Yahya Harahap Hakimjanganiah menjalankan praktek peradilan yang kaku karena akanmenyebabkan ketidakadilan bagi kepentingan umum, sehingga dalampenerapan peraturan jangan diterapkan secara strict law dan formalisticlegal thinking, karena pasal ini jangan sampai diterapbkan kaku namunmenyebabkan ketidakadilan secara umum, sehingga penerapan Pasal 75undangundang Perikanan ini haruslah kita artikan tidak secara kakukarena undangundang sendiri masih memungkinkan untuk pemeriksaandi luar pengadilan perikanan

dan diperiksa di Pengadilan Negeri sehinggapelunakan undangundang tersebut juga harus diartikan luas, terhadapproses penuntutan pun masih dimungkinkan dilakukan oleh penuntutumum yang telah ditunjuk oleh, Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabatyang ditunjuk agar tidak menyebabkan ketidakadilan secara umumapabila perkara tindak pidana perikanan menjadi tidak bisa diprosessecara hukum yang menyebabkan keresahan dan ketidakadilan itusendiri";(Mohon lihat dan baca putusan sela halaman 26 alinea pertama

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak 2008sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (SeriPPN124) khususnya dalam angka II butir 2 yang berbunyi:Untuk satu atau lebihMasa Pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahuntakwim dapat diterbitkan satu SKP.Halaman 8 dari 27 halaman.

Tanpadidasarkan pada unsur keadilan dan kepastian hukum maka pemungutanpajak tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah untukmendukung semua program pembangunan yang ada, melainkan justruakan menimbulkan ketidakadilan yang berat bagi Wajib Pajak dan akanmengurangi ketaatan atau tax compliance para Wajib Pajak yang padaakhirnya akan menjadi kontra produktif terhadap perekenomian danpembangunan pada umumnya.Mengacu kepada hal tersebut pengajuan Permohonan Kembali olehPemohon disebabkan

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak. SeandainyaSKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh Tahun Pajak 2008 sebagaimanadiatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124)khususnya dalam angka II butir 2 yang berbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajakyang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapatditerbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1.

Majelis Hakim tidakmenggunakan informasi yang disampaikan Pemohon untuk menggali lebin dalam akarpermasalahan yang menyebabkan ketidakadilan, yaitu tidak melakukan pemanggilandan permintaan keterangan dari Kantor Pajak khususnya petugas pajak yangmengukuhkan Pemohon sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Oleh karenanya telah terjadi ketidakadilan bagi Pemohon sebagaimana kamiuraikan dalam pandangan kami mengenai prinsip keadilan perpajakan yangberlaku universal.Dan memohon Majelis Peninjauan Kembali memerintahkankan Termohon untukmenetapkan kembali pajak dengan mengikuti ketentuan dalam SE32/PJ.3/1988 yaitumelakukan penetapan dengan satu Surat Ketetapan Pajak bukan dengan menerbitkanHalaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor. 228/B/PK/PJK/2012Surat Ketetapan Pajak untuk tiap Masa Pajak.

dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem selfPemohon assesment, Pemohon Banding telah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kepadaBanding Pengusaha Kena Pajak Penjual, pengkreditan pajak masukan tersebut telah sesuai denganUndangUndang dan peraturan pajak yang berlaku; bahwa berdasarkan fakta hukum dan buktiyang Pemohon sampaikan maka Pemohon menyatakan tidak ada kerugian negara ataspengkreditan faktur pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding, malahan koreksiTerbanding menimbulkan ketidakadilan

bagi Pemohon karena Pemohon harus membayar duakali Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang samadan pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;Menurut Majelis bahwa sesuai dengan Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 37 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per.001/PP/2010 tentang TataTertib Persidangan Pengadilan Pajak, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 telah dilakukanmusyawarah Majelis XVIII mengenai

berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self (menunda keadilan adalah ketidakadilan

