjutnya diberi tandaworn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nese nene bukti T7;8. Fotokopi Bukti Pemesanan Tiket sebanyak 8 ( delapan ) orangpenerima beasiswa Traishop Presidential Scholarship untuk keberangkatantanggal 4 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T8;9.

Kepala Kejaksaan Negeri Klaten
2.Kemenkeu R.I. Cq Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Tengah

Register : 30501001 danSIMAK BMN KEMENKEU RI atas tanah pertapakan rumah milik Penggugatseluas + 400 M2;Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang melarang ataumenghambat atau mempengaruhi atau melakukan upayaupaya yang tidakberdasarkan hukum yang bertujuan menghambat Badan PertanahanNasional untuk memberikan hak atas tanah pertapakan rumah milikPenggugat seluas + 400 M2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) yangletak dan batasbatasnya seperti diuraikan pada posita gugatan dan padaButir

Reg. 30501001 dan masuk dalam SIMAKBMN KEMENKEU RI.Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untukmengetahui data yang dimiliki sebagai pendukung KeputusanKementerian Keuangan RI memasukkan tanah a quo dalam SIMAK BMNKEMENKEU RI, maka pihak Kementerian Keuangan RI Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara juga harus dilikutsertakan sebagai pihakdalam perkara ini.e Majelis Hakim sangat keliru dan salah membuat pertimbanganhukumnya.Halaman 22 Putusan perkara No.583/Pdt/2018/PT.DKI.a.

Reg.30501001 dan masuk dalam BMN KEMENKEU RI.Akan tetapi yang benar adalah :Bahwa yang mendalilkan hal tersebut adalah Tergugat /Terbanding yang dituangkan dalam suratnya Nomor :Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat / Pembanding sudahSangat terang dan sangat jelas diuraiterangkan bahwa dalilTergugat tersebut adalah TIDAK BENAR alias BOHONG.Sebab :1)2)TIDAK MUNGKIN TANAH yang luas seluruhnya 92.000 m2dimasukkan dalam SIMAK BMN KEMENKEU RI, sebab tanahtersebut masih STATUS TANAH YANG DALAMPENGUASAAAN

SMS FINANCE Cab.Bengkulu
Tergugat:
1.Kemenkeu RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Cq Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Bengkulu
2.SUPRISMAN
3.GILISNI
4.PT. URAM FAMILI

Kantor Cabang Banyuwangi
2.Kemenkeu RI Cq KPKNL wilayah Jawa Timur, Cq kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jember

BANK SUMUT KC Kota Pinang
2.Pemerintah RI cq KemenKeu RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil II Medan cq KPKNL Kisaran

Penggugat:
Zulkarnain
Tergugat:
1.Kepala Bidang Layanan Kredit PT.Bank Central Asia Tbk kantor Wilayah Empat Palembang
2.KemenKeu RI Cq DJKN Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang

Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Badan LegislasiLampung16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X94. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI29. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus

LKPP dan Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 Kemenhum dari Sekretariat DPRD17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendampingdari Sekretariat DPRD18. 46 Agustus Kota Tangerang Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD19. 46 Agustus Kota Tangerang Diikuti oleh 1 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD20. 1820 Agustus Kota Surabaya Pansus X Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dari Sekretariat DPRD21. 1214 Kemenkeu

Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung Badan Legislasi16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X94. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI29. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus

BDG7.14) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dankota Cilegon pada tanggal 0406 Agustus 2011;15) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA2011 oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya padatanggal 1820 Agustus 2011;16) Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA2011 oleh Pansus Xl DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI dan KotaTanggerang pada tanggal 1214 September 2011;17) Perjalanan Dinas Pembahasan

BDG31.32.33.34.35.36.37.38.39.1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan PeraturanDaerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun AnggaranTahun Anggaran 2011 Pansus XI ke Kemenkeu RI dan Kota Tangerangtanggal 1214 September 2011;1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan PeraturanDaerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun AnggaranTahun Anggaran 2011 Pansus Il ke Kabupaten Badung Bali tanggal 2123Februari 2011;1 (satu) bundel asli

