Penggugat:
HERMAN SUSANTO
Tergugat:
SIANA Komisaris PT. Mastercorrindo
Turut Tergugat:
PT. MASTERCORRINDO

Pemohon:
1.Gregorius Hengky Gunawan
2.Benny Samudera
3.Meri Juliati Hongadi
4.Lina Gunawan
Termohon:
1.Tomy Gunawan (Direktur Utama)
2.Badia Parulian Lumbantoruan (Direktur)
3.Ferdy Ferdian (Direktur)
4.DR.Nurfaizi,MM (Komisaris Utama)
5.Guntur Gunawan Mitchael (Komisaris)
6.Kevin Oei (Komisaris)

Penggugat:
Joseph Cleetus (Direktur PT.Samudera Seraya Jaya)
Tergugat:
WANI (Komisaris PT.Samudera Seraya Jaya)

PRABANTO, selaku pribadi dan/atau Komisaris Utama PT. DEA U-TRADE FUTURES VS MELLY, dkk.

(bukti P24);Bahwa untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat1, maka Penggugattelah pula melaporkan Tergugat2 selaku pemilik dan atau komisaris utamadari PT. Dea UTrade Futures dan Tergugat3 selaku Direktur Utama dari PT.Dea UTrade Futures ke Polda Metro Jaya dengan Nomor PolisiLP/4704/K/XII/2006/SPK Unit II pada tanggal 14 Desember 2006;Bahwa laporan Polisi dimaksud telah diproses dan diajukan dalam perkarapidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2051/Pid/B/2008/PN.JKT.PST.

Bahwa Penggugat dengan jelas mendalilkan dalam posita butir 42halaman 13 surat gugatannya, bahwa uraian poin 1 s/d 40 merujukpada ketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, dimana pasal tersebut mengatur tentangdireksi perusahaan dalam mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, maka menurut Tergugat2 posita butir 42 surat gugatanPenggugat tersebut telah menggugurkan gugatan Penggugat terhadapTergugat2 sebagai komisaris perusahaan;b.

SELMY KUSUMA DEWI SYAMSUDIN, mantan komisaris PT. BPR KS,

BPR KS sejak tanggal 30Desember 1999 dengan jabatan sebagai Komisaris Utama dan denganpenghasilan yang cukup besar, sehingga dapat menjamin kelangsungankehidupan Penggugat bersama dengan keluarga;Bahwa namun demikian, secara tidak didugaduga datang musibah yangkondisinya dibentuk dan direkayasa oleh Para Tergugat, kondisi mana telahmemaksa Penggugat harus berhenti/mengundurkan diri dari pekerjaan danjabatannya sebagai Komisaris Utama di PT. BPR KS (Turut Tergugat 2);Hal. 2 dari 30 hal. Put.

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertamayang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding adalah pada halaman58 alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P1 = TT 111, bahwa Penggugat semula adalah sebagai Komisaris Utama pada BPRKS Bandung (Turut Tergugat Il) yang telah diangkat kern ball menjabatsebagai Komisaris Utama pada Turut Tergugat Il terhitung sejak tanggal17 Februari 2008 s/d tanggal 17 Februari 2013;"2.

AHU46053.AH.01.02.Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal29 Juli 2008 diatur sebagai berikut:Pasal 14"(5) Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri darijabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudtersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran dirinya(6) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabilaa. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangandan/atau Anggaran dasarc. meninggal

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 58 alinea 4dan 5 menyatakan sebagai berikut:"..., bahwa dari bukti P2, P3 = TT 112, pada tanggal 28 Februari 2006melalul RUPS Luar Biasa, Turut Tergugat Il telah mengeluarkankebijakan untuk memberikan insentif dari dana yang berhasil dihimpundan dari kredit yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris;.., bahwa atas dasar kebijakan dari Turut Tergugat Il tersebut Penggugatsebagai Komisaris

Pasal 108 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide Bukti T, ll, Wl, IV, TTl 4a dan 4b), tugas Komisaris adalah melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, danmemberi nasehat kepada Direksi, sehingga Komisaris tidak dapatHal. 20 dari 30 hal. Put. No. 588 K/Pdt/2012melakukan kegiatan' diluar pengawasan. termasuk kegiatanoperasional bank.b.

Penggugat:
Joseph Cleetus (Direktur PT.Samudera Seraya Jaya)
Tergugat:
WANI (Komisaris PT.Samudera Seraya Jaya)

., di Tanjungpinang ;Bahwa adapaun susunan direksi dalam perusahaan PT.SamuderaSeraya Jaya tersebut adalah : Direktur : JOSEPH CLEETUS(Penggugat) dan Komisaris : WANI (Tergugat) ;.

Bahwa perlu juga dijelaskan disini, kKedudukan Wani (Tergugat)selaku Komisaris diperusahaan PT.Samudera Seraya Jayahanyalah persero diam / pinjam nama, karena setoran dana awalke perusahaan PT.Samudera Seraya Jaya dilakukan olehPenggugat (Direktur) dan Tergugat selaku Komisaris tidak adasedikitpun menyetorkan dana ke perusahaan PT.Samudera SerayaJaya ;9.

Bahwa Tergugat tidak membenarkan dan tidak mengakui DalilPenggugat angka 3 sebab selaku Komisaris Perseroan Tergugattidak pernah diundang untuk RUPS LUAR BIASA membahas danHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Tpgmenetapkan perubahan alamat tempat kedudukan PT.

Komisaris Perseroantelah dua kali menggunakan wewenang meminta TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Laporan keuangantahunan dan mengadakan RUPS membahas Laporan keuangantahunan tersebut namun tidak diindahkan olehnya.

Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Waniselaku pemegang saham dan selaku Komisaris Perseroan untuksementara menjalankan kekuasaan Direktur Perseroan PT.Samudera Seraya Jaya dan segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa untuk memilih dan menetapkanDirektur Perseroan yang baru;7.

Frahma Alamiarso
Tergugat:
Erman Suparno selaku Komisaris PT PSA Agro Nusantara

ROKATAMA ADHICITRA, diwakili Komisaris/Direktur dan Pemegang Saham, Ade Susanti Meliana, dkk.

Putera Pandawa Asli
Termohon:
1.JAUHARI - Direktur Utama
2.RAHMADIAH SS - Direktur
3.ADITYA KRISNAMURTI - Komisaris
4.DINA DIANA - Komisaris
5.Kantor NOTARIS ANDREAS SH LLM

Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK

PUTUS ANNomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadiliperkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., beralamat di JalanDuren Tiga Barat VI No. 21, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DR. AgungMakbul, Drs., SH., MH., Ricky HP.

Mengawali kariernya di institusiPolri sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada Tahun 1983, hinggasampai Tahun 2015 ini, Pemohon telah menjadi perwira tinggi Polridengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, serta menjabat sebagaiKepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI (Kalemdikpol Polri).2.

Surat Panggilan dari KPK Nomor: Spgl414/23/01/2015 tanggal 26 Januari2015 terhadap Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., MSisebagai Tersangka yang ditandatangani oleh BUDI AGUNG NUGROHO,bukti P3, sesuai dengan aslinya ;. Surat Pimpinan KPK kepada Wakapolri No.

Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BadanUsaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ;2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan PenyehatanPerbankan Nasional ;3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ;4. Pejabat Eselon dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungansipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;5. Jaksa ;6. Penyidik ;7. Panitera Pengadilan ; dan8.

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN RI (DEWAN KOMISARIS OTORITAS JASA KEUANGAN) VS NIRWAN DAUD;

inikewenangannya pada Biro Perasuransian yang bernaung dibawah Ketua BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada Kementerian KeuanganRepublik Indonesia (Dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) sebagaipihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pelaksanaan UjiPenilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Penggugat ;Bahwa sebagaimana dasar gugatan mengacu kepada landasan hukum sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 Tentang PenilaianKemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris

Sugiarto,S.E..MBA yang dijadikan salah satu alasanTergugat untuk tetap melakukan uji penilaian kemampuan dan kepatutankepada Penggugat adalah berdasarkan salah satunya berdasarkan surattersebut, untuk itu Penggugat telah mengirimkan surat keberatan pada DR.H.Sugiarto,S.E.MBA selaku Komisaris Utama pada tanggal 19 Juli 2012dengan membahas persoalan kinerja Direksi telah dibahas dengan cermat dantuntas pada sidang BPA tanggal 22 Juni 2012, muatan materi terkaitkeuangan perusahaan yang disajikan adalah

Sugiarto,S.E..MBAtanpa diketahui oleh Anggota Komisaris lainnya menyampaikan hasil laporanyang belum final ;1819Bahwa pihak Tergugat mengirimkan surat kembali sesuai suratNomor S8861/BL/2012, tanggal 19 Juli 2012 kepada BPA yang tetapmenjadwalkan kembali untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dankepatutan untuk ke 2 (dua) terhadap Penggugat dengan dilakukanpenjadwalan untuk kedua kalinya untuk agar hadir pada PenilaianKemampuan dan Kepatutan tanggal 31 Juli 2012, jam 09.00 10.00 WIB ;Bahwa dengan adanya

Utama yang illegal dan hasil pemeriksaan yangbelum dilakukan Tergugat mengeluarkan 2 (dua) kali surat yang padahalsurat tersebut telah menyalahi aturan hukum sebagaimana yang telahditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor78/PMK.05/2007 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BagiDireksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, mengatur secara tegastentang syarat dilakukannya untuk diajukannya seseorang dilakukanPenilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tertera pada

Ariyanti Suliyanto, MM., CMRP jugamenekankan dalam hal kondisi perusahaan asuransi tersebut sakit, maka Direksidan Komisaris yang menjalankan perusahaan asuransi sakit tersebut menjadiperhatian regulator dengan tujuan untuk menyehatkan kembali perusahaanasuransi tersebut.

IRAWADY selaku Presiden Komisaris PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING, vs PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING,

(untuk selanjutnya disebut "NAC");Bahwa JVA mengatur masingmasing pendiri Tergugat untuk menempatkanperwakilannya di dalam struktur organisasi Tergugat sebagaimana diatur dalamPasal 6 ayat (2) JVA berikut:"Anggota dewan komisaris akan diangkat dan dipilih oleh Rapat UmumPemegang Saham selama masa 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:a Presiden Komisaris akan diangkat dan dapat diberhentikan oleh TLS;Hal tersebut menyatakan bahwa Presiden Komisaris (Sdr. lrawady/ Penggugat)adalah "TLS" dan TLS tersebut

Samanhudi Nomor 27 A, Jakarta dalamkedudukannya selaku Presiden Komisaris...";7 Bahwa berdasarkan data yang Tergugat terima dari Pemerintah KotaAdministrasi Jakarta Pusat Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru,berdasarkan surat Nomor 69/1.755 tertanggal 15 Februari 2012, menyatakanbahwa alamat yang dicantumkan dalam Gugatan sudah lama kosong dan tidakberpenghuni karena Penggugat tidak tinggal di JI. H.

) orang Komisarisberkewarganegaraan asing";Lebih jauh, Pasal 113 ayat (4) Akta Nomor 15 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:"Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnyaditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham";Hal. 13 dari 21 hal.

No. 3038 K/Pdt/20131430 Bahwa jika Penggugat sendiri mengakui bahwa Gaji Komisaris ditentukan olehRUPS, maka seharusnya Gugatan ditujukan kepada pemegang Saham PT NLT,dimana undangundang dan Anggaran dasar Perseroan jelas mengatur bahwapenentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditentukan olehRUPS.

Sehingga menjadi terang bahwa gugatan salah alamat karena ditujukankepada pihak yang tidak terkait dan tidak berwenang;6 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);31 Bahwa dengan adanya pengaturan dalam UUPT bahwayang menentukan gajiDewan Komisaris adalah RUPS, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukankepada Pemegang Saham PT NLT karena yang menentukan gaji Penggugatselaku Presiden Komisaris adalah Pemegang Saham;32 Bahwa namun demikian, dari awal sampai akhir gugatan Penggugat

Mohamad Sukardjan Komisaris PT. Liviya Jaya Property, Sebagai Pemohon KasasiMelawanBambang Sulistyo Prabowo, Sebagai Termohon Kasasi

Mohammad Sukardjan, selaku Komisaris PT. Liviya Jaya Propertyberalamat di Perum Rumpun Diponegoro, Jalan ElangsariSelatan BlokN No. 11 Kota Semarang;Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT.1. Notaris dan PPAT Madiyana Herawati, S.H., beralamat di Jalan Sukun RayaNo. 52 JI, Banyumanik, Kota Semarang.Selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.2.

Bahwa Tergugat selaku Komisaris PT.

Bahwa Tergugat benar benar tidak tahu adanya transaksi jual belirumah berdasarkan surat kesepakatan jual beli tanah dan bangunan No.05/LPMSSKJB/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017 , sebagaimanadimaksud dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 3 , karenaTergugat sebagai Komisaris sudah mengundurkan diri tanggal 07Oktober 2016 ;5. Bahwa benar Tergugat sebagai mantan Komisaris PT.

Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sebagai Komisaris. Bahwa Saksi tidak mengetahui obyek yang diperjanjikan punyasiapa. Bahwa Saksi tidak mengetahui Direktur hadir dalam PerjanjianPerdamaian di Notaris Madiyana Herawati, S.H. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari Penggugat. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sebagai Komisaris.