Latif Yusuf dan saksi Rosdiana binti (Alm) AbdullahNasir melerai kejadian tersebut, dimana pada saat dilerai tersebut,Terdakwa juga mengatakan Betine iblis yang ditujukan kepada saksikorban Maria;Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut kepada saksi korbanMaria, yaitu. dikarenakan Terdakwa merasa ada ketidakadilan yangdilakukan oleh saksi korban Maria dalam membuat surat yang ditujukankepada Pimpinan Kantor ULP, yaitu saksi Wawan, dan Terdakwa memintaada penjelasan maksud dan tujuan dari

Latif Yusuf, Saksi Rosdiana binti (Alm) AbdullahNasir, Saksi Reni Maradona binti Sobri, Saksi Hardiansyah bin Muhammad,dan juga Terdakwa dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang dapatdibuktikan dalam perkara a quo adalah Pasal 335 Ayat (1) ke1 KUHP,sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo melakukanpenuntutan berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke1 KUHP, dengan alasanbahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dikarenakan Terdakwamerasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh saksi korban Maria dalammembuat

Bahwa penolakan Pengadilan Tinggi atas kontra memori yang sayaajukan pada tanggal 4 April 2017, syarat dengan ketidakadilan, selainpemberlakuan tenggang waktu yang tidak berimbang, terjadi kekeliruandalam penerapan hukum tidak terkecuali terhadap Edaran MahkamahAgung perihal tenggang waktu mengajukan banding;II. Keberatan Atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/Pid/2017/PT.PLG.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalahketidakadilan Tergugat setelah melakukan Poligami terhadap Penggugatsebagai istri pertamanya, ketidakadilan itu diantaranya kurangnya kasihsayang dan perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak anaknya,Tergugat jarang mengunjungi Penggugat dan anakanak dan lebih lamatinggal bersama dengan istri keduanya, selain itu.

7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalahrumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranHalaman 6 dari 10; Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Bgyang sulit didamaikan, yang disebabkan karena masalah ketidakadilanTergugat setelah melakukan Poligami terhadap Penggugat sebagai istripertamanya, ketidakadilan

Bahwa perkara ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Pemohonseharusnya dapat mempertimbangkan kesalahankesalahan dari Isabelaselaku istri, kesalahan tersebut tidak ditekankan sepenuhnya kepadaPemohon sehingga terjadi suatu ketidakadilan, bahwa jika telah diikat dalamsuatu perkawinan seorang istri harus mengikut suami dan harus tinggal saturumah agar dapat melaksanakan kewajiban masingmasing;.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Pemohon Kasasi mohonkepada Bapak Ketua Mahakamah Agung RI agar dapat memberikan putusanyang lebih ringan lagi dari putusan yang dibuat oleh oleh Majelis HakimPeradilan Tingkat Pertama maupun putusan yang dibuat oleh Majelis HakimTingkat Banding karena dalam perkara ini terdapat ketidakadilan antaraPemohon Kasasi dan Isabela;Menimbang, bahwa atas alasanalasan Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi

Bahwa tuntutan 1 (satu) tahun pidana penjara Jaksa PenuntutUmum dan Putusan Hakim 6 (enam) bulan penjara, ini jelasjelassebuah ketidakadilan serta memberikan gambaran bahwa soal tuntutandan putusan, pertimbangannya lebih pada subyektifitas Jaksa PenunttutUmum dan Majelis Hakim. Oleh karena dibeberapa perkara yangsama, ternyata Jaksa Pununtut Umum melakukan penuntutan yangsangat rendah bila dibandingkan dengan beberapa perkara yang samadengan yang didakwakan kepada saya.

Bahwa di dalam memori banding Pembanding, telah menguraikanargumen atau pendapat yang pada pokoknya bahwa Jaksa PenuntutUmum dalam mengajukan tuntutan selama 1 (Satu) tahun pidana penjaradan kemudian Majelis Hakim memutuskan 6 (enam) bulan pidanapenjara merupakan sebuah ketidakadilan serta tidak obyektif danpertimbangannya lebih pada subyektifitas Jaksa Penuntut Umum danMajelis Hakim, disamping itu Pembanding juga telah membandingkanputusanputusan hakim sebelumnya yang menurutnya jauh lebih ringandibandingkan

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e, danPasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, menyatakan: bahwa Setiap anak selama dalampengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungJawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:(c) Penelantaran, (e) Ketidakadilan.

Disamping itudalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidanamaupun hukum acara perdata, Hakim harus bersifat aktif;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan guna memberi perlindungan hukum terhadap anaktersebut dari penelantaran dan ketidakadilan dan sematamata demikepentingan anak, maka Pengadilan tingkat banding sebagaiimplementasi dari negara berpendapat perlu menentukan kewajiban yangharus dipenuhi oleh Tergugat/Pembanding untuk menanggung

koreksi pemeriksa sebesar Rp11.430.175,00 berdasarkan suratklarifikasi pajak masukan dijawab "tidak ada" dan belum ada jawaban sampaidengan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan dibuat,serta tidak ada bukti pendukung untuk dilakukan pengujian arus kas dan arusbarang.bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti yang Pemohon sampaikan makaPemohon menyatakan tidak ada kerugian negara atas pengkreditan fakturpajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding, malahan koreksi Terbandingmenimbulkan ketidakadilan

bagi Pemohon karena Pemohon harus membayardua kali Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak/JasaKena Pajak yang sama dan pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagiPemohon Banding.: bahwa sesuai dengan Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak jo.

Berdasarkan adanya perbedaan antara pembacaan petikanputusan pidana dengan putusan tersebut mencerminkan adanyaketidakpastian hukum dan ketidak professionalnya dalam memberikanputusan kepada para terdakwa sehingga pemohon banding II merasa10adanya ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman dalam perkara pidanatersebut;Bahwa dalam pertimbangan Putusan pengadilan Negeri sengkangterhadap pemohon banding II halaman 21 menyatakan bahwa sekalipuntelah berdamai dengan korban tidak mengurangi perbuatan yangdilakukan

Hal ini membuat kami para pemohon banding merasaadanya ketidakadilan dalam penjatuhan hukum, dimana terhadap temanteman para terdakwa yang ada didalam Rumah Tahanan Sengkangsebagian besar hanya dijatuhi hukuman pidana penjara dibawah 1 (satu)tahun apabila ada perdamaian dan halhal meringankan lainnya, bahkanadanya kasus penganiayaan yang tidak berdamai dengan korban malahdiputus dengan percobaan dan tidak ditahan, hal ini membuat adanyadisparitas yang sangat jauh terhadap putusan yang kami terima

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42907/PP/M.XVII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalan SPTNP Nomor: SPTNP010196/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 1 Juni 2012: bahwa berdasarkan alasan serta fakta yang Pemohon Banding kemukakan makajelas terbukti bahwa Terbanding sudah mengabaikan fakta hukum dengan membuatkoreksi yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukumbagi

terdakwa, hal ini MajelisHakim hanya memandang hukum itu dari sisi normatifnya saja, sehinggaMajelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebabdan akibatnya;Halaman 7 Putusan Nomor 978/PID.SUS/2020/PT SBY Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan bersifat rasional,artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya,sehingga Majelis Hakim tidak khilaf atau keliru dalam mengambilkeputusan, dan apabvila Majelis Hakim sal;ah mengambil keputusanmaka yang menjadi korban ketidakadilan

buka saja Terdakwa, melainkanmasa depan Terdakwa sebagai generasi bangsa dan keluarganya jugamenjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermatdan seksama Berita Acara Sidang beserta suratsurat dan barang buktidalam berkas perkara Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Bil dan salinan PutusanPengadilan Negeri Bangil tanggal 11 Juni 2020 Nomor 203/Pid.Sus/2020/PNBil maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa

berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self (menunda keadilan adalah ketidakadilan

Ketidakadilan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangan substansi sengketaPajak.Majelis hakim secara nyata mengesampingkan substansi materi sengketa pajak, danhanya melihat kepada form (tampilan) yang ada dalam dokumen tanpa maumempertimbangkan substansi materi transaksi yang kami lakukan. Hal inimenyebabkan putusan pengadilan pajak kami rasakan melanggar prinsip keadilanbagi wajib pajak.c.

Dengan membandingkan putusan pengadilan pajak atas kasus kami dan dan putusanpengadilan pajak terdahulu, kami merasakan kondisi ketidakadilan bagi wajib pajak.2.

Kondisi inilah yang menurut pemohon peninjauan kembalimemberikan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah melakukankewajiban perpajakan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Terkait dengan ketidakhadiran kami dalam persidangan, kami menyadariterdapat kelalaian yang dilakukan oleh konsultan kami, dan atas kelalaian inikami akan mengajukan tuntutan kepada mereka.

Kondisi initentu akan menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan biaya tinggidalam transaksi usaha yang merupakan kelaziman umum dalam kegiatanusaha.Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014b.

Hal ini mencerminkan bahwaterdapat ketidakkonsistenan dalam memutus perkara yang disengketakansehingga seharusnya putusan ini batal demi hukum.b Ketidakadilan Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangan SubstansiSengketa Pajak.Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setujudengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapatcukup bukti dan alasan untuk membatalkan koreksi Terbanding.

mengajukan permohonan banding atasPutusan Pengadilan Negeri Harapan , sehingga dengan demikianpermohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yangdiperkenankan oleh undangundang;TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDINGBahwa setelahn Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca danmemperhatikan Putusan in casu, Kami Penasihat Hukum Terdakwaberpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim TingkatPertama/Pegadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sangattidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan

Hal inimerupakan bentuk ketidakadilan dalam proses penegakanhakum pidana dan bertentangan dengan prinsippersamaan yang adil atas kesempatan (The Principle ofFair Equality of Opportunity) yang dimaksud oleh JohnRawls (John Rawls, A Theory of Justice, London: OxfordUniversity, 1973).Berdasarkan halhal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelasapa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sangat tidak tepat bahkan kelirusehingga

menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa.

Atas dasar hal tersebut terdapat ketidakadilan dan ketidakpatutan dalampenyelesaian kewajiban hutang Penggugat dimana adanya arahan atau indikasi yangmengarah agar Penggugat tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat denganmenetapkan jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulanselama 60 (enam puluh bulan) untuk dibayar kepada Tergugat, sementara penghasilanbersih dari Penggugat per bulannya hanya berkisar lebih kurang Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sehingga mau

pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga serta berdasarkanpencarian rasa keadilan Penggugat mempunyai alasan kuat untuk mendapatkankeadilan terhadap hal tersebut di atas;Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukangugatan terhadap Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat ini bukan berarti hendak manafikan Tergugat, melainkanhendaklah dipandang sebagai perjuangan mencari keadilan serta mempertahankanhakhak Penggugat dimana Penggugat merasa dirugikan dan kehilangan hakhakakibat ketidakadilan

dan ketidaktahuan Penggugat walaupun menurut hukum yangberlaku dianggap cakap dalam melakukan perikatan, namun dalam fakta yang adaterdapat banyak tindakan yang overmacht yang dilakukan Tergugat dalampermasalahan ini;Bahwa ketidakadilan dan kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupuntidak langsung jelas merupakan akibat tindakan Tergugat berdasarkan perjanjianperjanjian yang dipaksakan tersebut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon

Putusan Nomor 69/B/PK/Pjk/2013"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saatterutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan danterjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan" ;Bahwa Penggugat menyampaikan gugatan atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP914/WPUJ.07/2010 tertanggal 21 September2010 perihal Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak;.

Hal ini sesuaidengan Pasal 11 ayat (4) UU PPN Nomor 18 tahun 2000 yang menyatakanbahwa :"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saatteratangnya pajak dalam hal saat terutangnya pihak sukar ditetapkan auntterjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan ;Bahwa oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila kesulitankesulitanPenggugat sebagai Pemungut PPN lebih diperhatikan agar tidak timbulketidakadilan, dimana penggugat tidak harus menanggung denda atasperbuatan

Putusan Nomor 69/B/PK/Pjk/2013Jatuh tempopenyetoran PPNPenyerahan ; Faktur PajakBKP/JKP Penerbitan diterima KKKSinvoice/Faktur Pajak$$ aJuli Agustus SeptemberBahwa hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dimana apabila terjadiketerlambatan penerbitan dan penyampaian invoice dan faktur pajakoleh pihak rekanan, KKKS harus menanggung denda keterlambatanpemungutan;2.

