Ditemukan 60337 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro;
Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri;
Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk
Hamzah
Dkk. vs kementerian riset
Teknologi dan pendidikan tinggi
Dkk.;
Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian;
Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri;
Kusdiana
Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;;
Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Naisa vs 1. kepala kantor pertanahan kota balikpapan.
2. kementerian pertanahan republik indonesia;;
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021 — BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
111 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum WNASupriyadi, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DANTATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 2,Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Endi Sugandi, S.H., M.H.
Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang' danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak
Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor$.865/PKTLREN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018,Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBPPKH Terutang danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP
Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Halaman 2 dari 8 halaman.
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 2. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
48 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 2. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 K/TUN/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — SRI MARDIYATI, M.KOM VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN REPUBLIK INDONESIA;
98 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRI MARDIYATI, M.KOM VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN REPUBLIK INDONESIA;
Putus : 20-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1299 PK/Pdt/2023 Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN VS NURCAHYA KETAREN
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN tersebut
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN VS NURCAHYA KETAREN
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 15-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/TF/2023 Tanggal 12 Desember 2023 — PT GAMMA KRIDA BERSAMA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
61 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GAMMA KRIDA BERSAMA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEMENTERIAN PERTANAHAN RI;
191 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERTANAHAN RI;
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/KI/2021 Tanggal 9 September 2021 — SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT VS ROLLY WENAS (KETUA DPW LSM INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI) - INAKOR;
152 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT VS ROLLY WENAS (KETUA DPW LSM INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI) - INAKOR;
PUTUSANNomor 364 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, tempat kedudukan diJalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuli Nuryanti, S.H., M.M.
,jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 04/SK/SJ/2021, tanggal 28 Januari2021;Pemohon Kasasi;LawanROLLY WENAS (KETUA DPW LSM INDEPENDENNASIONALIS ANTI KORUPSI) INAKOR, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan 17 Agustus Nomor 7,Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) SulawesiUtara (dahulu BPUN XV Manado) selaku Unit Pelaksana Teknis di bawahkoordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) secara formil Pemohonadalah sebagai subjek yang berbeda, karenanya tidak dapat mengajukankeberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksudketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterobukaan Informasi Publik Juncto Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISJENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
Register : 08-03-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2022 Tanggal 7 April 2022 — PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
171 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/TUN/TF/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — BINTANG RAYA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINTANG RAYA VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
148 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
Register : 05-07-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/TUN/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI., Turut Termohon : IRWANDI YUSUF;;
47 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI., Turut Termohon : IRWANDI YUSUF;;
Register : 18-07-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN MAUMERE Nomor 4/Pid.Pra/2012/PN.MMR Tanggal 8 Agustus 2012 — - BENJIMAN VARGHEESE VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
98 — 31
98 — 31
- BENJIMAN VARGHEESE VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
Jendral Sudirman No.49,Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juli 2012,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumeredibawah nomor register :08/SK.PID/VII/2012/PN MMR tertanggal 18 Juli 2012,Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON ;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASIKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Foto copy Surat Keputusan Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiRILNomor : KEP.14914 /MEN/P/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, atas namaBENJIMAN VARGHEESE telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikandengan aslinya diberi tanda bukti ( P4 );.
Register : 01-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 — ., DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN;
167 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN;
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
30 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIS MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA., S.E., M.Si
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
299 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
299 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Register : 01-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2020 Tanggal 10 Maret 2020 — KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
141 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat danKonsultan Hukum, beralamat di Rukan The Fifty, Jalan ArteriKelapa Gading Nomor 12C, Kelapa Gading, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1110.1/KHBSK/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta
,LL.M., Jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan, pada Biro Advokasi SekretariatJenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Hukum danHubungan Masyarakat DJKN Kementerian Keuangan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 1/KN.5/2019, tanggal 22 Januari 2019:Halaman 1 dari 6 halaman.
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/PDT/2021 Tanggal 22 Februari 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
151 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat(LBHSulbar), beralamat di BTN Marwah 2, Blok B.1, Nomor 6,Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewallMandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Agustus 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSISULAWESI
BARAT di Mamuju cq KEMENTERIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN POLEWALI MANDAR, berkedudukan di JalanTritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat:Turut Termohon Peninjauan Kembali:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Halaman 2 dari 13 hal.
Register : 21-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3640 K/PDT/2020 Tanggal 17 Desember 2020 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
157 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
Register : 13-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/TUN/2023 Tanggal 20 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — ., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
128 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;