Liviya Jaya Property, sedangkan mohammad Sukardjan (TIII)dalam perkara tersebut sebagai pihak Ill (mantan komisaris PT.

Penggugat:
FARIYANAWATI
Tergugat:
1.Komisaris Direksi Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar
2.KPKNL Malang

Indo Tata Graha
2.KARMANI SULAIMAN, Selaku Komisaris Utama PT. Indo Tata Graha
3.FITRI YUNITA, Selaku Komisaris PT. Indo Tata Graha

Penggugat:
BADAN TRANSPARANSI HUKUM INDONESIA (BAKIN)
Tergugat:
DIREKTUR DAN KOMISARIS PT BHEVIN MAKMUR BERLIMPAH

Nusa Developments- Yusuf / Komisaris PT. Nusa Developments- Firman Amin Kaban- Walikota Medan

Tentang Tergugat II Tidak mempunyai Hubungan Hukum DenganPenggugat.1.Bahwa Penggugat menarik Saudara Yusuf, selaku Komisaris PT. NusaDevelopment, berlamat di Jalan Merbau No. 38 A Komplek Merbau Mas,Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, SelaktiTergugat II dalam perkara AQUO ;n one one nnnnenPutusan No. 628/Pdt.G/2013/PN.

MdnHal. 11Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undangundang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa adapun pihak yangmenjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan adalah "Direksi' hal rnanamengandung makna bahwa yang dapat bertindak untuk dan ata, namaperseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah "Direksi' danbukan "Komisaris"; Bahwa adapun kedudukan Tergugat II selaku Komisaris PT.

NusaDevelopment baik secara Form maupun materi tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat, hal rnana didasari oleh alasansebagai berikut : Bahwa Tergugat II baik dalam kapasitasnya selaku pribadi maupundalam jabatannya selaku Komisaris PT.

Nusa Development baiksecara langsung maupun tidak langsung tidak pernah berhubungandengan PengQguGat; ~ = 2= nnn nnn nnn nnn nnn en en nnn nn nnn nena" Bahwa sesuai dengan ketentuan fasa/ 92 Undangundang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berwenangmenjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan baikdidalam maupun diluar pengadian adalah "Direksi" dan bukan"Komisaris" (i.c.

Foto copy bukti Pengirman uang tertanggal 8 Februari 2013, melalui sdr YUSUF(selaku Komisaris PT NUSA DEVELOPMENT) sebesar Rp. 533.220.000, (yaiturinciannya sebagai pelunasan pembelian dikompleks Kaban Center Setia Budi,type Ruko, No.

Paulus Djajakesuma Limaran selaku Komisaris PT. Indoplast Jaya Sukses Makmur

Tjong Samuel Triswandi, yang telah diberhentikan dari jabatannya oleh RUPSLB yang sah sejak 17 Januari 2022;

David John Payton selaku Komisaris Perseroan;

Insinyur Ati Sugiharti selaku Direktur Utama PT Citra Labuantirta, atau jika berhalangan atau tidak bersedia maka ketua rapat ditentukan oleh Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd);

JESSICHA Dalam Kedudukan Sebagai Komisaris Dan Pemegang Saham Pada PT. Maxindo Artha Prima

PerseroanPT Maxindo Artha Prima adalah sebagai berikut:Direktur : Boy Hartono;Komisaris : Jessecha;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sepakat untuk melakukan:a.

Bahwa sejak tanggal 6 Maret 2014, susunan anggota Direksi dan DewanKomisaris PT Maxindo Artha Prima adalah:Direktur : Boy Hartono (Penggugat Dalam Rekonvensi/TergugatDalam Konvensi);Komisaris : Jessicha (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat DalamKonvensi);.

Nomor 2075 K/Pdt/201710.Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap Laporan Keuangansebagai Komisaris adalah bukan untuk Kepentingan berkembangnyaPenggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi melainkan untukkepentingan pribadinya sebagai pemegang saham;Bahwa sejak masuknya Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat DalamKonvensi ke dalam Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Il DalamKonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidakpernah peduli kewajibannya sebagai Komisaris di dalam

Nomor 2075 K/Pdt/201711.12.Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupunusaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi;Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal114 ayat (2):Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan i ktikad baik, kehatihatian,dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal108 ayat (1) untuk kepentingan

Gugatan Termohon Kasasi Terhadap Pemohon Kasasi error inpersona;> Bahwa Termohon Kasasi dalam kedudukannya selaku pemegangsaham dan komisaris PT Maxindo Artha Prima/Pemohon Kasasi IItelah menggugat Pemohon Kasasi!