Ditemukan 1717881 data
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAYA MASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2223/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:CV GAYA MASA, beralamat di Jalan Kalijudan 34 Surabaya,yang diwakili oleh Doktoranda Nyonya Rugaya, jabatanDirektur CV Gaya Masa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agung Satryo Wibowo,S.E., Ak., M.M., Konsultan Hukum Pajak, beralamat diSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/GMKuasa/2015, tanggal 13 April 2015;Pemohon Peninjauan
Putusan Nomor 2223/B/PK/Pjk/2019 Penggugat memohon Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1080/WPJ.11/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor: 00001/240/06/619/13 tanggal 22Oktober 2013 dapat dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Juli 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut59347/PP/M.XIIA/99/2015, tanggal
5 Februari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP1080/WPJ.11/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Permohonan PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 (2) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor: 00001/240/06/619/13 tanggal 22 Oktober2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, atas nama: CV.Gaya Masa
Menyatakan bahwa proses pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2006sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 adalah cacat hukum dan batal demi hukum:4.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: CV GAYA MASA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiHalaman 5 dari 6 halaman.
349 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put10904/PP/M.V/16/2007. yang telah berkekuatan hukum yangtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagaiPemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2003Nomor : 00077/207/03/059/05 tanggal 10 Juni 2005, yang di dalamnyamenyatakan :Hal 1 dari 10 hal.
Put.No. 37 B/PK/PJK/2008Dasar Pegenaan Pajak Rp.30.546.984.641 ,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 2.720.441.686,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 2.337.879.710,00PPN yang kurang dibayar Rp. 382.561.976,00Dikompensasi ke masa berikutnya Rp. 233.967.159,00PPN yang kurang dibayar Rp. 616.529.135,00Sanksi Administrasi Rp. 347.236.510,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 963.765.645,00Bahwa jumlah yang harus dibayar sebagaimana tercantum di dalam SuratKeputusan Pajak tersebut diatas
Pajak Kurang Bayar Nomor : 00077/207/03/059/05 tersebut diatas ;Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima surat keputusanTerbanding tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon Banding mengajukanpermohonan banding atas keputusan Terbanding Nomor : KEP1158/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 29 Juni 2006 dengan alasan dan perhitungansebagai berikut :Bahwa jumlah penyerahan service charge tersebut menurut pembukuanPemohon Banding adalah sebesar Rp.10.217.748.234,00 bukan sebesarRp.10.250.583.634,00 ;Bahwa untuk masa
Put.No. 37 B/PK/PJK/2008Juni 2007 No. 10904/PP/M.V/16/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Terbanding Nomor : KEP1158/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 29Juni 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Oktober 2003 Nomor : 00077/207/03/059/05 tanggal 10 Juni 2005,atas nama : PT.
pajakyang sama Rp. 0,00Jumlah PK yang dipungut sendiri Rp. 2.107.376.791,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 2.337.879.710,00PPN yang kurang dibayar / lebih dibayar Rp. 230.502.919,00Kelebihan Pajak yang sudah dkompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp. 233.787.158,00PPN yang kurang dibayar Rp. 3.284.239,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 1.313.695,00 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 525.478,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 5.123.412,00Hal 4 dari 10 hal.
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17
Menyatakan Terdakwa Misbah Afandi, Praka NRP31020586520781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Desersi di masa damai dengan pemberatan2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana pokok : Penjara selama 10 bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanansementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3.
Oditur Militer menolak seluruhkeberatankeberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memoribandingnya dan sependapat dengan Putusan Pengadilan TingkatPertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akanmenanggapinya secara khusus.Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsurunsurtindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer Il10 SemarangNomor : 03K/PM.II10/AD/V2015 Tanggal 3 Februari 2015 yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa
80 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
724 — 604 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapat bahwaKeputusan DPRD Kota Batu No.07 Tahun 2002 tidak sesuai danbertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 ;Bahwa berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan tersebut di atas,maka dengan ini kami mohon kiranya yang terhormat Ketua Mahkamah AgungR.. berkenan untuk melakukan Judicial Review terhadap Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah No.07 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata TertibPemilihnan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kota Batu Masa
No.151 Tahun 2000 : carapengumuman lewat media komunikasi masa yang ada didaerah ;Menimbang, bahwa Pasal 12 (2) Keputusan aquo : diumumkansebagaimana umumnya. Tidak bertentangan ;Menimbang, bahwa Pasal 18 (9) PP. No.151 Tahun 2000 sama denganPasal 17 (8) Keputusan aquo : pasangan calon tidak boleh mengundurkan diri ;Menimbang, bahwa Pasal 18 (9) PP.
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH MASA BAKTI 2016-2020 VS TEUKU HAFNIBAR;
PUTUSANNomor 334 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI PROVINSI ACEH MASA BAKTI 20162020,tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 1(samping pemadam kebakaran), Geuceu Menara, BandaAceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhyar Saputra, S.H., M.H.
48 — 4
- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Atau Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif Jaksa Penuntut Umum ;- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menetapkan
27 — 31
Menyatakan Terdakwa Joko Muliyono, Sertu NRP 21020221220882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai tidak lebih dari tiga puluh hari. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : Surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi An.
12 Juni 2012 sampai dengan22 Juni 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabatyang berwenang dan merupakan kelengkapan dari berkasperkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.Pasal 86 ke1 KUHPM dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILITerdakwa Joko Muliyono, Sertu NRP 21020221220882, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :15Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. 5. Memerintahkan barang bukti berupa :. 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalamkeadaan terputus dikembalikan kepada KORBAN ;6.
Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;f. d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;g. e. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalamkeadaan terputus dikembalikan kepada saksi KORBAN ;3.
131 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) JAWA TENGAH MASA BAKTI 2021 - 2026 VS GUBERNUR JAWA TENGAH;;
115 — 80
Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Fredinan Dionesius Sarindat, Serda, NRP 31000686381280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu:Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiriDan Kedua, Alternatif Pertama:Desersi dalam masa damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap