Ditemukan 68753 data
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., 2. LALU JELAMIN;;
171 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., 2. PRAJADI AGUS WINAKTU;
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., II. NI KETUT SUWITI;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan SukarnoHatta Giri Menang, Dasan Geres, Desa Gerung,Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Subandrio, S.H.,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat, dan kawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 21/SK52.01.600/1/2019,tanggal 29 Januari 2019;ll.
Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor 01170, Desa Buwun MasKecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NusaTenggara Barat, Surat Ukur Nomor 01267/ Buwun Mas/2015, Luas:23.700 m?, atas nama Ni Ketut Suwiti;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 01170, Desa Buwun MasKecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NusaTenggara Barat, Surat Ukur Nomor 01267/ Buwun Mas/2015, Luas:23.700 m?
Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01170,Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,bertanggal 23 September 2015, dengan Surat Ukur Nomor01267/Buwun Mas/2015, dengan luas: 23.700 m? atas nama Ni KetutSuwiti;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 211 K/TUN/20193.
Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabutSertifikat Hak Milik Nomor 01170, Desa Buwun Mas, KecamatanSekotong, Kabupaten Lombok Barat, bertanggal 23 September 2015,dengan Surat Ukur Nomor 01267/Buwun Mas/2015, dengan luas:23.700 m? atas nama Ni Ketut Suwiti;4.
Oleh karena masihterdapat perbedaan dasar, bukti, dan asalusul diperolehnya bidangtanah tersebut, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan adalahmengenai siapa yang paling berhak atas bidang tanah yang diakuisebagai milik masingmasing pihak atas bidang tanah yang terletak diDesa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.Oleh karena itu yang menjadi pokok perselisihan dan harus diselesaikanmenurut ranah hukum perdata, bukan pada pengujian prosedur, maupunsubstansi penerbitan objek
358 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR., II. PT SEMBALUN KUSUMA EMAS VS RUDI HARTONO, DK;;
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok
milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok
104 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR., 2. PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY;
228 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., II. SAHBAN, DKK;
Sertipikat Hak Milik Nomor 00637/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor00620/Dopang/2016, tanggal 6 September 2016, seluas 3.694 m7,yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2017, terletak di DesaDopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atasnama Sahban, Kalsum, Jumaiah, Abdul Rauf, Holminah, Saripah, danHikmah;2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00638/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor00621/Dopang/2016, tanggal 17 Oktober 2016, seluas 1829 m?
, yangditerbitkan pada tanggal 7 Maret 2017, terletak di Desa Dopang,Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas namaHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020Sahban, Abdul Rauf, Kalsum, Jumaiah, Holminah, Saripah, danHikmah;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:1.
, yangditerbitkan pada tanggal 7 Maret 2017, terletak di Desa Dopang,Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas namaSahban, Abdul Rauf, Kalsum, Jumaiah, Holminah, Saripah, danHikmah;3.
, yangditerbitkan pada tanggal 7 Maret 2017, terletak di Desa Dopang,Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas namaSahban, Abdul Rauf, Kalsum, Jumaiah, Holminah, Saripah, danHikmah;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini;Halaman 6 dari 9 halaman.
191 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKD-PSDM) KABUPATEN LOMBOK UTARA VS dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO;
PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(BKDPSDM) KABUPATEN LOMBOK UTARA,tempat kedudukan Jalan Tiog Tata Tunag, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang diwakili olehMuhammad Najib, S.Pd., M.Pd, jabatan Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Lombok Utara
Eka Asmarahadi,SH., dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 800/990/BKD PSDM/2019 tanggal 2September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawandr KURNIAWAN EKO WIBOWO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Dusun Nusantara, DesaMedana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten LombokUtara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaanDokter:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Lalu AntonHariawan, S.H., dan kawan, Advokat & KonsultanHukum pada Kantor ADVOKAT LALU ANTONHARIAWAN, S.H & Partners, beralamat di Lombok
oleh Tergugat tertanggal 27November 2018, Nomor 800/494/BKDPSDM/2018, Perihal TertibAdministrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, dimana isi suratTergugat pada poin Nomor 3 yaitu : Mentaati kewajiban saudaraselaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Utarayaitu masuk kera pada Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utarasesual dengan jam kerja yang ditentukan,Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Kepala
Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) KabupatenLombok Utara tertanggal 27 November 2018, Nomor 800/494/BKDPSDM/2018 Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PegawaiNegeri Sipil tugas belajar, yang dimana isi dari surat tersebut padapoint Nomor 3 menyatakan bahwa Mentaati kewajiban saudaraselaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Utarayaitu masuk kenya pada Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapaten Lombok Utarasesual dengan
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKDPSDM)KABUPATEN LOMBOK UTARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor3/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 22 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.
109 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., 2. Ir. NOVIA ROSALITA, DKK VS 1. I MADE AGUNG WIRATMA., 2. I KETUT ARYADI WIRATMA;
PUTUSANNomor 392 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan SukarnoHatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baiq Mahyuniati Fitria,S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian danPenanganan Sengketa pada Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat, dan kawan, berdasarkan
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT. tidakditerima;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 109/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juni 2021 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor54/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 25 Februari 2021;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/20212.
94 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., 2. PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA., 3. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT;;
96 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., II. Ir. NOVIA ROSALITA, DKK;;
189 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., 2. ZULIADI, SH., DKK., 3. GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI, DKK., 4. H.M. IZZUL ISLAM, S.Mn;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOKBARAT, tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta, GiriMenang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Termohon Kasasi I;ll. 1. ZULIADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diBTN Pondok Asri Nomor 3, Desa Sesela, KecamatanGunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;2.
, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat, atas nama Komang Wiasa;Halaman 5 dari 34 halaman.
Lingsar,Kabupaten Lombok Barat, atas nama Bambang Tri Nugroho;Sertipikat Hak Milik Nomor 00117/Gegelang, tanggal 13 Juni 2016,Surat Ukur Nomor 122/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016,seluas 200 m2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ni Made Dwi Novia Angraini;Sertipikat Hak Milik Nomor 00118/Gegelang, tanggal 13 Juni 2016,Surat Ukur Nomor 123/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016,seluas 200 m2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok
,Kabupaten Lombok Barat, atas nama Darini;Halaman 18 dari 34 halaman.
, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat, atas nama Drs. Nyoman Sukanadi;94. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146/Gegelang, tanggal 13 Juni 2016,Surat Ukur Nomor 151/Gegelang/2016, tanggal 12 Mei 2016,seluas 338 m2, terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat, atas nama Hilda Fitriana;4.
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
EMI alias LOMBOK
PUTUSANNomor 1009 K/PIDSUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu,telah memutus perkara Terdakwa:Nama : EMI alias LOMBOK ;Tempat Lahir > Lombok ;Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/10 November 1976 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Dusun Sei Tampang, Desa Sei Tampang,Kecamatan Bilah Hilir, KabupatenLabuhanbatu ;
Menyatakan EMI alias LOMBOK tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana tanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau. menyerahkan Narkotika golongan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Membebaskan Terdakwa EMI alias LOMBOK dari Dakwaan Primair:3.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMI alias LOMBOK denganpidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;.
Menyatakan Terdakwa EMI alias LOMBOK tersebut di atas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair:Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1009 K/Pid. Sus/20182. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair:3. Menyatakan Terdakwa EMI alias LOMBOK tersebut di atas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa HakMemiliki Narkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana dalamDakwaan Subsidair;4.
Menyatakan Terdakwa EMI alias LOMBOK tersebut diatas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1009 K/Pid. Sus/20182. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair:3. Menyatakan Terdakwa EMI alias LOMBOK tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TanpaHak Memiliki Narkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair :.