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) UU PPN yangmenyatakan bahwa:Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saatterutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atauterjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan ;Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila kesulitankesulitan kamisebagai Pemungut PPN lebih diperhatikan agar tidak timbul ketidakadilan,dimana Pemohon tidak harus menanggung denda atas perbuatan yangdilakukan oleh pihak lain.Pasal6

Peninjauan Kembali ini, kami melampirkan beberapacontoh tagihan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan ataspenyerahan Barang/Jasa Kena Pajak yang diterbitkan melebihi jangkawaktu yang telah ditetapkan (terlampir sebagai Bukti Pemohon 11).Perkenankanlah kami untuk menguraikan kesulitan kami tersebut didalam ilustrasi sebagai berikut: 31 30LL) * 7 NNJuli Agustus 15SeptemberPenerbitan Jatuh tempoInvoice/Faktur penyetoran Faktur PajakPenyerahan T PPN diterima18BKP/JKP KKKS Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan

dengan mempertimbangkan biayabiaya yang benarbenardikeluarkan untuk kepentingan Bentuk Usaha Tetap tersebut;Bahwa metode atau pendekatan pembebanan proporsional bisa dianggapmengesampingkan azas keadilan, dikarenakan tidak ada kepastian bahwa suatuBentuk Usaha Tetap yang mempunyai Beban Administrasi dan Umum yang sama.Karena ada banyak variable yang mempengaruhi besarnya Beban Administrasi danUmum bagi suatu Bentuk Usaha Tetap selain peredaran usaha;Bahwa ilustrasi di bawah ini akan menggambarkan ketidakadilan

Karena akanada bagian biaya yang sebenarnya tidak bisa dibiayakan tetapi menjadi diperhitungkansebagai biaya (dalam ilustrasi di atas Bentuk Usaha Tetap XYZ di Negara B sebenarnyatidak bisa membebankan sebesar 80.000) atau sebaliknya ada bagian biaya yangsebenamya bisa dibiayakan tetapi menjadi tidak bisa dibiayakan (dalam ilustrasi di atasBentuk Usaha Tetap XYZ di Negara A sebenarnya bisa membebankan sebesar 80.000).Dengan demikian metode proporsional ini menimbulkan ketidakadilan karena secaraaktual

sebenarnya biaya sebesar 80.000 merupakan biaya bagi Bentuk Usaha Tetap XYZdi Negara A, bukan biaya bagi bagi Bentuk Usaha Tetap XYZ di Negara B; Bahwa ketidakadilan pembebanan dengan metode proporsional akan lebih terlihat apabila Bentuk Usaha Tetap di suatu Negara dalam posisi rugi, sehingga apabilametode pembebanan secara proporsional terhadap laba kotor diterapkan, maka padaBentuk Usaha Tetap tersebut tidak akan ada biaya administrasi Kantor Pusat yangdapat dialokasikan kepada Bentuk Usaha Tetap

No. 75/B/PK/Pjk/2007dikeluarkan oleh Kantor Pusat yang memang secara nyatanyata berhubungandengan operasi Pemohon dalam mendapatkan penghasilan.Telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta ketidakakuratandalam pembebanan biaya administrasi Kantor Pusat.Metode ini dijalankan karena memang metode ini adalah metode yang palingakurat dan adil. Sebagai catatan, Pemohon, sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap dariABN Amro Bank N.

yang sebenarnya berprestasi kurang baik, tibatiba mencatat laba yangbesar, hanya karena jumlah peredaran usahanya lebih besar dari Bentuk UsahaTetap di Indonesia.Apabila hal ini terjadi, bukan saja hal ini akan menimbulkan gejolak sosial dilingkungan internal dari Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan, tetapi juga akanmempengaruhi penerimaan pajak dari Negara dimana Bentuk Usaha Tetap tersebutberada.Disamping ilustrasi diatas, ilustrasi dibawah ini juga akan menunjukkan contohketidakakuratan dan ketidakadilan

berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self (menunda keadilan adalah ketidakadilan