Ditemukan 44 data
51 — 26
bahwa dalam proses lelangtidak usah melibatkan panitia lainnya cukup saksi selaku Ketua dan DENIselaku Sekretaris saja yang melaksanakannya karena anggota panitialelang yang ditunjuk tersebut tidak mengerti;Bahwa sesuai DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng untukkegiatan sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten/Kota padakantor Sekretariat Bawaslu sebanyak 56 unit mobil selama 8(delapan)bulan dan setiap unit mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) perbulan dengan jumlah keseluruhn
kepada saksi dan saksi MERSYBahwa dalam proses lelang tidak usah melibatkan panitia lainnya cukupKetua dan Sekretaris saja yang melaksanakannya karena anggotapanitia lelang yang ditunjuk tersebut tidak mengerti;Bahwa sesuai DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng untukkegiatan sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten/Kota padakantor Sekretariat Bawaslu sebanyak 56 unit mobil selama 8(delapan)bulan dan setiap unit mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) perbulan dengan jumlah keseluruhn
49 — 21
Menghitung jumlah keseluruhn nilai transaksi yang terjadi.Bahwa berdasarkan prosedur dan metode sebagaimana dijelaskan diatas,cara menentukan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikutmengingat Hutan dan Sumber Daya Alam sebagai alat negara tidak memilikistandar harga, bahkan tidak termasuk yang diatur dalam Standar AkuntansiPemerintah (SAP), juga tidak memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), makasatusatunya yang menjadi rujukan menetapkan nilai / harga tanah / HutanNegara yang menjadi objek
51 — 11
Menghitung jumlah keseluruhn nilai transaksi yang terjadi.Bahwa berdasarkan prosedur dan metode sebagaimana dijelaskan diatas,cara menentukan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikutmengingat Hutan dan Sumber Daya Alam sebagai alat negara tidak memilikistandar harga, bahkan tidak termasuk yang diatur dalam Standar AkuntansiHalaman 108 dari 156 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN PikPemerintah (SAP), juga tidak memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), makasatusatunya yang menjadi rujukan menetapkan
80 — 26
Mazo saja dan datadata korban lain ditangani secara keseluruhn oleh Badan PenanggulanganBencana Daerah.Bahwa akbat adanya bencana alam tersebut, Pemerintah Kab. Nias Selatanmembuat/ mener bitkan Surat Keputusan No.360/526/K/2011 tanggal 30Nopember 2011 tentang Pos Komando Bencana Alam Banjir dan LongsongKab. Nias Selatan tahun 2011.Bahwa jumlah anggaran secara keseluruhan untuk Kab.