20 — 8
EMI ALIAS LOMBOK
sejak tanggal 14 Desember2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 13 Nopember 2017Nomor 804/Pid.Sus/2017/PN.Rap dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtanggal 7 September 2017 No.Reg.Perk : PDM335/RP.RAP/Euh.2/09/2017terdakwa didakwa sebagai berikut :PRIMAIR Bahwa ia terdakwa EMI alias LOMBOK
No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;SUBSIDAIR Bahwa ia terdakwa EMI alias LOMBOK pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu bulanJuni 2017, bertempat di Dusun Wonosari Desa Sei Tampang Kec.
Membebaskan Terdakwa Emi Alias Lombok dari Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Emi Alias Lombok telah terbukti bersalah melakukantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanamansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emi Alias Lombok dengan pidanapenjara selama 8 (delapan
Menyatakan Terdakwa Emi Alias Lombok tersebut diatas tidak terobukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamDakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa Emi Alias Lombok tersebut diatas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak MemilikiNarkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam DakwaanSubsidair;4.
Menyatakan Terdakwa EMI Alias LOMBOK tersebut diatas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa EMI Alias LOMBOK tersebut diatas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa HakMemiliki Narkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana dalamDakwaan Subsidair ;4.
24 — 10
Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als EDI LOMBOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;2. Menjatuhkan pidana kepada JUNAIDI Als EDI LOMBOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 02 (dua) tahun;------------------------3.
- JUNAIDI Als EDI LOMBOK
PUTUS ANNOMOR: 454/PID.Sus/2014/PN.RHLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraatas nama terdakwa:Nama lengkap JUNAIDI Als EDILOMBOK ;Tempat lahir : Lombok(NTT );Umur/tanggal lahir : 50 tahun/11 November1984p ~n nan nnn nnn nnn nner onanJenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als EDI LOMBOK terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Penyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendirisebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 127ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa JUNAIDI Als EDILOMBOK dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara;3.
,AptPangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobaforpada Laboratiorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwabarang bukti A dan B yang dianalisis milik tsk An.Junaidi Als Edi Lombok adalahpositif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol (satu) no urut 61Lampiran UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika.Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpahak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I.
,Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, JabatanPaur Subbid Narkobafor pada Laboratiorium Forensik cabang Medandiperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis miliktsk An.Junaidi Als Edi Lombok adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam gol (satu) no urut 61 Lampiran UU RI No.35Thn.2009 tentang Narkotika.
Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als EDI LOMBOK telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpahak menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi dirinya sendiri;2. Menjatuhkan pidana kepada JUNAIDI Als EDI LOMBOK oleh karena itudengan pidana penjara selama:3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yangdijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa untuk tetapditahan;5.
78 — 37
MAHSUN ;BUPATI LOMBOK TENGAH ;
PENGGUGAT ;MELAWANBUPATI LOMBOK TENGAH ;berkedudukan di.
LombokJabatan Kasubbag Perundangundangan padaSetdakab...........Setdakab Lombok Tengah ;4. H.AYUDA. SH;Jabatan Staf pada Bagian Hukum SetdakabLombok Tengah; 5. TAKDIR AL QUDRI, SH.Advokat/Pengacara. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor183.1/49/HKM tanggal 20 April 2009 ;dan LALU WIJAMAN, SH. MH.;Kasubbag.
Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa PagutanKecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah tentumelalui Proses/tahapan pemilihan sampai kepada pemilihanlangsung yang dilakukan oleh masyarakat sesuai denganbatas umur yang telah ditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Mengabulkan gugatan Penggugat;2.Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan SuratKeputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2009tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PenjabatKepala Desa Pagutan Kecamatan Batukliang adalahmelanggar Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil ;3.
P1 : foto copy Surat Izin Menjadi Kepala Desa PagutanKecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengahno. W.x/1b/899/2000 tanggal 23 September 2000;2. P2. : foto copy Surat No. 07/Pil Kades/2006 tanggal 11Nopember 2006 + tentang Undangan PembukaanKampanye Monologis i3. P3 : foto copy SK Bupati Lombok Tengah No. 614 Tahun2006 tanggal 22 Desember 2006 tentangPengangkatan Kepala Desa Periode 20062012 diKabupaten Lombok184, P4 foto copy Surat No.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAHAB VS PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR cq. KEPALADESA LABUHAN LOMBOK
PUTUSANNomor 3498 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:WAHAB, bertempat tinggal di Dusun Timba Daya, Desa Teros,Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR cq.
KEPALADESA LABUHAN LOMBOK, beralamat di Jalan JurusanKayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan
di atastanah sengketa tersebut;Menetapkan tanah kebun sengketa yang sekarang telah menjadi bagianlapangan umum Labuhan Lombok, seluas + 0,4250 Ha (42,5 are), PipilNomor 274, Persil Nomor 20, Klas Il semula atas nama Amaq Camitsekarang berubah ke atas nama Wahab (Penggugat) sesuai Pipil Nomor502, Persil Nomor 29, Klas Il, yang terletak di Orong Sandubaya Timur,Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Barat dulu tanah kebun Amaq Ipin
November 2017 dihubungkan denganpertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat sendiri telah bersaksi di bawah sumpah padapersidangan Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Sel juncto Nomor 12/PDT/2016/PT.MTR., bahwa pada tahun 1976, Penggugat sudah pernah menerimauang ganti rugi di rumah Camat Pringgabaya sejumlah Rp75.000,00 (tujuhpuluh lima ribu rupiah) atas tanah objek sengketa yang terletak di DesaLabuhan Lombok
, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timurtersebut.
Lombok rotama pasaribu
85 — 15
Pemohon:
Lombok rotama pasaribu
51 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cqBUPATI LOMBOK BARAT, dkk
Lombok Barat, berdasarkanSurat Kuasa Insidentil tanggal 13 Februari 2015;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding;1.Lawan:PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cqBUPATI LOMBOK BARAT, diwakili oleh H.
,dan kawankawan, Kepala Bagian Hukum danPerundangundangan pada Bagian HukumKabupaten Lombok Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 April 2015;KEPALA KANTOR ASET KABUPATEN LOMBOKBARAT (dahulu DINAS PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT),Halaman 1 dari 25 hal. Put.
Punikanpernah dimediasi oleh pihak Kepolisian dan pihak Koramil KecamatanLingsar karena hampir terjadi keributan antara Para Penggugat denganmasyarakat tersebut sehingga sekarang masyarakat tidak pernah lagibermain bola di atas tanah objek sengketa tersebut;Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengklaim jika tanah objeksengketa merupakan tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lombok Baratsehingga pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaluiSekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan
Surat Nomor593/1348/DPPKAD/09 tertanggal 28 Desember 2009 yang ditandatanganilangsung oleh Sekretaris Kabupaten Lombok Barat yaitu Drs.
Barat cq DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sekarang KepalaKantor Asset Kabupaten Lombok Barat, ada logo Kabupaten Lombok Barat,ada nomor surat, ada paraf, ada tanda tangan resmi pejabat, ada stempelbasah dinas yang berkompeten, ketiga bukti dimaksud menerangkan,bahwa berdasarkan datadata dan keterangan dari berbagai sumber, tanahtersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan tidaktercatat dalam buku inventaris asset milik Pemerintah Kabupaten LombokBarat, bukti terlampir
25 — 7
Menyatakan Terdakwa ZAHIT SYARIF ALIAS LOMBOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan berakhir;4.
Pidana- ZAHIT SYARIF ALIAS LOMBOK
Menyatakan Terdakwa ZAHIT SYARIF ALIAS LOMBOK, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) Bulan;3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatutindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan berakhir;4.