Bahwa oleh karena penggugat dapat di hukum untuk menitipkan /konsinyasi atas hutangnya tersebut maka dengan putusan dalam perkara iniyang telah mempunyai keputusan hukum tetap Badan PertanahanKabupaten Buleleng dapat di hukum untuk meroya dan sekaligus menggantike 4 (empat) sertifikat tersebut sebagaimana semula atas nama : Ni MadeAyu Mirah ;Bahwa berdasarkan atas halhal tersebut di atas maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagaiberikut :1.

Menyatakan dengan putusan dalam perkara ini yang telahmempunyai Keputusan Hukum Tetap Badan Pertanahan KabupatenBuleleng dapat di Hukum untuk Meroya dan sekaligus mengganti Sertifikatnomor: 114,116,162 dan 163 sebagaimana semula atas nama Made AyuMirah ; 12. Menghukum tergugat (Satu) dan tegugat II (dua) masingmasingmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;13.

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut diatas ;

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret / meroya perkara Nomor : 210/Pdt.G/2018/PN.Tng dari register

atau jawabanterhadap gugatan, maka perkara pencabutan tersebut beralasan untukdikabulkan ;Menimbang, karena perkara Para Penggugat dicabut, maka semua biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;Memperhatikan Pasal Pasal dari Undang Undang yang bersangkutan,memperhatikan Pasal Pasal dari Undang Undang yang bersangkutan ;MENETAPKAN Mengabulkan Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) tersebut diatas ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret/ meroya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 1011/Pdt.P/2023/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara Permohonan Nomor 1011/Pdt.P/2023/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

MENETAPKAN:

• Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 71 / Pdt.G / 2018 / PN.Bpp ;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret / meroya perkara perdata register Nomor 71 / Pdt.G / 2018 / PN.Bpp ;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp,251.000 ,-( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

daftar Register perkara ;Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Bpp.Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul daiam perkara inidibebankan kepada Penggugat ;Mengingat Pasal 271,272 RV serta Ketentuan UndangUndang yangberlaku ;MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkaraNomor 71 / Pdt.G / 2018 / PN.Bpp ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret /meroya

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret/meroya perkara Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Vanlinoto untuk meroya Hipotik yangtelah dibebankan atas tanah terperkara tersebut, hal initerbukti dari Kuasa Untuk Meroya Hipotheek = yangdilegalisir oleh Syawal Sutan Diatas, Notaris diPekanbaru, tanggal 7 Juli 1977;Bahwa dengan demikian sebenarnya hutang alm. Vanlinotokepada alm. Wirasmo sudah lunas, sehingga tanahterperkara bukan lagi sebagai jaminan hutang~= alm.Vanlinoto kepada alm.

P/ 2018/ PN Tnn;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersamadi rumah orang tua Penggugat di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong,selama 3 tahun, lalu pindah ke kostkostan Tergugat di KelurahanKembangan, Kecamatan Meroya, kota Jakarta Barat, selama 11 bulan;4.

No 1463/Pdt.G/2018/PA.kjnSALINANTergugat di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Meroya, kota Jakarta Baratselama 11 bulan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkanPenggugat hingga selama kurang lebih 9 bulan, dan sebelum meninggalkanPenggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karenaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakanTergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernamaLenny Ardiyanti Silaholo dari asal Medan, bahkan Tergugat pernahmengurung

Saksisaksi atas nama Refal Kolopita dan Hj.Lies Biahimo dan Camat Kota Tengah Kota Gorontalo sebagai pejabat yangmengetahui; Bahwa kemudian Terdakwa II menemani Haris Djamil bersama isterinya ElviAdam untuk meminta informasi ke Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalomengenai pengurusan balik nama sertifikat dan dari informasi yang didapatdari kantor kecamatan sertifikat harus di roya terlebih dahulu, sehinggaTerdakwa Il menawarkan bantuan untuk membantu Haris Djamil bersamaisterinya Elvi Adam untuk meroya