Kemenkeu RI Cq. Direktorat Jendral kekayaan Negara Cq. KPKNL Pangkapinang

Ketiga, bahwatidak ada suatu dalil hukum atau rumusan legalisitik yangmenyebutkan bahwa kewenangan Dirjen Pajak dalam menentukankembali besarnya penghasilan harus~ dilakukan denganmendapatkan persetujuan oleh Direktur Jenderal (Akuntansi danJasa Penilai) yang memiliki lisensi dan terdaftar di Kemenkeu danBapepam/LK (OJK), karena in casu Direktorat Jenderal Pajakmerupakan lembaga otoritas pajak yang memiliki independensi dengansegala kewenangan menurut hukum = yang diberikan olehUndangUndang baik

Bank Mega, Tbk, KC Bukittinggi
2.Pemerintah RI cq Kemenkeu RI cq DJKN cq Kepala Kanwil III Pekanbaru cq KPKNL Bukittinggi

Pemuda AcehKonstruksi.Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.I Dirjen Pajak NPWP 73.193.804.9107.000.Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.I Dirjen Pajak NPWP 00.276.940.4101.000.Faktur Pajak Kode dan No. Seri 020.00318.16569328 Tanggal 4September 2018.Halaman 31 Putusan Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNASi.52.53.34.55,56.5/.58.59.60.61.62.63.64.65.66.Gf,68.Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0010334/LS.BL/2018.Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen Nomor 000857/SPMBL/1.01.03.01/2018.

Acara Pembayaran Nomor 912/00140/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/DOKA/2 018.Kontrak Ringkasan Nomor DPASKPA 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2Tanggal 28 November 2018.Permohonan Pembayaran MC.01, 02, dan O03 (58,41%) Nomor51/PAK/X1/2018 Tanggal 28 November 2018.Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan MC.01, 02, dan 03 Termin Kesatu.Surat Pernyataan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Pajak Galian C).Surat Pembayaran SPMLS Nomor 900/UPTD V/349/X1/2018 Tanggal 28November 2018.Surat Keterangan Terdaftar di Kemenkeu

Pemuda AcehKonstruksi.Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.1 Dirjen Pajak NPWP 73.193.804.9107.000.Cetakan Kode Billing Kemenkeu R.1 Dirjen Pajak NPWP 00.276.940.4101.000.Faktur Pajak Kode dan No. Seri 020.00318.16569328 Tanggal 4September 2018.Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0010334/LS.BL/2018.Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen Nomor 000857/SPMBL/1.01.03.01/2018. Tanggal 30 November 2018.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 000857/SPMBL/1.01.03.01/2018.

Acara Pembayaran Nomor 912/00140/SPPBL/1.01.03.UPTD.V /DOKA/2 018.Kontrak Ringkasan Nomor DPASKPA1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 Tanggal 28 November 2018.Permohonan Pembayaran MC.01, 02, dan 03 (58,41%) Nomor51/PAK/ X1/2018 Tanggal 28 November 2018.Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan MC.01, 02, dan 03 Termin Kesatu.Surat Pernyataan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan (Pajak Galian C).Surat Pembayaran SPMLS Nomor 900/UPTD V/349/X1/2018 Tanggal28 November 2018.Surat Keterangan Terdaftar di Kemenkeu

Copy dari Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1403093011070149;Dengan demikian selurun dokumendokumen yang kami ajukan sebagaibuktibukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Telah Lunas BEAMATERAI dengan cara Permateraian di Kantor Pos sebagaimana telahditentukan oleh Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMaterai junto Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 7 Tahun1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Junto Kemenkeu RepubllkIndonesia Nomor : 182/KMK.0411995 tentang pelaksanaan PeraturanPemerintah

sebagaimana dimuat dalam Dokumen Pemilihan PokjaULPD Wilayah II Propinsi Riau Kementerian Keuangan Republik IndonesiaTahun Anggaran 2018 Nomor DP12/ULPDRIAU/WII/2018 tanggal 1 Agustus2018, yang artinya jika dalam setiap tahapan evaluasi yang dilalui apa bilaada peserta lelang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akanlangsung digugurkan dan tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi berikutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan T14, terhadapperistiwa hukum dimana Pokja ULPD Wilayah Il Kemenkeu

proses selanjutnya, dan terhadaphal ini telah diantisipasi oleh ketentuan Pasal 87 huruf e UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secarakonkrit telah memaknai eksistensi obyek sengketa di Peradilan Tata UsahaNegara salah satu itemnya adalah keputusan yang berpotensimenimbulkan akibat hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keputusan yangberpotensi menimbulkan akibat hukum dalam sengketa in /itis harus dicermatidan didudukan pada saat Pokja ULPD Wilayah Il Kemenkeu

Propinsi Riaumenerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi RiauNomor BA12/ULPDRIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yangpada pokoknya setelah Pokja ULPD Wilayah Il Kemenkeu Propinsi Riaumelakukan evaluasi teknis, Pokja berkesimpulan PT.

Bangun Bumi Persada Jaya ;Menimbang, bahwa oleh karena inti Seseorang atau badan hukumperdata untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negaradisyaratkan harus ada kepentingan yang dirugikan, maka berdasarkan alatpembuktian yang sah adalah mendudukan kepentingan Penggugat adasebatas pada saat Pokja ULPD Wilayah Il Kemenkeu Propinsi Riaumenerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi RiauNomor BA12/ULPDRIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018, danbukan pada saat Tergugat

oleh Pokja ULPD Wilayah Il KemenkeuPropinsi Riau menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah IIPropinsi Riau Nomor BA12/ULPDRIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan proses maupun prosedur penerbitanobyek sengketa in casu ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkeyakinan bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai hubunganhukum lagi dihitung sejak Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu

Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Badan LegislasiLampung16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X21. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus

LKPP dan Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 Kemenhum dari Sekretariat DPRD17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendampingdari Sekretariat DPRD18. 46 Agustus Kota Tangerang Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD19. 46 Agustus Kota Tangerang Diikuti oleh 1 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD20. 1820 Agustus Kota Surabaya Pansus X Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dari Sekretariat DPRD21. 1214 Kemenkeu

Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung Badan Legislasi16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X21. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus

(biaya penginapan pendamping dan biayatransportasi pendamping tidak ada);14)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dan kotaCilegon pada tanggal 0406 Agustus 2011;15)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya pada tanggal1820 Agustus 2011;16)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus Xl DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI dan KotaTanggerang

Penggugat:
SUNYOTO
Tergugat:
1.PT BRI Persero Tbk di Jakarta cq Kanwil Jawa Timur PT BRI cq PT BRI Tbk Cabang Banyuwangi
2.Kemenkeu RI cq KPKNL Wilayah Jatim cq KPKNL wilayah Jember

Kemenkeu RI. Cq. Dirjen KekayaanNegara Cq. Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, TenggaraDan Barat Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangMakassar, maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unitatasannya tersebut sesuai dengan Perpres RI.

Kemenkeu RI. Cq. Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Cq.Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulsel, maka jika terjadituntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuaidengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 TentangPanitia Urusan Piutang Negara dan Permenkeu Nomor = 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia UrusanPiutang Negara.

Penggugat:
SUTARNO
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq KemenKeu RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil II Medan cq KPKNL Kisaran
2.Pimpinan Kantor PT Bank Danamon Tbk Cabang Aek Nabara
3.Bagi

BumimasNusaprima, oleh Itjen diperoleh hasil equalisasi dengan faktur pajak masukan danditemukan adanya pembebanan yang lebih tinggi sebesar Rp.751.967.235,00;bahwa berdasarkan temuan pemeriksaan Itjen Kemenkeu tersebut Tergugatberanggapan Penggugat terlalu tinggi dalam membebankan Harga Pokok Penjualansehingga Tergugat menerbitkan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 1998 Nomor:00002/306/98/042/04 tanggal 26 Agustus 2004;bahwa Tergugat mendalilkan penerbitan SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUNomor