Foto kopi Petikan Surat Keputusan NomorXXXXX yang aslinya dikeluarkan olehDirektur Jenderal Personil Tenaga Manusiadan Veteran, diberi tanda P2 ;3. Foto kopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP)Nomor : XXXXX, yang aslinya dikeluarkan olehDireksi PT. Taspen Bogor, diberi tanda P3;4. Foto kopi Kartu) Tanda Penduduk (KTP) PemohonNomor : XXXXX yang aslinya dikeluarkan olehCamat Pasirkuda Kabupaten Cianjur, diberitanda P4;5.

serta telahdiberi meterai cukup, diberi kode P2.Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/2190/X/1990tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan GelarKehormatan tanggal 19 Oktober 1990, yang dikeluarkan olehMenteri Pertahanan Keamanan, yang telah dicocokkan denganaslinya serta telah bermeterai cukup, diberi kode P3.Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep05/03/31/AXVII/11/1994 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia,yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusiadan

Putusan No.261/Pat.G/2020/PA.Blp1985, tanggal O08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh DepartemenPertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusiadan Veteran.8. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastianhukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum tangkebinTaleoyang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untukpengurusan mendapatkan gaji Pensiunan beserta dengan uang dukaalmarhum suami Pemohon.9.

Pemohon dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikahdari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karenapernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Bahwa Pemohon adalah Anggota Veteran berdasarkan PetikanSurat Keputusan Nomor Skep08/03/36/AXVIII/I/1997 tentangPemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 8 Januari 1997yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusiadan

La Mani yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Panincong dengan Nomor 675/DP/X/2014 tanggal 24 Oktober2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyat cocokdan bermeterai cukup, bukti P1.Fotokopi surat Keputusan Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusiadan Veteran dengan Nomor 03/03/261/nXII/i/1995 tanggal 24 Januari1995, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyat cocokdan bermeterai cukup, bukti P2.Fotokopi Kartu Keluarga an.

,Pengutusan, dan lagu Penutup;Bahwa Saksi pada saat pembagian Hostia tersebut tidak mengetahuikalau ada permasalahan saat itu, dan Saksi baru mengetahuinya setelahmendengar cerita dari umat yang ada disana beberapa saat setelahperayaan lbadah tersebut selesai, dan Saksi juga mendengar kalauTerdakwa yang telah melakukan Pencemaran Hostia tersebut telah diamankan di kantor Polsek;Bahwa sepengetahuan Saksi, Hostia merupakan perlambangan tubuhKristus yang menjelma menjadi manusia dan bersatu dengan Manusiadan

Perlu ahli jelaskan bahwa Hostia juga adalahmelambangkan tubuh dan darah kristus yang menjelma menjadi manusiadan bersatu dengan Manusia dan Manusia bersatu dengan Allahsehingga Hostia adalah sangat sakral untuk umat Katholik;Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan sama sekali karena Purwanto bukanberagama Katholik,Umat Katholik yang belum menyiapkan diri ataubelum layak, tidak berhak untuk menerima Hostia tersebut;Bahwa ahli sebagai orang Katholik akibat dari perobuatan Pelaku,Kamimerasa di lecehkan dan

Bahwa benar Hostia adalah sejenis roti yang terbuat dari Gandum yangmelambangkan tubuh dan darah kristus yang menjelma menjadi manusiadan bersatu dengan Manusia dan Manusia bersatu dengan Allah sehinggaHostia adalah sangat sakral untuk umat Katholik; Bahwa benar yang boleh menerima dan memakan Hostia adalah umatKatholik yang sudah layak dan sudah mempersipakan diri, bahwa ia harussudah di permandikan secara Katholik, sudah mendapatpendidikan/pembinaan, sudah menerima sakramen Ekaristi (Sambutbaru

atau keadaan yangmembahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia;Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 22 tahun 2009, KendaraanBermotor diartikan sebagai setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatanmekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatuperistiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraandengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan

yang Karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggaldunia;Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 22 tahun 2009, KendaraanBermotor diartikan sebagai setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatanmekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatuperistiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraandengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan

yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia;Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 22 tahun 2009, KendaraanBermotor diartikan sebagai setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatanmekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;Halaman 29 dari 37 Putusan No.31/ Pid.Sus/2019/PN SkmMenimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatuperistiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraandengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan

bermotor yang Karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 22 tahun 2009, KendaraanBermotor diartikan sebagai setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatanmekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatuperistiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraandengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan

Foto kopi Petikan Surat Keputusan NomorXXXXX yang aslinya dikeluarkan olehDirektur Jenderal Personil, Tenaga Manusiadan Veteran, telah disesuaikan denganaslinya dan dinazegelen, diberi tanda P2;3. Foto kopi Petikan Surat Keputusan NomorXXXXX =yang aslinya dikeluarkan olehDepartemen Pertahanan dan Keamanan/PanglimaAngkatan Bersenjata, telah disesuaikandengan aslinya dan dinazegelen, diberi tandaP3;4. Foto kopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP)Nomor : XXXXX, yang aslinya dikeluarkan olehDireksi PT.

persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan suratpermohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, maka pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317211403120001 atas nama Sitti yang telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketuamajelis bukti tersebut diberi kode P1.2 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusiadan

Tidak mengadakan penghatihati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatuperistiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraanHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unhdengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan/ atau kerugian harta benda ;Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya melalui faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa

Tidak mengadakan penghatihati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatuperistiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraandengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan/ atau kerugian harta benda ;Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya melalui faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul

Photo copy Petikan Surat Keputusan tentangPemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesiabermaterai cukup atas nama Aminta Nomor: Skep20/03/A IX/IX/1991 tanggal 02 Mei 1991 yangdikeluarkan oleh Departemen Pertahanan KeamananRI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga ManusiaDan Veteran, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.4);1.5.

, oleh karenapemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri kami itu sangat dan sangat beratsekali bagi kami dan sama sekali tidak seimbang dengan perbuatan yangkami lakukan ;Bahwa kami oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dijatuhi pidanadengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari,dengan putusan yang menurut kami sangat berat itu menunjukkan kalauputusan Judex Facti dalam rangka penegakan hukum sama sekali tidakberlandaskan kepada Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusiadan

belum pernah memiliki Buku Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karenapernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa, semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep34/03/31/AXVII/VII/1992 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 8 Juli1992 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusiadan

Mei 1987 yang dikeluarkan oleh DirekturJenderal, Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan PenetapanPengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapanadminsitrasi pengurusan tunjangan janda veteran berdasarkan PetikanSurat Keputusan Nomor Skep 026/03/31/AXVII/V/1987 tentangPemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 5 Mei 1987yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, Personil, Tenaga Manusiadan

permohonannya, maka pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317084802500001 atas nama Tullayang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup danoleh ketua majelis diberi kode P1.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317081604130004 atas nama Tulla yang telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketuamajelis bukti tersebut diberi kode P2.3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusiadan

Fotokopi Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Personil Tenaga manusiadan veteran nomor Skep32/03/31/AXVIIA//1991 , Tanggal 8 Juni 1991Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan PeraturanPemerintah No.34 tahun 1991 atas nama Muslimin, (bukti P.4).Bahwa fotokopi bukti suratsurat tersebut telah dicocokkan denganaslinya, cocok dan telah dinazegelen dan dimeteraikan.Bahwa, selain buktibukti surat tersebut Pemohon juga mengajukanpula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara

Termohonmengakui bahwa Pemohon dan Muin adalah orang tuanyadan para Termohon adalah anakanaknya dan selama initidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agamaIslam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilpermohonannya Pemohon telah mengajukan suratsuratbukti berupa fotokopi yang telah dicocokkan denganaslinya dan telah bermaterai cukup yaitu :1: Surat Keputusan Nomor: Skep05/03/31/AXV/VIII/1985 tentang Pemberian TunjanganVeteran Republik Indonesia yang dikeluarkanoleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusiadan

At Tahrim ayat 6 yaitu :a zo2 + spL EST Lad 985 GL o SLAs oc 1g 5 iy tele a LS591853 adsal ball585 Y Sloe bye ath Wle jal;92253 bee Terjemahan : Hai orangorang yang beriman peliharalah dirimu dankeluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusiadan batu, penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, keras dantidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNyakepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Tlm Page 8 of 13 Menimbang, bahwa dalam

permohonannya, maka pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373037112310004 atas nama Hatikayang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup danoleh ketua majelis diberi kode P1.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373031301090003 atas nama Gadji yangtelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan olehketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusiadan

Bahwa sejak terjadi perpisahan tersebut, tidakpernah ada usaha damai dari Tergugat ataukuasanya, bahkan Tergugat sudah mentalakPenggugat secara di bawah tangan;Menimbang, bahwa seringnya terjadi perselisihandan pertengkaran karena sikap Tergugat yang mudahemosi dan berkata kata kasar yang menyakitkan hatiPenggugat, memukul dan bahkan menggigit Penggugat,adalah suatu sikap pelanggaran hak asasi manusiadan dilarang melakukkannya karena dia telahmelanggar aturan dalam Undang Undang No. 23 Tahun2004,