Ditemukan 61116 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro;
Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri;
Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk
Hamzah
Dkk. vs kementerian riset
Teknologi dan pendidikan tinggi
Dkk.;
Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri;
Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi tengah vs djaid ahmad;;
Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian;
Kusdiana
Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang.
Ii. kementerian pertahanan ri;
Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;;
Register : 16-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2021 Tanggal 16 Nopember 2021 — SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
189 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
., jabatan Kepala Bagian Hukum, DirektoratJenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 01/KS/70/DJB/2020, tanggal 2Juli 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa: SuratDirektur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, DirektoratJenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia, Nomor 2/03/DBP.PW/ 2020, tanggal12 Mei 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Registrasi IUP AnPT. Sangga Buana Mineral dahulu Koperasi Hutan Rakyat;4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk dapat menerima danmeregistrasi di dalam data base atas nama PT. Sangga BuanaMineral.
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — NARKATA RIMBA VS DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
157 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
NARKATA RIMBA VS DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sembodo &Partners Law Firm, beralamat di Pamulang, TangerangSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/NRSBY/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diGedung Manggala Wanabakti Blok Lt. 5, Jalan JenderalGatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., jabatanKepala
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada IJPHHKHA PT NarkataRimba di Provinsi Kalimantan Timur;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (sepuluh) danHalaman 2 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 293 K/TUN/2021Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Gugatan:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) danDana Reboisasi (DR) kepada IUPHHKHA PT Narkata Rimba di ProvinsiKalimantan Timur;Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukmencabut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (Sepuluh) dan 15(lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan KewajibanPembayaran Provisi Sumber Daya Hutan
Upload : 20-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/TF/2024 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. NAJAH CONTRACTOR;;
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. NAJAH CONTRACTOR;;
Upload : 20-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/TF/2024 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PELASAKTI;;
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PELASAKTI;;
Register : 01-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/TF/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. FAJAR PRIMA SUKSES;;
122 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. FAJAR PRIMA SUKSES;;
Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/TF/2024 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. TUJUH PUTRI DELIMATAMA;;
91 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. TUJUH PUTRI DELIMATAMA;;
Upload : 20-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/TF/2024 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PELASAKTI;;
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PELASAKTI;;
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/TUN/TF/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — INTEGRA SERVICES NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTEGRA SERVICES NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 K/TUN/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — SRI MARDIYATI, M.KOM VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN REPUBLIK INDONESIA;
108 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRI MARDIYATI, M.KOM VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN REPUBLIK INDONESIA;
Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/TUN/TF/2024 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS CV. PIALANG MAS;;
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS CV. PIALANG MAS;;
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2023 Tanggal 16 Mei 2023 — BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
86 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
Upload : 20-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/TF/2024 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. FAJAR BAHARI;;
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. FAJAR BAHARI;;
Register : 16-05-2024 — Putus : 12-08-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/TF/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 — ANAK KALIMANTAN VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANAK KALIMANTAN VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 13-09-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/TUN/KI/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 — KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR (JATAM KALTIM);;
137 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR (JATAM KALTIM);;
Register : 08-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/TUN/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
290 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkaraini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Ilmengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Surat Direktur Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorB.302/BINWASK3PNKJ/III/2018 tanggal 22 Mei 2018, bukanmerupakan surat yang bersifat konkrit dan final;Menimbang, bahwa
secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 2 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupaPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja, Kementerian
Aceng TarsonoPekerja/Buruh PT Pertamina Patra Niaga Pada Depo TBBM Balongan,Depo TBBM Cikampek, Depo TBBM Ujung Berung, Depo TBBMPadalarang, Dan Depo TBBM Tasikmalaya Periode Tahun 2011 s.d2016, tanggal 16 April 2018;Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan TataUsaha Negara berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan padaDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 21/PNKJ/IV/2018 tentang Perhitungan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGAWASANKETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKER JAAN RI;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
Register : 16-05-2024 — Putus : 12-08-2024 — Upload : 04-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/TF/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. YUDAF PERSADA JAYA;;
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. YUDAF PERSADA JAYA;;
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 2. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 2. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
200 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021 — BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
122 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum WNASupriyadi, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DANTATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 2,Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Endi Sugandi, S.H., M.H.
Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang' danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak
Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor$.865/PKTLREN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018,Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBPPKH Terutang danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP
Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Halaman 2 dari 8 halaman.
Upload : 14-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/TF/2024 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS CV. SENTOSA ABADI;;
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS CV. SENTOSA ABADI;;