sebagai pejabat yangmengetahui; Bahwa kemudian Terdakwa II menemani Haris Djamil bersama isterinya ElviAdam untuk meminta informasi ke Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalomengenai pengurusan balik nama sertifikat dan dari informasi yang didapatdari kantor kecamatan sertifikat harus di roya terlebin dahulu, sehinggaTerdakwa Il menawarkan bantuan untuk membantu Haris Djamil bersama ParafOFEooe TOA37 OTn~ Oo9HoOo@ees > Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Gtoisterinya Elvi Adam untuk meroya

pembeli karena Para Terdakwa mendesak untuk penggunaan suratpengikatan jual beli tanah tersebut;Bahwa kemudian Terdakwa II menemani Saksi Korban Haris Djamilbersama isterinya Saksi Korban Elvi Adam untuk meminta informasi ke KecamatanKota Tengah Kota Gorontalo mengenai pengurusan balik nama sertifikat dan dariinformasi yang didapat, sertifikat harus di roya terlebin dahulu, sehingga TerdakwaIl menawarkan bantuan untuk membantu Saksi Korban Haris Djamil bersamaisterinya Saksi Korban Elvi Adam untuk meroya

Sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hak, sejak semula timbul pada diri Para Terdakwaketika Para Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian menawarkanbantuan kepada Saksi Korban Haris Djamil dan Saksi Korban Elvi Adam denganmengatakan akan membatu meroya sertifikat atas tanah tersebut kepada BadanPertanahan Kota Gorontalo.

Namun sampai dengan beberapa tahun kemudiansertifikat yang ada pada Para Terdakwa tidak diserahkan kembali kepada SaksiKorban Haris Djamil dan Saksi Korban Elvie Adam melainkan di agunkan ke BankBRI Unit Kota Utara Kota Gorontalo tanpa sepengetahun Saksi Korban HarisDjamil dan Saksi Korban Elvie Adam;Bahwa katakata Terdakwa tersebut di atas dengan mengatakan akanmembatu meroya sertifikat atas tanah kepada Badan Pertanahan Kota Gorontalo,adalah merupakan yang ditujukan sebagai maksud atau kehendak

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 758/Pdt.P/2023/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara Permohonan Nomor 758/Pdt.P/2023/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu);

Bahwa Tergugat setelah mengambil dan medapatkan Sertipikat Hak MilikNomor : 3113, seluas 1.493 M2, atas nama DEWI ANGGRAENI (Tergugat II)dari Tergugat Ill yang tanpa sepengetauan dan persetujuan Penggugatpula, oleh Tergugat bersama sama Tergugat Il dipergunakan untuk meroya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang (Tergugat V),selanjutnya oleh Tergugat V, Hak Tanggungan dengan Nomor : 169/2014tanggal 12 Maret 2014 yang terdaftar tanggal 1 April 2014 tersebut telahdiproses dan dihapus

dilaporkan kepada yangberwenang/kepolisian dengan laporan pemalsuan surat, selanjutnyaTergugat oleh Pengadilan Negeri Malang dinyatakan telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut dan putusannya telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Surat Pelunasan Hutangtanggal 18 Agustus 2014 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sahsecara hukum.10.Bahwa berdasarkan Surat Pelunasan Hutang palsu tertanggal 18Agustus 2014 yang dipergunakan oleh Tergugat bersama sama TergugatIl untuk meroya

Berdasarkan Pasal 29 PeraturanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016, tidak dijumpai subjek yangbernama Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat nomer 10, yang berbunyi bahwaberdasarkan surat pelunasan hutang palsu tertanggal 18 Agustus 2014 olehTergugat bersama sama Tergugat II untuk meroya di Kantor pertanahankabupaten malang (tergugat V), oleh tergugat V juga diproses dan dihapusroyanya

Selanjutnya Tergugat 1mengggunakan surat pelunasan hutang tersebut untuk mengambil jaminanSertifikat Hak Milik Nomor 3113 tersebut di atas pada Tergugat 3, kemudianTergugat 1 dan Tergugat 2 dipergunakan meroya di Kantor Pertanahan Kab.Malang (Tergugat 5), sehingga Tergugat 5 memproses dan menghapus HakTanggungan Nomor 164/2014 tersebut di atas pada tanggal 19 Maret 2015.Sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum, serta Penggugat melaporkan pada Kepolisian

Sehingga Tergugat 1mengggunakan surat pelunasan hutang tersebut untuk mengambil jaminanSertifikat Hak Milik Nomor 3113 tersebut di atas pada Tergugat 3, kemudianTergugat 1 dan Tergugat 2 dipergunakan meroya di Kantor Pertanahan Kab.Malang (Tergugat 5), sehingga Tergugat 5 memproses dan menghapus HakTanggungan Nomor 164/2014 tersebut di atas pada tanggal 19 Maret 2015;Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yaitu Saksi Galih MohamadHamdan, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Penggugat danTergugat

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 587/Pdt.P/2023/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2023/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Sehinggaperbuatan TERGUGAT DAN II mengambil sertifikat Nomor: 274 milikPENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum.sehingga patutPengadilan Negeri baubau memerintahkan TERGUGAT DAN Il agarmengembalikan/menyerahkan sertikat nomor:274 kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun.12.Bahwa demikian pula dengan tindakan TERGUGAT Ill yang melepaskankewajibannya untuk meroya sertifikat dan membuat surat pengakuan utangNomor: 12 Tahun 2011, juga TERGUGAT IV yang membuat surat kuasaNomor: 03 Tahun 2012, JELASJELAS

Didalam posita gugatan angka 12 seharusnya tertulis, Bahwa demikian puladengan tindakan TERGUGAT Ill yang melepaskan kewajibannya untuk meroya sertifikat dan membuat surat pengakuan utang Nomor: 12 Tahun 2011,juga TERGUGAT IV yang membuat surat kuasa Nomor: 03 Tahun 2012,JELASJELAS SANGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURANJABATAN NOTARIS SEHINGGA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM ;dan atas kesempatan itu Kuasa Hukum Para Penggugat lalu membacakangugatan Para Penggugat tertanggal 13 Januari 2013 ;Menimbang

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 05/Pdt.G.S/2023/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 05/Pdt.G.S/2023/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);<

Peta Dasar tanggal 3 Mei 1983 SPS No. 2419 B St No. 1463atas nama Suharnoko Harbani;Selanjutnya juga ditegaskan sebagai berikut :Dapat kami jelaskan disini bahwe apabila anda akan meroya(menghapus) hipotik yang tercatat di atas Sertipikat Tanah HGB3120/Menteng tersebut, anda dapat meminta surat pernyataan dariRoyal Trust Merchant Bank Singapura (RTM Bank) yang intinyamenyatakan bahwea hutang PT Hover Maritim Semandera (PTHMS) kepada RTM Bank telah dilunasi.Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pihak

Kantor PertanahanWilayah (dahulu Kantor Agraria) Jakarta Pusat akan meroya hipotiktersebut5.

Hover MaritimSemendara dan surat Roya Hipotik atas tanah Sertipikat HGB Nomor 3120/Menteng, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus untuk meroya SetipikatHGB Nomor 3120/menteng, surat ukur Nomor 868 tahun 1983 (P.8) sehinggaSertipikat HGB Nomor 3120/Menteng surat ukur Nomor 686 tahun 1983 masihtetap dibebani Hipotik ke 1 pada hal hutang PT.

sesuai SertipikatHipotik ke 1 Nomor 445/p/1986 jo Akta Hipotik Nomor 85//1986/ Menteng atastanah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3120 /Menteng Surat Ukur Nomor868/1983 atas nama Suharnoko Harbani (almarhum), Majelis tingkat bandingberpendapat oleh karena Pencoretan Hak Tanggungan oleh BPN sudahmerupakan kewajiban berdasarkan Undangundang setelah debitur menunjukkan bukti pelunasan hutang, maka Petitum Aquo berlebihan sehingga harusditolak ;Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa syarat untuk meroya

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut Permohonanya dalam perkara Perdata Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Tlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret/meroya Perkara Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Tlg dari daftar/register Perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk untuk meroya/mencoret perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)